Berita dan Artikel

Bogor (24/11)--- Workshop bertajuk ‘Penguatan Nilai-nilai Revolusi Mental di Perdesaan: Penyusunan Kerangka Riset sebagai Masukan Kebijakan Berbasis Pengetahuan’ yang terselenggara atas kerjasama Kemenko PMK dengan Laboratorium Sosiologi UI, secara resmi ditutup. Setelah melewati rangkaian diskusi panel selama dua hari, workshop akhirnya menghasilkan sebuah kertas kebijakan yang kemudian akan dibawa ke level berikutnya, yaitu laporan kepada jajaran pimpinan dan presentasi kepada K/L terkait di bawah koordinasi Kemenko PMK. 

Jakarta (23/11)-- Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Kementerian Pembangunan  Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Marwan Syaukani memimpin rapat persiapan pemberian Award Pencegahan Perkawinan Anak di kantor Kemenko PMK, Jakarta.  Pemberian Award Pencegahan Perkawinan Anak merupakan bentuk sinergi antara Kemenko PMK, KemenegPPA, dan Staf Khusus Presiden (SKP) Kantor Staf Presiden (KSP). Award ini diberikan kepada kepala daerah yang telah memberikan sumbangsi kinerja terbaik bagi

Jakarta (23/11) ---Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menghadiri Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Tahun 2018 Dewan Masjid Indonesia (DMI) di Istana Wakil Presiden, Kebon Sirih, Jakarta. Rakernas ini dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga menjadi Ketua DMI.  

Bogor (22/11)--- Hasil evaluasi penggunaan Dana Desa selama dua tahun terakhir memperlihatkan bahwa Dana Desa telah berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Buktinya antara lain dengan menurunnya rasio ketimpangan perdesaan dari 0,394 di tahun 2016 menjadi 0,389 di tahun 2018; menurunnya jumlah pengangguran perdesaan dari 4,51% di tahun 2016 menjadi 3,72% di tahun 2018; dan adanya penurunan persentase penduduk miskin perdesaan dari 14,11% di tahun 2016 menjadi 13,2% di tahun 2018.

Pekalongan (22/11) Angka perkawinan anak  di Indonesia tergolong tinggi di dunia maupun kawasan ASEAN. Pemerintah pusat dan daerah pun harus bersinergi  dalam pencegahan perkawinan anak. Demikian fakta yang terungkap dalam Rakor Pencegahan Perkawinan Anak di Pekalongan, Jawa Tengah, Kamis Pagi.

Praya (21/11)--- Mengakhiri kunjungan kerjanya di NTB, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengunjungi Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Negeri 4 Praya yang berada di Kabupaten Lombok Tengah, untuk melihat kemajuan pemulihan prasarana pendidikan dan kegiatan belajar mengajar pasca bencana gempa bumi di Lombok.

Jakarta (21/11)--- Fokus kegunaaan penilaian akreditasi apakah untuk keperluan pemenuhan tenaga kerja di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) ataukah semua program di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) akan diakreditasi; Perlunya sinkronisasi pemetaan mutu LKP untuk kelancaran proses akreditasi; Perlunya sosisalisasi dan Bimbingan proses Pengisian DAPODIK oleh LKP; Perlunya penyetaraan porsi akreditasi di program PAUD dan Dikmas; dan Perlunya bimbingan dan konsolidasi untuk peningakatan nilai akreditasi pada standar pengelolaan dan pembiayaan; adalah beberapa kesepakatan yang dicapai dalam

Praya (21/11)-- Mengawali kunjungan kerjanya di Kabupaten Lombok Tengah, Menko PMK, Puan Maharani memimpin pelepasan Kogasgabpad NTB 2018 di Bandara Internasional Lombok, Kabupaten Lombok Tengah. Pada kesempatan itu, Menko Puan menyampaikan apresiasinya kepada seluruh prajurit yang tergabung dalam Kogasgabpad.

Dalam sambutannya, secara khusus Menko Puan memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit TNI dan POLRI yang tergabung dalam Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) Nusa Tenggara Barat di bawah pimpinan Mayjen TNI Madsuni. 

Sumbawa Barat (20/11) -- Setelah menghadiri perayaan Harlah KSB Ke-15, Kunker Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani berlanjut meninjau pembangunan Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) dan Rumah Instan Konvensional (RIKO). Pada kesempatan tersebut, Menko Puan secara simbolis menyerahkan kunci rumah hunian korban gempa di Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Prov. NTB dan masuk ke rumah tersebut bersama pemilik rumah yang menjadi penerima bantuan. 

Jakarta(19/11)--Deputi bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, Tb Achmad Choesni, hari ini membuka rapat koordinasi untuk memantau perkembangan penyusunan RPP Permukiman, Pelayanan Publik yang Akses dan Penanggulangan Bencana bagi Penyandang Disabilitas. Rakor berlangsung di ruang rapat lt.4 gedung Kemenko PMK.

Jakarta (19/11) – Dalam rangka memperingati Hari HAM yang jatuh pada tanggal 10 Desember, pemerintah akan meluncurkan Gerakan Bersama 16 Hari Peringatan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pencegahan Perkawinan Anak yang akan dilangsungkan di Istana Merdeka pada 26 November 2018. 

Jakarta(19/11)--Plt Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Kemenko Bidang PMK, Ghafur Dharmaputra siang ini menerima audiensi dari Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), di ruang Taskin Kantor Kemenko PMK. KPPI merupakan organisasi perempuan pegiat politik yang didirikan tahun 2000 dengan anggota pengurus berasal dari seluruh partai politik peserta pemilu. 

Jakarta (16/11)—Perguruan Tinggi diharapkan berkolaborasi dengan melakukan pengabdian dan pemberdayaan ke Kawasan Perdesaan. Bentuknya bisa melalui riset-riset yang ada maupun melalui pendampingan ke masyarakat perdesaan. Untuk itu, Kemenko PMK menggelar Rapat Koordinasi Pengembangan Kemitraan dan Kelembagaan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) di Kantor Kemenko PMK, Jumat siang (16/11). Rakor kali ini membahas rencana kerjasama kelembagaan dengan Universitas Indonesia (UI) untuk mendukung pengembangan KPPN. 

Wonosobo (15/11) -- Kedeputian Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemenko PMK yang diwakili Kepala Bidang (Kabid) Peningkatan Kesejahteraan Keluarga, Imam Gunadi menghadiri Festifal Hak Azasi Manusia (HAM) yang diselenggarakn di Gedung Sasana Adipura Kencana Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah pada 13-15 November 2018. Kegiatan Fistifal HAM diselenggarakan atas kerjasama Komisi Nasional (Komnas) HAM, Kantor Staf Presiden (KSP), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemeritah Kabupaten Wonosobo dan Internastional NGO Forum for Indonesian Development (INFID).