Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2394 of /var/www/arsip.kemenkopmk.go.id/includes/menu.inc).

Berita dan Artikel

Oleh humaspmk on January 13, 2015

Jakarta, 13 Januari  - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menjenguk sejumlah pasien Kelas III Program BPJS Kesehatan di RS Hasan Sadikin Bandung dalam rangkaian blusukan di Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam kunjungannya, Puan ingin memastikan semua pasien terlayani.

"Kami harus memastikan semua terlayani, meski masih ada kendala namun mereka yang membutuhkan pelayanan kesehatan harus dipastikan mendapatkan pelayanan itu secara baik," kata Menko PMK Puan Maharani, Senin (12/1/2015) di Bandung.

Bersama Menteri Perindustrian Saleh Husin, Ketua DPRD Jabar Ineu Rachmawati dan Kepala Dinas Kesehatan Jabar Alma Luchyati, Menko PMK mendapat penjelasan dari Dirut RSHS Dr Ayi Ambar Sari. Puan yang tiba sekitar pukul 17.00 WIB langsung melakukan peninjauan ke ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang berada di bagian depan rumah sakit terbesar di Jawa Barat itu.

Putri Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri itu seperti dilansir laman Merdeka.com, sempat berbicara dengan pasien seorang ibu yang tengah menunggu giliran untuk mendapat penanganan di IGD rumah sakit itu.

Dia juga menanyakan pelayanan rumah sakit itu kepada salah seorang keluarga pasien yang berada di ruangan IGD tersebut. Peninjauan dilakukan ke ruang tindakan IGD dan ruang perawan bayi.

Selanjutnya, Menko PMK yang didampingi Deputi Menko PMk Bidang Koordinasi Kesehatan, Kependudukan dan KB Dr. Tubagus Rachmat Sentika, meninjau Ruangan Kemuning yang merupakan ruang perawatan kelas III yang menjadi tempat perawatan pasien peserta BPJS Kesehatan.

"Pemerintah menggulirkan kartu sehat untuk memastikan keluarga kurang mampu mendapat fasilitas layanan kesehatan, pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat termasuk dalam pelayanan kesehatan," katanya.

Pada kesempatan itu, Menko PMK  juga mengimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan di tingkat primer tak hanya saat sakit, namun juga untuk preventif atau pencegahan penyakit.

"Bisa dibayangkan RSHS yang memiliki areal sembilan hektar saja hanya memiliki 996 ruang perawatan, jadi mendatangi fasilitas kesehatan itu tak hanya saat sakit namun lebih baik preventif untuk pencegahan sehingga rumah sakit tidak penuh," tegas Menko PMK.

Sementara itu, Dirut RSHS Dr Ayi Ambar Sari menyebutkan, layanan program jaminan kesehatan bagi masyarakat telah terlayani di rumah sakit itu. Bahkan gencarnya sosialisasi terkait jaminan kesehatan itu meningkatkan jumlah pasien ke rumah sakit itu.

"Program Kartu Sehat dan sosialisasi yang gencar dilakukan menumbuhkan kesadaran kesehatan masyarakat, dan selama ini cukup lancar meski pembayaran dari BPJS Kesehatan terkadang terlambat," kata Ayi.

Dia menyebutkan, sebagian besar pasien yang masuk ke RSHS itu mengalami penyakit keganasan seperti kanker, disusul jantung, hipertensi serta beberapa penyakit lainnya.

"Sebagai rumah sakit rujukan, RSHS banyak mendapat pasien rujukan dari daerah. Namun kami masih kekurangan ruangan ICU yang saat ini baru 35 tempat tidur atau baru 4,22 persen dari total tempat tidur pasien di rumah sakit ini," kata Ayi Ambar Sari.

Sementara itu, pada penghujung kunjungannya di rumah sakit itu, Puan Maharani menyebutkan pemerintah akan terus menyempurnakan berbagai program sosial. Hal itu termasuk jaminan kesehatan sehingga manfaatnya bisa lebih dirasakan oleh masyarakat.(Mc/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 13, 2015

Jakarta, 13 Januari  - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan, pemerintah sedang menyiapkan layanan kesehatan hingga desa.

Selain itu, kata Menko PMK, pemerintah akan meningkatkan sumber daya manusia di sektor kesehatan baik secara kuantitas dan kualitas.

"Saat ini, pemerintah memikirkan bagaimana pelayanan kesehatan ditingkatkan terlebih dahulu," kata Puan saat memantau pelayanan kesehatan di RS Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat, Senin (12/1/2015), malam.

Menko PMk seperti dilansir laman Tribun News,  mengatakan, pemerintah meluncurkan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) agar seluruh lapisan masyarakat terutama yang tidak mampu dapat menikmati layanan kesehatan.

"Negara harus hadir bersama rakyat salah satunya melalui BPJS. Kebijakan pemerintah didukung harus semua pihak. Kalau ada kendala harus dicarikan solusinya. Semua ini membutuhkan gotong royong," ujar Menko PMK.

Menko PMK mengatakan, pemerintah memiliki cita-cita pelayanan kesehatan bisa hadir di kantong-kantong masyarakat seperti di pedesaan.

Anggaran untuk peningkatan layanan kesehatan masyarakat, lanjut Puan, telah diajukan pemerintah dalam APBNP 2015.

Menurut Menko PMK, layanan kesehatan masyarakat sangat penting untuk ditingkatkan agar program-program pemerintah di antaranya seperti Kartu Indonesia Sehat bisa dirasakan seluruh masyarakat hingga di tingkat desa.

Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Hasan Sadikin, Ayi Djembarsari mengatakan, layanan kesehatan memang perlu ditingkatkan agar pelayanan terhadap masyarakat bisa maksimal. Sejauh ini, kata Ayi, pemberi layanan kesehatan kelimpungan menghadapi membludaknya jumlah pasien.

Sejak pemerintah mencanangkan program kesehatan, kata Ayi, jumlah pasien BPJS meningkat setiap tahunnya. Ayi menjelaskan, RS Hasan Sadikin menerima ribuan pasien BPJS setiap bulannya. Namun, kata Ayi, jumlah ruang rawat inap yang dimiliki RS Hasan Sadikin hanya sedikit.

"RS Hasan Sadikin memiliki 996 tempat tidur, 20 pelayanan spesialistik, 133 pelayanan medik sub-spesialistik. 90 persen kamar untuk pasien kelas III. Sebanyak 17.870 pasien merupakan pasien Non-PBI dan 4.839 orang merupakan pasien PBI," ujar Ayi.

Sejauh ini, kata Ayi, 80 persen pasien yang diterima RS Hasan Sadikin adalah peserta BPJS. Kebanyakan pasien BPJS yang diterima RS Hasan Sadikin, kata Ayi, mengidap penyakit ganas seperti kanker. Oleh karena itu, lanjut Ayi, dirinya berharap perhatian terhadap layanan kesehatan bagi pasien ganas bisa lebih besar dari sebelumnya.(Tn/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 13, 2015

Bandung, 12 Januari  - Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani,(kedua kiri)  berbincang dengan salah satu pasien ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD), Senin (12/1/2015) dalam kunjungan kerja di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. (ole/Gs)

Menko PMK dalam kesempatan tersebut juga  meninjau ruang Kemuning untuk menjenguk sejumlah pasien Kelas III peserta Program BPJS Kesehatan di RS Hasan Sadikin, Bandung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 13, 2015

Bandung, 12 Januari 2015 - Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, bersama Menteri Perindustrian Saleh Husin melihat cara kerja mesin tekstil yang berada di PT. Dhanar Mas Concern dalam rangka kunjungan kerja ke beberapa industri tekstil di Bandung. (ole) 

Oleh humaspmk on January 13, 2015

Bandung, 12 Januari 2015 - Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani bersama dengan Menteri Perindustrian Saleh Husin, melakukan dialog dengan para pelaku usaha industri tekstil dan produk tekstil Jawa Barat di Bandung. (ole)

Dialog yang dimoderatori Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat, dihadiri oleh Deputi Menko PMK Bidang Koordinasi Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Haswan Yunaz, Staf Khusus Arif Budimanta, Sekjen Kemenperin Ansari Bukhari serta pejabat dari Kemenko PMK dan Kementerian Perindustrian.

Oleh humaspmk on January 13, 2015

Bandung, 12 Januari 2015 - Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, melihat proses pembuatan pakaian jadi di PT. Metro Garmin dalam rangka kunjungan kerja ke beberapa industri tekstil di Bandung. (ole)

Oleh humaspmk on January 12, 2015

Bandung, 12 Januari 2015 - Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani memberikan paparan pada diskusi dan Munas XV HIPMI di Trans Luxury Hotel. (ole)

Oleh humaspmk on January 12, 2015

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, menghadiri Pembukaan Musyawarah Nasional XV Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Bandung, Jawa Barat, Senin (12/1). Munas yang bertajuk "Pengusaha Muda Nasional Menjawab Tantangan Global" tersebut diselenggarakan dari tanggal 11 Januari s.d. tanggal 13 Januari 2015 di Trans Luxury Hotel, Bandung. (ole)

Oleh humaspmk on January 12, 2015

Jakarta, 12 Januari -  Para pengusaha muda wajib berpartisipasi dalam membangun daerah asal masing-masing, dalam rangka meningkatkan keseimbangan dan pemerataan pembangunan di Indonesia.

Hal itu disampaikan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani saat berbicara pada diskusi yang diselenggarakan dalam rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) XV/2015 di Bandung, Jawa Barat, Senin (12/1/2015).

"Para pengusaha muda merupakan potensi dan harapan masa depan serta generasi cerdas penggerak ekonomi. Mereka harus bisa berpartipasi membangun wilayah masing-masing sehingga tercipta keseimbangan pembangunan di Indonesia," kata Menko PMk Puan Maharani.

Menteri Puan seperti yang dirilis Laman Beritasatu, menyebutkan, peluang bagi pengusaha termasuk pengusaha muda begitu luas terlebih akses yang telah dibuka selebar-lebarnya oleh pemerintah.

Selain itu, gerakan pengusaha muda dengan sejumlah potensinya juga menjadi solusi dalam memperbaiki keseimbangan ekonomi Indonesia barat dan timur, sehingga terjadi pemerataan lebih baik lagi.

"Jangan ragu dalam melakukan terobosan dan jangan berkecil hati saat berkarya. Pangusaha muda Indonesia harus berdiri tegak dan tak hanya dihormati di dalam namun juga disegani di tingkat internasional," katanya. ‎

Di sisi lain, Puan mengingatkan, hendaknya bangsa Indonesia tidak lupa asal mula diri, yang justru menjadi kekuatan dan keunggulan dalam pergaulan di tingkat global.

"Jangan sesekali melupakan asal mula dan kearifan lokal, karena itu adalah kekayaan dan kekuatan bangsa Indonesia yang bisa menjadi modal untuk mandiri," katanya.

Menurut dia, karena potensi itu pula pengusaha muda harus mengenal dan tahu betul potensi daerah asal masing-masing kemudian terjun untuk mengembangkannya. Menurut dia, masih cukup banyak potensi yang bisa digarap di daerah, termasuk dalam pengembangan sumber daya manusia.

‎Menko PMK juga mengapresiasi berkembangnya para pengusaha muda perempuan. Mereka mulai mengambil peran strategis dalam pembangunan di negeri ini.

"Saya melihat pengusaha muda perempuan di Hipmi ini cukup banyak, hampir setengahnya. Dengan semangat keterbukaan diharapkan ke depan pengusaha perempuan bisa lebih mengambil posisi penting," tegas menko PMK. (Bs/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 12, 2015

Jakarta, 12 Januari  - Untuk menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Brebes, telah dilakukan dengan berbagai langkah dan strategi dari berbagai sektor.

Termasuk keberadaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan.

Untuk mencapainya, perlu dilakukan penguatan kelembagaan seperti anggota Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Aparat Kelurahan,  Ketua RT RW agar memiliki kapasitas yang memadai.

“Untuk lebih mengoptimalkan eksistensi PNPM Mandiri Perkotaan perlu digelar Pelatihan penguatan BKM, Aparat Desa dan RT RW,” ujar koordinator PNPM Mandiri Perkotaan Dewi Milasari, saat pelatihan penguatan BKM, Aparat Desa dan RT RW di Desa Pemaron, Brebes, Minggu (11/1/2015) malam.

Kapasitas yang harus dimiliki mereka, kata Dewi, seperti dilansir laman Tribun News, minimal memahami siklus tahunan dan intervensi lanjutan PNPM Mandiri Perkotaan, tupoksi sebagai BKM, siklus perencanaan, keberpihakan pada warga miskin, perempuan dan kelompok marginal.

Selain itu, lanjut dia, mampu memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk pelaksanaan siklus tahunan, integrasi PJM dengan musrenbang, kemitraan dan penguatan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), memahami dan menyadari pentingnya monitoring evaluasi dan dokumentasi kegiatan serta mampu mendokumentasikan informasi dan data hasil kegiatan.

Termasuk keberadaan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) menjadi harapan tersendiri dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Brebes.

"Untuk mencapainya, BKM perlu menyusun prioritas kegiatan yang pendanaanya bersumber dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM),"jelas dia.

Dia menambahkan, beberapa materi penting yang dipandang perlu untuk diberikan dalam pelatihan yakni, Monitoring evaluasi partisipatif, MDG’s dan Kemiskinan, Perencanaan Pembangunan Daerah, Sistem Informasi Komunitasi, Kemitraan, Sinergi dan Konsoliadsi Program, Pengembangan Organisasi, Pengembangan KSM.

Hal terpenting yang perlu diperhatikan para pengelola adalah bagaimana agar pemberian dana bergulir tidak salah sasaran.

"BKM bisa kita manfaatkan untuk penguatan kelembagaan, penguatan administrasi, penguatan partisipatif masyarakat, penguatan kepedulian masyarakat, dan penyadaran bahwa dengan peduli warga sekitarnya yang masih berstatus miskin, insya Allah akan mendapatkan double keuntungan. Dan juga keuntungan di dunia dan di akhirat nanti,” papar dia.

Pelatihan diikuti 30 orang yang terdiri dari, koordinator BKM 13 orang, aparatur kelurahan (7), ketua RT (5) dan RW (5) se Kecamatan Brebes.

Adapun para peserta dengan antusias mengikuti kegiatan dari jam 20.00 sampai 23.00.

Jazuli (34) seorang peserta memandang kegiatan pelatihan sangat penting karena bisa menambah wawasan tentang BKM sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. (Tn/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 12, 2015

Jakarta, 12 Januari  - Sejumlah sekolah di Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, terpaksa liburkan siswanya menyusul banjir yang melanda daerah setempat akibat meluapnya air sungai, Senin (12/1/2015).

Banjir yang melanda beberapa desa, seperti Desa Ngembalrejo (Kecamatan Bae), Desa Kirig dan Mejobo (Kecamatan Mejobo) memang tidak sampai mengakibatkan rumah warga terendam banjir, namun akses jalan desa tergenang hingga 30-an sentimeter.

Salah seorang guru Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Ngembalrejo, Agus Marjuki di Kudus, Senin (12/1/2015), seperti dilansir laman Antaranews, mengakui, terpaksa memulangkan siswanya karena khawatir genangannya tambah tinggi.

Pengalaman sebelumnya, kata dia, banjir bisa mencapai 1 meter lebih sehingga air juga menggenangi semua ruangan kelas untuk kegiatan belajar mengajar.

Ia memperkirakan, banjir mulai terjadi sekitar pukul 05.00 WIB dan hingga sekarang genangannya masih terjadi sehingga siswa dipulangkan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ketika genangan banjir semakin bertambah.

Adapun jumlah siswa MI Darul Ulum 01, kata dia, sebanyak 154 siswa.

Sekolah lainnya yang ikut memulangkan siswanya, yakni MI Darul Ulum 02, Madrasah Aliyah Darul Ulum serta SD 05 Ngembalrejo.

Noor Ahmad, salah seorang siswa MA Darul Ulum mengakui, pihak sekolah memang memulangkan siswanya karena khawatir genangan banjir semakin bertambah seperti pengalaman sebelumnya.

Untuk itu, kata dia, siswa dipulangkan sambil menunggu kondisi genangan pada keesokan harinya.

"Proses belajar mengajar memang belum sempat dilakukan karena setelah masuk kelas siswa diminta pulang demi menjaga keselamatan para siswa," ujarnya.

Dimas, salah seorang siswa SD 05 Ngembalrejo mengakui, di sekolahnya memang tidak ada kegiatan belajar mengajar karena sedang banjir.

Saat ini, kata dia, genangan banjir mulai surut, namun siswa sudah dipulangkan terlebih dahulu karena banjir terjadi sejak pukul 05.00 WIB.

Berdasarkan informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus, banjir yang terjadi hari ini (12/1) disebabkan karena meluapnya air Sungai Piji yang ada di Desa Kesambi, Kecamatan Mejobo, Kudus.

"Informasi di lapangan, belum ada rumah warga yang tergenang banjir. Sedangkan jalan desa memang banyak yang tergenang dengan ketinggian hingga 30-an cm," ujar staf BPBD Kudus Agus Widayat.

Ratusan rumah di Langkat terendam banjir

Sementara itu, ratusan rumah di Tanjungpura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, terendam banjir setinggi 50 centimeter hingga satu meter akibat meluap Sungai Batang Serangan dan air laut pasang yang datang ke kawasan itu.

"Benar, ada beberapa desa di Kecamatan Tanjungpura yang terkena banjir karena meluapnya sungai dan pasang laut," kata Camat Tanjungpura Surianto di Tanjungpura, Senin (12/1/2015).

Air mulai masuk ke pemukiman warga sejak Minggu malam dan terus meninggi karena air Sungai Batang Serangan terus naik, sedangkan air laut pasang menahannya sehingga air tidak bisa keluar menuju laut.

"Benteng yang ada juga melimpah terutama di Desa Pematang Cengal Barat sehingga masuk ke pemukiman warga," katanya.

Di Desa Pematang Cengal Barat ada 100 rumah yang terkena banjir, sedangkan di Pekan Tanjungpura, Pekubuan, Paya Perupuk, dan beberapa lainnya ada juga ratusan rumah yang terkena banjir.

Selain itu, katanya, lahan persawahan seluas 200 hektare juga terendam banjir setinggi satu meter, padahal petani di Desa Pematang Cengal Barat sedang melakukan penyemaian.

"Lahan yang terkena banjir 200 hektare yang sedang dipersiapkan untuk ditanami, karena penyemaian sudah dilakukan oleh petani, tinggal turun ke sawah untuk segera bertanam padi," katanya.

Seorang tokoh masyarakat Kota Tanjungpura Azhari menjelaskan banjir di kawasan itu karena hujan yang turun secara terus-menerus.

"Terparah banjir kali ini di Desa Pematang Cengal Barat, karena merendam rumah penduduk maupun lahan persawahan," katanya.

Banjir juga merendam permukiman warga, seperti di bantaran Sungai Batang Serangan, namun sebagian warga masih bertahan di kediaman mereka.

Sebagian warga lainnya, mengungsi ke rumah kerabatnya yang relatif aman dari banjir.

Azhari berharap hujan segera reda agar warga bisa membersihkan rumah masing-masing dari dampak banjir dan melakukan aktivitas seperti biasanya.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 12, 2015

Jakarta, 12 Januari – Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka secara resmi Munas XV Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang berlangsung, Senin (12/1/2015) di Trans Convention Centre,  Bandung, Jawa Barat.

Sambutan meriah tersebut bermula ketika Presiden Joko Widodo menyebutkan satu persatu Menteri Kabinet Kerja yang ikut dalam kunjungan kerja ke Bandung. Pertama Menko PMK Puan Maharani, lalu Jokowi menyebut Susi.

Menteri lainnya yang disebutkan Jokowi yakni Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Perindustrian Saleh Husin, dan Seskab Andi Widjajanto.

Presiden juga seperti dilansir laman Solopos, memaparkan program sektor Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Kerja sekarang dan yang paling mencolok adalah penenggelaman kapal akibat illegal fishing di perairan Indonesia. Kerugian akibat pencurian hasil laut mencapai Rp300 triliun dalam setahun.

“Bu Susi menyampaikan ke saya di perairan kita 5.000 sampai 7.000 kapal yang beredar, 90% enggak ada izin, kaget saya. Setahun bisa kehilangan Rp300 triliun. Bayangkan info itu datang ke saya. Saya perintahkan TNI Polri kejar, tangkap illegal fishing,” kata Jokowi.

Presiden meminta kapal pencuri ikan ditenggelamkan seketika itu juga. Namun perintah itu tak kunjung dilaksanakan, perlu tiga kali perintah baru bisa dilaksanakan penenggelaman kapal. “Baru perintah ketiga, karena ternyata ada prosedurnya,” kata Jokowi.

Menurutnya, penenggelaman kapal berkaitan dengan kewibawaan negara, kedaulatan negara, dan penegakan hukum. Ketiga hal itu tidak bisa ditawar-tawar.

Pengusaha Jangan Takut Hadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung suasana kebatinan di kalangan dunia usaha dalam menyongsong masa berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir 2015 ini. Presiden mengakui adanya kekhawatiran sebagian pengusaha dengan akan berlakunya MEA itu.

Presiden Jokowi seperti dirilis portal www.setkab.go.id., yang berbicara di hadapan para pengusaha muda yang mengikuti Musyawarah Nasional (Munas)  Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), mengemukakan, pemimpin-pemimpin pemerintahan di negara-negara Asia Tenggara sesungguhnya juga memiliki rasa ketakutan dengan akan dibukanya ASEAN Economics Community (Masyarakat Ekonomi ASEAN) pada akhir 2015 itu.

“Mereka semuanya juga takut karena tidak bisa memperkirakan, memprediksi apa nanti yang akan terjadi dengan dibukanya ASEAN Economics Community,” kata Jokowi.

Artinya apa? Menurut Jokowi, para pengusaha Indonesia tidak perlu takut. “Ya Saudara-saudara tidak usah takut, wong mereka takut kok. Mereka juga takut dan yang paling ditakuti memang Indonesia,” ujarnya.

Dengan jumlah penduduk sebesar 250 juta, sementara yang lain jumlahnya 24 juta, 15 juta, dan 70 juta, menurut Jokowi, negara-negara ASEAN lainnya juga membayangkan begitu dibuka, mereka akan diserbu oleh pengusaha dari Indonesia yang banyak sekali.

“Bayangkan kalau kita menyerbu negara-negara yang lain. Apalagi yang menyerbu Hipmi. Begitu dibuka larinya paling kencang. Jadi nyerbu dulu, hitungan belakang,” tutur Jokowi seraya berpesan, tidak apa-apa, misalnya jatuh ya bangun lagi, jatuh ya bangun lagi, itu saja.

Artinya apa? Menurut Kepala Negara, para pengusaha semuanya, pengusaha tidak usah takut karena negara yang lain sudah grogi.

Ia menyebutkan, Indonesia dianggap mempunyai kalau persentase, kalau persentase katakanlah persentase 10 persen saja, sudah 25 juta. Kalau persentase 20 persen berarti 50 juta kita. “Hampir satu negara atau dua negara dibandingkan jumlah penduduk yang ada di negara yang lain di ASEAN,” ujar Jokowi.

Yang paling penting, lanjut Presiden Jokowi,  kesiapan kita ini memang harus betul-betul dirancang yang baik. “Memang sebetulnya kesiapan-kesiapan mestinya sudah 10 tahun, 8 tahun yang lalu, per tahun diproses, per tahun dicek, per tahun dikontrol sehingga kesiapan kita tahun ini sudah pada posisi kesiapan yang matang,” tuturnya.

Presiden Jokowi menyampaikan, saat hadir di  Asian Summit, di Nay Pyi Taw, Myanmar, ia melihat kontraktor kita yang menang tender, ada beberapa 1, 2, 3, 4. Artinya, lanjut Presiden,  sudah ada di sana untuk jalan dan gedung.

Ditambahkan Jokowi, ada juga pengusaha di sana yang dari kita sudah ada di sana usaha ternak ayam, peternakan ayam, sudah ada. Ada juga yang sudah membuat toko, “Pak kita sudah ada beberapa outlet toko”.

Artinya, lanjut Jokowi, sebetulnya kita juga sudah mendahului jadi tidak usah terlalu ditakutkan yang namanya ASEAN Economics Community tetapi memang kita harus siap.

Namun, Presiden Jokowi berpesan pengusaha jangan hanya bernafsu membuka bisnis di luar negeri. Pasar dalam negeri juga harus dijaga agar tidak kemudian dikuasai asing.

“Yang penting jangan sampai peluang di dalam negeri diambil pengusaha lau negeri. Kalau di sini bisa diamankan, yang punya kesiapan bisa serbu ke negara lain,” pungkasnya.

Tampak hadir juga mendampingi Presiden Jokowi dalam pembukaan antara lain Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang, dan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan. (Sp/Setkab/Gs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 12, 2015

Jakarta, 12 Januari -  Pimpian Delegasi Myanmar Hla Kaing, (paling kanan) sedang memaparkan keberhasilan Myanmar menerapkan program pemberdayaan masyarakat kepada para peserta pertemuan yang terdiri atas pejabat di lingkungan Kedeputian VII Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kemenko PMK, perwakilan Bank Dunia, dan staf lainnya, Senin (12/1/2015) pagi di ruang rapat lantai 6, Gedung Kemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barta No.3, Jakarta.

Dalam paparan itu disebutkan, meskipun baru dua tahun terakhir menerapkan aneka program pemberdayaan masyarakat, Myanmar mengaku sudah banyak perkembangan menggembirakan bagi masyarakat mereka. Proyek dengan nama National Community Driven Development Project ini, sudah dijalankan sejak tahun 2013 dan direncanakan berakhir pada 2019 nanti. Adapun cycle 1 sudah dimulai sejak Oktober 2013 hingga Juli 2014 dengan total anggaran sebesar 1,56 miliar Myanmar Kyat (MMK).

Capaian yang sudah berhasil diraih adalah adanya kemudahan akses infrastruktur dan layanan publik bagi sekitar 225 ribu jiwa, perbaikan sarana air bersih, adanya kesetaraan pemberian upah antara pekerja laki-laki dengan perempuan, dan sebagainya. Proyek juga menjalankan kegiatan monitoring dan aneka pelatihan untuk para peserta sasaran program.

Dengan keberhasilan yang dinilai cukup menggembirakan karena sudah membangkitkan masyarakat Myanmar dari jerat kemiskinan, para delegasi yang hadir tersebut menyatakan ingin belajar lebih dalam lagi mengenai penerapan PNPM khususnya di daerah pascakonflik. Rencananya, esok hari (red. Selasa, 13/1/2015) delegasi yang berjumlah 10 orang ini akan bertolak ke Maluku Tengah untuk melihat langsung keberhasilan PNPM di wilayah yang beberapa tahun lalu dihantam konflik cukup parah. (IN/Gs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 12, 2015

Jakarta, 12 Januari – Sesmenko PMK, Sugihartatmo, (paling tengah) berkesempatan foto bersama usai membuka secara resmi kegiatan Pembekalan dan Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2013 – 2014, Senin (12/1/2015) pagi di Ruang Rapat Utama lt.7, Gedung Kemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta.

Dalam sambutannya, Sesmenko PMK menegaskan kembali amanah tugas negara yang harus diemban oleh para CPNS. "Anda semua adalah orang-orang beruntung yang telah terpilih untuk bekerja dan menciptakan suatu pemikiran serta konsep yang diharapkan dapat menyejahterakan dan membangun masyarakat Indonesia di masa mendatang. Bekerja itu tidak semata untuk mencari penghasilan tetapi bagaimana menghasilkan sesuatu yang selalu mendapatkan berkah yaitu yang membawa banyak manfaat bagi orang lain."

Para CPNS tersebut berjumlah 33 orang yang terdiri atas 18 laki-laki dan 14 perempuan. Sementara terdapat satu orang CPNS pada tahun 2013 asal Papua yang baru tahun 2014 ini mengikuti pembekalan dan orientasi. Kegiatan ini rencananya akan berlangsung hingga Jumat (16/1/2015) yang diisi oleh berbagai paparan dari tujuh kedeputian yang ada di Kemenko PMK dan nantinya akan ditutup dengan ramah tamah dengan keluarga para CPNS. (IN/Gs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 12, 2015

Jakarta, 12 Januari  - PT Pos Indonesia (Persero) mulai membayarkan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) serentak di seluruh Kantor Pos di Indonesia kepada 14.075.925 Rumah Tangga Sasaran (RTS) sejak 18 November 2014 lalu.

Bagi warga DKI Jakarta, seperti dilansir laman Antara News, dana PSKS sebesar Rp400.000 dapat diambil di kantor pos pusat sebagai berikut: Jakarta Pusat 10000, Jakarta Barat 11000, Jakarta Selatan 12000, Jakarta Timur 13000, dan Jakarta Utara 14000.

Di masing-masing kantor pos, pengambilan dana PSKS telah dijadwal berdasarkan kelurahan, sehingga tidak terjadi penumpukan antrean pengambilan dana.

Berikut jadwal pengambilan dana PSKS di Kantor Pos 10000 Pasar Baru, Jalan Lapangan Banteng Utara Nomor 1, Jakarta Pusat, untuk pembayaran lanjutan I:

Kelurahan Cideng, Petojo Utara, dan Karanganyar pada Senin (29/12/2014).

Kelurahan Duri Pulo dan Kebon Kelapa pada Kamis (8/1).

Kelurahan Gambir, Petojo Selatan, Gondangdia, dan Kebon Sirih pada Jumat (9/1).

Kelurahan Pasar Baru dan Kartini pada Selasa (13/1).

Kelurahan Gunung Sahari Utara pada Rabu (14/1).

Kelurahan Mangga Dua Selatan pada Kamis (15/1).

Kelurahan Kebon Melati pada Jumat (16/1).

Kelurahan Petamburan dan Kampung Bali pada Sabtu (17/1).

Kelurahan Kebon Kacang dan Sumur Batu pada Senin (19/1).

Kelurahan Kebon Kosong pada Selasa (20/1).

Kelurahan Galur pada Rabu (21/1).

Kelurahan Serdang dan Cempaka Baru pada Kamis (22/1).

Kelurahan Kemayoran pada Jumat (23/1).

Kelurahan Harapan Mulya dan Gunung Sahari Selatan pada Sabtu (24/1).

Kelurahan Kramat pada Selasa (27/1).

Kelurahan Senen dan Bungur pada Rabu (28/1).

Kelurahan Paseban dan Kenari pada Kamis (29/1).

Kelurahan Utan Panjang pada Jumat (30/1).

Sementara untuk jadwal pembayaran lanjutan II sebagai berikut:

Kelurahan Cideng, Petojo Utara dan Karanganyar, Kelurahan Duri Pulo dan Kebon Kelapa, Kelurahan Gambir, Petojo Selatan, Gondangdia, dan Kebon Sirih pada Senin (2/2).

Kelurahan Pasar Baru dan Kartini, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kelurahan Mangga Dua Selatan pada Selasa (3/2).

Kelurahan kebon Melati, Kelurahan Petamburan dan Kampung Bali pada Senin (9/2).

Kelurahan Kebon Kacang dan Sumur Batu, Kelurahan Kebon Kosong, Kelurahan Galur pada Selasa (10/2).

Kelurahan Serdang dan Cempaka Baru pada Kamis (12/2).

Kelurahan Kemayoran pada Jumat (23/1).

Kelurahan Harapan Mulya dan Gunung Sahari Selatan pada Rabu (11/2).

Kelurahan Kramat, Kelurahan Senen dan Bungur pada Kamis (12/2).

Kelurahan Paseban dan Kenari pada Kamis (29/1).

Kelurahan Utan Panjang pada Senin (16/2).(Ant/Gs).
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 12, 2015

Jakarta, 12 Januari  - Pemerintah Kota Manado, Sulawesi Utara, menetapkan status tanggap darurat bencana selama tujuh hari akibat banjir dan tanah longsor.

"Status tersebut ditetapkan selama tujuh hari mulai Minggu (11 Januari - red) sampai 17 Januari 2015 nanti," kata Wali Kota Manado Vicky Lumentut, di Manado, Minggu (11/1/2015).

Vicky seperti dilansir laman Antaranews, mengatakan, untuk menetapkan status tanggap darurat bencana memang tidak sembarangan, karena itu pemerintah melakukan pemantauan di seluruh wilayah bencana untuk menentukan apakah yang terjadi dapat dikategorikan dalam tanggap darurat bencana atau tidak.

"Dan berdasarkan hal tersebut, maka kami menetapkan tanggap darurat bencana serta melakukan semua prosedur yang diwajibkan, sehingga warga yang mengungsi akibat bencana tetap mendapatkan pelayanan," katanya.

Untuk tanggap darurat bencana tersebut, kata Vicky, pemerintah melalui Dinas Sosial sudah mendirikan dapur umum di wilayah-wilayah yang terkena bencana seperti Paal Dua, Ternate Tanjung, Wanea, Komo Luar, Dendangan Luar dan Taas yang terkena bencana.
(Simak di sini, Banjir Manado dan ribuan pengungsi)

Ia mengatakan, sejak Minggu malam, semua pihak terkait, baik Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Camat hingga lurah dan kepala lingkungan sudah turun melakukan pendataan semua yang mengungsi.

Dikatakannya, sejak siang sampai sore, warga rata-rata mulai kembali ke rumah untuk membersihkan tumpukan sampah dan lumpur yang dibawa banjir saat air naik sampai ketinggian 1--1,5 meter.

3.000 orang mengungsi

Bencana banjir dan tanah longsor melanda Manado pada Minggu 911/1/2015) dini hari hingga subuh, menyebabkan 3.000 orang mengungsi.

Wakil Wali Kota Manado, Vicky Lumentut, di lokasi bencana Manado, Minggu (11/1/2015), mengatakan di beberapa lokasi sejak Sabtu pukul 24.00 WITA, hingga Minggu subuh pukul 04.00 WITA, air sudah naik sampai ketinggian 3,6 meter, dan berhenti naik. Sekitar 3.000 penduduk sudah mengungsi.

"Penduduk yang mengungsi tersebut adalah di Paal Dua, Ternate Tanjung, Komo Luar, Dendengan Dalam, Sumompo, Bailang, Cempaka dan sebagian Wanea," kata Wali Kota Manado, Vicky Lumentut, di lokasi bencana, Minggu.

Vicky mengatakan, warga yang mengungsi sudah diberikan bantuan oleh pemerintah melalui Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Manado, berupa makanan siap saji.

Ia mengatakan, seluruh penduduk yang berada di wilayah bencana yang mengungsi memang sudah diberikan bantuan, dan akan berlangsung hingga tujuh hari.

Ia mengatakan selain makanan siap saji, pemerintah juga mendirikan dapur umum, untuk menolong warga mendapatkan makanan sehingga bisa tetap makan dan tidak kelaparan.

Ia mengatakan warga mengungsi di sekolah-sekolah, masjid dan gereja, rumah saudara, dan wilayah tinggi sampai kondisi dirasakan aman.

"Meski berada di lokasi bencana, warga ada yang sudah kembali membersihkan sisa-sisa bencana seperti sampah dan lumpur yang masuk di rumahnya," katanya.

Namun ia mengingatkan warga untuk tetap waspada, dan jangan sampai terlena, sambil berharap hujan tidak lagi turun agar bisa segera mengambil mengamankan diri dan mengungsi kalau air naik lagi.

"Tetapi saya sudah berkoordinasi dan menginstruksikan seluruh camat, lurah sampai kepala lingkungan untuk bersama dengan BPBD dan Dinas Sosial mengarahkan warga mengungsi," katanya. (Ant/Gs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 12, 2015

Jakarta, 12 Januari  - Direktur Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Bali, dr Gede Bagus Darmayasa, mengaku kewalahan menangani pasien yang meningkat signifikan setelah dihentikannya layanan jemput pasien dan kunjungan rutin ke berbagai puskesmas.

"Jika sebelumnya pasien yang berkunjung maksimal 90 orang per hari, mulai awal Januari ini rata-rata menjadi sekitar 150 pasien," katanya di Denpasar, Minggu (11/1/2015).

RSJ yang berlokasi di Kabupaten Bangli itu tidak memungkinkan lagi melakukan layanan jemput pasien dan layanan keliling sejak pemberlakuan UU No 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

UU tentang Kesehatan Jiwa seperti dilansir laman Antara News, mengharuskan pelayanan kesehatan dilakukan secara terintegrasi, khususnya untuk pasien gangguan jiwa yang telah mengantongi kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Pasien rawat jalan RSJ Bangli, ujar dia, harus melakukan perawatan berjenjang. Yakni, mulai dari puskesmas, jika tidak memungkinkan di puskesmas pasien harus ke rumah sakit di tingkat kabupaten/kota.

"Dari RSUD barulah naik ke RSJ atau masyarakat bisa langsung ke RSJ," ucapnya.

Meskipun mengaku kewalahan, dr Bagus mengatakan tidak akan melakukan penambahan tenaga medis.

"Kami mengoptimalkan tenaga yang sudah ada. Kalau sebelumnya pasien yang datang itu biasanya sudah dapat terlayani maksimal hingga pukul 12.00 Wita, sekarang waktunya juga menjadi bertambah," katanya.

Ia menambahkan, pasien gangguan kejiwaan yang berobat ke RSJ itu datang dari berbagai kabupaten/kota di Bali.

Walaupun dihadapkan dengan peningkatan kunjungan pasien, ia berpandangan dengan sistem layanan yang baru ini pihaknya cukup terbantu dari sisi kemudahan melakukan tabulasi kondisi pasien.

"Di sisi lain, kami berharap teman-teman kabupaten/kota untuk sama-sama peduli pada pasien gangguan jiwa," ujarnya.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 12, 2015

Jakarta, 12 Januari  - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa berjanji pihaknya siap membantu masyarakat untuk mengakses ribuan beasiswa S2 dan S3 yang ada pada sejumlah kementerian.

"Ada 5.000 beasiswa S3 di Kemenag, dan ada ribuan beasiswa S2 dan S3 senilai Rp18 triliun di luar Kemenag, saya siap jadi pelayan masyarakat untuk mengakses beasiswa itu," katanya di Surabaya, Minggu (11/1/2015) malam.

Di hadapan ribuan peserta Haul I Indar Parawansa (suami Mensos) di kediamannya, Jemursari, Surabaya, seperti dirilis laman Antara News, menteri yang juga Ketua Umum PP Muslimat NU itu menyatakan sudah saatnya warga NU menjadi "writing society" dan bukan lagi "reading society".

"Ada 106 juta dari 250 juta penduduk Indonesia adalah warga NU, karena itu menarik warga NU menjadi writing society akan sama halnya dengan memajukan peradaban Indonesia, apalagi NU mengembangkan Islam yang santun dan ramah," katanya.

Menurut dia, peran NU memang tidak tercatat dalam sejarah, karena keikhlasan para tokoh NU, sehingga Pusat Sejarah TNI hanya mencatat 12 nama tokoh Hizbul Wathon yang berperan dalam Pertempuran 10 November 1945, padahal mestinya lebih dari itu.

"Untungnya ada film Sang Kiai, sehingga peran NU mulai terlihat, namun hal itu menunjukkan pentingnya warga NU menjadi writing society agar jangan sampai seperti dalam Buku Sejarah kelas 3 SD yang mencatat peran sejumlah elemen masyarakat tapi di sana tidak ada elemen NU," katanya.

Dalam kesempatan itu, Rais Syuriah PBNU KHA Hasyim Muzadi yang menyampaikan Tausiyah Haul menegaskan bahwa warga NU sebenarnya bukan orang yang tidak pintar bila diberi kesempatan, karena itu peluang beasiswa S2 dan S3 harus dimanfaatkan.

"Warga NU itu secara akademik tidak terlalu bodoh, buktinya lebih dari 50 persen tenaga akademik di UI itu sebenarnya warga NU, tapi mayoritas warga NU memang masih menjadi Masyarakat Dengar, karena itu harus dijadikan Masyarakat Baca," katanya.

Menurut dia, ilmu di tangan orang yang tidak benar akan menjadi mubadzir atau bahkan disalahgunakan. "Misalnya, sarjana hukum yang mengakali hukum, atau ilmu agama yang disalahgunakan untuk kekerasan, padahal Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan paksaan dalam beragama," katanya.

Acara "haul" (peringatan tahunan terkait wafat seseorang) di rumah Mensos itu dihadiri sejumlah ulama, di antaranya KH Dzulhilmi (Surabaya), KH Muhyiddin Abdusshomad (Jember), KH Muchit Murtadlo (Surabaya), dan sebagainya.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 11, 2015

Jakarta, 11 Januari  - Tim Penyelam TNI AL yang berada di KN. Jadayat telah berhasil menemukan peralatan yang sangat penting yaitu Black Box AirAsia QZ8501 pada posisi 03.37.21 S/109.42.42 E dengan kedalaman sekitar 30 sampai 32 meter. [BACA: Menko Maritim Puji BPPT Temukan Black Box AirAsia].

"Black Box berada pada himpitan serpihan badan pesawat, keadaan ini sangat menyulitkan tim penyelam dalam proses pengambilanya," kata A Tonny Budiono, Koordinator Tim Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dalam keterangannya, Minggu (11/1/2015), seperti dilansir laman Tribun News.

Menurut Tonny ini dikarenakan keterbatasan waktu maka diputuskan bahwa proses pengambilan Black Box akan dilaksanakan esok pagi hari dengan mengeser berlahan-lahan serpihan badan pesawat tersebut.

Namun, lanjut Tonny, apabila rencana pengeseran ini mengalami kegagalan maka tim akan melaksanakan dengan cara mengangkat serpihan badan pesawat tersebut dengan menggunakan teknik balon seperti yang dilakukan pada ekor pesawat. [BACA JUGA: Ekor Pesawat Tiba di Kumai].

"Untuk memudahkan pekerjaan selanjutnya (esok pagi hari) maka tim penyelam TNI AL telah memasang Marker Buoy kecil yang sebelumnya telah disiapkan di KN. Jadayat," ujarnya.(Tn/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 11, 2015

Jakarta, 11 Januari  - Pemerintah Indonesia mengaku prihatin dengan aksi terorisme di Nigeria  dan mengutuk keras dua serangan bom bunuh diri di negara tersebut pada Sabtu (10/1/2015). 

Bom pertama meledak di sebuah pasar di kota Maiduguri, Provinsi Borno.

Serangan itu mengakibatlkan 19 korban orang dan belasan korban luka lainnya. Sementara serangan kedua yakni bom di depan kantor polisi kota Potiskum yang menewaskan dua orang, satu diantaranya polisi.

"Indonesia menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan mendukung upaya-upaya pemerintah Nigeria dalam menumpas gerakan teroris di negara tersebut," kata Menlu Retno L.P Marsudi dalam keterangannya, Minggu (11/1/2015).

Menurut Retno, seperti dirilis laman Tribun News, KBRI Abuja telah mengkonfirmasi tidak ada korban warga negara Indonesia pada aksi terorisme tersebut.

Namun, Retno mengimbau agar Warga Indonesia di Nigeria maupun yang hendak melakukan perjalanan ke Nigeria diminta untuk terus waspada, menghindari tempat-tempat keramaian yang dapat menjadi sasaran serangan serupa dan menghubungi KBRI Abuja apabila membutuhkan bantuan.(Tn/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 10, 2015

Jakarta, 10 Januari  - Sekitar 240 jamaah umrah dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk 50 asal Sulsel, hingga Jumat (9/1/2014) hanya pasrah.

Mereka masih di hotel penampungan di Madinah Al Munawarah, dan kembali dijanji pulang ke Tanah Air, Senin (12/1/2014) mendatang.

Jamaah umrah dari Minasa Upa, Makassar, M Jusran, Jumat (9/1/2015) petang, seperti ditulis laman Tribun News, mengabarkan kalau pihak travel PT Adam Malik Wisata Mulia bekerja sama PT Al Aqsha Jisru Dakwah, tetap menjamin makan dan akomodasi mereka.

"Ini janji yang keenam kalinya. Katanya ada pemberangkatan sebentar malam (malam ini). Tapi sejak awal begitu janji mereka dan sampai hari ini hanya sekadar janji saja belum ada realisasinya. Katanya jamaah diberangkatkan bertahap dan akan selesai sampai Senin depan," katanya melalui pesan BlackBerry Massenger (BBM) dari Madinah.

Seperti sekitar 250 jamaah lainnya, yang terbang dengan maskapai United Airlines, Jusran mengaku sudah rindu bertemu tiga anaknya yang masih kecil di rumahnya dibilangan Jl Minasaupa, Makassar. Saat ini, ketiga buah hati mereka dijaga dan dirawat keluarga.

Awalnya, jamaah yang berangkat ke Arab Saudi via Madinah 26 Desember lalu tersebut seyogyanya sudah pulang ke Tanah Air pada 3 Januari 2015. Mereka diberangkatkan biro perjalanan umrah dan haji PT Adam Malik Wisata Mulia bekerja sama PT Al Aqsha Jisru Dakwah.

Sebelumnya sudah ada sembilan jamaah umrah yang berangkat dari Jeddah ke Medinah mendahului jamaah lainnya karena mereka dijanjikan terbang ke Malaysia pada 6 Januari lalu.

Alih-alih pulang ke Tanah Air, sembilan jamaah tersebut harus menelan kekecewaan dan urung berangkat. "Katanya ada penerbangan pada 6 Januari malam ke Malaysia untuk selanjutnya ke Jakarta. Tapi ternyata tidak ada. Jadi dia hanya sampai di Madinah cari hotel sendiri dan bayar sendiri hotel-nya. Hotel dan makannya pun masih ditanggung sendiri," jelasnya.

Bahkan, Rabu malam lalu, sudah ada 44 jamaah umrah dari total 250 jamaah tersebut yang dijanjikan pulang ke Tanah Air untuk gelombang pertama ke Tanah Air melalui Madinah. Jamaah tersebut sudah berada di Bandara Udara Internasional Pangeran Mohammad bin Abdul Aziz, Madinah.

Tapi karena lagi-lagi tidak mengantongi tiket mereka urung berangkat. Bahkan, petugas keamanan setempat sempat mengira mereka rombongan ilegal. Petugas setempat kemudian mengantarkan mereka kembali bergabung dengan jamaah lain di penginapan.(Tn/Gs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 10, 2015

Jakarta, 10 Januari  - Kunjungan dadakan atau istilahnya blusukan yang kerap dilakukan Presiden Jokowi tampaknya menular juga kepada para menteri-menterinya.

Hal itu pun harus dilakukan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar.

Marwan Jafar juga melakukan kunjungan dadakan atau yang kerap disebut dengan blusukan ke Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan, Tangerang, Banten, Jumat (9/1/2015).

Dalam kunjungan dadakan di desa terbaik di Banten tersebut, Menteri Marwan meninjau berbagai pembangunan yang telah dilakukan, salah satunya ke rumah warga yang mendapat bantuan.

Kepada penduduk, Marwan seperti dilansir laman Tribun News, menanyakan manfaat bantuan yang masuk dalam program Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS). Menteri Marwan juga ingin belajar dari desa Pagedangan.

"Saya ingin melihat dan belajar kepada Kades dan Camat. Katanya di sini ada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Karena saya memang ingin desa-desa punya BUMDES. Ini yang akan memajukan desa," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Marwan berkesempatan mengunjungi sentra kuliner yang dikelola BUMDES. Menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mencicipi ayam bakar dan sayur asem khas Pondok Lesehan Ayam Kampung Kita.

Selanjutnya, Menteri Marwan menuju Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST). Sebuah sistem pembuangan tempat sampah yang bisa menampung 500 sampai 1000 sampah kepala rumah tangga.

"Ini dipisah, antara organik dan non organik. sampah yang dibakar dan dikumpulkan tidak menimbulkan bau. ‎Kalau alatnya diperbesar, ini bisa menampung sampah lebih banyak," ujar pengelola TPST kepada Menteri Marwan.

Melihat kemajuan Desa Pegdangan, Menteri Marwan cukup kagum. Apalagi, menurut Marwan, Pagedangan jadi desa satu-satunya yang memiliki BUMDES di Kabupaten Tangerang.

"Saya berharap, Kades melihat potensi apalagi yang akan dikembangkan. Pelayanan sudah on-line. Saya optimis, desa yang lain akan meniru desa Pagedangan. Nanti saya bisa cerita kepada tempat lain tentang kemajuan Desa Pegedangan," tutup Marwan.

Sebelum mengawali blusukannya, Menteri Marwan melakukan Sholat Jumat di Masjid Al Ghofur bersama warga, alim ulama dan tokoh nasyarakat setempat.(Tn/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 10, 2015

Jakarta, 10 Januari - Pemerintah, melalui sejumlah kementerian, mencanangkan Gerakan Budaya Minum Jamu. Hal itu dilakukan untuk mendorong agar produk jamu di Tanah Air diminati, baik oleh pasar lokal maupun internasional.

“Kami (pemerintah) akan mendorong UKM jamu naik kelas, jangan jamu gendong terus. Dulu Martha Tilaar dari berusaha jamu gendong sekarang menjadi perusahaan raksasa,” kata Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Gede Ngurah (AAGN) Puspayoga, seusai meresmikan Gerakan Budaya Minum Jamu di kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Jumat (9/1/2015).

Hadir pada acara tersebut,seperti dilansir laman Koran Jakarta,  antara lain, Menteri Perdagangan Rachmad Gobel, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Pariwisata Arif Yahya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursidan Baldan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Kesehatan Nila Muluk, pendiri PT Mustika Ratu, Moeryati Sudibyo, dan Ketua Yayasan Puteri Indonesia, Putri K Wardani.

Puspayoga mengatakan bahwa pihaknya akan terus menyosialisasikan kampanye minum jamu di semua kantor pemerintahan dan kementerian yang ia pimpin. “Ini warisan budaya, bangsa Indonesia harus mencintai dan melestariakan jamu,” katanya.

Menurut dia, jamu adalah produk unggulan Indonesia yang harus terus dipromosikan, baik di dalam maupun di luar negeri. Terlebih, jamu merupakan produk herbal yang punya nilai budaya tinggi dan telah berusia lebih dari 1.200 tahun.

“Sebelum terus didengungkan di luar negeri, maka dipromosikan di sini (dalam negeri) dulu. Jamu juga jadi bagian produk halal yang akan kita promosikan,” katanya.

Menteri Pariwisata, Arif Yahya, menyambut positif pencanangan tersebut. Pasalnya, Indonesia adalah negara terbesar kedua di dunia setelah Brasil yang memiliki sekitar 30.000 varietas tanaman berkhasiat. Indonesia bahkan diklaim sebagai negara nomor satu yang memiliki varietas terbanyak tanaman laut berkhasiat. “Potensi ini belum dimanfaatkan secara maksimal karena belum masuk dalam perdagangan herbal dunia,” kata dia.

Dukungan pemerintah seperti pencanangan minum jamu akan sangat membantu produk herbal asli Indonesia itu untuk bisa masuk pasar internasional. “Kita harap Indonesia ke depan bisa jadi pemain jamu dan industri herbal kelas dunia,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah, melalui Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, juga menandai pencanangan kampanye minum jamu di Kementerian Perdagangan. Menurut putri presiden kelima RI itu, gerakan sehat minum jamu akan dimulai di seluruh kantor pemerintah.

“Ini penting sebagai salah supaya kita tetap menghargai produk dalam negeri dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015,” kata Puan.

UKM Jamu Naik Kelas

Pada kesempatan itu, Puspayoga juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong UKM jamu naik kelas. Hal itu akan dilakukan melalui berbagai upaya, salah satunya mempermudah pemberian Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) kepada para pelaku usaha mikro herbal tersebut.

Puspayoga mengatakan potensi herbal sebagai bahan jamu di Tanah Air mencapai triliunan rupiah. Realitas itu didukung potensi kekayaan bahan baku herbal yang melimpah dan potensi iklim yang mendukung bahan baku jamu sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung perkembangan produksi jamu di Indonesia.

Ia mengatakan saat ini terdapat 1.247 industri jamu, 129 unit berupa industri obat tradisional (IOT) dan selebihnya termasuk golongan Usaha menengah Obat Tradisional (UMOT) dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa.

Puspayoga menambahkan keberadaan industri jamu mampu menyerap tenaga kerja lebih kurang 15 juta orang. Sebanyak 3 juta di antaranya terserap di industri jamu tradisional, sedangkan 12 juta lainnya terserap di industri jamu yang berkembang ke arah makanan, minuman, food supplement, spa aroma terapi, dan kosmetik.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Tradisional Berbasis Budaya, Putri K Wardani, dalam kesempatan yang sama, menyayangkan banyaknya jamu berbahan kimia yang beredar. Padahal, Indonesia memiliki potensi sumber daya yang begitu besar karena merupakan negara terbesar kedua di dunia setelah Brasil yang memiliki varietas tanaman berkhasiat. Itu pun belum termasuk varietas tanaman laut. (Kj/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 09, 2015

Jakarta, 9 Januari  - Penyalahgunaan narkotik di kalangan pelajar dan mahasiswa kian memprihatinkan. Apalagi tercatat bahwa dari seluruh daerah, DKI Jakarta masih menduduki peringkat pertama dalam kasus penyalahgunaan narkoba.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi DKI, Ali Johardi seperti dilansir laman Tribun News, mengungkapkan dalam setahun terakhir ini angka prevalensi penyalahgunaan narkotika di lingkungan pendidikan mulai tingkat SLTP, SMU hingga perguruan tinggi sebesar 4,7 persen.

"Terindikasi bahwa jumlah tersangka kejahatan pada usia pelajar dan mahasiswa usia 12 hingga 24 tahun sebanyak 40.690 orang, dan 21,5 persennya tersangka narkoba," kata Brigjen Ali Johardi kepada wartawan, Kamis (8/1/2015).

Guna menyadarkan para pelajar dari bahaya narkotika, BNN Provinsi DKI menggelar Pemberdayaan Karya Seni Sekolah Bersih Narkoba (PKSSBN) 2014. Acara yang mengangkat tema "Raih Prestasi setinggi-tingginya tanpa NARKOBA” yang diikuti 36 sekolah menengah atas di Jakarta.

"Kegiatan Pemberdayaan Karya Seni Sekolah Bersih Narkoba merupakan upaya memberdayakan lingkungan sekolah untuk menciptakan sekolah bebas narkoba," kata Ali.

Berdasarkan hasil penilaian, terang dia, SMA Negeri 68 Jakarta dinobatkan sebagai juara I Sekolah Bersih Narkoba 2014. Sedangkan juara kedua diraih SMA Negeri 99 Jakarta dan juara ketiga ditempati SMA Negeri 34 Jakarta.

Sementara itu, SMA Negeri 2 Jakarta meraih juara harapan I, disusul SMA Negeri 13 Jakarta dan SMA Perguruan Rakyat 2 sebagai juara harapan dua dan tiga.

Sedangkan, juara favorit satu hingga tiga diraih SMA Negeri 14 Jakarta, SMK Negeri 33 Jakarta, dan SMA Negeri 13 Jakarta.

Menurut Ali, bentuk kegiatan dalam Pemberdayaan Karya Seni Sekolah Bersih Narkoba itu meliputi, kreativitas karya seni dan budaya sekolah, kreativitas branding antinarkoba di lingkungan sekolah, kreativitas yel-yel antinarkoba, kreativitas puisi antinarkoba, kreativitas karya tulis antinarkoba, dan peer group speaking antinarkoba.(Tn/Gs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 09, 2015

Jakarta, 9 januari - Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri dan juga pimpinan lembaga di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (9/1/2015). Agenda tunggal rapat kali ini adalah persiapan pelaksanaan Konferensi Asia Afrika pada bulan April mendatang. 

Di dalam pembukaan rapat, Jokowi meminta agar semua pihak bisa melaksanakan KAA yang sudah ke-60 kalinya itu dengan lancar.

"Kita tahu ini adalah sebuah momentum yang sangat baik bagi negara kita untuk kembali mengingatkan kepada dunia bahwa kita mempunyai peran yang sangat besar pada saat itu dan kita ingin memori dan ingatan itu kita ingin angkat kembali," kata Jokowi.

Hadir dalam rapat tersebut, yakni Menteri Luar Negeri Rento LP Marsudi, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno serta Kapolri Jenderal Sutarman.

Jokowi menyoroti persiapan mulai dari akomodasi, logistik, pengamanan, hingga protokol. Semuanya harus disiapkan sebaik mungkin.

"Praktis waktunya tinggal 3 bulan lagi," kata dia.

109 Kepala Negara Diundang Hadiri Konferensi Asia Afrika di Jakarta dan Bandung

Pemerintah Indonesia tengah disibukkan dengan persiapan Konferensi Asia Afrika yang akan digelar di Jakarta dan Bandung pada 19-24 April 2015. Sebanyak 109 kepala negara diundang dalam konferensi yang sudah dilakukan ke-60 kalinya itu.

"Undangan akan kami sebarkan ke 109 kepala negara dan 25 organisasi internasional," ujar Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/1/2015). 

Pada tahun ini, Retno seperti dilansir laman Kompas.com, mengatakan bahwa pemerintah Indonesia mengangkat tema soal penguatan hingga kerja sama negara-negara di selatan. Kerja sama itu dilakukan untuk mempromosikan perdamaian dan kesejahteraan dunia.

Dia menjelaskan, pelaksanaan rangkaian acara Konferensi Asia Afrika dilakukan 19-23 April di Jakarta dan pada 24 April dilakukan di Bandung. Acara akan diisi pertemuan senior official meeting (SOM), pertemuan tingkat menteri, dan akan diakhiri pada pertemuan tingkat kepala negara atau kepala pemerintahan. 

Konferensi Tingkat Tinggi Asia–Afrika diprakarsai oleh Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, India, dan Pakistan. Konferensi pertama kali diadakan pada 18-24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia.

Jadikan Hari Libur

Sementara itu, acara puncak peringatan KTT Asia Afrika akan digelar di Bandung pada 24 April mendatang. Rencananya, Pemkot Bandung akan menjadikan hari puncak peringatan yang jatuh pada hari Jumat tersebut sebagai hari libur. 

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil seperti dilansir laman republika Online, mengatakan, hal itu dilakukan untuk memperlancar mobilisasi para kepala negara dan pejabat pemerintahan lain yang akan datang dari Jakarta ke Bandung. 

"Saya sebagai tuan rumah juga sedang gelisah karena acaranya besar. Ada wacana kita bikin libur, Kota Bandung diliburkan di hari Jumat," ujar Ridwan Kamil usai rapat terbatas persiapan KTT Asia Afrika di Kantor Presiden, Jumat (9/1/2015). 

Peringatan 60 tahun KTT Asia Afrika dan 10 tahun New Asian African Strategic Partnership akan digelar di Jakarta dan Bandung pada April mendatang. Sebanyak 109 kepala negara bakal hadir dalam forum internasional tersebut.(Kc/Rol/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 09, 2015

Jakarta, 9 Januari - Berhati-hatilah memilih travel perjalanan umrah dan haji. Sekitar 245 jamaah umrah dari sejumlah daerah di Indonesia, hingga  Kamis (8/1/2014) malam waktu Indonesia, atau siang waktu Saudi Arabia, masih ditampung di Madinah.

Sedikitnya 50 orang diantaranya adalah jamaah asal Sulsel. "Belum ada kejelasan tiket pulangnya. Kemarin dijanjikan lagi sebentar malam berangkat tapi belum tahu bagaimana nasibnya," kata M Jusran, jamaah umrah asal Makassar, melalui pesan BlackBerry Massenger Pihak biro jasa travel mereka adalah Jakarta, PT Al Aqsha Jisru Dakwah (Jakarta) dan konsorsiumnya,PT Adam Malik Wisata Mulia (Padang).

Jusman adalah satu jamaah, seperti dilansir laman Tribun News, menyebutkan mereka kini sudah lima hari diinampkan di sebuah gedung yang otoritas imigrasi di sekitar 4 km dari Kota Medinah. "Kita dikira seperti TKI ilegal yang telantar," kata Jusman, warga Perumnas Minasa Upa, Makassar, melalui pesan BBM dari Medinah, petang kemarin.

Kepada Tribun, tadi malam, Doddi, salah seorang pengelola biro travel umrah ini, membantah menelantarkan jamaahnya. "Iya, memang masih ada di Madinah, tapi kami tetap urus kok," kata Doddy, melalui sambungan telepon kantornya yang beralamat   di Jl Otista NO 36 A2 Cimanggis, Ciputat, Tangerang, Banten, tadi malam.

Doddy menjelaskan, bahwa biro travel dengan izin No. D/156/2008,  tetap akan mengurus kepulangan mereka. "Bos Saya, Pak Didi, kini sedang di Kuala Lumpur, untuk mengurus izin kepulangan jamaah Makassar," katanya.

Jusman, menceritakan, dari sekitar 250 orang itu jumlah tersebut sekitar 50-an di antaranya berasal dari sejumlah kabupaten/ kota di Sulawesi Selatan (Sulsel) seperti Makassar, Sidrap, Palopo, dan lainnya.

Sesuai perjanjian paket umrah, seyogyanya jamaah tersebut sudah pulang ke Tanah Air sejak 3 Januari lalu. Mereka diberangkatkan dari Makassar, sejak 22 Desember 2014. "Kami bertahun baru di Mekkah," ujarnya.

Hingga malam tadi, jamaah masih berada di Medinah. Kondisi jamaah dilaporkan sudah banyak yang sakit karena dalam rombongan cukup banyak orang tua lanjut usia.

Kondisi ini diperparah udara Medinah yang sangat dingin. "Ditambah lagi mungkin kecapaian karena jamaah pindah-pindah hotel dan kota," ujar warga Minasaupa ini.

Sekitar 44 orang di antara jamaah yang dijanjikan pulang ke Tanah Air untuk rombongan tahap pertama justru harus menelan pil lebih pahit.

Mereka yang sudah berada di bandara Medinah ditahan pihak imigrasi dan ditampung di penampungan setempat karena masih belum memiliki tiket kepulangan ke Indonesia.

Berbeda dari pemberangkatan yang mencarter pesawat milik Bangladesh ke Saudi. pihak Kedutaan Besar Indonesia di Arab Saudi sudah mendatangi jamaah.

Jamaah umrah tersebut sebelumnya bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, pada 24 Desember lalu. Sedangkan, jamaah dari Makassar sudah bertolak ke Jakarta 22 Desember. Awalnya, kata Jusran, jamaah dijanjikan berangkat dari Jakarta ke Saudi dengan Garuda, 22 Desember.

Sesuai perjanjian jadwal pemberangkatkan pada 24 Desember subuh langsung ke Saudi. Kemudian dari pihak travel menyampaikan kalo pesawatnya delay (terlambat). "Jadi kami nginap di Jakarta dua malam. Kemudian diterbangkan ke Malaysia 24 Desember. Di Malaysia pun kami diinapkan lagi dua malam menunggu keberangkatan. Akhirnya kami terbang ke Medinah pesawat United Airlines milik Bangladesh," ujarnya. Penerbangan ini sudah menimbulkan kekecewaan.

Tapi pemulangan yang dijanjikan mundur lagi pada 4 Januari 2015. Jamaah pun mulai curiga. Beberapa di antaranya marah termasuk kepada pemilik travel PT Adam Malik Wisata Mulia, H Adam Malik, yang ikut mendampingi jamaah.

 Tapi kata Jusran, Adam Malik, juga tidak bisa berbuat apa-apa karena yang mengurus tiket dari PT Al Aqsha Jisru Dakwah, mitra bisnisnya, Didi. Untuk menenangkan jamaah, pendamping umrah dari travel kembali menyampaikan pemulangan mundur pada 6 Januari 2015 dengan alasan pesawat kembali terlambat.

"Tanggal 5 Januari kami dapat kabar lagi kalau kepulangan ditunda lagi jadi tanggal 7 Januari," jelasnya. Akhirnya jamaah dikembalikan lagi dari Jeddah ke Medinah.

Sudah Bayar Rp 24 Juta, Tapi Kok Telantar

TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR -- Tak hanya harus mengatasi rasa was-was di Arab Saudi dan menahan rindu dengan keluarga di Tanah Air, jamaah umrah tersebut juga kerap mendapat pelayanan dan fasilitas yang tidak memuaskan dan tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

Misalnya saja saat pemberangkatan ke Saudi. "Masya Allah ternyata pesawat itu pesawat tua yang kurang terawat. Kursi-kursinya sudah banyak yang rusak, lampu-lampunya sudah kuning, emergency light banyak yang tidak menyala," ujarnya.

Masalah juga soal penginapan maupun makanan. Saat di Mekah, hotel penginapan jauh dari Masjidil Haram. Berbeda dari yang dijanjikan dekat dengan Masjidil Haram.

"Terus makanan sering lambat dan tidak cukup untuk seluruh jamaah. Ibadah jadi tidak khusyuk pikiran kacau gara-gara travel," ujar Jusran.

Untungnya saja saat keterlambatan pemulangan ini akomodasi masih ditanggung pihak travel. Jamaah kecuali yang sembilan orang yang duluan ke Medinah begitupun 44 orang jamaah lainnya yang sedianya dijanjikan pulang ke Tanah Air masih mendapatkan penginapan baik.

Jusran berangkat bersama 12 anggota keluarga termasuk istri, kakak, ipar, bersama sejumlah ponakannya. Beberapa keluarga baru bergabung di Jakarta. Mereka masing-masing merogoh kocek senilai Rp 24 juta untuk membayar paket umrah.

Berbeda dengan jamaah lainnya, Jusran melalui ipar langsung membayar biaya travel melalui Adam, pemilik PT Adam Malik.

Dari foto hand bag yang dikirimkan istri Jusran dari Medinah, travel tersebut berkantor pusat di Jl Alternatif Cibubur Komp Puri Sriwedari Blok M8 Cibubur, Jawa Barat.
    
Dengan kantor perwakilan beralamat di Jl Jenderal Sudirman No 91, Pangkajene, Sidrap. Jamaah yang mayoritas dari Sidrap dan Palopo rata-rata mendaftar melalui perwakilan ini.

Asosiasi Travel Haji: Itu Imbas Gunakan Travel 'Abal-Abal'

Sementara itu, KETUA Kesatuan Tour and Travel Haji Republik Indonesia (Kesthuri) Sulsel, Usmad Jasad menanggapi telantarnya ratusan jamaah di Arab Saudi? sebagai imbas dari travel "abal-abal".

Menurut dia Kesthuri telah beberapa kali mengedukasi jamaah untuk tidak mudah percaya pada paket-paket murah yang ditawarkan dan tidak disertai kompensasi.

"Bisa jadi ini salah satu dampak dari paket murah. Jamaah memang harus selektif pilih travel, jangan sampai murah tapi tidak kembali ke tanah air,"kata Usman saat dimintai komentarnya, Kamis (8/1/2014).

Usman belum merinci lebih jauh apakaah travel ?PT. Adam Malik Wisata Mulia yang menjalin konsorsium dengan PT. Al Aqsha Jisru Dakwah adalah anggota Kesthuri.

"Kami juga belum tahu staatus travel ini, namun ini harus menjadi perhatian serius?,"ujarnya.

Untuk diketahui ada 240 jamaah dari Indonesia dan sekitar 50-an diantaranya dari Sulsel yang tidak bisa kembali ke tanah air akibat tidak memiliki tiket pulang.

Penyelenggara yang membawa jamaah ini sampai berita diturunkan belum memberikan kejelasan kepad para jamaah. (Tn/Gs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 09, 2015

Jakarta, 9 Januari  - Memasuki 2015, Pemerintah belum memastikan apakah program beras keluarga miskin (Raskin) dilanjutkan atau tidak.

"Sampai saat ini belum ada informasi apakah program raskin 2015 masih dilanjutkan atau tidak," ujar Kepala Sub Divre Pekalongan, Iwan Nurwansyah, Kamis (8/1/2015), seperti yang dirilis laman Tribun News.

Jika pemerintah tetap melanjutkan program raskin, pihaknya masih menyimpan beras untuk kebutuhan raskin selama tujuh bulan ke depan.

'Bila Pemerintah melanjutkan raskin kami siap melanjutkan. Sebab stok raskin masih bisa memenuhi se eks Karisidenan Pekalongan hingga bulan Juli mendatang,'' ungkapnya.

Dia tak menampik program raskin bisa saja tidak dilanjutkan pemerintah, sehingga pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah lanjutan yang akan diambil.

"Jika program raskin benar-benar tidak dilaksanakan, kami akan melakukan bisnis komoditas beras," sambung Iwan.

Bisnis komoditas beras akan dilakukan dengan menyerap beras petani kualitas medium atau premium secara selektif. Karena Bulog kan tidak lagi mendapatkan subsidi.

Selama program raskin dilaksanakan, lanjut dia, Bulog memang menerapkan standar kualitas tertentu terhadap beras yang dibeli dari petani.

"Sebelum membeli beras petani, kami selalu mempertimbangan kadar sosoh dan kadar air pada standar tertentu pada beras," ungkapnya. (Tn/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 09, 2015

Jakarta, 9 Januari  - Hasil uji laboratorium Balai Besar Veteriner (BBVet) Wates menunjukkan bahwa ribuan burung puyuh dan jenis unggas lainnya di Lendah yang mati mendadak beberapa waktu lalu positif terkena virus flu burung atau avian influenza.

Kepastian itu diungkapkan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kulonprogo, Endang Purwaningrum, Kamis (8/1/2015). Menurutnya, laporan dari BBVet baru saja disampaikan, seperti dilansir laman Tribun News, berdasarkan uji terhadap sampel burung puyuh mati yang dikirimkan ke laboratorium pada Selasa (6/1/2015) lalu.

"Petugas PDRS (Participatory Disease Surveillance Response) Drh Ambar Widuri telah memperoleh laporannya, hasilnya positif," kata Endang.

Kematian ribuan unggas tersebut terjadi di Lendah, tepatnya di peternakan milik Ponijo (75), warga Dusun Sedan, Desa Sidorejo, Senin (5/1/2015). Setidaknya 3.500 burung puyuh di peternakannya mati mendadak, setelah sebelumnya diawali dengan kematian enthog dan ayam miliknya.  

Petugas datang ke lokasi peternakan untuk mengidentifikasi. Saat itu rapid test di lokasi menunjukkan hasil negatif. Namun, rapid test itu diperkirakan belum sempurna, sehingga petugas mengirimkan sampel bangkai burung puyuh ke BBVet untuk memastikannya.

Pasalnya, petunjuk di lapangan menyebutkan bahwa unggas tersebut mati dengan ciri-ciri sebagaimana serangan flu burung. Setelah penelitian di BBVet, kemarin Dinas Peternakan menyatakan sesuai hasil laboratorium bahwa unggas mati akibat positif virus flu burung. (Tn/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 09, 2015

Jakarta, 9 Januari  - Ijasah asli tapi palsu (Aspal), pendidikan jarak jauh dan melebihkn kuota mahasiswa jadi masalah perguruan tinggi di Indonesia.

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI seperti dilansir laman Tribun News, memastikan akan melakukan penindakan bagi perguruan tinggi yang melakukan pelanggaran-pelanggaran ini.

"Baik perguruan tinggi negeri maupun swasta akan diberikan sanksi yang sama jika melanggar. Ini kami lakukan untuk melindungi masyarakat," kata Menristek Dikti, M Nasir saat hadir dalam  forum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI)  "Higher Education Stakeholder Dialogue di Jakarta, Kamis (8/1/2015)

Dikatakannya, perguruan tinggi yang  bermasalah, Kemenristek dan Dikti juga akan melakukan  pembinaan khusus baik PTS maupun  PTN tujuannya perbaikan.

Kemenristek dan Dikti juga memberikan perhatian terhadap kualitas dosennya. Pemerintah mendorong, para Dosen untuk melanjutkan studinya.

"Jumlah dosen yang studi lanjut juga jadi perhatian. Jadi jika ada  dosen berkualitas bagus, segera  daftarkan untuk memperoleh beasiswa kita biayai  penuh," katanya.

Penggabungan Ristek dan Dikti Menumbuhkan Riset Perguruan Tinggi

Sementara itu penggabungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dinilai  Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Edy Suandi Hamid  memberikan angin segar untuk pengembangan riset di perguruan tinggi.

Pasalnya, dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia bahkan negara Nepal, anggaran riset jauh lebih kecil.

"Terintegrasinya  Menristek dan Dikti akan membuat riset menjadi perhatian dan fokus. Perbedaan yang ada di pendidikan  tinggi dan  sekolah adalah riset," kata Edi saat forum APTISI  "Higher Education Stakeholder Dialogue di Jakarta, Kamis (8/1/2015).

Seiring meningkatnya anggaran dan pengelolaan anggaran riset yang terkelola dengan baik, maka akan bisa berkotribusi positif bagi bangsa.

"Makin besar dana untuk riset memungkinkan untuk untuk mengembangkan berbagai riset yang akan menjadi  pemecahan masalah riil yang dihadapi bangsa ini," katanya.

Ia berharap adanya pengurangan subsidi, penghematan pemerintah, sebagian dananya bisa dikucurkan untuk pembiayaan  riset yang dilakukan perguruan tinggi. Saat ini berkisar antara  0,02 persen dari GDP.

Menteri  Riset Teknologi dan Dikti, M Nasir berkomitmen untuk mengucurkan dana riset yang bermanfaat langsung kepada masyarakat. Ini sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo, riset difokuskan untuk menemukan teknologi yang lebih hemat, ramah lingkungan.

"Kita juga akan melakukan lebih banyak riset teknologi pangan untuk mencapai berbagai swasembada yang telah ditargetkan pemerintah," kata Nasir.

Berbagai langkah riset yang dilakukan ini, sebut mantan Rektor Universitas Diponegoro ini, berbasis inovasi based of market.

"Artinya  riset yang dilakukan berbasis pada pasar. Jadi yang diriset hanya apa yang dibutuhkan masyarakat sehingga tidak sia-sia,"  katanya.

Ia menyebut jika risetnya terlalu maju justru masyarakat dalam negeri tidak siap menggunakan dan kurang bermanfaat bagi masyarakat.

Hilangkan Dikotomi PTN dan PTS

Dalam kesempatan tersebut, Menristekdikti, M Nasir akan menghapuskan dikotomi antara perguruan tinggi negeri dan swasta.

Menurutnya, perguruan tinggi negeri (PTN) ataupun PTS hanyalah  masalah pengelolaan.

"Kemenristek dan Dikti juga akan melakukan analisis SWOT baik PTN dan PTS serta    berkomunikasi yang bertujuan membangun kualitas pendidikan," kata saat hadir dalam  forum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI)  "Higher Education Stakeholder Dialogue di Jakarta, Kamis (8/1/2015)

Seiring penghilangan dikotomi, maka Kopertis akan dihapuskan serta akan  diganti lembaga layanan perguruan tinggi.

"Tidak akan membedakan dalam pelayanan.
Artinya bagi kita  cara pandang sama. PTN juga akan  dimandirikan supaya bisa  berkompetisi dengan baik," katanya.

Mantan Rektor Universitas Diponegoro ini menargetkan tahun 2016 mendatang sudah tidak ada lagi dikotomi PTS dan PTN.

"Direalisasikan mungkin 2015 atau 2016 karena berdampak ke kementerian yang lainnya," katanya.

Nasir meyakini tidak adanya dikotomi antara negeri dan swasta akan mampu menghasilkan sarjana yang kualitas yg baik dibandingkan negara tetangga.

"Setidaknya langkah ini menjadi salah satu cara  menghadapi persaingan yg cepat hadapi MEA," katanya. (Tn/Gs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 08, 2015

Jakarta, 8 Januari  - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Sugihartatmo, memberikan sambutan pada acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1436H., Kamis (8/1/2015) yang diselenggarakan di Masjid Nurus Salam, Kemenko PMK, Jakarta. Dalam Sambutan tersebut Sesmenko PMK mengajak umat Islam dan khususnya jajaran pegawai Kemenko PMK untuk selalu mensyukuri apa yang ada ini, diantaranya fasilitas yang memadai sehingga dalam bekerja menjadi nyaman termasuk dalam beribadah, baik beribadah formal maupun beribadah sosial.

Sedangkan penceramah pada peringatan Mauilid Nabi Muhammad SAW disampaikan oleh al ustadz Drs. Cecep Chairul Anwar, M. Ag.(fik/Gs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pages

Subscribe to Berita dan Artikel