Pendidikan

Jakarta, 2 Januari  - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan, orangtua menjadi penentu sukses tidaknya anak, namun jika bicara kesiapan orangtua dalam mendidik anaknya tentu saja paling tidak siap.

"Orangtua paling tidak siap jika berbicara pendidikan anaknya," kata Anies Baswedan pada Dzikir Nasional yang ke-13 di Masjiod At Tin Jakarta Timur, Kamis (1/1/2015) malam. 

Hadir pada acara tersebut Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dasar dan Menengah Anies Baswedan, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, mantan Ketua PB NU KH Hasyim Muzadi, AM Fatwa, KH Yusuf Mansur, Muzamil Basyuni, Wakil Ketua 1 Pelaksana Harian Masjid At-Tin,HM. Sutria Tubagus dan sejumlah tokoh agama lainnya.

Ribuan umat Muslim memenuhi masjid At Tin sejak shalat magrib. Acara dzikir dimulai usai shalat Isya. Sebelum acara dibuka, acara diisi dengan pembacaan ayat-ayat suci Al Quran.

Mendikbud, seperti dilansir laman Antara News, mengatakan, pendidikan bagi seorang anak tidak sekedar melahirkan kepandaian. Tetapi muaranya adalah menghasilkan anak berakhlak mulia. Untuk mencapai anak yang berakhlak mulia itu tidak melulu harus lewat lisan, tulisan tetapi lebih penting adalah melalui keteladanan orangtua.

Mendikbud menyebut contoh barang dan peralatan bawaan jemaah masjid At Tin yang diminta oleh panitia penyelenggara agar ditempatkan di muka atau di hadapan jemaah. Maksudnya, agar barang bawaan jemaah tidak diambil atau berpindah tangan kepada pihak yang tak bertanggung jawab. Dengan kata lain, untuk menghindari copet.

Mengapa hal itu sampai diumumkan. Tidak lain karena ketidakjujuran dan merosotnya ahlak belakangan ini sudah menjadi keprihatinan berbagai pihak. Dan, dalam acara dzikir nasional yang dikaitkan pula dengan pergantian tahun baru, menurutn dia, sudah sepantasnya semua pihak melakukan perenungan, introspeksi atau melakukan koreksi terhadap perbuatan, sikap, kelemahan, kesalahan diri sendiri. Mawas diri sangat diperlukan. Untuk itu, kembali pada pendidikan yang menjadi peranan.

"Sudahkah kita menghasilkan anak terdidik. Berakhlak mulia dan jujur," tanya Mendikbud.

Mendidik anak berakhlak mulia, khususnya yang berkaitan erat dengan kejujujran, menurut dia, tidak dibutuhkan terori yang muluk atau rumit. Conth yang simpel, jika anak pada saat puasa di bulan Ramadhan bermain bola kemudian kembali ke rumah minta minum pada orangtuanya. Orangtua harus memposisikan bersikap bijak. Dengan mengatakan, misalnya, boleh minum namun pada puasan hari berikutnya diingatkan anak bersangkutan tak lagi bermain bola.

Anak yang terus terang minta izin minum tadi, menurut Anies, menunjukan diri sebagai orang jujur. Hal itu harus diapresiasi. Padahal, jika si anak mau minum tanpa minta izin orangtua pun bisa dilakukan saat itu juga.

"Jika saja setiap rumah sudah menghasilkan anak jujur, ke depan, bangsa Indonesia akan jujur dimana pun bermukim. Negeri ini bisa melahirkan orang jujur," tegas mendikbud.

Terkait dengan dzikir nasional, ia berharap dapat mengubah kebiasaan orang yang menyambut tahun baru dengan hura-hura, dan diganti dengan aktivitas bernuansan Islami.(Ant/Gs).

Jakarta, 1 Januari - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan, seperti dilansir laman Possore, siap mengoptimalkan Ujian Nasional (UN) dari segi manfaat. Hasil UN nantinya dapat dimanfaatkan oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Musyarawah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).

“UN juga mulai digunakan sebagai rujukan bagi anak Indonesia yang ingin mendaftar ke sekolah di luar negeri,” tegasnya pada rapat koordinasi UN dengan perwakilan dinas pendidikan provinsi seluruh Indonesia di Kemdikbud, Rabu (31/12/2014).

Jakarta, 31 Desember  – Implementasi Kurikulum 2013 mulai semester genap tahun 2015 dilakukan secara terbatas di sekolah-sekolah yang ditetapkan sebagai percontohan. Namun, sejumlah sekolah yang baru melaksanakan kurikulum itu selama satu semester merasakan adanya upaya ”pemaksaan” untuk tetap bertahan melaksanakan Kurikulum 2013.

Sekretaris Jenderal Federasi Guru Independen Indonesia Iwan Hermawan seperti dirilis laman Tribun News, mengatakan, pemerintah provinsi dan kota atau kabupaten bertanggung jawab membiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jika akan memaksakan melanjutkan Kurikulum 2013.

”Sejauh ini, hanya sekolah-sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013 yang dijadikan percontohan akan dibiayai Kemdikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Sekolah yang ikut-ikutan jangan sampai membebankan biaya kepada orangtua murid,” kata Iwan, di Jakarta, Senin (29/12/2014).

Namun, guru-guru merasakan adanya nuansa ”penggiringan” dari dinas pendidikan provinsi ataupun kota/kabupaten melalui para pengawas. Menurut Iwan, di Bandung ada kegiatan menampung aspirasi guru, tetapi dalam pelaksanaannya, guru digiring agar setuju melanjutkan Kurikulum 2013. Guru ditakut-takuti, jika kembali ke Kurikulum 2006, jam mengajar akan berkurang dan tidak akan mendapat tunjangan profesi guru.

Dosen Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka Jakarta, Elin Driana, mengatakan, sebenarnya banyak kesamaan prinsip Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013. Tidak berhasilnya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan tahun 2006 lebih karena terhambat faktor penentu, seperti minimnya peningkatan kualitas guru, kurangnya pendampingan, dan kegiatan kolaboratif.

Faktor pendukung lainnya, seperti perubahan pola pikir dalam pembelajaran dan motivasi untuk melakukan perubahan, pembenahan sarana dan prasarana penunjang, serta pemenuhan standar nasional pendidikan lainnya, juga tidak dipenuhi.(Tn/Gs).

Jakarta, 29 Desember - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengatakan, fokus KPK pada tahun 2015 dalam pemberantasan korupsi masih meliputi sektor yang menjadi kebutuhan dasar rakyat. Selain di sektor sumber daya alam, KPK juga menyasar sektor pendidikan dan kesehatan.

"KPK akan tetap konsentrasi di sektor yang jadi kebutuhan dasar rakyat, yaitu pendidikan dan kesehatan selain SDA, infrastruktur, dan revenue negara," ujar Bambang melalui pesan singkat, Senin (29/12/2014).

Bambang seperti dilansir laman Kompas.com, mengatakan, KPK akan memberi perhatian penuh dalam sektor kelautan, terutama pada sumber daya lautnya. Menurut dia, salah satu prioritas pembangunan diarahkan di bidang kemaritiman.

"Kapitalisasi uang di sektor ini harus disertai dengan penguatan sistem agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan," kata Bambang.

Namun, Bambang mengakui, tantangan yang akan dihadapi KPK untuk mewujudkan agenda tersebut tidak mudah. Apalagi, adanya dukungan parlemen terkait perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Hal ini, kata dia, menambah kekhawatiran meningkatnya potensi korupsi yang dilakukan anggota parlemen.

"Potensial akan ada terdapat suatu jenis korupsi yang diduga akan dilakukan oleh anggota parlemen secara berjamaah dan sangat sistematis dengan karakter yang bersifat greedy corruption serta bahkan corruption by system," papar Bambang.

Dua jenis korupsi tersebut, kata Bambang, dapat terjadi secara struktural karena besarnya nilai korupsi. Bambang mengatakan, celah korupsi akibat Pilkada melalui DPRD dapat terjadi sepanjang pemerintahan kepala daerah dengan menjarah dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Daerah.

"Akibatnya juga dapat merusak trust publik pada kekuasaan pemerintah daerah dan parlemen yang semakin masif," kata Bambang.

Oleh karena itu, lanjut dia, KPK akan mengintegrasikan strategi penindakan bersama penegak hukum lainnya, perbaikan sistem untuk pencegahan, dan membangun budaya antikorupsi yang berbasis keluarga dan komunitas. (Kc/Gs).

Jakarta, 23 Desember - Kedeputian Bidang Koordinasi Pendidikan Agama Kemenko PMK, khususnya Keasdepan Urusan Bimbingan Umat Beragama, Pendidikan Agama dan Keagamaan pada 16 Desember lalu menyelenggarakan Rakor Bimbingan Umat Beragama, Pendidikan Agama dan Keagaamaan dalam Mewujudkan Konsep Karakter Bangsa di Jakarta. Rakor yang dipimpin oleh Asdep Bimbingan Umat Beragama, Pendidikan Agama dan Keagamaan, Drs H. Sahlan, M.Si tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat di Kementerian Agama.

Jakarta, 22 Desember–Deputi Koordinasi Bidang Pendidikan dan Agama, Prof. Dr. HR. Agus Sartono, MBA memimpin Rapat Koordinasi Identifikasi Permasalahan Bidang Bimbingan Umat Beragama, Pendidikan Agama Dan Keagamaan, di Serang Banten, Kamis, (18/12).

Jakarta, 22 Desember  - Presiden Joko Widodo alias Jokowi dijadwalkan menghadiri peringatan hari ibu Senin 22 Desember 2014 di Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) Ciracas, Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur.

Informasi dari Biro Pers Kepresidenan RI, puncak peringatan hari ibu akan diperingati sekitar pukul 10.00 WIB.

Beberapa waktu lalu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise menegaskan presiden Jokowi menginginkan peringatan hari ibu tidak diselenggarakan di Istana Presiden melainkan di daerah pinggiran.

Tujuannya agar peringatan hari ibu bisa benar-benar dirasakan ibu-ibu kelas bawah.

Sejarah Ditetapkannya Peringatan Hari Ibu

Hari ini tanggal 22 Desember 2014 merupakan peringatan Hari Ibu Indonesia. Mungkin banyak yang tak tau tanggal berapa peringatan Hari Ibu.

Peringatan Hari Ibu Internasional  diperingati setiap tanggal 13 Mei, Lalu kenapa di Indonesia peringatan Hari Ibu ditetapkan tanggal 22 Desember? dan siapa yang menetapkan?

Mari kita kembali ke masa lalu agar tahu alasan ditetapkannya tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu di Indonesia.

Tepatnya pada tanggal 22 s/d 25 Desember 1928 bertempat di Yogyakarta, para pejuang wanita Indonesia dari Jawa dan Sumatera pada saat itu berkumpul untuk mengadakan Konggres Perempuan Indonesia I (yang pertama).

Kalau melihat kembali sejarah, sebenarnya sejak tahun 1912 sudah ada organisasi perempuan. Pejuang-pejuang wanita pada abad ke 19 seperti M. Christina Tiahahu, Cut Nya Dien, Cut Mutiah, R.A. Kartini, Walanda Maramis, Dewi Sartika, Nyai Achmad Dahlan, Rangkayo Rasuna Said dan lain-lain secara tidak langsung telah merintis organisasi perempuan melalui gerakan-gerakan perjuangan.

Pada Konggres Perempuan Indonesia I yang menjadi agenda utama adalah mengenai persatuan perempuan Nusantara; peranan perempuan dalam perjuangan kemerdekaan; peranan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan bangsa; perbaikan gizi dan kesehatan bagi ibu dan balita; pernikahan usia dini bagi perempuan, dan lain sebagainya.

Secara resmi tanggal 22 Desember ditetapkan sebagai Hari Ibu adalah setelah Presiden Soekarno melalui melalui Dekrit Presiden No. 316 tahun 1959 menetapkan bahwa tanggal 22 Desember adalah Hari Ibu dan dirayakan secara nasional hingga saat ini.

Pada awalnya peringatan Hari Ibu adalah untuk mengenang semangat dan perjuangan para perempuan dalam upaya perbaikan kualitas bangsa ini. Misi itulah yang tercermin menjadi semangat kaum perempuan dari berbagai latar belakang untuk bersatu dan bekerja bersama.

Kalau kita melihat sejarah betapa heroiknya kaum perempuan (kaum Ibu) pada saat itu dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, apakah sepadan dengan peringatan Hari Ibu saat ini yang hanya ditunjukkan dengan peran perempuan dalam ranah domestik. Misalnya dalam sebuah keluarga pada tanggal tersebut seorang ayah dan anak-anaknya berganti melakukan tindakan domestik seperti masak, mencuci, belanja, bersih-bersih, dan kemudian memberikan hadiah-hadiah untuk sang ibu.

Peringatan Hari Ibu di Indonesia saat ini lebih kepada ungkapkan rasa sayang dan terima kasih kepada para ibu, memuji keibuan para ibu. Berbagai kegiatan pada peringatan itu merupakan kado istimewa, penyuntingan bunga, pesta kejutan bagi para ibu, aneka lomba masak dan berkebaya, atau membebaskan para ibu dari beban kegiatan domestik sehari-hari.

Tema dan Slogan Hari Ibu 2014

Peringatan Hari Ibu yang jatuh tanggal 22 Desember, tahun ini adalah peringatan yang ke-86. Peringatan Hari Ibu pada dasarnya dapat mengingatkan kepada kita untuk tetap memberikan perhatian, pengakuan akan pentingnya eksistensi peran dan kiprah perempuan dalam berbagai sektor kehidupan. Peringatan hari ibu ini juga membawa pengaruh positif pola pikir dan cara pandang masyarakat pada umumnya, dan khususnya bagi perempuan yang terdorong untuk selalu menghargai hak-haknya sebagai perempuan. PHI juga diharapkan untuk mendorong meningkatkan kesetaraan peran perempuan dan laki-laki dalam mengisi kemerdekaan serta pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan demimewujudkan tujuan kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menerbitkan pedoman PHI Ke-86 Tahun 2014. Pedoman dapat diunduh melalui tautan di bawah. Berikut tema dan slogan PHI 2014 sesuai buku Pedoman PHI 2014.

Tema Utama PHI 2014

Kesetaraan Perempuan dan Laki-Laki dalam Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan Menuju Indonesia Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian.

Sub Tema PHI 2014

1. Optimalisasi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan guna mewujudkan masyarakat maju dan berkeseimbangan.
2. Penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat.
3. Optimalisasi peran dan tanggung jawab keluarga dalam mewujudkan Indonesia yang tangguh, melalui Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat.
4. Penguatan kualitas hidup perempuan dan anak untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang berdaya saing.
5. Penguatan peran dan partisipasi disegala bidang untuk mewujudkan kemandirian menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin.

 Slogan PHI 2014

1. Perempuan maju, indonesia sejahtera
2. Perempuan dan laki-laki setara, pembangunan berkelanjutan
3. Keluarga harmonis, indonesia kuat
4. Keluarga sehat, ekonomi kuat
5. Keluarga berkualitas, indonesia mampu berdaya saing
6. Perempuan terlindungi haknya, indonesia bermartabat dan berkepribadian

Sedangkan Pedoman Penyelenggaraan peringatan Hari Ibu Tahun 2014 dapat diungguh di www.kemenpppa.go.id. (Tn/Gs) 

Jakarta, 21 Desember  - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, optimistis perekonomian Indonesia tumbuh pada tahun 2016. Ia menilai, Indonesia akan menjadi bangsa besar meski pada tahun 2015 ekonomi mengalami gangguan.

Menko PMK seperti dilansir laman Tribunnews, menuturkan, perekonomian Indonesia dapat dilakukan dengan memperkuat akses keuangan ke seluruh wilayah. Menurutnya, peningkatan akses keuangan akan berdampak pada peningkatan ekonomi mikro di daerah. Tujuannya, mempersiapkan masyarakat yang cerdas di sektor keuangan.

"Insya Allah berhasil sebagaimana yang kita harap, saya sangat optimis walaupun secara perlahan," ujar Puan saat acara Pasar Keuangan Rakyat (PKR) di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (20/12/2014).

Puan menambahkan, permasalahan pertumbuhan ekonomi yaitu kesenjangan sosial tinggi terhadap permodalan. Ia berpendapat, masyarakat sangat membutuhkan kesejahteraan di sektor keuangan. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan program Nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pertumbuhan ekonomi yang rata-rata konsisten di atas 5 sampai 6 persen belum mempengaruhi kegiatan ekonomi ke bawah karena kecilnya akses permodalan bagi masyarakat bawah," ucap Puan.

Cerita Menteri Puan: Mbok-mbok di Pasar Taruh Uang di Kantong Plastik
Sementara itu dalam pidato pembukaan, Puan bercerita soal masih minimnya pengetahuan masyarakat Indonesia soal akses layanan perbankan.

Menko PMK seperti dilansir laman Detiknews, menjelaskan, akses dan edukasi jasa layanan perbankan belum menyentuh ke semua lapisan masyarakat, khususnya masyarakat kecil. Hal dibuktikan Puan saat melakukan blusukan ke pasar-pasar trandisional.

Ia menemukan, ada pedagang yang disebutkan 'mbok-mbok; penjual, yang memiliki uang jutaan rupiah, namun memilih menyimpannya di tas plastik.

"Mbok di pasar, uangnya banyak dan ditaruh di kantong plastik (kresek) lalu disimpan di ketiak. Saya tanya dong, ini apa Bu? Dia jawab ini uang. Berapa jumlahnya? Banyak Bu, ya bisa Rp 2 juta sampai Rp 5 juta," kata Puan pada acara yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (20/12/2014).

Pedagang kecil itu, lanjut Menko PMK, memiliki alasan menyimpan uangnya di luar perbankan. Umumnya mereka menilai adanya persoalan administrasi yang membuat mereka enggan menempatkan dananya di perbankan, atau lembaga keuangan lainnya.

"Saya lihat ke lapangan, banyak yang tidak tahu bagaimana uangnya disimpan melalui bank, karena ada ketakutan, persyaratannya ribet. Ini yang harus dicari solusinya," jelasnya.

Untuk itu, Menko PMK meminta kepada lembaga jasa keuangan untuk meningkatkan akses dan edukasi tentang jasa dan produk keuangan, agar semua level masyarakat bisa terlayani.

"Jadi bukan dia yang kunjungi perbankan, tapi kita harus kunjungi mereka," pungkasnya.(Tn/Dn/Gs).

Jakarta, 20 Desember - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kesenjangan pendidikan akan menimbulkan ketidakadilan sehingga pemerintah perlu memberikan anggaran dan perhatian besar di samping terus menyebar guru ke seluruh pelosok daerah.

"Negara sebenarnya beri perhatian pendidikan besar mengingat 20 persen anggaran pemerintah digunakan untuk pendidikan," kata Jusuf Kalla saat melepas 52 pengajar muda angkatan IX dari Gerakan Indonesia Mengajar di Kantor Wapres Jakarta, Jumat (19/12/2014).

Hadir dalam acara itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan.

Jakarta, 19 Desember  - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, perlu dipikirkan bagaimana sebaiknya bentuk pelayanan pemerintah terhadap umat beragama, karena ada penduduk yang menganut agama secara sukarela sesuai keinginan dan keyakinannya.

Posisi penganut agama-agama di luar enam agama (Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dan Konghuchu) seperti dilansir laman Antaranews, perlu dipikirkan bentuk pelayanannya, kata Lukman Hakim Saifuddin ketika membuka seminar Nasional tentang Perlindungan Pemerintah Terhadap Pemeluk Agama yang diselenggarakan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Kamis (19/12/2014), di Jakarta.

Seminar diselenggarakan menyambut Hari Amal Bhakti Kemenag ke-69 Tahun 2015. "Kita perlu memikirkan bagaimana sebaiknya bentuk pelayanan pemerintah kepada mereka," katanya lagi.

Menteri Agama Lukman Hakim menyampaikan ada lima isu penting terkait kehidupan keagamaan yang dinilainya patut menjadi perhatian bersama.

Pertama, soal posisi penganut agama-agama di luar enam agama. Menag menyampaikan, adalah fakta sosiologis, saat ini di Tanah Air ada penduduk yang menganut agama secara sukarela sesuai keinginan dan keyakinannya, di luar enam agama yang sudah dilayani pemerintah.

Kedua, soal kasus-kasus pendirian rumah ibadat dan tempat ibadat yang masih banyak terjadi. Menurut dia, Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 tahun 2006 yang antara lain mengatur soal kerukunan beragama itu dirasakan belum menggembirakan.

Fakta masih adanya kasus-kasus di seputar rumah ibadat memunculkan pertanyaan, di mana inefektivitasnya, katanya.

Ia pun mengemukakan, banyak pihak khususnya masyarakat, bahkan aparat di lapangan, ternyata belum tahu dan belum cukup memahami aturan-aturan tersebut tersebut. Apakah persoalannya adalah karena sosialisasi yang masih terlalu minim atau tema secara substantif norma-norma yang diatur di dalamnya perlu mengalami penyesuaian-penyesuaian kembali sesuai dengan realitas situasi dan kondisi kekinian.

Ketiga, munculnya gerakan-gerakan keagamaan yang kian meningkat. Kemunculan gerakan ini, yang dalam hal tertentu dalam pandangan Menag dinilai berlebihan.

"Sebab, hal ini kemudian menyebabkan respon terhadapnya menjadikan kita perlu menyentuh karena secara faktual menyebabkan gangguan kerukunan internal atau antarumat beragama," katanya.

"Jadi dalam hal ini, bagaimana kita bisa membangun persepsi bersama antarumat beragama dalam hal penyiaran agama. Karena agama adalah ajaran dimana para penganutnya berkewajiban menyebarluaskannya, maka ketika kita ingin menyiarkan agama itu dan ketika kita ingin mendakwahkan ajaran agama itu maka pada titik-titik tertentu bila tidak dibarengi dengan pemahaman, dengan tingkat kearifan yang cukup, maka akan menimbulkan gesekan-gesekan di tengah-tengah masyarakat dan ini pada akhirnya langsung maupun tidak langsung akan mengusik atau mengganggu kerukunan antarumat beragama,"  terang Menag.

Keempat, adanya tindak kekerasan terutama terhadap kelompok minoritas. Ditegaskan Menag, hal ini harus betul-betul diperhatikan, karena benar-benar mengabaikan penghormatan atas Hak Asasi Manusia (HAM).

Kelima, adanya penafsiran keagamaan tertentu yang kemudian mengancam kelompok agama yang memiliki tafsir berbeda.

"Maka dalam kaitan ini, saya mengharapkan peserta seminar untuk secara terbuka memberikan masukan dan pemikiran bagaimana semestinya menangani persoalan-persoalan tersebut," ujar Menag.

Diakhir paparannya, kepada peserta seminar yang berasal dari kelompok-kelompok yang sangat peduli dengan persoalan yang telah dikemukakannya, Lukman minta perannya untuk memberikan masukan, usulan-usulan perbaikan RUU Tentang Perlindungan Umat Beragama yang sedang disusun sehingga pada akhirnya nanti Kementerian Agama dalam menyusun kebijakan yang sedang dilakukan ini betul-betul mendapatkan rumusan yang merupakan cerminan aspirasi bersama.(Ant/Gs).

Jakarta, 19 Desember - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan semua pejabat pemerintah, bahwa negara yang maju, provinsi yang maju, kota yang maju, dan kabupaten yang maju tidak tergantung pada sumber daya alam (SDA) yang ada. Namun, kuncinya adalah pada adanya kebijakan publik yang benar dan tepat.

“Karena ini sering kita agung-agungkan, kita ucapkan, bahwa kita punya minyak yang besar, kandungan batubara yang besar, gas yang besar, tetapi kala cara pengelolaannya, cara-cara manajemen tidak dilakukan dengan baik justru itu jadi malapetaka buat kita,” kata Presiden Jokowi seperti ditulis portal www.setkab.go.id, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Murenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (18/12/2014) pagi.

Presiden yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menunjuk contoh Singapura, Korea, dan Jepang yang meski tidak punya SDA, namun negara tersebut juga bisa meloncat. Karena itu, kata Presiden Jokowi, kuncinya ada pada para pejabat pemerintah, menteri, gubernur, bupati dan walikota semuanya, yaitu kebijakan publik yang benar dan tepat.

“Kuncinya hanya satu, dikala ada sebuah kebijakan publik yang benar dan tepat akan maju sebuah kota, sebuah provinsi, dan sebuah negara,” tutur Jokowi dalam acara yang dihadiri oleh para menteri Kabinet Kerja, para Gubernur, Bupati dan Walikota se Indonesia itu.

Pangan

Presiden Jokowi lantas mengupas satu persatu permasalahan. Mulai dari pangan, dimana kita sering menyampaikan sebagai negara yang gemah ripa loh jinawi, kaya SDA, kita negara agraris. Tetapi  faktanya, semuanya kita impor mulai dari beras, gula, kedelai, jagung, dll.

Padahal, lanjut Jokowi, sebetulnya ada potensi ada kemampuan kita untuk swasembada sendiri. “Kekuatan untuk mandiri itu ada, tetapi itu tidak kita peroleh karena tidak ada kebijakan publik yang baik dan tepat,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi memberi target kepada  Menteri Pertanian dalam waktu 3 (tiga) tahun ini agar kita swasembada pangan. Paling tidak, pinta Jokowi, tidak ada impor lagi beras. “Baru tahun berikutnya gula, jagung,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menyampaikan rasa senangnya karena dari kunjungan kerjanya ke sejumlah daerah, ia memperoleh dukungan dari gubernur, bupati, walikota untuk mencapai swasembada pangan, melalui pembangunan waduk dan saluran irigasi.

Ia menyebutkan, semula pemerintah berencana membangun sebanyak 30 waduk dalam 5 tahun ke depan. Tetapi setelah ‘muter’ ke sejumlah daerah, ada tambahan permintaan 19 waduk lagi. Karena itu, pada 5 tahun mendatang, pemerintah akan membangun sebanyak 49 waduk.

“Tahun depan kita mulai 13 waduk, rencana semula 11 tapi sudah ada 13 lapangan yang siap kita masukkan untuk dibangun,” ungkap Jokowi.

Adapun masalah irigasi, Presiden Jokowi mengemukakan, pemerintah menargetkan akan membangun 1 juta hektar saluran irigasi meskipun ada permintaan sampai hampi 2 juta, namun belum masuk dalam APBN-P 2015.

Presiden meyakini, kalau pembangunan irigasi dan  waduk semua bisa diselesaikan, maka Insya Allah kedaulatan pangan itu bisa tercapai. “Saya minta gubernur, bupati untuk mengawal itu semua. Ini sebuah mimpin besar, ambisi yang besar karena itu manajemen lapangan harus diawasi dengan baik,” tutur Jokowi.

Musrenbangnas RPJMN 2015-2019 yang akan berlangsung selama sehari ini diikuti oleh para menteri Kabinet Kerja, para Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia.

Hadir dalam pembukaan tersebut antara lain Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPD Irman Gusman, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Mendagri Tjahjo Kumolo, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto, dan Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi. (Setkab/Gs).

Jakarta, 18 Desember  - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan ruang partisipasi publik terkait Kurikulum 2013 (K13) melalui SMS khusus 1771, dan situs pengaduan www.kemdikbud.go.id bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Siaran pers Pusat Informasi dan Humas Kemdikbud di Jakarta, Rabu (17/12/2014) seperti yang dikutip laman Antaranews, menyatakan masyarakat dapat mengirim masukan, atau pengaduan dengan mengirimkan pesan singkat ke nomor 1771 dengan mengetik KUR (spasi) peran#masukan, atau dengan mengisi formulir media jaringan pada situs pengaduan.kemdikbud.go.id yang tersedia.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan dalam penjelasan terkait ruang publik Kurikulum 2013 mengatakan pemerintah bertekad mengembangkan terus kurikulum dengan proses yang baik.

Salah satu ciri proses pengambilan kebijakan yang baik adalah dengan pelibatan yang luas seluruh pemangku kepentingan pendidikan, termasuk para pihak di luar struktur pengambil kebijakan serta lembaga pendidikan.

"Kurikulum adalah milik bersama. Pemerintah bertekad melibatkan publik secara lebih luas. Karena itu, kami memutuskan berusaha mendengar dengan lebih cermat, dan luas melalui media ini," ujarnya.

Masyarakat dapat mengirimkan masukan melalui pesan singkat ke nomor telepon yang khusus disiapkan, yaitu 1771. Sebagai informasi, masyarakat akan dikenakan tarif normal untuk mengakses nomor khusus ini. Adapun cara mengirimkan pesan dengan layanan pesan singkat ini adalah dengan mengetik KUR (spasi) peran#masukan.

Mendikbud menjelaskan, keterangan peran dalam pesan singkat itu merupakan bentuk keterlibatan dalam pendidikan. Di antaranya orang tua, siswa, guru, kepala sekolah, dinas, atau masyarakat luas. Sehingga, contoh pesan singkat menjadi: KUR ortu#Ada baiknya sosialisasi juga dilakukan pada kami para orang tua.

Pada media jaringan, masyarakat dapat mengisi formulir media jaringan pada situs pengaduan: kemdikbud.go.id. Melalui media ini, masyarakat dapat mengungkapkan masukan secara lebih terperinci. Tidak hanya itu, formulir ini pun memungkinkan isi masukan yang dikirimkan lebih panjang dari layanan pesan singkat.

Layanan SMS sementara ditangani oleh jaringan Telkomsel dan Indosat. Kemdikbud sedang mengusahakan operator lain agar juga terlibat. Adapun untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi nomor telepon 021-5725980, dan nomor faks 021-5725645. (Ant/Gs).