Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2394 of /var/www/arsip.kemenkopmk.go.id/includes/menu.inc).

Berita dan Artikel

Oleh humaspmk on January 16, 2015

Jakarta, 16 Januari - Menko PMK Puan Maharani bersama empat menteri lainnya, yaitu Menperin Saleh Husin, Menaker Muh. Hanif Dhakiri, Menkop dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga dan Menperdag Rachmat Gobel, minum jamu gendong bersama, Jumat (16/1/2015) pagi di ruang garuda kementerian perindustrian, Jl. Gatot Subroto, Jakarta. Kegiatan tersebut dalam acara Minum Jamu Bersama Dalam rangka Mencintai Produk Jamu Nasional.

Oleh humaspmk on January 16, 2015

Jakarta, 16 Januari - Menko PMK Puan Maharani (kanan) memberikan kata sambutan pada acara Minum Jamu Bareng dalam rangka mencintai produk industri jamu Nasional, Jumat (16/1/2015) pagi di ruang Garuda Kementerian Perendustrian, Jl. Gatot Subroto Jakarta. Tampak hadir dalam acara tersebut Menteri perindustrian Saleh Husin, menteri perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Kperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Menteri tenaga Kerja Muh.Hanif Dhakiri, Ketua Gabungan Pengusaha (PG) Jamu Charles Saerang, dan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Tradisional Berbasis Budaya Putri K. Wardani, serta para pejabat yang mewakili K/L terkait. (Gs).

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 16, 2015

Jakarta, 16 Januari - Menko PMK Puan Maharani (kiri) mengamati produk jamu dalam Acara Gerakan Minum Jamu Bersama, Jumat (16/1/2015) pagi di Kementerian Perindustrian, Jl. Gatot Subroto, Jakarta. Turut mendampingi Menko PMK Puan Maharani adalah Menteri Perindustrian Saleh Husin (tengah) dan Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga.(kanan) (Gs).

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 15, 2015

Jakarta (15/1) – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri Tentang Pelaksanaan BPJS Kesehatan, di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (15/01).

Hadir dalam rapat tersebut diantaranya adalah Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Sesmenko PMK Sugihartatmo, Deputi II Kemenko PMK Chazali Situmorang, Direktur BPJS Kesehatan Fahmi Idris serta pejabat dari kementerian/lembaga terkait.

Oleh humaspmk on January 15, 2015

Jakarta, 15 Januari 2015 - Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dengan Menko Perekonomian Sofyan Djalil sesaat sebelum berlangsungnya Rakor Terkait Pelaksanaan BPJS Kesehatan pada tahun 2015 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta. Hadir pada kesempatan itu pula, Menkeu Bambang Brojonegoro, Sesmenko PMK Sugihartatmo, Deputi II Kemenko PMK Chazali Situmorang serta Direktur BPJS Kesehatan, Fahmi Idris (Ponco)

Oleh humaspmk on January 15, 2015

Jakarta, 15 Januari 2015 - Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, melakukan pertemuan dan ramah tamah dengan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Jepang untuk Republik Indonesia Tanizaki Yasuaki, di Rumah Kediaman Kedutaan Besar Jepang, Jakarta. (ole)

Oleh humaspmk on January 15, 2015

Jakarta, 15 Januari  - Pemerintah resmi menerbitkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo.

"Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Presiden Joko Widodo pada 8 Januari 2015, telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019," tulis pernyataan Sekretariat Kabinet yang dikutip dari laman www.setkab.go.id di Jakarta, Kamis (15/1/2015)..

Berdasarkan lampiran Perpres tersebut, pemerintah akan memprioritaskan pembangunan nasional untuk mencapai kedaulatan pangan, ketersediaan energi dan pengelolaan sumber daya maritim serta kelautan dalam lima tahun ke depan.

Pemerintah juga berkomitmen mengarahkan pembangunan untuk mencapai peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, dengan mendorong warga Indonesia memiliki jiwa gotong royong, dan harmonis dalam kehidupan antarkelompok sosial.

Pemerintah juga ingin agar postur perekonomian dapat sesuai dengan pertumbuhan yang berkualitas. Artinya, pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif, berbasis luas, dan berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pertumbuhan berkualitas itu dicapai secara bersamaan dengan meraih keseimbangan antarsektor ekonomi dan antarwilayah, dan mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan.

Dalam satu tahun pertama, yakni pada 2015, agenda pembangunan bertujuan membangun fondasi untuk akselerasi pembangunan yang berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya.

"Hal itu disamping melayani kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat yang tergolong mendesak," seperti tertulis dalam Perpres tersebut.

Untuk agenda pembangunan lima tahun ke depan, pemerintah akan meletakkan fondasi yang kokoh bagi proses pembangunan selanjutnya.

"Dengan demikian, strategi pembangunan jangka menengah, termasuk di dalamnya strategi pada tahun pertama, adalah strategi untuk menghasilkan pertumbuhan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat secara berkelanjutan," kata Perpres itu.

RPJMN 2015-2019 merupakan visi, misi, dan agenda (Nawa Cita) Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, dengan menggunakan Rancangan Teknokratik yang telah disusun Bappenas dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

RPJMN berfungsi untuk menjadi pedoman Kementerian/Lembaga dalam menyusun rencana strategis, bahan penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah, menjadi pedoman pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi RPJM Nasional.

Selain itu, menurut Perpres tersebut, RPJMN juga dapat menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof A. Chaniago akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Nasional.

"Pemantauan dilaksanakan secara berkala, dilaksanakan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan RPJM Nasional," tulis Pasal 2 Ayat (2,3) Perpres itu.

Peraturan Presiden ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.(Setkab/Gs).

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 15, 2015

Jakarta (15/01) -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (kanan) menerima kunjungan Duta Besar Kroasia untuk Indonesia Drazen Margeta (kiri) di Kantor Kemenko PMK, Kamis (15/01). Turut mendampingi adalah Sesmenko PMK Sugihartatmo, Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Agus Sartono, serta staf khusus Menko PMK. (fik)

Oleh humaspmk on January 15, 2015

Jakarta (15/01) -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (3 kanan) menerima kunjungan Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik (2 kiri) di Kantor Kemenko PMK. Turut mendampingi adalah Sesmenko PMK Sugihartatmo (2 kanan), Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Agus Sartono, serta staf khusus Menko PMK. (fik)

Oleh humaspmk on January 15, 2015

Jakarta, 15 Januari - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, setiap bulan sekitar 3.000 sampai 3.500 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bermasalah dipulangkan (dideportasi) dari Malaysia.

"Setiap bulan yang dideportasi dari Malaysia bisa sampai 3.000 hingga 3.500 TKI melalui Tanjung Pinang Kepulauan Riau," kata Mensos di Jakarta, Rabu (14/1/2015).

Para TKI bermasalah tersebut seharusnya ditampung sementara di Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) yang ada di Tanjung Pinang.

Namun RPTC yang dimiliki Kementerian Sosial tersebut hanya berkapasitas 300 orang.

Kementerian Sosial seperti dilansir laman Antaranews, memiliki dua RPTC yaitu di Bambu Apus Jakarta dan Tanjung Pinang serta 22 RPTC lainnya namun dengan status menyewa selama dua tahun.

"Volume TKI yang dipulangkan terus bertambah, maka kita butuh sinergi dengan lembaga lain misalnya RS Bhayangkara Polri Dr Sukanto Kramatjati," katanya.

Sebab, para pekerja migran tersebut sebagian besar bermasalah baik mengalami kekerasan fisik dan ada juga kejiwaan sehingga perlu penanganan lebih lanjut.

Biasanya mereka yang mengalami kekeraan atau juga depresi ditampung sementara di RPTC untuk diobati sebelum dipulangkan ke kampung asalnya.

Sesuai tugas dan fungsinya, Kemensos memberikan bantuan kepada pekerja migran bermasalah saat mereka di lokasi penampungan atau RPTC. Selain itu juga memberikan biaya pemulang sebesar Rp1,5 juta setiap orang.

Di samping itu Kemensos memberikan bantuan modal sebesar Rp3 juta untuk masing-masing pekerja migran pascapemulangan.

"Dalam rakor Menko kemarin kita bahas juga mengenai bantuan apa yang diberikan setelah mereka mendapat modal, khawatir kalau tidak diberi pelatihan mereka tidak cukup punya keahlian maka akan lakukan apa dengan modal itu," jelas Mensos.

Maka Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan Kementerian Tenaga Kerja sedang menyiapkan format untuk mengaktifkan kembali Balai Latihan Kerja (BLK) dalam pelatihan yang sesungguhnya sehingga bisa melahirkan pengusaha-pengusaha baru.

 

Hampir 80 persen TKI berangkat tanpa informasi

Sementara itu, hampir 80 persen Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berangkat ke luar negeri tanpa mengetahui informasi apapun terkait pekerjaannya.

"Hampir 80 persen TKI tidak tahu apa yang akan terjadi di penempatannya," kata Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Kementerian Tenaga Kerja Reyna Usman, saat memberikan keterangan pers di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan, banyak TKI yang tidak mendapatkan informasi yang utuh tentang segala hal yang menyangkut pekerjaannya di luar negeri.
(Simak di sini, keterangan Mensos mengenai jumlah TKI yang dipulangkan)

"Mereka tidak punya informasi yang utuh mengenai gaji, akan bekerja di mana, jam kerjanya seperti apa, di mana tinggalnya," kata dia.

Bahkan, Reyna menambahkan, banyak TKI yang baru menandatangi perjanjian kerja saat berada di bandara.

"Banyak TKI yang baru tanda tangan perjanjian kerja di bandara, satu jam sebelum penerbangan," jelas dia.

Reyna juga menyebutkan, rata-rata para TKI hanya mengenyam pendidikan rendah.

"Yang bekerja umumnya berpendidikan tamat SD. Mereka masih kurang informasi mengenai pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan," ujar dia.

Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, ia mengatakan, akan dilakukan pembatasan dan pengendalian melalui peraturan menteri agar tidak semua TKI bisa bekerja di luar negeri.

"Jadi tidak semua TKI bisa bekerja di luar negeri. Ada kualifikasi jabatan. Harus memiliki skill untuk bekerja dan bisa melindungi diri sendiri," jelas Reyna. (Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 15, 2015

Jakarta, 15 Januari  - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan, pemerintah akan melanjutkan program beras murah yang diperuntukkan untuk membantu rakyat miskin (raskin).

Hal itu disampaikan Menko PMK Puan Maharani seusai memimpin rapat koordinasi (rakor) bersama Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil di Jakarta, Rabu (14/1/2015). Hadir dalam rapat tersebut di antaranya Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan Direktur Utama Perum Bulog Lenny Sugihat.

"Dalam rakor antara Menko Perekonomian dengan Menko PMK dibahas masalah raskin. Kami telah mendapatkan solusi bahwa untuk menjaga stabilitas harga dan memberikan perlindungan sosial kepada rakyat, kami tetap akan melaksanakan program raskin," ujar Menko PMK.

Menko PMK seperti dilansir laman Inilah.com, mengatakan, pemerintah akan mulai mendistribusikan beras murah untuk rakyat miskin pada Januari 2015. Program pemberian beras murah untuk rakyat ini bakal dilaksanakan selama dua belas bulan mendatang.

"Dana yang disiapkan masih sama seperti yang lalu sekitar Rp 18,8 triliun yang akan kami bagi hampir seluruh daerah di Indonesia," tegas menko PMK.

Menko PMK mewanti-wanti agar program ini tidak diselewengkan. Sebab, dirinya mendapat informasi jatah bahwa jatah beras murah yang seharusnya setiap keluarga memperoleh 15 kilogram seringkali dipotong.

"Cara pendistribusiannya kami akan perbaiki supaya tidak terlalu banyak masalah teknis di lapangan yang kemudian seharusnya hak rakyat mendapatkan 15 kilogram mendapat potongan-potongan," tambah Menko PMK.

Menko PMK menegaskan, pemerintah akan mengawasi penyaluran program ini sehingga tidak lagi penyelewengan beras murah untuk rakyat miskin yang terjadi seperti pada masa lalu.

Sementara itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan program bantuan beras untuk warga berpenghasilan rendah atau raskin akan didesain ulang sehingga ke depan penyalurannya akan lebih tepat sasaran.

"Berdasarkan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus ada re-design," kata Mensos.

Ia menjelaskan, desain ulang tersebut meliputi beberapa hal antara lain validasi data. Kementerian Sosial mencoba membuat rencana detil terkait data penerima raskin.

Selama ini yang terjadi di lapangan, raskin tidak tepat sasaran dan jumlah yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan yaitu 15 kilogram.

"Hasil temuan saya di lapangan, yang diterima tidak sampai 15 kilogram, ada yang tiga kilogram. Soalnya yang mestinya dapat raskin tidak dapat, jadi diratakan agar semua kebagian," kata Mensos.

Menurut dia, untuk Januari dan Februari kemungkinan raskin masih akan disalurkan seperti biasa dan baru pada Maret re-desain dilaksanakan. (Ic/Gs).

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 14, 2015

Jakarta (14/1) – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Puan Maharani bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Tentang Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2015, di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (14/01).

Hadir dalam rapat tersebut diantaranya adalah Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kepala Perum Bulog Lenny Sugihat, Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto serta pejabat dari kementerian/lembaga terkait.

Oleh humaspmk on January 14, 2015

Jakarta, 14 Januari - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) tingkat menteri tentang keberlanjutan program beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah atau yang lebih dikenal sebagai beras untuk rakyat miskin (Raskin), di kantor Menteri Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu sore (14/01).

Oleh humaspmk on January 14, 2015

Jakarta, 14 Januari - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani menerima audiensi Plt. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasiona (BKKBN), Fasli Jalan, di ruang rapat Menko PMK, Jakarta, Rabu (14/1). Pada kesempatan tersebut kepala BKKBN didmpingi oleh jajararan pejabat eselon I BKKBN adapun Menko PMK didampingi oleh Sekretaris Kemenko PMK, Sugihartatmo, Deputi II Menko PMK, Chazali Situmorang, Deputi III Menko PMK, Tb. Rahmat Sentika dan Staf Khusus Menko PMK, Dolfie OFP. (deni)

Oleh humaspmk on January 14, 2015

Jakarta, 14 Januari - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani menerima audiensi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Anang Iskandar yang didampingi oleh Deputi Rehabilitasi BNN, Diyah Setya Urtami, dan Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN,Bachtiar Hasanuddin Tambunan. Sementara itu Menko PMK didampingi oleh Sekretaris Kemenko PMK, Sugihartatmo dan Deputi III Menko PMK, Tb. Rahmat Sentika. (deni)

 

Oleh humaspmk on January 14, 2015

Jakarta, 14 Januari  - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memprediksi, hujan masih akan terus mengguyur sebagian besar wilayah Indonesia hingga Februari 2015 mendatang. Berdasarkan prediksi tersebut, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNP Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, pada Januari hingga Februari, bencana banjir dan longsor dikhawatirkan akan makin meningkat pula.

Dalam siaran pers BNPB, sejak Senin (12/1/2015) seperti dilansir laman Kompas.com, hingga sekarang, tercatat 14 kabupaten/kota yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia terendam banjir. Banjir terjadi di Kabupaten Malinau, Langkat, Kudus, Tegal, Demak, Rokan Hilir, Pandeglang, Semarang, Situbondo, Aceh Tamiang, Donggala, Labuan Batu Utara, Kota Tebing Tinggi, Kota Medan, Kupang dan Jayapura.

"Meskipun banjir yang terjadi bukan banjir besar, namun ribuan rumah terendam banjir," kata Sutopo, Selasa (13/1/2015).

Dia menjelaskan, banjir di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, terjadi pada Selasa (13/1/2015) sekitar pukul 01.00 WIB. Banjir ini merupakan yang ketiga kalinya dalam dua minggu terakhir akibat hujan deras yang mengguyur di bagian hulu di Kabupaten Simalungun. Banjir yang disebabkan oleh meluapnya Sungai Padang dan Bahilang tersebut merendam sekitar 700 rumah di Kecamatan Padang Hulu, Bajenis, Tebing Tinggi Kota, dan Rambutan. BPBD Kota Tebing Tinggi telah melakukan evakuasi dan distribusi bantuan logistik makanan.

"Tinggi banjir 20 sampai 150 sentimeter. Warga sudah mengungsi ke rumah tetangganya," jelasnya.

Di Demak, banjir juga merendam beberapa desa di Kecamatan Karangwetan dan Karangawen. Banjir ini disebabkan oleh jebolnya tanggul Sungai Cabean di Desa Rejosari, Kecamatan Karangawen. Tidak tanggung-tanggung, 257 rumah terendam banjir dalam bencana tersebut. Ruas jalan Grobogan Purwodadi-Semarang ikut terendam banjir setinggi 50 sentimeter sehingga hanya dapat dilewati kendaraan besar. Meski demikian, menurutnya, warga masih tetap bertahan di rumah masing-masing.

"Sebagian banjir sudah surut. BPBD Kabupaten Demak telah melakukan penanganan. Masyarakat diimbau untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan," bebernya.

2.443 Pengungsi Sinabung Butuh Bantuan Pertanian

Sementara itu, sebanyak 2.443 jiwa atau 795 kepala keluarga (KK) pengungsi erupsi Gunung Sinabung sudah ingin pulang ke rumahnya. Mereka berasal dari Desa Sigarang-garang dan Desa Sukanalu yang mengungsi sejak September 2013 hingga sekarang.

"Sebenarnya mereka sudah diperbolehkan pulang sejak 13 April 2014 lalu, setelah kedua desa tersebut dinyatakan aman oleh PVMBG. Bahkan rumahnya pun sudah diperbaiki pemerintah. Namun pengungsi tetap memilih tinggal di pengungsian yang tersebar di 7 titik pengungsian karena ketakutan erupsi Sinabung," tambah Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, Selasa (13/1/2015).

Menurutnya, berdasarkan wawancara dengan para pengungsi, alasan mereka belum mau pulang karena lahan pertanian mereka tidak bisa diolah akibat tertutup abu vulkanik. Lapisan abu vulkanik setebal 5-10 sentimeter telah membatu sehingga lahan pertanian tidak bisa diolah.

"Beberapa warga telah mencoba membongkar lapisan abu vulkanik dengan traktor kemudian menanami kentang, jagung, kol dan lainnya. Namun tanaman mati. Saat hujan abu vulkanik menyatu kembali dan membatu sehingga tanah menjadi keras. Untuk itu, warga meminta bantuan agar lapisan abu vulkanik ini dapat dibuang ke tempat lain," terangnya lagi.

Dia menambahkan, BNPB telah meminta Pemda Karo dan Pemda Sumatera Utara menyampaikan usulan dan kebutuhan penanganan masalah ini. Pihaknya juga akan terus memberikan pendampingan penanganan darurat di Sinabung, baik teknis, pendanaan, logistik peralatan dan administrasi.

"Bupati Karo tetap menjadi penanggung jawab utama. Tentu saja Kementerian Pertanian juga perlu memberikan bantuan terkait masalah pertanian, termasuk pengolahan lahan, bantuan bibit dan lainnya," tandasnya.

Sementara itu, aktivitas Gunung Sinabung masih tetap tinggi. Status Gunung Sinabung Siaga (Level III). Pada Senin (13/1/2015) telah terjadi guguran 159 kali dan 13 kali awan panas guguran dengan jarak sejauh 3.500 meter ke selatan dan tinggi kolom abu 1.500 meter. Guguran lava pijar sejauh 1.500 meter ke selatan, arah angin ke timur-tenggara.(Kc/Gs).

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 14, 2015

Jakarta, 14 Januari - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani menerima audiensi pendiri Museum Rekor Indonesia (MURI), Jaya Suprana, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (14/1). Turut mendampingi Menko PMK, Sekretaris Kemenko PMK, Sugihartatmo. Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan pemotretan Ibu Puan Maharani sebagai salah satu penerima anugrah MURI dengan kategori sebagai Meteri Koordinator perempuan yang pertama, sekaligus sebagai Menteri Koordinator yang termuda, dan Menteri Perempuan yang termuda. (deni)

Oleh humaspmk on January 14, 2015

Jakarta, 14 Januari  - Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (keenam kiri), menghadiri pelantikan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) terpilih Arief Hidayat dan Wakil Ketua MK Anwar Usman, Rabu (14/1/2015) di Gedung MK, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta. (ole)

Pelantikan Ketua dan Wakil Ketua MK yang disaksikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, dihadiri juga oleh Ketua MK sebelumnya Hamdan Zoelva, Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang, Ketua DPD Irman Gusman dan beberapa Menteri Kabinet Kerja. Arief Hidayat ditetapkan menjadi Ketua MK mengantikan Hamdan Zoelva yang sudah habis masa baktinya pada tanggal 7 Januari 2015 lalu. Arief Hidayat yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua MK akan menjabat sebagai Ketua MK pada periode 2015-2017.

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 14, 2015

Jakarta, 14 Januari  - Pengadaan beras miskin (Raskin), yang ditujukan untuk rakyat dengan kategori ekonomi kurang mampu, keberlangsungannya pada tahun ini masih dipertimbangkan. “ Besok (red.- hari ini Rabu, 14/1/2015) akan saya rapatkan tentang pengadaan raskin 2015 bersama Menteri Koordinator Perekonomian karena sampai saat ini semuanya masih bisa dipertimbangkan”, kata Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani usai rapat di Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta, Selasa (13/1/2015) sore.
Menurutnya, seperti dilansir laman Antaranews, beras miskin bisa saja akan dilanjutkan kembali atau bisa juga diganti dalam bentuk yang lain sesuai dengan keadaan dan kemampuan yang ada.
“ Kebijakan ini tidak bisa saya putuskan sendiri karena akan banyak kementerian terkait untuk menangani pengadaan beras miskin”, ucap Menko PMK.
Ia berpendapat, kesiapan negara dalam melayani pengadaan beras miskin juga perlu dipertimbangkan, guna menentukan bentuk penggantinya jika memang program tersebut harus diganti.
“ Untuk mempertimbangakan dan mengetahui kesiapan negara termasuk dampak inflasi, setelah ini saya juga akan mengundang Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel untuk memberi beberapa masukan sebagai pertimbangan lagi”, tutur Menko PMK.
Rapat koordinasi antar-kementerian akan dilaksanakan guna mencari solusi yang tepat bagi penanganan pengadaan beras miskin atau bentuk lainnya.
Wacana ini muncul ketika Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno berencana menghapus pengadaan Raskin 2015 dan diganti dengan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS).
Selain itu, beras raskin juga direncanakan diganti dengan uang yang berupa e-money atau uang elektronik didistribusikan melalui chip yang diberikan kepada masyarakat berkategori kurang mampu.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 14, 2015

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, mengatakan pendidikan daerah adalah kunci mewujudkan revolusi mental karakter manusia yang berdaulat, mandiri dan berkebudayaan.

"Perlahan tapi pasti pendidikan desa adalah kunci revolusi mental karakter berdaulat, mandiri dan berkebudayaan," kata Puan setelah rapat koordinasi di Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa sore (13/1).

Oleh humaspmk on January 14, 2015

Jakarta, 14 Januari - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, mengatakan pendidikan daerah adalah kunci mewujudkan revolusi mental karakter manusia yang berdaulat, mandiri dan berkebudayaan.

”Perlahan tapi pasti pendidikan desa adalah kunci revolusi mental karakter berdaulat, mandiri dan berkebudayaan,” tegas Menko PMk Puan Maharani usai Rapat koordinasi (Rakor), Selasa (13/1/2015) sore di Kemenko Bidang perekonomian, Jakarta..

Menko PMK seperti dilansir harian Suara Merdeka, mengatakan untuk menjalankan program revolusi mental, pemerintah harus hadir bersama masyarakat hingga tingkat desa dalam memperbaiki masalah pendidikan.

Hal tersebut, harus dimulai dari keinginan pemerintah dan masyarakat mewujudkan masyarakat unggul hasil pendidikan berkualitas yang dapat dijangkau masyarakat desa.

Menurut Menko PMK, masyarakat desa seharusnya juga dapat menikmati pendidikan dari sejak usia dini, seperti PAUD, hingga ke jenjang yang tinggi.

Menko PMK menilai kualitas pendidikan yang baik harus merata di setiap daerah di Indonesia untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa.

Dana Pendidikan Daerah Rp 254 Triliun

Pemerintah menganggarkan dana pendidikan daerah sebanyak Rp 254 triliun dari total anggaran pendidikan sebesar Rp 409 triliun pada 2015.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan, mengatakan alokasi dana pendidikan daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di daerah, terutama dari kualitas guru karena alokasi dana untuk guru mengambil porsi terbesar.

Ia menambahkan dengan meningkatnya dana tersebut seharusnya disertai peningkatan kualitas guru karena kualitas guru merupakan hal penting untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Mendikbud menambahkan pemerintah akan memperketat kontrol implementasi dana pendidikan daerah agar dana tersebut dialokasikan sesuai sasaran.

”Untuk skema dana pendidikan daerah tetap sama, yang berbeda kami lebih jauh mengontrol implementasi agar sesuai sasaran,” kata Mendikbud usai rakor di Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (13/1) sore.

Mendikbud mengatakan pemerintah akan memastikan kesiapan semua elemen dalam alokasi dana pendidikan daerah, memonitornya serta mengatur dana jika terdapat sisa setelah dialokasikan.

Dana pendidikan daerah yang besar, ujar dia, harus benar-benar membawa perbaikan kualitas pendidikan daerah agar ketimpangan kualitas pendidikan dapat berkurang.

Sementara itu, Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan pemerintah terus mengevaluasi dan mengefisienkan dana yang ditransfer ke daerah supaya dana tersebut memberikan manfaat pembangunan pendidikan sesuai prioritas pemerintah saat ini.

”Kami terus mengevaluasi dan mengefisienkan dana yang ditransfer ke daerah supaya dana itu memberikan manfaat seperti yang diinginkan,” kata dia.

Ia mengatakan kebijakan pengalokasian dana pendidikan daerah banyak mendapatkan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan. Menurut dia, hingga kini kementerian terkait telah berkoordinasi dengan baik dan saling mendukung demi menyukseskan program tersebut.(Sm/Gs).

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 14, 2015

Jakarta, 14 Januari - Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, berharap akhir Januari 2015 ini permasalahan Warga Negara Indonesia Overstay (WNIO) atau Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB),dapat diselesaikan secara tuntas. Permasalahan ini setiap tahunnya terus saja meningkat. Karenanya, perlu segera diselesaikan oleh semua pihak, tidak saja Pemerintah tetapi juga Instansi terkait.

“Jumlah WNIO/TKIB tiap tahunnya cukup fluktuatif. Adanya kebijakan tertentu pada waktu tertentu, misalnya Amnesti atau Pemutihan dari negara sehingga pada saat itu jumlah WNIO/TKIB membengkak,” kata Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, pada Rakor Tingkat Menteri tentang Pemulangan dan Pemberdayaan WNIO/TKIB di kantor Kemenko PMK, Selasa (13/1/2015).

Tampak hadir dalam rakor itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, Kepala BPN2TKI, Nusron Wahid, serta perwakilan dari Kementerian/Lembaga terkait.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, seperti yang dilansir laman Possore, pemerintah akan segera memulangkan WNIO/TKIB yang berada di luar negeri. Diharapkan pada Januari 2015 ini permasalahan TKI ilegal segera selesai. Pemerintah hingga kini terus mendata validasi jumlah TKIB, sekaligus menyiapkan penganggaran.

“Sejauh ini jumlah WNIO/TKIB yang berada di Malaysia sebanyak 1.250.000 orang , di Arab Saudi 588.075 orang dan negara lain 32.073 orang. Dari jumlah tersebut, pemerintah telah memulangkan selama tahun 2014 WNIO dari Arab Saudi sebanyak 20.379 orang, sedangkan dari Malaysia sebanyak 26.428 orang,” paparnya.

Untuk menyelesaikan pemulangan dan pemberdayaan WNIO serta TKI bermasalah, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menjadi koordinator kementerian terkait, di antaranya kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, BNP2TKI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PP dan PA , Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama.

Rakor tingkat menteri selain mengkoordinasi pemulangan dan pemberdayaan WNIO/TKIB dalam jangka menengah dan panjang, juga mengatasi akar permasalahan meningkatnya WNIO/TKIB seperti tidak tersedianya lapangan kerja yang cukup di dalam negeri, rendahnya kualitas tenaga kerja, sistem pengiriman, dan perlindungan tenaga kerja dari aspek hukum.

“Karenanya, perlu membuat suatu grand desain untuk mempermudah penyelesaian masalah WNIO/TKIB serta monitoring tugas dan fungsi dari tiap Kementerian/Lembaga terkait. Diharapkan akhir Januari, konsep grand desain tersebut telah selesai,” ujar Puan. (Ps/Gs)

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 13, 2015

Jakarta, 13 Januari - Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (tengah) berbincang bersama Menteri Perekonomian Sofyan Djalil (kiri) dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan (kanan), usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Pemanfaatan Dana Fungsi Pendidikan di Daerah,Selasa (13/1/2015) yang diadakan di  Kemenko Perekonomian, Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat. (fik)

Pada konferensi pers usai rakor, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan, peningkatan kualitas guru dan pendidikan dalam negeri menjadi salah satu tujuan pemerintah ke depan. Karena hal tersebut sesuai dengan program nawacita dalam penerapan revolusi mental masyarakat. “Cara berfikir atau revolusi mental itu akarnya dari pendidikan dan kebudayaan,” ujar Menko Puan.

Pemerintah menganggarkan dana pendidikan daerah sebanyak Rp 254 triliun dari total anggaran pendidikan sebesar Rp 409 triliun pada 2015.

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 13, 2015

Jakarta (13/1) -- Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri mengenai Warga Negara Indonesia Overstay (WNIO) atau Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB), di Ruang Rapat Kemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No. 3. (fik)

 

Jumlah Warga Negara Indonesia Overstay (WNIO) atau Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB), semakin tahun terus meningkat perlu segera diselesaikan oleh semua pihak, tidak saja Pemerintah tetapi juga Instansi terkait.

File Pendukung: 

Oleh humaspmk on January 13, 2015

Jakarta, 13 Januari  - Kantor Urusan Haji (KUH) di Arab Saudi membangun sistem komunikasi via SMS atau yang disebut dengan SMS Center. Sistem komunikasi ini diresmikan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam kunjungan kerjanya ke Arab Saudi, Senin (12/01/2015) malam waktu Arab Saudi.

“KUH Jeddah membangun sistem komunikasi dengan jemaah haji via SMS. Malam ini di Jeddah diresmikan Menag,” demikian  diinformasikan melalui  akun twitter adetje yang direply oleh Menag Lukman Hakim Saifuddin melalui akun pribadinya lukmansaifuddin,  “sms centre, mabruuk”.

“Bila jamaah haji 2015 ingin dapatkan info atau ada aduan, sila kirim SMS ke nomor2 tsb sesuai embarkasinya,” demikian kicauan Menag berikutnya disertai foto nomor-nomor SMS Center yang bisa dihubungi.

Berikut ini nomor SMS Center Kantor Urusan Haji Tahun 1436H/2015M sesuai dengan embarkasinya:

1. Jakarta Garuda (JKG)_ +966569913158
2. Jakarta Saudia (JKS)_ +966569913159
3. Aceh (BTJ)_ +966569913162
4. Medan (MES)_ +966569913248
5. Batam (BTH)_ +966569913473
6. Padang (PDG)_ +966569913518
7. Palembang (PLM)_ +966569913026
8. Solo (SOC)_ +966569910173
9. Surabaya (SUB)_ +966569910385
10. Lombok (LOP)_ +966569910781
11. Ujungpandang (UPG)_ +966569912405
12. Banjarmasin (BDJ)) +966569912491
13. Balikpapan (BPN)_ +966569912631

Adapun SMS Centre untuk menyampaikan aduan bagi para jamaah umrah,  seperti dilansir laman Antaranews, bisa ditujukan ke nomor +966569917216. Sementara itu ke Kantor Urusan Haji Arab Saudi, sms aduan bisa ditujukan ke nomor +966569914606.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 13, 2015

Jakarta, 13 Januari  - Banyaknya tenaga kerja Indonesia (TKI) yang tidak bisa pulang ke tanah air disebabkan maraknya praktik perdagangan manusia berkedok pengiriman TKI.

Para TKI yang tidak berdokumen resmi atau ilegal itu seperti dilansir laman Tribun News, menjadi korban karena banyaknya ditempatkan penyalur swasta yang mengirimkan TKI bahkan negara yang tidak memiliki hubungan kerja sama ketenagakerjaan dengan Indonesaia.

"Contoh di Mesir itu ada 2.800 orang, semuanya ilegal. Dulunya ada di Arab Saudi dan di Dubai dikirim ke sana. Ini masuk kategori internasional crime, tindak pidana perdagangan orang," ujar Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (12/1/2015).

Nusron mengatakan tingginya pengiriman TKI baik legal dan ilegal itu karena harga pembantu di negara-negara tersebut sangat mahal. Harga tersebut bisa mencapai 5.000-6.000 dollar Amerika atau setara Rp 50-60 juta.

Nasib TKI semakin buruk lantaran di Timur Tengah mengenal sistem kafalat atau hak penguasaan atas pembantu.

TKI yang sudah 'dikuasi' majikan tidak bisa pulang ke tanah air dan tertahan di imigrasi jika belum mendapat persetujuamn dari kafil atau pemilik hak kafalat.

Parahnya lagi, hak tersebut bisa diwariskan kepada anak atau istri jika si kafil meninggal dunia, atau bahkan bisa diperjualbelikan secara bebas.

Selain dilakukan pihak swasta, Nusron mengakui ada oknum BNP2TKI yang terlibat dalam pengiriman tersebut.

Nusron pun mencontohkan, sebuah perwakilan negara tertentu mengatakan kepada dia telah mengeluarkan 90 ribu visa untuk TKI. Padahal, kata dia, pihaknya hanya mendata 82.000.

"Delapan ribu itu dimana? kan nggak mungkin orang itu akan mengurus visa kalau dokumen lengkap? berarti dia kan malsu dokumen. Bisa memang swastanya malsu stempel BNP2TKI, bisa kedua adalah memang ada oknum kami jualan stempel. Ini akan kita usut," tegas Nusron.

Sekedar informasi, terdapat sekitar  1,8 juta TKI over stay nasibnya di luar negeri tidak jelas.(Tn/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 13, 2015

Jakarta, 13 Januari  - Konsulat Jenderal RI (KJRI) Jeddah memulangkan 659 jemaah umroh asal Indonesia yang sebelumnya sempat terkatung-katung di Madinah sejak 3 Januari 2015.

"Mereka diberangkatkan ke Arab Saudi dengan menggunakan Maskapai United Airways milik Bangladesh, dan tidak bisa kembali ke Indonesia sesuai dengan jadwal yang ditetapkan sebelumnya oleh pihak travel karena kendala ketersediaan penerbangan oleh Maskapai United Airways," menurut Pelaksana Fungsi Pensosbud KJRI Jeddah, Syarif Shahabudin dalam keterangan tertulis kepada Antara, Selasa (13/1/2015)..

Selain Indonesia, dalam rombongan tersebut terdapat pula jamaah umrah asal Malaysia yang terbagi atas delapan operator umrah yaitu Al Aqsa sebanyak 363 orang, Al Uslub sebanyak 31 orang, Muaz Barakah Safari sebanyak 22 orang, PT. Misal TV sebanyak 77 orang (9 orang telah pulang mandiri), PT. Madinah Mulya sebanyak 39 orang, PT. e-consultant sebanyak 45 orang, Mulia Wisata Abadi sebanyak 41 orang dan Pakem sebanyak 41 orang.

Menanggapi kejadian tersebut, Tim Perlindungan WNI dari KJRI Jeddah berusaha menghubungi pihak-pihak terkait antara lain operator umroh/Muassasah hamla Dallah, wakil dari jamaah, penanggungjawab travel umroh, maskapai United Airways di Dhaka, Bangladesh, Sales Agent UA di Malaysia dan pihak lainnya.

"Dari upaya-upaya tersebut akhirnya disepakati Muassasah Dallah menanggung biaya hotel selama jamaah belum dapat pulang ke tanah air, sedangkan penanggungjawab travel umroh menyediakan konsumsi bagi jamaah," tambah Syarif.

Selanjutnya, menindaklanjuti kasus tersebut, Tim KJRI Jeddah terus mendorong Pihak United Airways untuk dapat segera memulangkan jamaah, di antaranya dengan melakukan koordinasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi cabang Madinah.

Menyusul penanganan dari pihak KJRI, maskapai United Airways bersedia mengirimkan pesawat khusus guna mengangkut jamaah umrah yang terlantar.

Namun karena keterbatasan jumlah tempat duduk pesawat yang hanya 250 kursi dan juga dibagi dengan jamaah umrah asal Malaysia, maka pemulangan jamaah umroh yang terlantar itu terbagi dua keberangkatan.

Syarif juga mengingatkan bahwa semakin maraknya kasus serupa yang menimpa jamaah umrah Indonesia, maka kiranya kepada para calon jamaah umrah diharapkan dalam merencanakan perjalanan ibadahnya dengan memperhatikan beberapa hal, sehingga kasus yang sama tidak menimpa bagi jamaah Indonesia.

"Di antaranya agar tidak tergoda dengan paket perjalanan umrah dengan biaya yang terlalu murah dan agar memastikan bahwa calon agen perjalanan umrah yang akan diikutinya telah berizin resmi untuk keberangkatan umrah." tutup Syarif.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 13, 2015

Jakarta, 13 Januari  - Kementerian Agama, melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, mengambil langkah strategis terkait Implementasi Kurikulum 2013 (K-13) Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Sekolah.

Langkah tersebut berupa penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor: SE/DJ.I/PP.00/143/2015 tentang Implementasi Kurikulum 2013 PAI pada Sekolah yang intinya melanjutkan pemberlakukan K-13 PAI pada Sekolah.

Demikian disampaikan oleh Direktur Pendidikan Agama Islam, Amin Haedari, seperti dilansirlaman Antara News, saat dikonfirmasi tentang pelaksanaan kurikulum PAI pasca diberlakukannya Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013, Jakarta, Minggu (11/1/2015).

”Dalam Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014 Kurikulum 2013 tidak dinyatakan diberhentikan secara substansial, tetapi ditangguhkan pemberlakuannya karena dianggap belum siap dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 tersebut,” jalas Amin.

Di samping itu, tegas Amin, setidaknya terdapat 3 pertimbangan penting K-13 PAI dilanjutkan. Pertama, Berdasarkan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan disebutkan bahwa Pengelolaan Pendidikan Agama dilaksanakan oleh Menteri Agama.

Kedua, Kementerian Agama, baik melalui Pusat maupun Daerah (Kanwil Kemenag/Kantor Kemenag) telah melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kurikulum 2013 PAI bagi sebagian besar Guru PAI. Bahkan, untuk Guru PAI SMA dan SMK sudah tuntas semua, tinggal tahap penguatan saja.

Ketiga, PAI tidak termasuk kelompok mata pelajaran (mapel) ujian nasional, tetapi kelompok ujian sekolah, sehingga penyelenggaraan dan penilaian mapel PAI tergantung pada kebijakan satuan pendidikan masing-masing.

Atas dasar beberapa pertimbangan tersebut, Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam tentang implementasi K-13 PAI diterbitkan. Doktor bidang pendidikan lulusan Unversitas Negeri Jakarta ini menambahkan bahwa implementasi K-13 PAI akan terus dilanjutkan pada Sekolah-sekolah yang Guru PAI-nya sudah mengikuti Bimtek Kurikulum 2013 PAI. Sementara terkait sistem penilaian dan penyusunan rapor peserta didik akan disederhanakan dan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing satuan pendidikan.

Pada tahun 2015 ini, Kementerian Agama, baik Pusat maupun Daerah, akan melanjutkan Bimtek Kurikulum 2013 PAI bagi Guru PAI yang belum mengikutinya. Sedangkan bagi yang sudah mengikuti Bimtek Kurikulum 2013 PAI akan diberikan pendampingan kurikulum bagi Guru PAI dalam implementasi kurikulum, tutur Amin.

Kepada Para Kabid dan Kasi PAI/PAKIS/Pendis di Kemenag Provinsi dan Kabupaten/Kota, Amin meminta agar berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, terkait dua hal, yaitu: surat edaran dan implementasi K-13 PAI pada Sekolah.

Secara teknis, Para Kabid dan Kasi PAI/PAKIS/Pendis, sesuai tingkatannya, agar berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat terkait implementasi K-13 PAI pada sekolah-sekolah yang bukan sasaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Info selengkapnya tentang Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor: SE/DJ.I/PP.00/143/2015 tentang Implementasi Kurikulum 2013 PAI pada Sekolah, sila lihat http://www.pendis.kemenag.go.id/pai/file/dokumen/suratedaran.jpeg.jpeg. (Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 13, 2015

Jakarta, 13 Januari  - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun akan berlaku mulai Juni 2015.

"Rencananya Juni 2015 ini mulai diberlakukan," kata Menko PMK Puan Maharani usai usai melakukan kunjungan kerja di Bandung, Jawa Barat, Senin (12/1/2015).

Menko PMK seperti dilansir laman Antara News, menjelaskan, pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun sesuai janji kabinet kerja.

Dengan adanya program wajib belajar 12 tahun maka semua anak Indonesia wajib bersekolah dan pemerintah wajib membiayai serta menyediakan segala fasilitasnya.

Menko PMK mengatakan, hingga saat ini pemerintah terus melakukan berbagai persiapan terkait pelaksanaan program tersebut.

"Pemerintah ingin semua anak Indonesia berpendidikan, minimal hingga tingkat sekolah menengah atas," katanya.

Sementara itu, dalam kunjungan kerjanya ke Bandung, Jawa Barat, Puan Maharani melaksanakan sejumlah agenda.

Yang pertama menghadiri acara Munas XV HIPMI, dilanjutkan dengan kunjungan ke pabrik tekstil dan yang terakhir ke RS Hasan Sadikin Bandung.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pages

Subscribe to Berita dan Artikel