Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2394 of /var/www/arsip.kemenkopmk.go.id/includes/menu.inc).

Berita dan Artikel

Oleh humaspmk on December 06, 2014

Jakarta, 6 Desember - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan mengatakan persoalan pendidikan bukan hanya masalah program semata tapi sebuah gerakan.

"Kalau program itu kepemilikan masalah ada di pengelola tetapi pendidikan sebagai gerakan, kepemilikian masalah ada pada semua," kata Anies di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Sabtu (6/12/2014).

Oleh humaspmk on December 06, 2014

Jakarta, 6 Desember  - Pemerintah Malaysia kembali mendeportasi 121 TKI ilegal melalui Pelabuhan Tunon Taka Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. Di antara TKI yang dideportasi terdapat 2 bayi yang turut dideportasi bersama ibunya.

Kedua bayi tersebut lahir saat ibu mereka menjalani hukuman di Pusat Tahanan Sementara (PTS) Kemanis Papar Kota Kinabalu.

Salah satu TKI ilegal bernama Martina, seperti dilansir laman Kompas.com, asal dari Nusa Tenggara Barat. Ia bahkan ditangkap saat selesai melahirkan bayinya di rumah sakit Lahad Datu, Malaysia.

Oleh humaspmk on December 06, 2014

Jakarta, 6 Desember - Keputusan Kementerian Pendidikan yang menghentikan Kurikulum 2013 menuai berbagai tanggapan dari guru.

"Kemungkinan banyak yang setuju, karena setiap ketemu teman guru banyak yang masih bingung dengan Kurikulum 2013," kata Ignatius Turut, guru SD Tarakanita 4 Pluit dalam acara Hari Untuk Guru (HUG) di TMII, Jakarta, Sabtu (6/12/20140.

Kurikulum 2013 seperti dilansir laman Antaranews, tidak hanya memberatkan siswa, tetapi juga memberatkan guru.

Oleh humaspmk on December 06, 2014

Jakarta, 6 Desember  - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Rasyid Baswedan memutuskan untuk menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013 di seluruh Indonesia untuk disempurnakan.

"Proses penyempurnaan Kurikulum 2013 tidak berhenti, akan diperbaiki dan dikembangkan, serta dilaksanakan di sekolah-sekolah percontohan yang selama ini telah menggunakan Kurikulum 2013 selama tiga semester terakhir," kata Mendikbud Anies Baswedan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Jakarta, Jumat (5/12/2014).

Oleh humaspmk on December 05, 2014

Jakarta, 5 Desember - Kota Pekalongan, Jawa Tengah, meraih predikat sebagai Kota Kreatif Dunia bidang kerajinan dan kesenian rakyat dari Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO).

"Saya lihat di website resmi UNESCO jika Kota Pekalongan menjadi anggota jaringan Kota Kreatif Dunia. Tentunya, kita bersyukur karena yang diraih Kota Pekalongan ini luar biasa, sebuah penghargaan internasional," kata Wali Kota Pekalongan Basyir Ahmad, Rabu (3/12/2014).

Oleh humaspmk on December 05, 2014

Jakarta, 5 Desember  - Sebanyak 16 kepala desa dan kepala kelurahan di Kecamatan Madiun dan Jiwan Kabupaetn Madiun, sepakat menolak balai desa mereka dijadikan tempat pencairan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS).

Oleh humaspmk on December 05, 2014

Jakarta, 5 Desember  - Dinas Sosial Kota Bekasi, Jawa Barat, mencatat sebanyak 3.700 warga setempat diketahui mengidap penyakit HIV/AIDS.

Oleh humaspmk on December 05, 2014

Jakarta, 5 Desember  - Sebelum Surat Edaran (SE) Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Yudhy Chrisnandi, Nomor 10 tahun 2014 tanggal 21 Nopember 2014, keluar, Pemkab Kulonprogo sudah lebih dulu menerapkan kewajiban instansi menyiapkan hidangan pangan lokal.

Oleh humaspmk on December 05, 2014

Jakarta, 5 Desember 2014 - Sesmenko Kesra Sugihartatmo memimpin Rapat Koordinasi Teknis tentang Persiapan Penyelenggaraan Asian Games (AG) XVIII tahun 2018 dan Asian para Games III tahun 2008 di Ruang Rapat Utama Kemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta.

Oleh humaspmk on December 05, 2014

Jakarta, 5 Desember  - Kementerian Sosial telah menggelar dua kali Focus Group Disscusion (FGD) yang melibatkan berbagai pakar terkait penetapan parameter kemiskinan, cara pendataan serta penggunakan alat ujinya.

Oleh humaspmk on December 04, 2014

Jakarta, 4 Desember  - Dari 8.540 rumah tangga sasaran penerima dana bantuan tunai di Kabupaten Banyuwangi, ada ribuan yang masih belum mengambil dana kompensasi tersebut ke PT Pos Indonesia Banyuwangi.

"Sampai hari ini yang sudah mengambil sebanyak 76,46 persen, sehingga yang belum mengambil sebanyak 2.010 rumah tangga sasaran," kata Eko Sumariyanto, Kepala Kantor Pos Banyuwangi, Kamis (4/12/2014).

Oleh humaspmk on December 04, 2014

Jakarta, 4 Desember  - Ibu Mufidah J Kalla meminta masyarakat memberikan perhatian, berbagi kasih dan membantu para penyandang disabilitas, juga termasuk bisa mendapatkan manfaat program Kartu Indonesia Sehat yang mungkin bisa khusus untuk mereka,

 

"Kami meminta masyarakat untuk peduli terhadap sesama anak  bangsa penyandang disabilitas," ungkap Mufidah dalam rangka menyambut hari Penyandang Disabilitas Internasional, yang jatuh pada 3 Desember 2014.

Oleh humaspmk on December 04, 2014

Jakarta, 4 Desember  - Penggunaan e-Government akan menghemat penggunaan anggaran negara hingga 50 persen, kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi, Rabu (3/11/2014)  di Jakarta.

"Saya tidak bisa menyebutkan secara pasti berapa jumlahnya, sekitar puluhan miliar tetapi penggunaan e-Government ini akan menghemat anggaran negara," katanya.

Menurut Yuddy, seperti dilansir laman Antaranews, namun hal ini harus diintegrasikan di mana penyatuannya butuh "road map" dan saat ini sedang dibuat serta disusun.

Oleh humaspmk on December 04, 2014

Jakarta, 4 Desember - Dunia akhirnya akan mencapai "tahap awal dari berakhirnya" pandemi ADIS. Jumlah orang yang baru terinfeksi HIV dalam setahun terakhir lebih rendah dibanding jumlah orang positif HIV yang mendapatkan pengobatan.

"Kita telah melewati titik kritis dalam perang AIDS di tingkat global. Namun belum semua negara mencapai tahap akhir ini, dan pencapaian ini bisa dengan mudah melambat," kata Erin Hohlfelder, dari lembaga kampanye pencegahan AIDS, ONE.

Oleh humaspmk on December 04, 2014

Jakarta, 4 Desember - Kementerian Sosial (Kemensos) RI mencatat 3,1 persen dari jumlah penduduk di Indonesia adalah penyandang disabilitas. Jumlahnya mencapai 7,7 juta jiwa. Ironisnya, 1,8 juta di antaranya telantar.

Direktur Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan Kementerian Sosial (Kemensos) Nahar seperti dilansir laman Kompas. com, menjelaskan, jumlah tersebut melingkupi semua tingkat disabilitas.

Oleh humaspmk on December 03, 2014

Jakarta, 3 Desember  - Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan, validasi data masyarakat kurang mampu membutuhkan biaya besar dan makan waktu.

"Butuh anggaran Rp1,191 triliun, hampir Rp2 triliun kalau validasi dilakukan Pendataan Program Perlindungan Sosial," kata dia, dalam perbincangan di Kantor Berita ANTARA, di Jakarta, Rabu.

Sementara jika dilakukan verifikasi data hanya membutuhkan anggaran sebesar Rp300 miliar untuk keseluruhan data dan hanya makan waktu tiga bulan.

Oleh humaspmk on December 03, 2014

Jakarta, 3 Desember - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengusulkan pemotongan jam kerja bagi para perempuan yang bekerja. Pro dan kontra bermunculan, demikian pula alternatif usulan. Terlebih lagi, alasan yang disebut melatarbelakangi usul Kalla itu adalah agar para perempuan punya waktu lebih banyak untuk mendidik anak-anaknya.

Oleh humaspmk on December 03, 2014

Jakarta, 03 Desember- Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Prof. Dr. R. Agus Sartono, M.BA menjadi pembicara kunci pada Seminar Akademik dengan topik , “Memaknai revolusi mental melalui ejawantah reformasi pendidikan” sebagai rangkaian kegiatan Wisuda Periode IV Gelombang II Tahun 2014, Univerisitas Terbuka (UT) di Jakarta, Senin (01/12).

Oleh humaspmk on December 03, 2014

Semarang, 03 Desember- Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Sesmenko PMK), Sugihartatmo membuka secara resmi acara Seminar dan Lokakarya Gerakan Nasional Budi Daya Tanaman dan Produk Herbal Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat bertempat di kampus FISIP Universitas Diponegoro Semarang, Selasa pagi (2/12). (yn/humas).

Oleh humaspmk on December 03, 2014

Jakarta, 3 Desember  - Pembagian kartu keluarga sejahtera (KKS) masih terkendala beberapa hal. Antara lain belum berjalannya sistem satu pintu dan masih terjadi pengurangan dana KKS di beberapa wilayah.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani seperti dilansir laman  Tribun News, mengaku, akan mengevaluasi persoalan itu dengan mengidentifikasi permasalahan di lapangan.

Oleh humaspmk on December 03, 2014

Jakarta, 3 Desember  - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Magelang, Jawa Tengah, mencatat setidaknya 710 warga terindikasi penyakit (suspect) Chikungunya. Bahkan sembilan orang di antaranya dinyatakan positif penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes Albopictus dan Aedes Aegypty itu.

Jumlah tersebut seperti dilansir laman Kompas.com, diketahui setelah Dinkes setempat melakukan uji sampel darah terhadap warga yang mengalami gejala mirip Chikungunya.

Oleh humaspmk on December 03, 2014

Jakarta, 3 Desember  - Kedutaan Besar RI (KBRI) untuk Malaysia akan memulangkan 39 Warga Negara Indonesia (WNI) korban sindikat perdagangan manusia yang diduga akan disalurkan ke beberapa negara di Timur Tengah pada Rabu (3/12/2014).

Berdasarkan keterangan tertulis dari KBRI Kuala Lumpur yang di terima Antara di Jakarta Selasa, jumlah tersebut merupakan kelanjutan setelah sebelumnya 14 WNI telah dipulangkan terlebih dahulu pada Sabtu (29/11/2014).

Oleh humaspmk on December 03, 2014

Jakarta , 3 Desember  - Pasien dari mancanegara mulai percaya dan melirik sejumlah rumah sakit di Tanah Air untuk berobat.

"Sekarang, sudah banyak pasien dari luar negeri yang datang ke Tanah Air. Kemarin, pasien dari India dan Belanda ke sini," ujar Direktur Pengembangan Produk dan Teknologi PT Bundamedik, Dr Ivan R Sini, dalam konferensi pers, di Jakarta, Selasa (2/12/2014).

Selama ini, sambung dia, seperti dilansir laman Antaranews, masyarakat lebih percaya dengan rumah sakit di luar negeri terutama di Malaysia dan Singapura.

Oleh humaspmk on December 02, 2014

Jakarta, 2 Desember - Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani (kanan) didampingi Kementerian Keuangan dan Strategi Republik Korea Selatan Mr. Su Yeong Yu (kedua kanan) dan Deputi Menko PMK Bidang Koordinasi Lingkungan Hidup dan Kerawanan Sosial Willem Rampangilei (ketiga kanan), meresmikan Sistem Nasional Pemantauan kekerasan (SNPK) Indonesia dan Seminar Sistem Pemantauan Kekerasan di Asia Tenggara, Selasa (2/12/2014) pagi di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. (ole)

Sejak diresmikan sampai dengan bulan Desember 2014 ini, SNPK telah mengumpulkan data insiden kekerasan di 13 Provinsi. Pada Tahun 2014 SNPK telah mencakup 34 Provinsi dan dapat diakses secara terbuka melalui www.snpk-indonesia.com. Melalui pembuatan SNPK Indonesia memelopori upaya untuk mengkaji kaitan isu kekerasan dengan pembangunan secara lebih mendalam di Asia Tenggara. Sistem serupa di Filipina dan Thailand adalah contoh dimana sistem pemantauan kekerasan digunakan untuk memantau proses perdamaian. (Ole/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 02, 2014

Jakarta, 2 Desember  - Konflik sosial merupakan suatu faktor yang dapat mempengaruhi dan mengganggu kesejahteraan rakyat. Mengatasi hal tersebut Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) memperluas pemantauan konflik di 34 provinsi dengan Sistem Nasional Pemantauan Nasional (SNPK).

Deputi Menko PMK Bidang Koordinasi Lingkungan Hidup dan Kerawanan Sosial, Willem Rampangilei seperti dilansir laman Tribunnews, mengatakan konflik dapat menimbulkan kerawanan sosial.

"Konflik dapat mengganggu pembangunan yang telah diperjuangkan. Oleh karena itu perlu penyelesaian konflik secara tuntas di Indonesia," ujar Willem di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (2/12/2014).

Hal senada juga diungkapkan Menko PMK Puan Maharani. Ia menilai, perlu dilakukan pencegahan konflik untuk mencegah tersendatnya pembangunan dalam berbagai aspek. Menurutnya pencegahan konflik dilakukan untuk menciptakan kesejahteraan sosial untuk rakyat.

"Kami akan berupaya untuk mencegah (konflik) untuk meminimalisir jatuhnya korban," tgas Menko PMK.(Tn/Gs).

 

 

 

Oleh humaspmk on December 02, 2014

Jakarta, 2 Desember - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) secara resmi memperluas pemantauan konflik kekerasan secara nasional melalui Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK).

Tahun ini SNPK telah mencakup 34 provinsi dan dapat diakses melalui www.snpk-indonesia.com. Menko PMK Puan Maharani menyatakan Indonesia lebih stabil dan sejahtera dibandingkan pada periode reformasi. Menurutnya, masih banyak tantangan yang diperhatikan pemerintah.

"Kekerasan-kekerasan yang bersifat lokal dan sporadis masih terjadi dan menelan korban jiwa tiap tahun ini. Kemenko PMK menempatkan pencegahan konflik sebagai prioritas sesuai dengan program Nawa Cita," ujar Menko PMK di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (2/12/2014).

Tujuan membangun SNPK ini adalah untuk mencegah konflik yang efektif. Putri mantan Presiden Megawati ini menyebut SNPK merupakan terobosan sistem informasi yang menyajikan data dan analisis tentang konflik di Indonesia.

"Tujuan SNPK adalah membantu pemetaan pemicu dan intensitas konflik, sehingga kita dapat mendeteksi masalah dengan lebih dan menyusun respon yang lebih terkoordinasi,"jelas menko PMK.

Menko PMK menambahkan SNPK merupakan sumber informasi yang berguna untuk pemerintah maupun semua pihak. Menurutnya SNPK dapat dimanfaatkan pemerintah daerah agar mampu merespon konflik di tingkat lokal, akademisi, sipil, dan isu konflik untuk menangganinya.

Sebelumnya Menko PMK  menyebut sistem serupa telah digunakan di Filipina dan Thailand sebagai contoh sistem pemantauan kekerasan digunakan untuk memantau proses perdamaian.(Tn/Gs).

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 02, 2014

Jakarta, 2 Desember - Asisten Deputi Urusan Pengembangan Keungan Mikro dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaa, Ir. Magdalena, MM bersama Plt. Asisten Deputi Urusan Pengarus Utamaan Kebijakan dan Anggaran, Katimean SE, MPP, MPA menerima delegasi Steering Commitee for Northwestern Region (SCNR) Republik Sosialis Vietnam yang dipimpin oleh Executive Vice Chairman, Mr. Truong Cuan Xu di kantor Kemenko PMK, pada Selasa (2/12).

Oleh humaspmk on December 02, 2014

Jakarta, 2 Desember - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno mengatakan, fokus pemerintah pada bidang penegakan hukum adalah pemberantasan narkoba. Ia mengungkapkan, pemerintah menargetkan Indonesia akan bersih dari jerat narkoba pada tahun 2015.

"Jangan sampai negara kita menjadi tujuan narkoba. Indonesia bebas narkoba tahun 2015," ujar Tedjo di Silang Monas, Jakarta, Senin (1/12/2014).

Saat ini, kata Tedjo, seperti dilansir laman Kompas.com, Indonesia sudah terlalu jauh "diracuni" narkoba. Ia mengatakan, peredaran narkoba sudah sampai ke unit Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Tedjo menyebutkan, per harinya 30-40 anak Indonesia yang tewas karena narkoba. Pemerintah akan mengeksekusi gembong narkoba yang selama ini  masih bisa mengedarkan narkoba dari balik penjara dan masih memiliki kekuatan finansial yang cukup besar.

"Ini sudah hancur, harus distop. Enggak bisa. Kalau yang sudah inkracht, sudah langsung harus dilaksanakan. Kerugian rakyat kita karena narkoba lebih besar daripada hukuman yang dijatuhkan ke mereka," katanya.

Untuk menindaklanjuti target Indonesia bebas narkoba di tahujn 2015 itu, Tedjo mengatakan, Kemenko Polhukam akan berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Kaeamanan. (Kc/Gs).

 

 

 

Oleh humaspmk on December 02, 2014

Jakarta, 2 Desember - Sejumlah warga tidak mampu dari Desa Bontonyeleng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, melakukan aksi protes kepada kepala desa setempat, Senin (1/12/2014).

Mereka menilai, dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) melalui Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) salah sasaran. Pasalnya, seperti dilansir laman Kompas.com, beberapa warga miskin justru tidak menjadi peserta program PSKS. Namun, sebaliknya, warga mampu, seperti pengusaha angkutan umum, justru terdaftar menjadi peserta program tersebut.

"Saya ini warga miskin, pekerjaan tidak tetap. Mana anak saya ada yang tidak sekolah gara-gara tidak punya biaya, tetapi saya tidak dapar kartu. Malah pengusaha angkot yang (punya) mobil belasan yang dapat," ujar Lampe, salah seorang warga, Senin.

Sementara itu, pihak pemerintah yang dikonfirmasi terkait aksi protes warga ini mengaku tak tahu tentang pencairan tersebut. Pasalnya, pihaknya hanya berkoordinasi dengan PT Pos untuk pencairan.

"Iya, memang banyak yang salah sasaran. Pendataannya juga kami bingung karena banyak warga saya yang miskin, tetapi tidak dapat. Justru yang ekonominya layak itu yang dapat," kata Baharuddin, kepala desa setempat. (Kc/Gs).

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 02, 2014

Jakarta, 2 Desember - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mengganti Kurikulum 2013 dan hanya akan melakukan perbaikan agar lebih sempurna.

"Saya tegaskan Kemdikbud tidak akan gonta-ganti kurikulum, kita ingin menyempurnakan yang sudah ada agar dapat dijalankan dengan baik di semua sekolah oleh semua guru," katanya di Jakarta, Senin (1/12/2014).

Ia menyampaikan hal itu saat bersilaturahim dengan sekitar 650 kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten dan kota se-Indonesia di Aula Ki Hajar Dewantara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Menurut Mendikbud seperti dilansir laman Antaranews, , saat ini tim sedang bekerja untuk mengevaluasi Kurikulum 2013 dan sedang mencari cara agar produk yang sudah baik ini dapat dijalankan dengan cara yang baik pula.

"Artinya akan dilakukan evaluasi apakah akan dilaksanakan semua, atau sebagian dan dicek kesiapan guru dalam melaksanakannya sehingga tidak terkesan hanya sekadar memaksakan keinginan pemerintah pusat di Jakarta saja," katanya.

Ia menegaskan bahwa hal yang lebih penting dalam penerapan suatu kurikulum adalah memastikan kesiapan guru di seluruh Indonesia benar-benar bisa melaksanakannya dengan baik.

Selama ini yang terjadi di Jakarta sering dibuat berbagai aturan dan kebijakan, sementara yang melaksanakan dinas pendidikan dan guru di daerah.

"Seharusnya dilihat dulu kenyataan di lapangan seperti apa baru dibuat aturan yang sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan," katanya. 

Perbaiki Mutu Pendidikan Tidak Bisa Instan

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan ikhtiar memperbaiki mutu pendidikan di Tanah Air tidak dapat dilakukan secara instan.

"Semua pihak harus bersabar karena butuh waktu panjang untuk memperbaiki mutu pendidikan, jangan mengharapkan hasil akhir saja," katanya
Menurut Mendikbud, banyak pihak menyebut sistem pendidikan di Finlandia mempesona dan hebat, namun hal yang perlu diperhatikan adalah mereka menyiapkan semua itu sejak 1980-2000 atau butuh waktu 20 tahun.

"Sementara kita cenderung melihat hasil akhir saja dan tidak mempelajari seperti apa proses panjang yang dilewati," kata dia.

Ia memberi contoh untuk mengubah pendidikan ibarat mengubah arah sebuah kapal tanker dengan panjang satu kilometer yang membutuhkan ratusan kali memutar kemudi agar arahnya bisa berubah.

"Mungkin pada saat kilometer keenam ada penumpang bertanya kepada nakhoda tentang kapan mau berbelok dan nakhoda harus menjawab harap bersabar karena semuanya sudah di jalur yang benar dan pada kilometer ke-10 baru dari titik putar terlihat jelas perubahan arah kapal," katanya.

"Demikian juga dengan pendidikan tidak bisa instan dan harus terus bersabar karena perubahan itu baru akan dirasakan 10-20 tahun ke depan," katanya.

"Tentu saja penerapan Kurikulum 2013 banyak masalah guru yang tumbang, karena ingin serba cepat, padahal yang lebih penting adalah mengubah guru," katanya.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

Pages

Subscribe to Berita dan Artikel