Berita dan Artikel

Jakarta, 21 Desember – Dalam pertemuan Silahturahim Keluarga Besar Biro Umum Kemenko PMK, foto bersama di depan Gedung Kemenko PMK, Minggu (21/12/2014) pagi di Jl. Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta.(Gs).

Dalam pertemuan tersebut, Sesmenko Kesra mengatakan bahwa tujuan Pegawai Biro Umum Kemenko PMK bersama sama anggota keluarganya ini untuk saling mengenal, saling silahturahim dan mengenal tempat suami/isteri bekerja.

Dalam pertemuan tersebut diisi gerak jalan ke Monas, Senam pagi di halaman Kemenko PMK, keliling Gedung, dilanjutkan di ruang rapat utama lantai 7 untuk mendengarkan paparan tentang pencegahan kebakaran, baik di lingkungan rumah maupun di kantor. Acara ini juga diisi hiburan dengan gaya pantomim Septian Dwi Cahyo dan kawan kawan. Tampak hadir mendampingi Sesmenko PMK antara lain Kepala Biro Umum Kemenko PMK Dra. Indah Suwarni, M.Si., Kepala Biro Perencanaan kemenko PMK Raden Wijayakusuma, Kabag Perlengkapan dan Rumahtangga, Eni Rukawiani, dan para pejabat Eselon III dan Iv lainnya.(Gs).

Jakarta, 21 Desember  - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, optimistis perekonomian Indonesia tumbuh pada tahun 2016. Ia menilai, Indonesia akan menjadi bangsa besar meski pada tahun 2015 ekonomi mengalami gangguan.

Menko PMK seperti dilansir laman Tribunnews, menuturkan, perekonomian Indonesia dapat dilakukan dengan memperkuat akses keuangan ke seluruh wilayah. Menurutnya, peningkatan akses keuangan akan berdampak pada peningkatan ekonomi mikro di daerah. Tujuannya, mempersiapkan masyarakat yang cerdas di sektor keuangan.

"Insya Allah berhasil sebagaimana yang kita harap, saya sangat optimis walaupun secara perlahan," ujar Puan saat acara Pasar Keuangan Rakyat (PKR) di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (20/12/2014).

Puan menambahkan, permasalahan pertumbuhan ekonomi yaitu kesenjangan sosial tinggi terhadap permodalan. Ia berpendapat, masyarakat sangat membutuhkan kesejahteraan di sektor keuangan. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan program Nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pertumbuhan ekonomi yang rata-rata konsisten di atas 5 sampai 6 persen belum mempengaruhi kegiatan ekonomi ke bawah karena kecilnya akses permodalan bagi masyarakat bawah," ucap Puan.

Cerita Menteri Puan: Mbok-mbok di Pasar Taruh Uang di Kantong Plastik
Sementara itu dalam pidato pembukaan, Puan bercerita soal masih minimnya pengetahuan masyarakat Indonesia soal akses layanan perbankan.

Menko PMK seperti dilansir laman Detiknews, menjelaskan, akses dan edukasi jasa layanan perbankan belum menyentuh ke semua lapisan masyarakat, khususnya masyarakat kecil. Hal dibuktikan Puan saat melakukan blusukan ke pasar-pasar trandisional.

Ia menemukan, ada pedagang yang disebutkan 'mbok-mbok; penjual, yang memiliki uang jutaan rupiah, namun memilih menyimpannya di tas plastik.

"Mbok di pasar, uangnya banyak dan ditaruh di kantong plastik (kresek) lalu disimpan di ketiak. Saya tanya dong, ini apa Bu? Dia jawab ini uang. Berapa jumlahnya? Banyak Bu, ya bisa Rp 2 juta sampai Rp 5 juta," kata Puan pada acara yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (20/12/2014).

Pedagang kecil itu, lanjut Menko PMK, memiliki alasan menyimpan uangnya di luar perbankan. Umumnya mereka menilai adanya persoalan administrasi yang membuat mereka enggan menempatkan dananya di perbankan, atau lembaga keuangan lainnya.

"Saya lihat ke lapangan, banyak yang tidak tahu bagaimana uangnya disimpan melalui bank, karena ada ketakutan, persyaratannya ribet. Ini yang harus dicari solusinya," jelasnya.

Untuk itu, Menko PMK meminta kepada lembaga jasa keuangan untuk meningkatkan akses dan edukasi tentang jasa dan produk keuangan, agar semua level masyarakat bisa terlayani.

"Jadi bukan dia yang kunjungi perbankan, tapi kita harus kunjungi mereka," pungkasnya.(Tn/Dn/Gs).

Jakarta, 20 Desember 2014 - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Puan Maharani meninjau salah satu stand pada Pasar Keuangan Rakyat (PKR) di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta. (ole)

Pasar Keuangan Rakyat (PKR) diikuti oleh lembaga keuangan baik dari perbankan, asuransi, sekuritas, pembiayaan, dana pensiun, pegadaiaan dan lainnya. Acara ini sendiri diadakan dari tanggal 20 Desember s.d 21 Desember 2014.

Jakarta, 20 Desember  - Para korban longsor di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan iuran (PBI), akan dimasukkan ke Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) 2015. Dengan pendataan ulang tersebut, diharapkan program bantuan sosial dari pemerintah dapat diterima para korban longsor.

Jakarta, 20 Desember - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kesenjangan pendidikan akan menimbulkan ketidakadilan sehingga pemerintah perlu memberikan anggaran dan perhatian besar di samping terus menyebar guru ke seluruh pelosok daerah.

"Negara sebenarnya beri perhatian pendidikan besar mengingat 20 persen anggaran pemerintah digunakan untuk pendidikan," kata Jusuf Kalla saat melepas 52 pengajar muda angkatan IX dari Gerakan Indonesia Mengajar di Kantor Wapres Jakarta, Jumat (19/12/2014).

Hadir dalam acara itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan.

Jakarta, 19 Desember – Menko PMK Puan Maharani bersama Menteri Perdagangan Rachmat Gobel dan Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gde Ngurah Puspayoga mencanangkan kampanye minum jamu setaip hari Jumat, Jumat (19/12/2014) di Jakarta.  

“Ini memang dipelopori oleh Menko PMK Puan Maharani dengan Kemendag dan Kemenkop-UKM. Kita ingin sosialisasikan ini di semua kantor pemerintahan untuk segera dimulai,” kata Menteri Perdaganan (Mendag) Rachmat Gobel di Jakarta, Jumat (19/12/2014).

Rachmat seperti dilansir laman Antaranews, menuturkan, jamu adalah produk unggulan Indonesia yang harus terus dipromosikan, baik di dalam maupun di luar negeri. Terlebih, jamu merupakan produk herbal yang punya nilai budaya tinggi karena berusia lebih dari 1.200 tahun.

“Makanya dipromosikan di sini (dalam negeri) dulu, baru ke luar negeri. Jamu juga jadi bagian produk halal yang akan kita promosikan,” katanya.

Menurut Rachmat, ia juga sudah meminta asosiasi perusahaan jamu untuk bisa mendukung program tersebut.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Industri Tradisional Berbasis Budaya, Putri K. Wardani, menyambut positif pencanangan tersebut.

Pasalnya, Indonesia adalah negara terbesar kedua di dunia setelah Brazil yang memiliki sekitar 30.000 varietas tanaman berkhasiat.

Indonesia bahkan diklaim sebagai negara nomor satu varietas terbanyak tanaman laut berkhasiat.

“Tapi belum dimanfaatkan secara maksimal karena belum masuk dalam perdagangan herbal dunia,” katanya.

Oleh karena itu, dukungan pemerintah seperti pencanangan hari minum jamu dinilai sangat membantu produk herbal asli Indonesia itu untuk bisa masuk pasar internasional.

“Kita harap Indonesia ke depan bisa jadi pemain jamu dan industri herbal kelas dunia,” katanya.

Menko PMK Puan Maharani mendukung pencanangan kampanye minum jamu setiap Jumat. Menurut putri presiden kelima RI itu, gerakan sehat minum jamu akan dimulai di seluruh kantor pemerintah.

“Tiap Jumat, minimal habis senam minum jamu tradisional. Ini penting supaya kita tetap menghargai produk dalam negeri dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015,” katanya.

Pencanangan kampanye minum jamu tiap Jumat di Kantor Kementerian Perdagangan diawali dengan acara senam pagi.

Selain dihadiri Mendag Rahmat Gobel, Menko PMK Puan Maharani dan wakil pengusaha jamu, hadir pula Menkop-UKM AAGN Puspayoga, Puteri Indonesia 2014 Elvira Devinamira, dan Putri Indonesia Pariwisata 2014 Estelita Liana.

Mendag Jagokan Puan Maharani Jadi Duta Jamu RI

Menteri Perdagangan Rachmat Gobel setelah mendengar bahwa Menko PMK Puan Maharani rajin minum jamu sejak dari kecil, bahkan mulai duduk dibangku sekolah dasar (SD), Rachmat mengatakan bahwa anak dari Megawati Soekarno Putri tersebut cocok dijadikan duta jamu.

"Ibu Puan ini kan tiap hari rajin minum jamu. Bagaimana kalau kita jadikan saja sebagai model atau duta jamu Indonesia," ujarnya.

Menko PMK seperti dilansir laman Liputan6.com, sendiri sebelumnya bercerita sejak kecil dirinya memang telah dibiasakan untuk minum jamu. Meski tidak awalnya tidak terlalu suka, namun dia sudah rajin mengkonsumsi jamu seperti kunyit asam dan kunir asam.

"Pertama kali kenal jamu pada SD, ibu saya minta minum jamu. Awalnya kunyit asam saya tidak mau karena agak bau, tapi kemudian ditambah madu. Yang saya suka kunyit asem dan kunir asem, karena segar buat badan bugar dan bisa singset," kata Menko PMK.

Gerakan minum jamu setiap Jumat ini rencananya akan disebarluaskan pada setiap kementerian. Dengan demikian, produk jamu dalam negeri diharapkan mampu bisa lebih dikenal masyarakat baik di dalam negeri maupun luar negeri seperti halnya batik. (Ant/L6c/Gs).

Jakarta (19/12)--- Presiden RI, Joko Widodo, mendengarkan paparan tentang isi dari Pusat Sejarah Konstitusi (Puskon) dari Janedjri M. Gaffar, Sekjend Mahkamah Konstitusi (MK) usai membuka secara resmi Puskon MK di Gedung MK, Jakarta, Jumat pagi.

Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara lainnya turut hadir dalam peresmian Puskon yang terletak di lantai 5 Gedung MK itu, bahkan Try Sutrisno, mantan Wapres RI, ikut serta dalam peninjauan Puskon hingga selesai. Sebelum peninjauan, Presiden Joko Widodo menandatangani prasasti peresmian yang ada tepat di depan pintu masuk Puskon.

Jakarta, 19 Desember  - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, perlu dipikirkan bagaimana sebaiknya bentuk pelayanan pemerintah terhadap umat beragama, karena ada penduduk yang menganut agama secara sukarela sesuai keinginan dan keyakinannya.

Posisi penganut agama-agama di luar enam agama (Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dan Konghuchu) seperti dilansir laman Antaranews, perlu dipikirkan bentuk pelayanannya, kata Lukman Hakim Saifuddin ketika membuka seminar Nasional tentang Perlindungan Pemerintah Terhadap Pemeluk Agama yang diselenggarakan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Kamis (19/12/2014), di Jakarta.

Seminar diselenggarakan menyambut Hari Amal Bhakti Kemenag ke-69 Tahun 2015. "Kita perlu memikirkan bagaimana sebaiknya bentuk pelayanan pemerintah kepada mereka," katanya lagi.

Menteri Agama Lukman Hakim menyampaikan ada lima isu penting terkait kehidupan keagamaan yang dinilainya patut menjadi perhatian bersama.

Pertama, soal posisi penganut agama-agama di luar enam agama. Menag menyampaikan, adalah fakta sosiologis, saat ini di Tanah Air ada penduduk yang menganut agama secara sukarela sesuai keinginan dan keyakinannya, di luar enam agama yang sudah dilayani pemerintah.

Kedua, soal kasus-kasus pendirian rumah ibadat dan tempat ibadat yang masih banyak terjadi. Menurut dia, Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 tahun 2006 yang antara lain mengatur soal kerukunan beragama itu dirasakan belum menggembirakan.

Fakta masih adanya kasus-kasus di seputar rumah ibadat memunculkan pertanyaan, di mana inefektivitasnya, katanya.

Ia pun mengemukakan, banyak pihak khususnya masyarakat, bahkan aparat di lapangan, ternyata belum tahu dan belum cukup memahami aturan-aturan tersebut tersebut. Apakah persoalannya adalah karena sosialisasi yang masih terlalu minim atau tema secara substantif norma-norma yang diatur di dalamnya perlu mengalami penyesuaian-penyesuaian kembali sesuai dengan realitas situasi dan kondisi kekinian.

Ketiga, munculnya gerakan-gerakan keagamaan yang kian meningkat. Kemunculan gerakan ini, yang dalam hal tertentu dalam pandangan Menag dinilai berlebihan.

"Sebab, hal ini kemudian menyebabkan respon terhadapnya menjadikan kita perlu menyentuh karena secara faktual menyebabkan gangguan kerukunan internal atau antarumat beragama," katanya.

"Jadi dalam hal ini, bagaimana kita bisa membangun persepsi bersama antarumat beragama dalam hal penyiaran agama. Karena agama adalah ajaran dimana para penganutnya berkewajiban menyebarluaskannya, maka ketika kita ingin menyiarkan agama itu dan ketika kita ingin mendakwahkan ajaran agama itu maka pada titik-titik tertentu bila tidak dibarengi dengan pemahaman, dengan tingkat kearifan yang cukup, maka akan menimbulkan gesekan-gesekan di tengah-tengah masyarakat dan ini pada akhirnya langsung maupun tidak langsung akan mengusik atau mengganggu kerukunan antarumat beragama,"  terang Menag.

Keempat, adanya tindak kekerasan terutama terhadap kelompok minoritas. Ditegaskan Menag, hal ini harus betul-betul diperhatikan, karena benar-benar mengabaikan penghormatan atas Hak Asasi Manusia (HAM).

Kelima, adanya penafsiran keagamaan tertentu yang kemudian mengancam kelompok agama yang memiliki tafsir berbeda.

"Maka dalam kaitan ini, saya mengharapkan peserta seminar untuk secara terbuka memberikan masukan dan pemikiran bagaimana semestinya menangani persoalan-persoalan tersebut," ujar Menag.

Diakhir paparannya, kepada peserta seminar yang berasal dari kelompok-kelompok yang sangat peduli dengan persoalan yang telah dikemukakannya, Lukman minta perannya untuk memberikan masukan, usulan-usulan perbaikan RUU Tentang Perlindungan Umat Beragama yang sedang disusun sehingga pada akhirnya nanti Kementerian Agama dalam menyusun kebijakan yang sedang dilakukan ini betul-betul mendapatkan rumusan yang merupakan cerminan aspirasi bersama.(Ant/Gs).

Jakarta, 19 Desember  - Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan antar Lembaga, BPJS Kesehatan, Purnawarman Basundoro, mengatakan, pihaknya menargetkan jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) naik menjadi 170 orang pada 2015 mendatang.

"Target 2015 secara nasional 170 juta orang peserta. Itu yg menjadi target dan perhatian kami," ujar dia dalam diskusi publik di Jakarta, Kamis.

Purnawarman seperti dilansir laman Antaranews, mengatakan, per November 2014 jumlah peserta JKN telah mencapai 131,6 juta orang, melebihi target yakni 121,6 juta orang.

"Taget awalnya minimal 121,6 juta peserta. Di awal tahun jumlah peserta sekitar 112 juta-an. Tetapi per November (tahun ini) sudah 131,6 juta orang," kata dia.

Menurut Purnawarman, dari total peserta ini, sekitar 72 persen merupakan penerima bantuan iuran. Kemudian, pekerja penerima upah (PPU) yang terdiri dari Polri/TNI, pejabat negara, pegawai pemerintahan dan pegawai swasta sekitar 18 persen. Lalu sisanya adalah PBPU 6 persen dan bukan pekerja sebesar 4 persen.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (PKEKK FKM UI), Prof. Dr. Hasbullah Thabrany, MPH, DrPH, menilai tingkat partisipasi masyarakat terhadap JKN tergolong memuaskan.

Menurut dia, berdasarkan hasil jajak pendapat pada 681 orang responden di 20 provinsi diketahui saat ini sudah hampir separuh atau 49 persen yang telah menjadi peserta JKN. Dari total ini, kelompok usia tertinggi ialah 21-30 tahun, yakni sekitar 44,5 persen.

Hanya saja, sekalipun tingkat kepercayaan masyarakat soal JKN tergolong memuaskan, tak sedikit peserta yang mengaku belum puas dengan layanan yang diberikan. Dia mengatakan, sekitar 681 orang responden ini, sekitar 43 persen yang mengaku telah menggunakan kartu JKN yakni mereka yang belum bekerja, hanya 44 persen yang merasa puas dengan layanan dokter.

"Hal ini mungkin disebabkan oleh layanan rumah sakit ketika masih dikelola Askes dinilai lebih baik dibandingkan ketika dikelola BPJS, " ujar Prof. Dr. Hasbullah.

Lebih lanjut, dia menyebutkan, bila dilihat dari sisi antrian, sekitar 64 persen mengakui harus mengantri panjang saat mengurus JKN. Kemudian, dari total ini, 51 persen mengaku tak puas dengan layanan dokter, sementara sisanya tidak puas dengan layanan rumah sakit.

Menurut Dr. Hasbullah, rendahnya tingkat kepuasan peserta soal JKN dapat menjadi bumerang terhadap kelangsungan JKN dan tingkat keluhan akan menjadi semakin tinggi ketika peserta pekerja penerima upah (PPU) pegawai swasya didorong untuk mendaftar paling lambat 1 Januari 2015.

Layanan JKN dinilai belum memuaskan peserta

Sementara itu dari hasil jajak pendapat yang dilakukan pihak dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), menunjukkan, layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di tahun 2014 belum memuaskan pesertanya.

Ketua Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (PKEKK FKM UI), Prof. Dr. Hasbullah Thabrany, MPH, DrPH, mengungkapkan, jajak pendapat ini melibatkan 681 orang responden dari 20 provinsi di Indonesia.

Dia mengatakan, sekitar 681 orang responden ini, sekitar 43 persen yang mengaku telah menggunakan kartu JKN yakni mereka yang belum bekerja, hanya 44 persen yang merasa puas dengan layanan dokter.

"Hal ini mungkin disebabkan oleh layanan rumah sakit ketika masih dikelola Askes dinilai lebih baik dibandingkan ketika dikelola BPJS, " ujar Prof. Dr. Hasbullah di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, dia menyebutkan, bila dilihat dari sisi antrian, sekitar 64 persen mengakui harus mengantri panjang saat mengurus JKN.

Kemudian, dari total ini, 51 persen tidak mengaku tak puas dengan layanan dokter, sementara sisanya tidak puas dengan layanan rumah sakit.

Menurut Dr. Hasbullah, rendahnya tingkat kepuasan peserta soal JKN dapat menjadi bumerang terhadap kelangsungan JKN dan tingkat keluhan akan menjadi semakin tinggi ketika peserta pekerja penerima upah (PPU) pegawai swasya didorong untuk mendaftar paling lambat 1 Januari 2015.

"Akan tetapi, perlu dicatat bahwa ketidakpuasan peserta terhadap layanan dokter dan rumah sakit tidak terlepas dari rendahnya sebagian bayaran kapitasi dan CBG ke rumah sakit yang ditetapkan Kemenkes," kata dia.

Di samping itu, lanjut dia, pembayaran JKN diwarnai ketidakseimbangan penetapan tarif CBG dan pemberian insentif pada rumah sakit besar, distribusi dana klaim yang bermasalah di tingkat daerah dan penetapan iuran.(Ant/Gs).

Jakarta, 19 Desember  - Dalam rangka memantapkan penyelenggaraan kegiatan Puncak HKSN, telah diselebggarakan rapat pleno dan sinkronisasi kegiatan HKSN, Kamis (18/12/2014) malam  di rumah dinas Gubernur Jambi.

Rapat pleno HKSN dipimpin langsung Gubernur Jambi Hasan Basri Agus, yang sekaligus sebagai ketua panitia acara puncak HKSN, rapat juga dihadiri Kapolda Jambi Brigjen Pol Bambang Sudarisman, Dandrem 042/Gapu Kolonel Inf Harianto, Ketua PTA DR Jayusman, Sekda kota Jambi Daru Pratomo, serta unsur Muspida dan seluruh SKPD Provinsi dan Kota Jambi.

"Informasi dari pusat yang hadir saat puncak HKSN adalah Puan Maharani dan Mensos Khofifah Indar Parasa," kata Diyanto.

Dari rapat pleno tersebut diperoleh kepastian bahwa yang menghadiri puncak hari HKSN di Jambi adalah Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parasa serta sejumlah menteri lainnya.

Sementara itu, seperti dilansir laman Antaranews, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Provinsi Jambi M Diyanto ketika dikonfirmasi Kamis, membenarkan bahwa yang akan hadir di puncak HKSN adalah Menko PMK dan Menteri Sosial.
 

Sedangkan persiapan puncak Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) tahun 2014 di Jambi sudah 95 persen, kata Gubernur Jambi Hasan Basri Agus saat meninjau lokasi peringatan HKSN, Kamis (18/12/2014).

Menurut gubernur peninjauan ini adalah tinjauan persiapan terakhir meski masih tersisa satu hari. Sebab pada Jumat, Menteri Sosial Khofifah Indar Parasa akan terlebih dahulu membuka Jambi Emas Expo.

"Dari tinjauan kita sepertinya persiapan sudah cukup baik, sudah 95 persen dan mudah-mudahan tidak ada halangan apapun. Besok rangkaian kegiatan yang kita mulai yakni pembukaan Jambi Emas Expo oleh ibu Menteri Sosial," kata Hasan Basri.

Terkait batalnya Presiden Joko Widodo menghadiri puncak HKSN 2014 di Jambi, Hasan Basri Agus mengatakan, masih tetap menunggu informasi dari pusat. Dia sangat mengharapkan peringatan HKSN di Jambi ini akan di hadiri Presiden meski peluangnya sangat minim.

"Kita akan tetap menunggu keputusan pusat, walaupun nantinya puncak HKSN tidak dihadiri Presiden, persiapan dan rangkaian acara tetap harus tetap maksimal," katanya.

Pantauan di lapangan, arena tersebut belum maksimal sebab di lapangan masih banyak terdapat genangan air yang diperkirakan menghambat kelancaran peringatan HKSN ini. Apalagi di lapangan itu akan ditampilkan tari masal Payung Batik yang penarinya lebih dari seratus orang.

Menanggapi itu, Gubernur mengatakan, akan menimbun lubang-lubang yang tergenang air itu Kamis malam dengan pasir serta akan memasang karpet di jalan-jalan menuju podium utama. Sedangkan di podium dan lapangan tidak ada lagi yang boleh masuk.(Ant/Gs).

Jakarta, 18 Desember - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengeluhkan bahwa kementeriannya masih belum dikenal secara luas oleh masyarakat. Padahal, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah berjalan selama beberapa bulan.

Kemenko PMK memang merupakan nomenklatur baru di pemerintahan. Sebelumnya, kementerian ini bernama Kemenko Bidang Kesejahteraan Rakyat atau Kemenko Kesra.

"Banyak yang masih memanggil saya 'Ibu Menko Kesra'. Padahal kan sudah berubah jadi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK," kata Menko PMK saat membuka dialog Musrembangnas di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (18/12/2014).

Dialog itu diikuti oleh tiga menteri koordinator lainnya, yakni Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menko Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edy Purdjianto, dan Menko Maritim Indroyono Soesilo. Dialog dihadiri pula oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago.

Dalam kesempatan itu, Menko PMK memaparkan dengan panjang lebar mengenai visi-misi kementeriannya. Pembangunan manusia dan kebudayaan, kata dia, akan berlandaskan kepada Trisakti, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Seusai pemaparan, moderator acara, Rosiana Silalahi, melontarkan kelakar terkait pernyataan Menko PMK yang masih dipanggil "Menko Kesra" itu.

"Jadi harusnya Menko PMK ya Mbak Puan, bukan Menko Kesra lagi. Namun, barusan saya bisik-bisik sama Pak Indro, PMK itu katanya bukan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, tetapi Puan Maharani Kiemas," kata Rosi.

Puan dan seisi ruangan pun hanya tertawa mendengar lelucon pemimpin redaksi Kompas TV itu.(Kc/Gs).

Jakarta, 18 Desember  - PT Pos Indonesia Cabang Banyuwangi segera mengedarkan empat kartu Jokowi, yaitu Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera dan Kartu Indonesia Pintar. Hal tersebut diungkapkan Eko Sumariyanto Kepala PT Pos Cabang Banyuwangi, Kamis (18/12/2014).

"100 persen kartu sudah kami terima dan segera diedarkan kepada 121.893 rumah tangga sasaran yang tersebar di 24 kecamatan di Banyuwangi. Rencananya akhir bulan ini," ujar Eko.

Saat ini, seperti dilansir laman Kompas.com, pihaknya sedang mempersiapkan kartu sesuai dengan identitas keluarga penerima dan melakukan koordinasi dengan beberapa instansi terkait cara membagikan "kartu sakti" Presiden Jokowi tersebut.

"Kenapa kami harus melakukan koordinasi karena untuk menghindari konflik serta antrean yang menumpuk. Rencananya akan dibagikan melalui kelurahan dan desa karena jumlah penerimanya cukup banyak," tutur Eko.

Sebelumnya, pada 20 November 2014 lalu, PT Pos Cabang Banyuwangi telah membagikan dan kompensasi kenaikan harga BBM kepada 8.540 keluarga miskin dengan nilai Rp 48 miliar. Setiap keluarga miskin menerima dana Rp 400 ribu rupiah untuk dua bulan sekaligus.

"Yang belum mengambil ada beberapa dan tidak ada batas waktu karena berupa simpanan," pungkasnya. (Kc/Gs).

Jakarta, 18 Desember - Asisten Deputi Urusan Pemberdayaan Masyarakat pada Kedeputian Penanggulangan Kemiskinan dan pemberdayaan Masyarakat Dr. Ir. Pamuji Lestari, M. Sc. (kedua kanan) menerima Kunjungan Komisi C DPRD Banyumas, Kamis (18/12/2014) di Kemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No3, Jakarta.  Rombongan berkonsultasi mengenai pelaksanaan dan implementasi PNPM Mandiri. (Gs).

Jakarta, 18 Desember - Bantuan terus mengalir untuk korban tanah longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah. Setidaknya hingga satu pekan ke depan, logistik untuk 1.000 lebih pengungsi masih mencukupi.

Wakil Bupati Banjarnegara Hadi Supeno mengatakan, saat ini pihaknya sudah kesulitan menyiapkan tempat penampungan karena bantuan logistik yang terus mengalir.
 
Pihak Pemkab Banjarnegara seperti dilansir laman Liputan6.com, memfungsikan beberapa gedung sebagai tempat penampungan logistik pengungsi. Saat ini semua gedung di Karangkobar, sudah terisi logistik, mulai dari gudang posko induk, kantor kecamatan hingga beberapa posko lembaga penerima bantuan lain. Pemkab pun mengarahkan bantuan logistik untuk masuk ke gudang di kabupaten.
 
"Di Gedung Wanita sendiri sudah penuh. Padahal itu di tengah kota, nanti jika ada bantuan masuk, kami arahkan ke pendopo kabupaten," ujar Hadi Supeno Kamis (18/12/2014).
 
Hadi Supeno meminta kepada semua pihak yang ingin memberi bantuan sebaiknya tidak perlu sampai ke  lokasi longsor. Selain kesulitan menampung, juga akan menambah kesemrawutan di lokasi. Disarankan  bantuan cukup diturunkan ke pendopo.
 
"Saya yakinkan dan saya jamin bantuan yang ada pasti akan sampai ke yang membutuhkan. Tak akan mengurangi niat untuk menyantuni para korban longsor," kata Hadi Supeno.  
 
Hadi berharap, semua pihak mengetahui apa yang dibutuhkan baik pemkab maupun masyarakat korban longsor. Masyarakat saat ini lebih membutuhkan semen untuk rehabilitasi infrastruktur di lokasi longsor.

Hingga Rabu 17 Desember sejak terjadinya tanah longsor Jumat 12 Desember, pengungsi masih bertahan di sejumlah lokasi pengungsian. Sebagian pengungsi diperbolehkan untuk kembali ke rumah masing-masing sedangkan sebagian lainya masih harus bertahan di pengungsian. (L6c/Gs).