Agama

Jakarta, 31 Desember - Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kamaruddin Amin mengaku setuju dengan gagasan menjadikan Indonesia sebagai pusat studi Islam dunia. Menurutnya, hal itu bahkan menjadi visi Ditjen Pendis dan program kerja yang disiapkan sekarang sudah mengarah ke sana.

“Itu visi Ditjen Pendis sesungguhnya dan untuk mengarah ke sana kami punya konsepnya di Pendis, di antaranya program 50.000 doktor, 10.000 hafiz, santri berprestasi dan sejumlah program strategis di Ditjen Pendis (lainnya),” demikian penegasan Kamaruddin Amin, Selasa (30/12/2014).

Lantas kapan target implementasinya, Kamaruddin seperti dilansir laman Antara news, mengatakan bahwa itu membutuhkan waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. “Mungkin butuh satu atau dua RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional),” katanya.

Sebelumnya, Koordinator Presidium KAHMI Mahfud MD usai bertemu Wapres Jusuf Kalla, Senin (29/12/2014), mewacanakan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat pemikiran Islam. Mahfud bahkan mewacanakan tak perlu belajar Islam di Timur Tengah.

“Masa kita belajar Islam harus di Timur Tengah, sementara Timur Tengah sendiri tidak bisa memberi, menjadi contoh yang baik, pertikaian, pembunuhan terjadi di sana,” katanya.

Masih menurut Mahfud, Indonesia berhasil mengembangkan Islam yang lebih rasional dan moderat sehingga pemikiran Islam seharusnya bisa lebih berkembang di sini.

Terkait ini, Kamaruddin Amin mengatakan bahwa apa yang disampaikan Mahfud MD bukan merupakan hal baru, karena Ditjen Pendis sudah merencanakannya sejak lama.

Meski demikian, Kamaruddin mengatakan bahwa Timur Tengah masih sangat penting untuk menjadi tujuan belajar. Di samping memiliki distingsi yang dapat memperkaya khazanah keislaman Indonesia, lanjut Kamaruddin, Timur Tengah juga masih menjadi simbol Islam salaf al-salih yang terlalu penting untuk diabaikan.

“Menjadikannya rujukan mutlak tidak tepat, tetapi mengabaikannya sama sekali juga tidak benar,” tegas pria yang juga Guru Besar UIN Alauddin Makassar ini.

Kamaruddin mengaku bahwa pemikiran Islam Timur Tengah juga sangat variatif, tidak selalu radikal, dan itu tergantung negaranya. Mesir misalnya, beda dengan Saudi dan juga Maroko.

“Overall, distingsi Timur Tengah adalah kekayaan materi keilmuannya. Rasanya juga naif kalau relitas sosio politik Timur Tengah yang kurang demokratis sepenuhnya dituduhkan kepada pemikiran keislamannya. Tentu faktornya sangat multidimensional,” ujar Kamaruddin.

Selain itu, pengembangan pendidikan Islam juga harus mempertahankan tradisi keagamaan pada masa Sahabat dan Tabiin sebagai rujukan nilai dalam kehidupan. “Ilmu tentang hal itu penting dan Timur Tengah kuat untuk itu,” tandasnya.(Ant/Gs).

Jakarta, 29 Desember  - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) akan menjangkau setidaknya 19 juta siswa pada 2015.

"Kalau dulu program Bantuan Siswa Miskin (BSM) hanya menjangkau 9 juta siswa, maka pada 2015 KIP akan menjangkau 19 juta siswa," ujar Mendikbud di Jakarta, Senin (29/12/2014).

Kementerian seperti dilansir laman Antaranews, telah menganggarkan Rp7,1 triliun untuk KIP.

Meski menggunakan data BSM pada awal peluncurannya, Mendikbud mengklaim KIP berbeda dengan BSM.

"Kalau BSM diberikan pada siswa di dalam sekolah. Kalau KIP diberikan pada anak usia sekolah, baik yang sedang sekolah maupun putus sekolah," tambahnya.

Perbedaan tersebut akan berdampak positif bagi siswa yang putus sekolah. Banyak anak-anak usia sekolah yang putus sekolah, karena tidak ada biaya padahal mereka mau melanjutkan pendidikan, jelasnya.

"Kemdikbud dan Kementerian Sosial akan melakukan pendataan ulang. Kami ingin dikonsolidasikan jadi satu dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)," katanya.

Hal itu dilakukan agar tidak perbedaan data dan untuk penghematan. Mendikbud menyebutkan jika terintegrasi maka akan menghemat setidaknya Rp250 miliar untuk pembuatan kartu.

KIP diberikan kepada anak putus sekolah agar dapat melanjutkan pendidikan ke lembaga formal atau nonformal seperti lembaga kursus dan balai latihan kerja.

Siswa madrasah ukir prestasi internasional

Sementara itu,  siswa madrasah kembali mengukir prestasi internasional. Tim robotik MTsN Pamulang, Tangerang Selatan menggondol sejumlah medali dan penghargaan pada International Islamic School Robot Olympiad (IISRO) yang digelar di Johor Malaysia, 23-26 Desember 2014.

Kegiatan ini diselenggarakan atas kerjasama Institut Teknologi Surabaya dengan Maktab Rendah Sain Mara (MRSM) yakni sekolah unggulan di Johor Baru Malaysia. Lomba ini diikuti sekolah-sekolah dari negara-negara Islam di seluruh dunia, termasuk Indonesia, Mesir, dan Malaysia.

Suhadi, Kepala MTsN Pamulang memaparkan bahwa madrasahnya mengirimkan sebanyak delapan siswa yang terbagi ke dalam beberapa tim. Dalam IISRO 2014 ini, Tim MTsN Pamulang mendapatkan:

1. Medali Emas kategori Aerial Robot diraih oleh tim Respati dan Fachri

2. Dua Medali perak dari ketegori Aerial diraih oleh tim Gelantung Wafi dan Sura Famdhi Kategori Line Tracer diraih oleh tim Gelantung Wafi dan Daffa Maheswara

3. Medali perunggu kategori Low Cost Robot diraih oleh Tajul Bintang dan Fachri.

4. Dua Special Award (Harapan III) kategori Aerial diraih oleh 2 tim, yaitu tim Tajul Bintang-Selo Bayu dan tim Emil Faiz -Daffa Maheswara.

“Kriteria lomba ini kreativitas, inovasi, orisinalitas ide, fungsi praktis, dan kemungkinannya untuk bisa diterapkan di masa depan. Selain itu, dalam beberapa kategori penilaiannya juga didasarkan pada kecepatan dan rendahnya biaya,” jelas Suhadi, Minggu (28/12/2014).

“Tentu saja untuk mendapatkan prestasi ini, bakat siswa-siswi MTsN Pamulang di bidang robotik diwadahi dalam ekskul robotik yang dibentuk kurang lebih satu tahun yang lalu. Pembinaannya dilakukan seminggu sekali setiap hari Sabtu. Menjelang lomba selama kurang lebih satu bulan mereka dibina secara intensif."

"Mereka juga diikutkan pada lomba-lomba tingkat provinsi maupun nasional. Alhamdulilah sebelum berangkat ke Malaysia anak-anak meraih juara 1 lomba robotik tingkat nasional yang diadakan di Alam Sutera Serpong untuk tingkat SMP/MTs,” terang Kepala MTsN Pamulang.(Ant/Gs).

Yogyakarta, 27 Desember  - Pemerintah menambah alokasi anggaran serta jumlah penerima untuk program bidikmisi yang merupakan program bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa yang tidak mampu tapi berprestasi.

"Sebelumnya hanya 40 ribu calon mahasiswa yang menerima bidikmisi, tapi saat ini kami naikkan sekitar 60 ribu calon mahasiswa," kata Menristekdikti Muhammad Nasir saat berkunjung ke Pondok Pesantren Al Ishlah, Kelurahan Bandarkidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur, Jumat (26/12/2014).

Yogyakarta, 26 Desember  - Ribuan warga Banda Aceh larut dalam doa dan zikir mengenang 10 tahun bencana raya gempa dan tsunami yang melanda Aceh, Kamis (25/12/2014) malam. Mereka melakukan zikir dan doa bersama di Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

Jakarta, 23 Desember - Kedeputian Bidang Koordinasi Pendidikan Agama Kemenko PMK, khususnya Keasdepan Urusan Bimbingan Umat Beragama, Pendidikan Agama dan Keagamaan pada 16 Desember lalu menyelenggarakan Rakor Bimbingan Umat Beragama, Pendidikan Agama dan Keagaamaan dalam Mewujudkan Konsep Karakter Bangsa di Jakarta. Rakor yang dipimpin oleh Asdep Bimbingan Umat Beragama, Pendidikan Agama dan Keagamaan, Drs H. Sahlan, M.Si tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat di Kementerian Agama.

Jakarta, 23 Desember  - Pendidikan sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan zaman yang makin kompleks  dan cepat berubah. Apalagi Indonesia akan segera menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA pada 2015.

Saat itu,  arus barang, jasa, produk, SDM hingga investasi bahkan ajaran agama dan budaya dari Negara-negara se-Asia Tenggara bebas masuk. Untuk itu, manusia Indonesia harus  mempersiapkan diri untuk menghadapinya, dan kata kuncinya adalah pendidikan.

Pesan ini disampaikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat memberikan sambutan pada Muktamar Darud Da’wah Wal Irsyad XII di Asrama Haji Sudiang Makasar, Sabtu (20/12/2014).

“Pendidikan adalah cermin dari ilmu. Salah satu ilmuwan terkemuka Albert Einstein mengatakan bahwa ilmu tanpa agama adalah buta, agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Dalam konteks masa kini, ilmu dan agama tanpa teknologi akan mandek,” tegas Menag.

“Teknologi telah memberi kemudahan bagi kita semua untuk memperdalam ilmu dan menjalankan agama secara lebih baik. Kita ketahui bahwa pendidikan, ristek dan agama adalah satu kesatuan yang sulit dipisahkan,”  tambahnya.

Di hadapan peserta Muktamar DDI, Menag seperti dilansir laman Antaranews, mengatakan bahwa Pemerintah Jokowi-JK telah menjadikan Indonesia Timur sebagai titik tolak membangun kembali Indonesia yang Jaya. Untuk itu, Menag berharap hal ini dapat dimanfaatkan oleh Darud Da’wah Wal Irsyad untuk lebih berperan dalam  pembangunan.

“Bersatulah untuk menangkap peluang itu supaya negeri ini tidak hanya maju dari sisi fisik tapi juga kualitas manusianya, supaya pola pembangunan itu berdampak bagi kesejahteraan umat Islam dan masyarakat di Indonesia Timur,” kata Menag.

Turut mendampingi Menag, Sekretaris Ditjen Bimas Islam Muhammadiyah Amin, Direktur Zakat Hamka, Irwil Hilmi Muhammadiyah, dan Kakanwil Kemenag Sulsel.(Ant/Gs).

Jakarta, 22 Desember  - Dirjen Kebudayaan Kemdikbud Prof Dr Kacung Marijan MA menegaskan bahwa kebudayaan penting untuk pembangunan, karena budaya-lah yang menjaga Indonesia dari "buaya" atau sikap tidak berperikemanusiaan.

"Jadi, tugas kebudayaan adalah menjaga hilangnya huruf d dalam kata budaya agar tidak menjadi buaya," katanya saat membuka NU di Tahun Kebudayaan 2014 di teras utara Gedung PWNU Jatim, Minggu (21/12/2014) sore.

Dalam acara yang digelar oleh Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur itu, ia menjelaskan NU sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kebudayaan Nusantara, seperti peran Lesbumi.

"Bahkan, NU merupakan komunitas yang lahir dan hidup dalam kebudayaan, karena Nahdlatul Ulama adalah Islam Nusantara yang menunjukkan bahwa Islam dan kebudayaan itu tidak bertentangan, bahkan keduanya bisa saling berkolaborasi," katanya.

Menurut Guru Besar Ilmu Politik Unair itu, seperti dilansir laman Antaranews, bila kebudayaan menjadi "arus utama" dalam pembangunan, maka pembangunan akan semakin memiliki makna, karena kebudayaan itu memiliki tiga dimensi.

"Tiga dimensi penting dalam kebudayaan adalah sistem nilai, ekspresi, dan materiil. Sistem nilai itu berkaitan dengan ketuhanan dan etika, sedangkan ekspresi itu berkaitan dengan bentuk seperti lukisan, tari, dan sebagainya. Untuk materiil adalah bentuk fisik seperti candi dan bangunan bersejarah," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Kacung Marijan melaporkan perkembangan pembangunan Museum Islam Nusantara di kompleks Pesantren Tebuireng, Jombang, Jatim. "Tahun ini, saya membangun 39 museum, termasuk Museum Islam Nusantara di Jombang itu," katanya.

Ia menargetkan Museum Islam Nusantara itu akan selesai dibangun pada akhir tahun 2015. "Insya-Allah bertepatan dengan Muktamar NU 2015 akan bisa terselesaikan," kata Kacung yang juga bertekad membangun Laboratorium Kebudayaan di SMA/SMK itu.(Ant/Gs).

Jakarta, 19 Desember  - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, perlu dipikirkan bagaimana sebaiknya bentuk pelayanan pemerintah terhadap umat beragama, karena ada penduduk yang menganut agama secara sukarela sesuai keinginan dan keyakinannya.

Posisi penganut agama-agama di luar enam agama (Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dan Konghuchu) seperti dilansir laman Antaranews, perlu dipikirkan bentuk pelayanannya, kata Lukman Hakim Saifuddin ketika membuka seminar Nasional tentang Perlindungan Pemerintah Terhadap Pemeluk Agama yang diselenggarakan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Kamis (19/12/2014), di Jakarta.

Seminar diselenggarakan menyambut Hari Amal Bhakti Kemenag ke-69 Tahun 2015. "Kita perlu memikirkan bagaimana sebaiknya bentuk pelayanan pemerintah kepada mereka," katanya lagi.

Menteri Agama Lukman Hakim menyampaikan ada lima isu penting terkait kehidupan keagamaan yang dinilainya patut menjadi perhatian bersama.

Pertama, soal posisi penganut agama-agama di luar enam agama. Menag menyampaikan, adalah fakta sosiologis, saat ini di Tanah Air ada penduduk yang menganut agama secara sukarela sesuai keinginan dan keyakinannya, di luar enam agama yang sudah dilayani pemerintah.

Kedua, soal kasus-kasus pendirian rumah ibadat dan tempat ibadat yang masih banyak terjadi. Menurut dia, Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 tahun 2006 yang antara lain mengatur soal kerukunan beragama itu dirasakan belum menggembirakan.

Fakta masih adanya kasus-kasus di seputar rumah ibadat memunculkan pertanyaan, di mana inefektivitasnya, katanya.

Ia pun mengemukakan, banyak pihak khususnya masyarakat, bahkan aparat di lapangan, ternyata belum tahu dan belum cukup memahami aturan-aturan tersebut tersebut. Apakah persoalannya adalah karena sosialisasi yang masih terlalu minim atau tema secara substantif norma-norma yang diatur di dalamnya perlu mengalami penyesuaian-penyesuaian kembali sesuai dengan realitas situasi dan kondisi kekinian.

Ketiga, munculnya gerakan-gerakan keagamaan yang kian meningkat. Kemunculan gerakan ini, yang dalam hal tertentu dalam pandangan Menag dinilai berlebihan.

"Sebab, hal ini kemudian menyebabkan respon terhadapnya menjadikan kita perlu menyentuh karena secara faktual menyebabkan gangguan kerukunan internal atau antarumat beragama," katanya.

"Jadi dalam hal ini, bagaimana kita bisa membangun persepsi bersama antarumat beragama dalam hal penyiaran agama. Karena agama adalah ajaran dimana para penganutnya berkewajiban menyebarluaskannya, maka ketika kita ingin menyiarkan agama itu dan ketika kita ingin mendakwahkan ajaran agama itu maka pada titik-titik tertentu bila tidak dibarengi dengan pemahaman, dengan tingkat kearifan yang cukup, maka akan menimbulkan gesekan-gesekan di tengah-tengah masyarakat dan ini pada akhirnya langsung maupun tidak langsung akan mengusik atau mengganggu kerukunan antarumat beragama,"  terang Menag.

Keempat, adanya tindak kekerasan terutama terhadap kelompok minoritas. Ditegaskan Menag, hal ini harus betul-betul diperhatikan, karena benar-benar mengabaikan penghormatan atas Hak Asasi Manusia (HAM).

Kelima, adanya penafsiran keagamaan tertentu yang kemudian mengancam kelompok agama yang memiliki tafsir berbeda.

"Maka dalam kaitan ini, saya mengharapkan peserta seminar untuk secara terbuka memberikan masukan dan pemikiran bagaimana semestinya menangani persoalan-persoalan tersebut," ujar Menag.

Diakhir paparannya, kepada peserta seminar yang berasal dari kelompok-kelompok yang sangat peduli dengan persoalan yang telah dikemukakannya, Lukman minta perannya untuk memberikan masukan, usulan-usulan perbaikan RUU Tentang Perlindungan Umat Beragama yang sedang disusun sehingga pada akhirnya nanti Kementerian Agama dalam menyusun kebijakan yang sedang dilakukan ini betul-betul mendapatkan rumusan yang merupakan cerminan aspirasi bersama.(Ant/Gs).

Jakarta, 17 Desember  - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013.

Peraturan menteri ini ditetapkan pada 11 Desember 2014 dan mulai berlaku efektif pada tanggal diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu pada 12 Desember 2014. Demikian siaran pers Pusat Informasi dan Humas Kemendikbud yang diterima detikcom, Rabu (17/12/2014).

Mendikbud seperti dilansir laman Detiknews, menyampaikan, permendikbud ini di satu sisi lebih menguatkan keputusan yang tertuang pada surat edaran Mendikbud untuk para kepala sekolah tertanggal 5 Desember 2014. “Sementara, di sisi lain adalah untuk mengatur lebih detail mengenai pelaksanaan Kurikulum 2013 dan Kurikulum 2006,” katanya, Rabu (17/12/2014)  di kantor Kemdikbud, Jl Sudirman,Jakarta.

Pasal 1 Permendikbud itu menyatakan, satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang melaksanakan Kurikulum 2013 sejak semester pertama pada Tahun Pelajaran 2014/2015 kembali melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 mulai semester kedua Tahun Pelajaran 2014/2015 sampai ada ketetapan dari Kementerian untuk melaksanakan Kurikulum 2013.

Pasal 2 menyebutkan, satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang telah melaksanakan Kurikulum 2013 selama 3 semester tetap menggunakan Kurikulum 2013. Sekolah-sekolah itu merupakan satuan pendidikan rintisan penerapan Kurikulum 2013.

“Sekolah tersebut dapat berganti melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 dengan melaporkan kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya,” jelas Mendikbud.

Sementara, satuan pendidikan usia dini dan satuan pendidikan khusus melaksanakan Kurikulum 2013 sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pada pasal lainnya disebutkan, satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dapat melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 paling lama sampai dengan Tahun Pelajaran 2019/2020.

"Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang belum melaksanakan Kurikulum 2013 mendapatkan pelatihan," kata Mendikbud.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kurikulum Tahun 2006 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diatur dalam peraturan menteri tersendiri.

Adapun hal-hal yang belum diatur terkait dengan prosedur pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan 2 diatur oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah setelah berkoordinasi dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan.

“Dengan adanya permendikbud ini, masyarakat dan pemangku kepentingan dunia pendidikan akan menjadi lebih pasti dalam pelaksanaan Kurikulum 2006 maupun Kurikulum 2013," ujar Menteri Anies.(Dn/Gs).

Jakarta, 16 Desember  - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan bahwa pemerintah resmi menunda pemberlakuan Kurikulum 2013. Keputusan ini diambil setelah koordinasi antara Menko PMK dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan, untuk keperluan pengkajian ulang.

"Memang saat ini sedang dikaji dulu apakah Kurikulum 2013 itu memang bisa diterapkan oleh semua sekolah," ujar Menko PMK di Jakarta, Selasa (16/12/2014).

Menurut Menko PMK, seperti dilansir laman Merdeka.com, tidak semua sekolah ternyata dapat menerapkan Kurikulum 2013. Menurut dia, hanya 2.000 sekolah di seluruh Indonesia yang dapat menerapkan kurikulum tersebut.

Atas hal itu, Menko PMK menerangkan pemerintah memberikan batas waktu bagi setiap sekolah untuk menyatakan sanggup atau tidak dalam menjalankan Kurikulum 2013. Batas waktu tersebut berlaku sampai Januari 2015.

"Sementara bagi yang tidak siap, kami persilakan menggunakan kurikulum tahun 2006," ungkap dia.(Mc/Gs).

Jakarta, 12 Desember  - Peningkatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar sedang dikaji oleh beberapa kementerian. Kajian ini dimaksudkan untuk mendorong kinerja Pemerintah Daerah, melalui Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kotamadya dalam mencapai SPM.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhammad seperti dilansir laman Tribun News, mengatakan, persoalan di daerah terkait pendidikan tidak banyak berubah. Menurutnya, SPM akan membantu penyelesaian di daerah asalkan pemerintah daerah mempunyai kesadaran.

Menurutnya, selama ini pemerintah pusat telah membantu untuk meningkatkan SPM. Pemerintah pusat telah melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah agar 27 indikator SPM pendidikan dasar bisa dipenuhi.

"Ini harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal dan kewajiban pemerintah daerah baik kota maupun kabupaten," kata Hamid.

Direktur Pendidikan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Subandi menambahkan, SPM telah direncanakan Bappenas untuk mewujudkan visi misi pemerintah tentang wajib belajar 9 tahun.

"Pemenuhan hak yang harus diperoleh dan mendapatkan akses pendidikan sehingga mutu bisa tercapai," kata Subandi.

Sementara, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama, Komarudin Amin mengatakan, SPM merupakan tanggung jawab bersama. Ia berharap, SPM bisa menjadi masukan bagi pemerintah daerah. Terlebih madrasah memberikan sumbangsih kepada kemajuan pendidikan sebesar 20 persen.(Tn/Gs).

Jakarta, 11 Desember - Menag Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan bahwa pihaknya akan mengkaji ulang syarat Istithaah (kemampuan) dalam berhaji.

Hal itu dikatakan Menag saat jumpa pers dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji 2015, Kamis (11/12/2014)  di Kemenko PMK, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Menag didampingi oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Abdul Djamil dan Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Sri Ilham Lubis.

Menurutnya, Kemenag akan berkoordinasi dengan Kemenkes untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah jamaah meninggal dunia. Selama ini jamaah yang meninggal dunia tidak semata karena persoalan kesehatan, namun memang karena sudah berusia lanjut (lansia). “Untuk itu, Kemenag akan mengkaji syarat istitha’ah dalam berhaji,” tegas Menag.

Istitha’ah, lanjut Menag, seharusnya tidak hanya pada sisi finansial dan material saja, namun sekarang akan dikaji dari batas kesehatan minimal. “Sebab, tidak sedikit juga semenjak di Tanah Air sudah banyak jamaah calon haji yang sakit, yang kemudian berangkat berhaji,” tandas Menag.

Menag juga mengatakan bahwa kuota haji pada tahun 2015 ini tidak berbeda jauh dengan tahun 2014, sekitar 168.800 orang. Terkait penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2015, Menag mengatakan bahwa itu baru bisa diketahui setelah Kemenag membahas dengan anggota DPR di Komisi VIII. Namun, Menag (pemerintah) berharap bulan Januari ini sudah bisa dilakukan pembahasan awal, untuk pada akhirnya disetujui BPIH 2015.

Berkaitan dengan harga pemondokan di Makkah dan Madinah, Menag  menyampaikan bahwa  Kemenag sudah membentuk tim survei untuk melihat langsung kondisi lapangan. Oleh sebab itu, ketika ditetapkan harga sudah berdasarkan dari hasil tim survei, agar mampu mencegah terjadinya penyelewengan. Tim survei tersebut terdiri dari berbagai instansi, agar transparansi terkait penyelengaraan haji 2015 dapat ditingkatkan demi perbaikan penyelenggaraan haji.

”Semangat pemerintah sekarang jangan sampai ada penambahan BPIH di 2015. Kalau pun ada peningkatan kualitas pelayanan di 2015 jangan sampai menambah BPIH yang sudah ada,” kata Menag.

”Pada prinsipnya pemerintah menginginkan tidak adanya kenaikan BPIH,” tegas Menag. (Gs)..