Berita dan Artikel

Jakarta, 10 Desember  - Kantor Kesehatan Pelabuhan mengantisipasi penularan penyakit berbahaya Ebola di kawasan industri Batam yang pekerjanya kerap berinteraksi dan bepergian ke negara-negara di Afrika dan Timur Tengah.

Antisipasi dilakukan dengan melakukan rangkaian simulasi penanganan dan pengisolasian terduga penderita Ebola, kata Ketua Tim Gerak Cepat Penanggulangan Ebola KKP Abdul Salam di Batam, seperti dilansir laman Antara News, Selasa (9/12/2014).

Ia mengatakan kegiatan yang diikuti instansi pemerintah dan swasta itu untuk meningkatkan kemampuan Tim Cepat Tanggap dalam menghadapi ancaman kesehatan masyarakat dan mengidentifikasi masalah serta kendala dalam memperkuat koordinasi dengan instnsi terkait di pintu masuk.

Dalam simulasi, digambarkan beberapa tindak cepat yang harus dilakukan aparat pelabuhan jika mendapatkan terduga Ebola, yaitu Kapten Kapal menghubungi Syahbandar yang kemudian menghubungi petugas KKP.

Lalu, Tim Cepat Tanggap yang terdiri dari dokter, paramedis, dan sanitarian mengenakan baju pelindung lengkap mengevakuasi korban. Sementara di pelabuhan tenda isolasi untuk penanganan pertama disiapkan.

Selain korban, seluruh awak kapal juga harus melewati serangkaian tes seperti suhu tubuh untuk mengetahui kenaikan suhu badan. Semua yang berada di kapal juga harus diwawancara untuk melihat apakah mereka berpotensi tertular Ebola.

Sementara setelah distabilkan di tenda isolasi, awak kapal terduga Ebola tersebut mendapatkan rujukan. Sedangkan tim mengambil sampel dan mengirim ke laboratorium untuk dites apakah positif Ebola.

Sebelum melakukan kegiatan evakuasi, seluruh anggota tim harus menjalani proses disinfektan.

Kasubdit Karantina Kesehatan Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementrian Kesehatan Zamhir Setiawan mengatakan dalam beberapa waktu terakhir, banyak penyakit yang baru muncul atau yang sudah ada berkembang menjadi fatal seperti Ebola.

Bahkan Ebola, menjadi semakin ganas dan menyebabkan kematian.

"Hal itu menuntut kesiapsiagaan. Kami harus mampu mendeteksi dini terhadap penyebaran penyakit antar negara," kata dia.

Memang, sampai sekarang virus Ebola belum masuk ke Indonesia. Namun pada saat itu terjadi ia mengharapkan seluruh masyarakat sudah siap melakukan tindakan antisipasi dan pengendalian.

Wakil Wali Kota Batam, Rudi mengatakan masalah kesehatan masyarakat harus diperhatikan demi kenyamanan berinvestasi.

Ia mengatakan saat ini terdapat sekitar 450 ribu pekerja yang mencari nafkah di perusahaan dalam dan luar negeri di Batam. Semua tenaga kerja membutuhkan perlindungan kesehatan dari penularan penyakit berbahaya.

Menurut dia, bukan penyakit Ebola saja yang harus diwaspadai beredar di Batam, melainkan juga penyakit menular lainnya.

"Penyakit menular yang sudah ada, lama muncul kembali, dan ada yang baru, juga penyakit tidak menular serta semua kejadian lainnya seperti SARS, H5N1, dan H1N1, semua harus diantisipasi," kata dia. (Ant/Gs).

Jakarta, 9 Desember – Menko PMK mengatakan bahwa Negara Indonesia memiliki potensi kelautan dan kebudayaan sangat besar dan berlimpah yang membentang dari Sabang sampai dengan Merauke.

“ Negeri kita Indonesia memiliki potensi kelautan dan kebudayaan yang sangat besar dan berlimpah yang membentang dari Sabang sampai Merauke dan dari Mianggas sampai Rote.   Dengan letak yang strategis di daerah khatulistiwa dan terletak diantara 2 benua dan 2 samudera serta memiliki keanekaragaman budaya dengan lebih dari 500 suku yang berbeda,  menjadikan Indonesia memiliki kekayaan laut yang melimpah dan mempesona keindahannya”.

Demikian dikatakan Menko PMK Puan Maharani dalam sambutan yang dibacakan oleh Deputi menko PMk Bidang Koordinasi Kebudayaan, Pariwisata, pemuda dan Olahraga Haswan Yunaz pada  Bedah Buku Laut dan Kebudayaan, Selasa (9/12/2014) pagi di Museum Nasional, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta.

Lebih lanjut Menko PMK mengatakan “Dalam pengelolaan sumberdaya laut, berbagai komunitas masyarakat hidup dan menetap di sekitar kawasan laut guna memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraannya.  Berbagai masyarakat tersebut, hidup dengan corak budaya yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi adat-istiadat yang dianutnya, yang pada gilirannya menciptakan suatu kekayaan khasanah budaya Indonesia yang menarik dan mempengaruhi pola kehidupannya.  Tradisi dan budaya tersebut mengalir hampir di semua aktivitas kehidupan yang kemudian membentuk sebuah jati diri bangsa.  Sebagai wujud jati diri bangsa tersebut, Indonesia pernah jaya pada saat kerajaan-kerajaan yang berbasis maritim menguasai negeri ini seperti Majapahit, Sriwijaya, Gowa dan Luwu dimasa lalu”. 

Dalam mengawali sambutan tersebut, Menko PMK, mengajak kita pada kesempatan yang baik ini untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya, kita dapat hadir pada acara ”Bedah Buku Laut dan Kebudayaan” di Gedung Museum Nasional yang kita cintai ini.   Buku Laut dan Kebudayaan ini merupakan tindaklanjut dari hasil kegiatan seminar sehari tentang Laut dan Kebudayaan yang digagas oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat pada tanggal 10 Desember 2012.

Menko PMK memberikan apresiasi yang tinggi kepada Saudara-saudara semua yang dapat hadir pada acara ini, ditengah kesibukannya dalam mengurus kegiatannya masing-masing untuk mendapatkan sesuatu yang berharga tentang arti dan makna laut dan kebudayaan Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam buku Laut dan kebudayaan, sehingga dapat mengembalikan jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim yang kuat dan jaya. 

Perubahan Pola Pikir

Pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan dalam paradigma pengelolaan kelautan dengan melakukan perubahan pola pikir dari continental approach ke marine approach.  Akan tetapi,  dalam pemanfaatan sumberdaya alamnya sampai saat ini belum terlaksana secara optimal dan  masih jauh dari tahap untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.  Pengalaman pembangunan laut oleh bangsa kita sendiri selama kurun waktu yang panjang ini telah menunjukkan, bahwa paradigma (pola) pembangunan yang kita lakukan masih berorientasi pada pengejaran pertumbuhan ekonomi semata dan masih kurang memperhatikan aspek pelestarian, pemerataan dan kesesuaian sosial-budaya secara proporsional, yang pada akhirnya sering menciptakan kegagalan. 

Dewasa ini, terdapat beberapa gejala penyusutan kuantitas dan kualitas laut Indonesia yang disebabkan antara lain oleh kegiatan pencurian, over fishing, perusakan terumbu karang, penggunaan racun atau bom ikan, serta munculnya sikap ketidakpedulian masyarakat terhadap laut.  Padahal, budaya mengajarkan bagaimana caranya kita bersikap kepada alam. Keselarasan antara budaya dan alam mutlak diperlukan dalam keberlangsungan kehidupan umat manusia. Laut yang merupakan bagian dari alam juga berperan penting karena laut adalah objek wisata, penghubung antar pulau, sumber bahan baku, bahan pangan, dan bahan obat-obatan.  Selain itu, laut sangat erat kaitannya dengan konsep kosmologis pada etnik masyarakat Indonesia.

Kini, sudah saatnya kita perlu merencanakan program-program yang dapat diarahkan untuk pengembangan ilmu dan pemanfaatan laut dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dan perekonomian bangsa.  Selain itu program-program tersebut diharapkan dapat menjadi sebuah terobosan baru demi terciptanya keselarasan antara laut dan kebudayaan. Dengan demikian, masyarakat dan generasi muda Indonesia harus memiliki wawasan dan bekal di masa depan bagaimana cara memperlakukan laut dan alam secara wajar mengingat budaya telah mengajari mereka.  Hal inilah yang akan kita wujudkan dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK guna mewujudkan Poros Maritim Dunia dan Revousi Mental yang keduanya sangat terkait dengan Judul Buku yaitu Laut dan Kebudayaan. 

Peran Ilmu pengetahuan dan Teknologi Kelautan sangat Penting

Pembangunan kelautan di masa datang diharapkan menjadi sektor andalan dalam menopang perekonomian negara dalam pemberdayaan masyarakat yang bergerak di sektor kelautan. Menyadari hal tersebut, maka peran ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan menjadi sangat penting dan perlu dioptimalkan serta diarahkan agar mampu diaplikasikan oleh masyarakat luas terutama oleh para pelaku industri dan masyarakat pesisir pada umumnya.

Penyadaran dan peningkatan pengetahuan akan fungsi dan manfaat laut sebagai pendukung ungkapan budaya itu yang terdapat pada berbagai suku bangsa di Indonesia perlu dilakukan secara terintegrasi dan terencana.  Salah satu bahannya yaitu adalah melalui Buku Laut dan Kebudayaan ini yang didalamnya cukup komprehensif dalam menjawab permasalahan yang ada seperti: perspektif sastra dalam pengelolaan laut, histori dan mitologi, antropologi pengelolaan laut, iptek kelautan, jiwa bahari dan pemberdayaan masyarakayat dalam perspektif ekonomi baru. 

Potensi sumber daya kelautan kita sebenarnya mampu dipergunakan sebagai penggerak utama perekonomian Indonesia yang saat ini masih berjalan tersendat-sendat, sehingga kita dapat mengejar ketertinggalan kita dengan Negara-negara seperti : Swedia, Thailand, Filipina yang porsi terbesar kue ekonominya cukup besar berasal dari kelautan.  Dalam kaitan dengan otonomi daerah, potensi ini akan memberikan masukan dalam pendapatan asli daerah. Untuk itu diperlukan juga dukungan penuh dari semua pihak yang terkait dalam pengelolaan sumberdaya laut.  Setiap usaha yang dilakukan oleh stakeholders (pemerintah, masyarakat, kalangan bisnis, mahasiswa dan peneliti) harus terintegrasi secara sempurna.  

Penguatan Jati Diri bangsa

Pada saat ini, kita melakukan suatu pertemuan penting guna mendapatkan suatu pemahaman yang utuh tentang kaitan antara laut dan kebudayaan dalam pengelolaan laut dan kebudayaan guna mewujudkan predikat yang pernah kita raih pada masa lalu.

Bedah buku ini semakin menemukan relevansinya karena dihadiri dan dipandu oleh para panelis dan pembahas yang berkualitas dalam memberikan informasi, data dan fakta yang jelas dan aktual, sehingga dapat memberikan masukan dan pemahaman yang baik dalam rangka penguatan jati diri bangsa dari segi pengelolaan sumberdaya laut, ilmu dan teknologi perkapalan, kajian sastra, antropologi dan semangat bahari.  

Menko PMK menyampaikan selamat  dan terima kasih kepada Panitia yang telah berinisiatif menyelenggarakan acara ini.  Akhirnya, Menko PMK menghimbau kepada segenap kementerian/lembaga terkait agar semakin memberikan perhatian yang besar pada bidang laut dan kebudayaan, sehingga ke depan cita-cita kita dalam menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dapat diwujudkan. 

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, akhirnya dengan mengucapkan basmallah, Acara Bedah Buku Laut dan Kebudayaan secara resmi dibuka. (Gs).

Jakarta, 9 Desember  - Menko PMK Puan Maharani yang diwakili Deputi Menko PMK Bidang Koordinasi Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Haswan Yunaz mengatakan, peningkatan maritim akan mendukung pembangunan bidang ekonomi dan kebudayaan.

"Pembangunan di lingkungan bahari masih sangat minim dan fasilitas akan kita tingkatkan dengan perbaikan," ucap Haswan Yunaz yang membacakan sambutan Menko PMK dalam acara Bedah Buku “ Laut dan Kebudayaan” Selasa (9/12/2014) pagi di Museum Nasional, Jakarta.

Haswan mencontohkan, pengawasan benda-benda bersejarah yang ada di laut masih sangat kurang. Hasilnya banyak benda peninggalan masa lampau yang dicuri dan dijual secara legal. Menurutnya, pemerintah akan meningkatkan keamanan bidang maritim agar barang-barang tersebut tidak dicuri.

"Terkait pengamanan benda sejarah yang tenggelam di laut sudah ada pengamanan baik oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Koordianator Bidang Kemaritiman. Faktor pengamanan yang bersifat sejarah tetap akan dilindungi," kata Haswan.

Sementara menurut Direktur Sejarah dan Nilai Budaya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Endjat Djainudrajat, laut dan kebudayaan merupakan suatu visi yang harus diwujudkan dalam poros maritim. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sumber daya yang tidak terbatas

"Membangun poros maritim yang mengandalkan sektor kelautan sebagai hal utama. Masyarakat kita hidup dari bangsa bahari bagian yang perlu kita perhatikan," kata Endjat di Museum Nasional, Jakarta, Selasa (9/12/2014).

Ia menambahkan, Indonesia sebagai negara maritim harus memberdayakan pembangunan manusia untuk mewujudkan visi tersebut.

"Dari sisi kemaritiman cara bertindak, berperasaan itulah budaya, kehidupan yang berlaku di masyarakat. Kita ingin masyarakat bahari kita bahagia dimanfaatkan secara optimal namun sekarang masih jauh dari harapan," kata Endjat.(Gs).

Jakarta, 9 Desember – Menko PMK Puan Maharani ( keenam kiri) menerima Ketua Yayasan Damandiri, Prof.Dr.Haryono Suyono (ketujuh kiri), Selasa (9/12/2014), di ruang Rapat Menko PMK, Kemenko PMk, Jl. Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta. (Foto:Choi).

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Yayasan Damandiri memberikan paparan tentang Pokok pokok Peranan Posdaya Dalam Pembangunan Manusia, kebudayaan, Pemberdayaan Keluarga Untuk Entaskan Kemiskinan. Paparan tersebut sebagai sumbangan saran untuk Pencapaian Target Nawa Cita Kemenko PMK.

Dalam pertemuan tersebut, Menko PMK didampingi Deputi Menko PMK Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Ghazali Situmorang (keempat kiri), Sedangkan Ketua Yayasan Damandiri Haryono Suyono, yang juga Ketua Umum PWRI/Ketua Umum DNIKS/Ketua Umum Hipprada didampingi antara lain Sudarmadi (mantan Sesmenko Kesra danTaskin), dan Parni Hadi.(Choi/Gs).

Jakarta, 9 Desember 2014 - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (kiri) menerima buka 50 tahun Program ITEC dari Duta Besar India H.E. Mr. Gurjit Singh  (kanan) usai memberikan sambutan pada peringatan 50 tahun hari ITEC Yobel Emas India Selatan - Kerjasama Selatan di hotel Four Seasons, Senin 8/12/2014. (foto; humaskemenkopmk/ng) 

Jakarta, 9 Desember - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani (kiri)dan Duta Besar Gurjit Singh (kanan) meluncurkan buku berjudul "Meningkatkan Kerjasama Pembangunan" (Kerjasama Meningkatkan Pembangunan ) yang diterbitkan oleh Kedutaan Besar India untuk menandai Perayaan 50 Tahun ITEC di Jakarta, Senin (8/12/2014). Buku ini dalam Bahasa Indonesia memberikan informasi yang berguna dan bimbingan kepada masyarakat Indonesia pada program pelatihan ITEC.(Kedutaan Besar India/Gs).

Jakarta, 9 Desember  - Petugas kepolisian Polres Pamekasan, Jawa Timur, Senin (8/12/2014) malam, melakukan penjagaan di kantor Bulog Sub Divre XII Madura, guna mengantisipasi kemungkinan adanya serangan massa ke kantor itu.

Menurut Kapolres AKBP Nanang Chadarusman, seperti dilansir laman Antaranews, penjagaan oleh polisi di kantor Bulog Sub Divre XII Madura itu dilakukan, sebagai antisipasi, mengingat, terdengar kabar, akan ada upaya dari sekelompok massa untuk mendatangi kantor Bulog di malam hari, menyusul kasus hilangnya beras senilai Rp1,8 miliar, jatah rakyat miskin yang dikelola perum itu.

"Jadi penjagaan yang kami lakukan sebagai upaya antisipasi saja, karena mencegah tetap lebih baik. Jadi, kami mengantisipasi yang terjelek," kata Kapolres Nanang kepada Antara di Pamekasan, Senin malam.

Kabar akan keberadaan sekelompok massa yang berencana mendatangi kantor Bulog di malam ini santer di kalangan masyarakat Pamekasan, setelah pimpinan Bulog menolak menemui pengunjuk rasa pada, Senin (8/12/2014) pagi, yang meminta agar pimpinan Bulog bertanggung jawab atas hilangnya beras jatah rakyat miskin di gudang Bulog senilai Rp1,8 miliar.

"Makanya, kami siagakan personel disana, sebagai upaya antisipasi," terang Kapolres.

Sejak terungkapnya fakta bahwa beras untuk bantuan raskin di gudang Bulog Sub Divre XII Madura hilang, aksi protes dari sejumlah masyarakat di Pamekasan terus berlangsung. Baik dari kalangan LSM, organisasi masyarakat, maupun organisasi mahasiswa.

Hampir setiap hari selalu ada aksi protes dari kelompok masyarakat, meminta agar semua pihak yang terlibat dalam kasus penggelapan raskin itu diproses hukum.

Forum Kajian Kebijakan Publik Pamekasan juga mendesak agar Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, mengusut penggelapan kasus bantuan beras bagi warga miskin (raskin) sebanyak 1.504,07 ton atau senilai Rp1,8 miliar oleh oknum Bulog Madura.

Direktur FKKP Pamekasan Muid Syarani sebelumnya mengatakan, kasus penggelapan bantuan beras bagi warga miskin ini harus diusut tuntas, karena merupakan kejahatan yang tidak bisa ditoleransi, karena korbannya adalah rakyat miskin.

"Kami minta Kejari bertindak cepat mengusut kasus ini, karena apabila dibiarkan, maka akan semakin merajalela, dan dianggap hal yang biasa, meskipun korbannya rakyat miskin," kata Muid Syarani.

Penggelapan beras di gudang Bulog Madura ini terungkap berdasarkan hasil audit internal Bulog Jatim pada beberapa gudang penyimpanan raskin di Pulau Madura, yakni di Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Kabupaten Sumenep.

Dalam audit internal itu ditemukan terdapat selisih laporan berkas administrasi dengan stok beras yang tersimpan di gudang hingga sebanyak 1.504,07 ton lebih atau senilai Rp1,8 miliar.

Pihak Bulog Sub-Divre XII Madura, serta kepala gudang Bulog Pamekasan tidak bisa menjelaskan, terkait selisih data itu, sehingga Kepala Bulog Sub-Divre XII Madura, dan Wakilnya akhirnya dipecat oleh Bulog Pusat atas usulan Bulog Jatim.

Muid Syarani menyatakan, hilangnya beras sebanyak 1.500 ton lebih atau senilai Rp1,8 miliar itu merupakan bukti bahwa banyak oknum pegawai Bulog yang mengambil keuntungan memperkaya diri dengan mengambil hak orang lain.

"Yang sangat miris bagi kami, karena ini adalah hak masyarakat miskin yang seharusnya dibantu, akan tetapi justru jatah mereka digelapkan dan nilainya tidak tanggung-tanggung, yakni mencapai miliaran rupiah," ucap Muid.

Kerugian negara yang mencapai Rp1,8 miliar akibat penghilangan beras di gudang Bulog ini, menurut Muid Syarani belum termasuk kerugian tahunan yang dialami oleh negara.

Sebab berdasarkan kajian forum ini, setiap bulannya beras yang disalurkan kepada masyarakat hanya sekitar 3 kilogram, dari seharusnya 15 kilogram.

Bahkan beberapa desa di Kabupaten Pamekasan pencairan raskin hanya dilakukan sekitar 6 bulan dalam setahun. Padahal, jatah yang sebenarnya 12 tahun, termasuk bantuan raskin ke-13.

Waka Bulog Sub-Divre XII Madura RR Suwardani sebelumnya mengakui, beras di gudang Bulog Sub-Divre XII Madura memang dinyatakan hilang, dan oleh karenanya Kepala dan Wakil Kepala Bulog Sub-Divre XII Madura sebelumnya dipecat.

"Saya dan Pak Kepala memang ditugaskan untuk menyediliki hilangnya beras Bulog di Madura ini," kata Suwardani, menjelaskan. (Ant/Gs).

Jakarta, 9 Desember -  Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah Anies Baswedan mengungkapkan, tidak ada satu dokumen pun yang menunjukkan letak kekurangan Kurikulum 2006 hingga harus diganti menjadi Kurikulum 2013. Padahal, dibanding Kurikulum 2013, Kurikulum 2006 lebih "luwes" dalam memberikan ruang sekolah untuk menyusun kurikulumnya sendiri.

"Tidak ada kajian yang berujung pada kesimpulan bahwa Kurikulum 2006 urgensi pindah ke Kurikulum 2013. Padahal, itu diperlukan. Apa koreksinya? Apa masalah Kurikulum 2006?" ungkap Anies Baswedan kepada Kompas TV dalam wawancara khusus di kantornya, Senin (8/12/2014). Justru yang ditemukan oleh Anies, kementerian era sebelumnya langsung membuatkan kurikulum baru.

Bahkan, seperti dikutip laman Tribun News, hingga akhir kementerian selesai pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, tidak ada uji evaluasi atas Kurikulum 2013 yang telah diterapkan di 3 persen sekolah di Indonesia.

Menurut pendapat Anies, Kurikulum 2006 justru lebih memberikan peluang kepada sekolah untuk menyusun kurikulumnya sendiri, selain menggunakan kurikulum nasional. "Ada keberagaman dan kebinekaan dalam Kurikulum 2006," ujarnya.

Sebaliknya, justru Anies menilai, Kurikulum 2013 tidak mengakomodasi keberagaman dan kebinekaan. "Semua diatur dalam silabus. Kebinnekaan dan keberagaman tidak terakomodasi di situ (Kurikulum 2013)," kata Anies.

Penghentian Kurikulum 2013 menjadi perhatian orangtua murid, siswa, guru, dan dunia pendidikan beberapa hari ini. Dengan penghentian ini, sekolah-sekolah akan menggunakan kembali Kurikulum 2006 mulai semester genap nanti.

Penghentian Kurikulum 2013 ini lantaran pemerintah sekarang menilai pelaksanaannya terlalu tergesa-gesa dan dipaksakan. Baik guru maupun murid, kata Anies, perlu dilatih lebih serius guna mengimplementasikan kurikulum yang akan diubah.

"Jangan melatih guru sekadar cepat membuat laporan, tetapi melatih guru untuk melakukan perubahan cara mengajar di kelas. Itu perlu serius dan butuh waktu," kata Anies.

Anies mencontohkan Inggris saat melakukan perubahan kurikulum. Anies menceritakan, Inggris memerlukan waktu selama tujuh tahun. Persiapan, uji coba, dan evaluasi bertahap dilakukan dalam kurun waktu empat tahun.

"Di sini tim dibentuk Januari, dilaksanakan Juli. Tidak dievaluasi. Dijalankan selama satu tahun, tahun berikutnya dilaksanakan seluruh sekolah. Oktober baru dilakukan uji pada kurikulum," paparnya.

"Saya tidak ingin anak-anak kita untuk alat uji coba. Anak-anak kita harus mendapatkan kurikulum yang sudah matang. Jangan anak-anak kita dan guru-guru kita dipaksa melakukan sesuatu sebelum penyiapan yang baik," tandas Anies.(Tn/Gs).

Jakarta, 8 Desember  - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, menyatakan sebanyak 144 warga Dusun Pencil, Desa Karangtengah, mengungsi karena rumah mereka terancam tanah longsor.

"Jumlah tersebut berdasarkan pendataan yang kami lakukan pada Minggu (7/12) pukul 22.00 WIB. Jumlah 144 jiwa itu berasal dari 40 keluarga," kata Koordinator Posko Aju BPBD Banjarnegara Andry Sulistyo, di Desa Pandansari, Banjarnegara, Senin.

Menurutnya, seperti dilansir laman Antaranews, 144 warga yang mengungsi itu tersebar di empat pos pengungsian yang berada di rumah warga Desa Pandansari, sedangkan Posko Aju BPBD Banjarnegara berlokasi di rumah warga RT 03 RW 03 Desa Pandansari.

Ia mengatakan bahwa pengungsian tersebut dilakukan karena warga khawatir rumah mereka terancam tanah longsor.

"Dusun Pencil sudah terkepung longsor karena tanah seluas 20 hektare di Pegunungan Putih terus bergerak turun. Oleh karena itu, hari ini warga bersama personel BPBD, relawan, dan TNI bekerja bakti membongkar rumah-rumah warga serta memindahkan barang-barang berharga lainnya agar dapat diselamatkan dari ancaman tanah longsor," katanya.

Ia mengatakan warga Dusun Pencil yang rumahnya terancam longsor itu sebenarnya sebanyak 36 keluarga, namun yang mengungsi sebanyak 40 keluarga karena empat keluarga lainnya takut terkena longsoran.

Menurut dia, BPBD Banjarnegara melalui Posko Aju di Desa Pandansari telah memberikan bantuan bahan makanan kepada para pengungsi.

Kendati demikian, dia mengakui bahwa BPBD masih membutuhkan bantuan bahan makanan, tikar, selimut, dan peralatan kerja untuk membongkar rumah warga dan membuat jalan darurat.

Sebelumnya, BPBD Banjarnegara menyatakan bahwa sebanyak lima keluarga yang tersebar di tiga desa terpaksa mengungsi akibat bencana tanah longsor yang terjadi pada Jumat (5/12), yakni satu keluarga dari Desa Paweden, Kecamatan Banjarmangu, dan satu keluarga dari Desa Suwidak, Kecamatan Wanayasa, karena rumahnya roboh, serta tiga keluarga dari Desa Sijeruk, Kecamatan Banjarmangu, karena rumahnya terancam longsor.(Ant/Gs). 

Jakarta, 8 Desember – Deputi Menko PMK  Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Ghazali Situmorang (kanan) memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Pemutakhiran Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial, Senin (8/12/2014) pagi di ruang Rapat Utama Kemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No3, Jakarta. (Foto:Gs).

Deputi PMK Ghazali Situmorang dalam rakor tersebut didampingi Deputi Menko PMk Bidang Koordinasi Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan Masyarakat Wahnarno Hadi (kedua kanan), sedangkan Dirjen Kemensos Andi (kedua kiri) dan Direktur Eksekutif TNP2K Bambang Widianto (kiri) memberikan paparan mengenai perkembangan data tentang program perlindungan sosial.

Tampak hadir dalam rakor tersebut, antara lain Deputi enko PMK Bidang Koordinasi pendidikan dan Agama Agus Sartono, Staf Ahli Menko PMK Abdullah Antaria, Eka Julianti, dan Para Staf Khusus Menko PMK, serta para pejabat yang mewakili K/L terkait seperti dari Kemdikbud, Kemensos, PT Pos Indonesia. (Gs).

Jakarta, 8 Desember – Berkaitan dengan penghentian pelaksanaan Kurikulum 2013, Mendikbud, Anies Baswedan mengeluarkan Surat yang ditujukan Kepada Kepala Sekolah di Seluruh Indonesia. Berikut Surat dimaksud.

Nomor : 179342/MPK/KR/2014 5 Desember 2014
Hal : Pelaksanaan Kurikulum 2013
Yth. Ibu / Bapak Kepala Sekolah
di
Seluruh Indonesia

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Jakarta, 7 Desember - Sebanyak 258 warga miskin asal Kota Madiun yang tercatat sebagai Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan sudah memegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) belum mengambil atau mencairkan dana kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di kantor Pos Madiun.

Jakarta, 7 Desember – Keputusan Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang menghentikan pelaksanaan kurikulum 2013 di sekolah yang baru menerapkan satu semester, langsung direspon Dinas Pendidikan Jatim.

Kepala Dinas Pendidikan Jatim Harun seperti yang dilansir laman Tribun News, akan mengumpulkan seluruh Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Rabu (10/12/2014) untuk membahas hal ini.

Jakarta, 7 Desember - Kementerian Desa akan melibatkan mahasiswa dalam upaya melakukan pembangunan desa. Dengan gerakan tersebut diharapakan mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing masyarakat untuk mewujudukan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik tanpa harus keluar daerah untuk mendapatkan ilmunya karena sudah didampingi para mahasiswa dan intelektual.