Berita dan Artikel

Banjarmasin (8/2) -- Sebagaimana amanat Presiden Joko Widodo dalam visi dan misi kerja lima tahunan, pemerintah sangat memperioritaskan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Permasalahan stunting menjadi salah satu yang harus diselesaikan untuk mencapai pembangunan SDM yang berkualitas, dinamis, terampil serta menguasai IPTEK. 

Banjarmasin (7/2) -- Sistem demokrasi khususnya di Indonesia  dikenal memiliki tiga pilar utama, yaitu : pilar eksekutif, legislatif dan yudikatif. Namun bukan hanya tiga itu saja, ada satu bidang yang sering disebut-sebut sebagai pilar ke-empat demokrasi, yaitu media massa atau yang sering disebut sebagai pers. Sebagai pilar ke-empat, pers tidak hanya berkewajiban mengawal politik dan ekonomi saja, sangat perlu untuk mengawal seluruh aspek kehidupan termasuk kebudayaan.

Jakarta (06/20) -- Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Ghafur Dharmaputra memimpin dan memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Identifikasi, Pencegahan dan Penanganan PMI di Daerah Perbatasan, yang diselenggarakan di Kemenko PMK, 6 Februari 2020. Hadir dalam Rakor, Sestama BNP2TKI sebagai narasumber, Deputi Perlindungan BNP2TKI, Deputi Penempatan BNP2TKI, perwakilan dari Kemenaker, Kemenlu, Kemensos, Kemenkes, KPPPA, Ditjen Imigrasi Kemen.Hukum dan HAM, Kemendagri, dan perwakilan BP3TKI Tanjung Pinang, Pekanbaru, Pontianak, Nunukan, NTT, dan Medan.

Jakarta (6/2) -- Menyikapi maraknya informasi ataupun berita bohong (hoaks) tentang Novel Coronavirus (2019-nCOV), pemerintah segera membentuk pusat informasi dan komunikasi penanganan dampak virus corona. Hasil rapat bersama sejumlah menteri, disepakati pusat informasi tersebut ditempatkan di Kantor Staf Kepresidenan.

Pada rapat koordinasi pembentukan pusat informasi dan komunikasi penanganan dampak virus corona di KSP, Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) diwakili Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Agus Suprapto.

Bengkulu (5/2) - Tercapainya proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari peranan seorang Fatmawati Soekarno. Ibu Negara yang diperintahkan untuk menjahit bendera pusaka dari kain berwarna merah dan putih atas perintah suaminya yaitu Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno.

Tepat pada 17 Agustus 1945, dengan diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan W. R. Supratman, berkibarlah Sang Saka Merah Putih yang kemudian diikuti pembacaan proklamasi oleh Presiden Soekarno.

Bogor (4/1) -- Indonesia terletak di garis kathulistiwa dan memiliki cincin api pasifik terbesar. Hal tersebut membuat Indonesia sangat akrab dengan bencana. Mulai dari bencana karena pengaruh cuaca seperti banjir, kebakaran hutan dan lahan, hingga bencana karena kondisi alam seperti gempa bumi, gelombang tsunami dan letusan gunung berapi. 

Bogor (3/2) --  Genap satu bulan lalu, Indonesia dilanda bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di beberapa daerah terutama yang paling terdampak parah yaitu di Kabupaten Lebak, Banten, dan Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Khusus di Kecamatan Sukajaya, bencana banjir dan tanah longsor yang melanda masih menyisakan beberapa persoalan. Utamanya berkaitan dengan perbaikan infrastruktur dan pemukiman warga serta pemulihan kondisi alam yang masih rentan.

Natuna (2/2) -- Pemerintah telah memutuskan akan mengevakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Wuhan, Tiongkok, untuk kembali ke Tanah Air. Namun sesuai standar World Health Organization (WHO) atau Badan Kesehatan Dunia, proses evakuasi harus melalui observasi 14 hari sebelum dipulangkan ke keluarga masing-masing.

Jakarta (31/1) -- Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB-KR) masuk sebagai salah satu kegiatan prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Khususnya, hal tersebut menyangkut kesehatan ibu dan anak.

Beberapa isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah ialah mengenai turunnya penggunaan kontrasepsi modern, kebutuhan ber-KB yang tidak dapat terlayani (unmeet need), disparitas antarwilayah, serta tingginya peserta KB yang putus pakai.

Jakarta (16/01) - Dalam rangka mengoptimalkan peran pemerintah, pemerintah daerah serta  masyarakat dalam mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, pemerintah memfasilitasi penyusunan  Peraturan Presiden tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Jakarta (31/1) - Sebanyak 16 negara telah mengumumkan kasus positif infeksi Novel Coronavirus (2019 n-Cov) yang telah mengakibatkan kematian pada 132 penderitanya (per 28 Januari 2020). Virus itu muncul pertama kali di Wuhan yang merupakan ibukota Provinsi Hubei dengan jumlah populasi sekitar 60 juta jiwa.

Jakarta (28/1) -- Menindaklanjuti arahan Presiden pada rapat terbatas tanggal 9 Januari 2020 tentang penanganan kasus kekerasan terhadap anak, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengadakan rapat sinkronisasi program kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Rapat itu dihadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga (k/l) terkait diantaranya Kemenko Polhukam, KPPPA, Kemensos, Kemenkes, Kemendikbud, Kemendagri, Kemenag, Kemenkominfo, Kemenkumham, Bappenas, Bareskrim, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, BNN, KPAI, dan KPI.

Tangerang Selatan (30/1) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjadi salah satu menteri yang turut mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara Perayaan Imlek Nasional 2020 yang bertema 'Bersatu untuk Indonesia Maju'. Acara dimulai dengan pemutaran video peran warga Tionghoa sejak masa penjajahan hingga masa kemerdekaan di Indonesia. 

Jakarta (29/1) -- Dalam rangka mempermudah pengelolaan anggaran kementerian/lembaga, khususnya di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Biro Perencanaan Kemenko PMK bersama Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan sosialisasi penerapan aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) kepada para pejabat Eselon II beserta jajaran staf-nya.