Pendidikan

Jakarta, 17 Desember  - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013.

Peraturan menteri ini ditetapkan pada 11 Desember 2014 dan mulai berlaku efektif pada tanggal diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu pada 12 Desember 2014. Demikian siaran pers Pusat Informasi dan Humas Kemendikbud yang diterima detikcom, Rabu (17/12/2014).

Mendikbud seperti dilansir laman Detiknews, menyampaikan, permendikbud ini di satu sisi lebih menguatkan keputusan yang tertuang pada surat edaran Mendikbud untuk para kepala sekolah tertanggal 5 Desember 2014. “Sementara, di sisi lain adalah untuk mengatur lebih detail mengenai pelaksanaan Kurikulum 2013 dan Kurikulum 2006,” katanya, Rabu (17/12/2014)  di kantor Kemdikbud, Jl Sudirman,Jakarta.

Pasal 1 Permendikbud itu menyatakan, satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang melaksanakan Kurikulum 2013 sejak semester pertama pada Tahun Pelajaran 2014/2015 kembali melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 mulai semester kedua Tahun Pelajaran 2014/2015 sampai ada ketetapan dari Kementerian untuk melaksanakan Kurikulum 2013.

Pasal 2 menyebutkan, satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang telah melaksanakan Kurikulum 2013 selama 3 semester tetap menggunakan Kurikulum 2013. Sekolah-sekolah itu merupakan satuan pendidikan rintisan penerapan Kurikulum 2013.

“Sekolah tersebut dapat berganti melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 dengan melaporkan kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya,” jelas Mendikbud.

Sementara, satuan pendidikan usia dini dan satuan pendidikan khusus melaksanakan Kurikulum 2013 sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pada pasal lainnya disebutkan, satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dapat melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 paling lama sampai dengan Tahun Pelajaran 2019/2020.

"Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang belum melaksanakan Kurikulum 2013 mendapatkan pelatihan," kata Mendikbud.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kurikulum Tahun 2006 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diatur dalam peraturan menteri tersendiri.

Adapun hal-hal yang belum diatur terkait dengan prosedur pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan 2 diatur oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah setelah berkoordinasi dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan.

“Dengan adanya permendikbud ini, masyarakat dan pemangku kepentingan dunia pendidikan akan menjadi lebih pasti dalam pelaksanaan Kurikulum 2006 maupun Kurikulum 2013," ujar Menteri Anies.(Dn/Gs).

Jakarta, 17 Desember  - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengajak para pelaku pendidikan untuk berupaya menjadikan Indonesia sebagai kiblat pendidikan Islam dunia.

Ajakan tersebut dinyatakan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada malam anugerah Apresiasi Pendidikan Islam, Selasa (16/12/2014) di Hotel Borobudur, Jakarta,  yang juga dihadiri Sekjen Kemenag Nur Syam, Dirjen Pendis Kamaruddin Amin, sejumlah pejabat eselon I, II dan III Kementerian Agama, juga Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Hamdan Zoelva S.H., M.H.

Selama ini seperti dilansir laman Antaranews, ada kesan kiblat dan pusat pendidikan Islam berada di negara-negara Timur Tengah yang menggunakan Bahasa Arab. Kini sudah saatnya Indonesia menjadi kiblat pendidikan Islam bagi warga dunia.

Selain jumlah dan bentuk satuan pendidikan Islam yang beragam dan khas (distingtif), Indonesia memiliki kesiapan yang cukup untuk menjadi tuan rumah bagi warga negara lain belajar Islam di Indonesia, katanya.

Momentum itu sudah tiba. Dasarnya, kata dia, pertama karena Indonesia negara demokratis terbesar di dunia dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Pada saat negara-negara Islam Timur Tengah, terutama kawasan Arab Spring, dilanda persoalan politik yang berujung pada suasana kacau, bangsa Indonesia dengan penduduk Muslim mayoritas menjadi magnet baru bagi bangsa-bangsa lain.

Contoh, kata Menag, pelaksanaan demokrasi, hubungan antaragama yang harmonis, pluralisme, kemajuan ekonomi, dan kompatibalitas Islam dan hak-hak asasi manusia.

Kedua, Indonesia dipercaya oleh negara-negara islam untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan internasional tentang Islam. Ketiga, performa jemaah haji Indonesia di mata dunia juga sangat positif.

Pelaksanaan haji Indonesia mempunyai tingkat kepercayaan internasional yang sangat tinggi. Selain jumlah jemaah haji Indonesia yang besar, perhatian negara terhadap penyelenggaraan haji juga sangat baik.

"Haji sebagai arena muktabar akbar Muslim se-dunia dapat dijadikan ajang promossi yang luar biasa tentang Islam Indonesia," kata Menag.

Ia menegaskan, pembangunan pendidikan Islam telah menemukan momentum yang kuat. Regulasi pendidikan telah menempatkan pendidikan Islam yang semula "di pinggir" kini berada di tengah pusaran pendidikan nasional.

Kedudukan madrasah pun setara dengan sekolah pada semua jenjang. Pesantren dan diniyah diakui sebagai sistem pendidikan nasional. Pendidikan tinggi keagamaan mendapatkan payung hukum yang sama kuat dengan UU No.12 tahun 2012.

"Regulasi ini menempatkan pendidikan Islam memiliki bargaining position yang semakin kuat," ia menegaskan.(Ant/Gs).

Jakarta, 16 Desember – Menko PMK memberikan Sambutan Keynote Speech dalam Sarasehan Nasional yang diselenggarakan oleh Lemhanas, Selasa (16/12/2014) di Jakarta. Berikut Keynote Speech Menko PMK dimuat secara lengkap (Gs).

MENTERI KOORDINATOR

BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

PENGUATAN PERAN LEMHANNAS RI GUNA REVOLUSI MENTAL DALAM RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL

Keynote Speech

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Jakarta, 16 Desember2014

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Om Swastiastu

Yang saya hormati,

• Gubernur Lemhanas RI Bapak Prof. Dr. Budi Susilo Soepandji;
• Wakil Gubernur Lemhannas RI;
• Para Anggota Dewan Pengarah, Sestama, Para Deputi, Para Tenaga Profesional Lemhanas RI;
• Para Tenaga Pengkaji dan Nara Sumber;
• Peserta Sarasehan Nasional dan Hadirin Sekalian.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua sehingga pada pagi ini kita dapat hadir dalam acara sarasehan nasional yang di selenggarakan oleh Lemhanas Republik Indonesia. Merupakan suatu kehormatan dan kebahagian bagi saya selaku Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia  dapat memenuhi undangan dan sekaligus memberikan materi pengarah dalam sarasehan ini.

Kegiatan sarasehan nasional dengan tema “Penguatan Peran Lemhannas RI Guna Revolusi Mental Dalam Rangka Pembangunan Nasional” adalah suatu prakarsa yang positip dan selaras dalam mendukung program Pemerintah Republik Indonesia untuk mencapai tujuan politiknya sebagaimana termatub dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai haluan politik Trisakti Bung Karno, yakni Berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan. 

Lemhanas RI, adalah salah satu lembaga negara yang  memegang peranan strategis untuk mencetak dan mempersiapkan kader dan calon-calon pemimpin bangsa di berbagai level kepemimpinan, baik nasional maupun daerah. Melalui pendidikan atau kursus-kursus Lemhanas, diharapkan para calon pemimpin nasional dapat memahami fungsi dan tanggung jawab kepemimpinannya dalam mengemban amanat penderitaan rakyat sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

.Gubernur dan Hadirin Yang Berbahagia,

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada kita semua tentang arti pentingnya ideologi bagi sebuah bangsa. Sejarah telah mencatat bahwa tidak ada suatu bangsa di dunia yang dapat tumbuh dan menjadi negara yang besar serta kuat tanpa fondasi ideologi yang kokoh. Amerika, Cina dan Jepang adalah contoh negara-negara maju di dunia yang memiliki fondasi ideologinya masing-masing yang kokoh. Ideologi adalah meja statis yang berfungsi menjadi dasar kita berpijak dan sekaligus sebagai leitstar dinamis atau bintang penuntun yang menjadi pengarah bagi bangsa ini ke mana akan menuju cita-cita perjuangannya.

Bangsa Indonesia, sejak tanggal 18 Agustus 1945 melalui Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) telah menetapkan Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara. Dasar filosofis atau Philosofis Grondslaagh Pancasila tersebut dapat saudara-saudara pahami dari isi Pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Sejak saat itulah, hingga saat ini, bangsa Indonesia masih terus dan akan tetap selamanya menjadikan Pancasila sebagai dasar dan ideology Negara serta sekaligus pandangan hidup bangsa (way of life) yang akan menjadi pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hadirin Yang Saya Hormati,

Globalisasi yang tengah berkembang dewasa ini, selain membawa nilai-nilai positip dalam peradaban umat manusia di dunia, juga telah membawa berbagai macam implikasi dalam sendi-sendi kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan kita. Berbagai macam ekses dan implikasi globalisasi tersebut jika tidak kita antisipasi dengan baik dan benar akan menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Di sisi lain, Pancasila juga bukan merupakan ideologi yang bersifat taken for guaranted maupun ideology yang bersifat statis karena jika Pancasila tidak kita kembangkan dan kita posisikan sebagai ideologi yang dinamis dan ideologi yang bekerja di tengah masyarakatnya (working ideology), maka pada gilirannya Pancasila juga akan kehilangan relevansinya.

Oleh karena itulah, saya sangat berharap kepada Lemhanas, dalam menjalankan fungsi melakukan kajian-kajian terhadap masalah-masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan, dapat terus melakukan upaya kritis mengembangkan Pancasila sebagai working ideology tanpa harus meninggalkan akar sejarah dalam proses kelahiran Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sebagaimana yang dimaksudkan Bung Karno dan para Pendiri Bangsa lainnya di tahun 1945 yang lampau.

Hadirin peserta sarasehan yang saya hormati,

Saat ini, Pemerintahan Presiden Jokowi sedang dihadapkan pada persoalan-persoalan sosial, ekonomi, politik dan hukum yang tidak mudah. Masih tingginya angka pengangguran, kemiskinan, tergerusnya kedaulatan pangan, ancaman ketahanan energi, keterbatasan sumber pembiayaan dalam negeri, lemahnya daya saing ekonomi, serta praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang kian hari masih belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan telah  mengakibatkan perekonomian nasional berjalan lambat.

Di sisi lain, kondisi perekonomian nasional yang masih belum stabil dan penegakan hukum yang masih belum maksimal, kita juga sudah dihadapkan pada konstelasi perekonomian global yang terus mengalami perubahan secara dinamis jika dibandingkan dengan beberapa dekade yang lalu yang ditandai dengan semakin dominannya perekonomian China, India, maupun kekuatan-kekuatan ekonomi lainnya. Selain itu kekuatan ekonomi AS, Jepang dan Eropa juga masih sangat berpengaruh kepada kondisi global pada umumnya maupun terhadap satu negara pada khususnya apabila ekonomi negara-negara tersebut mengalami goncangan. Pengaruh tersebut dapat tertransmisikan melalui besaran-besaran makro seperti perdagangan dan investasi, moneter, ataupun besaran-besaran sektor keuangan. Goncangan tersebut selanjutnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara lain yang pada akhirnya berakibat kepada tingkat pengangguran dan kemiskinan serta kesejahteraan rakyat pada umumnya.

Dalam konteks kerjasama internasional, pengaruh globalisasi dapat masuk dalam satu negara melalui kerjasama bilateral Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership (IA-CEPA) ataupun kerjasama bilateral lainnya; kerjasama dalam organisasi multilateral seperti International Monetary Fund (IMF), The World Bank Group (WB), The United Nations (UN), Asian Development Bank (ADB), World Trade Organization (WTO); kerjasama regional/kawasan seperti Association of South East Asia Nations (ASEAN), Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), dsb; kerjasama plurilateral seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), maupun kegiatan-kegiatan melalui sektor swasta seperti Multi National Corporation (MNC), Foreign Direct Investment (FDI) dan Non Government Organization (NGO). Di dalam forum-forum tersebut di atas dibicarakan dan dinegosiasikan kepentingan masing-masing negara yang berunding ataupun kepentingan kawasan.

Globalisasi juga berpengaruh kepada satu atau banyak negara dapat ditransmisikan melalui berbagai bentuk: antara lain (1) Aliran sumber-sumber (flow of resources) melalui bantuan teknis (technical assistance), utang/pinjaman (loan), hibah (grants), perdagangan dan investasi (trade and investment), aliran modal (capital flows), dsb; (2) Lingkungan yang kondusif (Conducive Environment) yang diciptakan melalui berbagai kerjasama seperti penerapan standard and codes, best practices, law and order, dsb.; (3) Isu-isu yang dikembangkan sesuai dengan kepentingannya seperti hak asasi (human rights), stabilitas keuangan, korupsi, kemiskinan, kesenjangan, terorisme, perubahan iklim, dsb.

Hadirin Yang Berbahagia

Realitas atas situasi dan kondisi dalam negeri serta tantangan eksternal dari luar negeri yang saya gambarkan di atas adalah permasalahan yang kita hadapi sebagai sebuah bangsa saat ini. Oleh karena itu, diperlukan suatu rekayasa sosial bagi segenap bangsa Indonesia, baik komponen masyarakat umum maupun pemerintah dan penyelenggara negara lainnya agar dapat  merubah berbagai tantangan tersebut menjadi peluang bagi upaya  memajukan dan memakmuran bangsa.

Salah satu upaya yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah dengan memulai pembangunan Revolusi Mental bagi segenap bangsa Indonesia, baik untuk kalangan masyarakat umum, maupun di kalangan pemerintah serta penyelenggaran negara lainnya.

Revolusi Mental adalah suatu paradigma pembangunan nasional yang bertumpu pada pembentukan karakter nasional bangsa Indonesia (nation and character building). Membangun karakter manusia Indonesia yang sesuai dengan Kepribadian Bangsa Indonesia sebagaimana prinsip ke tiga ajaran Trisakti Bung Karno adalah yang menjadi fokus tupoksi saya sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Tujuan dari Program Revolusi Mental bangsa Indonesia tersebut adalah agar terjadi akselerasi tujuan pembangunan nasional Indonesia sesuai dengan amanah kepada Pemerintahan Negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945, yaitu untuk: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdasakan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pemerintahan Joko Widodo dalam melaksanakan amanat tersebut di atas dan memperhatikan berbagai permasalahan bangsa serta tantangan yang dihadapi, telah menetapkan Visi Pemerintahannya yaitu Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong. Visi ini akan diwujudkan dengan Tujuh Misi Pembangunan dan Sembilan Agenda Prioritas.

Tujuh Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, sbb:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Gubernur dan Hadirin Yang Berbahagia,

            Pada akhirnya, visi dan misi Pemerintahan Jokowi tersebut di atas, tidak akan dapat terlaksana dengan baik jika tidak ada kerja sama dan gotong royong dengan segenap komponen masyarakat dan terutama dengan lembaga-lembaga negara lainnya termasuk dengan Lemhanas.

Oleh karena itu, saya berharap Lemhannas Republik Indonesia juga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dalam membantu Presiden Jokowi melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Sebagai lembaga negara yang bertugas untuk melakukan berbagai kajian strategis dan melakukan penggemblengan terhadap calon-calon pemimpin bangsa, selaku Menko PMK RI saya perlu untuk menyampaikan beberapa pesan dan masukan sbb:

Pertama, Memberikan apresiasi dan dukungan penuh atas eksistensi Lemhanas sebagai lembaga kajian strategis negara dan lembaga pendidikan kader-kader dan calon-calon pemimpin bangsa yang bertujuan memperkuat sendi-sendi negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

Kedua, Lemhanas dapat mengembangkan dan mempertajam Program Nasional Revolusi Mental dalam Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditempuh melalui haluan politik TRISAKTI ajaran Bung Karno, khususnya dalam hal implementasi kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan kemanan dan kebijakan luar negeri.

Demikian beberapa pokok pikiranyang dapat saya sampaikan  untuk memberikan “Penguatan Peran Lemhannas RI Guna Revolusi Mental Dalam Rangka Pembangunan Nasional”. Selamat melaksanakan sarasehan semoga memberikan hasil yang maksimal dan berguna bagi kepentingan bangsa dan negara. Semoga Allah SWT, senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNYA kepada kita sekalian.  Terima kasih atas perhatian hadirin semua.

Wassalamu ‘alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

Om Shanti Shanti Shanti Om

MENTERI KOORDINATOR

BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Puan Maharani

Jakarta, 16 Desember - Pramuka diminta bukan hanya sekadar menikmati hutan dalam kegiatan perkemahannya yang rutin dilaksanakan. Lebih dari itu, Pramuka juga harus bisa ikut menjaga kelestarian hutan.

Harapan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani seperti dilansir laman Detiknews, yang didapuk membuka Perkemahan Bakti Saka Pramuka Wanabakti (Pertiwana) Nasional IV Tahun 2014 di Bumi Perkemahan Pramuka, Cibubur, Jaktim, Senin (15/11/2014). Acara ini merupakan perkemahan tingkat nasional Saka Pramuka Wanabakti yang diikuti lebih 8.000 orang Pramuka Penegak dan Pandega, usia 16-25 tahun (tingkat SMA dan Perguruan Tinggi) dari seluruh Indonesia. Tidak ketinggalan perwakilan negara-negara di kawasan Asia Pasifik.

“Saat ini kita dihadapkan pada persoalan kehutanan, mulai dari perambahan hutan dengan beralihnya fungsi hutan hingga penebangan ilegal. Dengan perkemahan ini kita harapkan dapat membangkitkan kembali keresahan kita semua terhadap persoalan hutan di tengah-tengah dilema lajunya pembangunan,” ujar Menko PMK dalam keterangannya.

Menko PMK yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka, ingin para anggotanya bisa menjadi contoh publik. Menko PMK melihat menjaga kelestarian alam tidak kalah penting dalam pembangunan yang tengah dikebut pemerintah.

‎Putri Megawati Soekarnorputri ini meminta Saka Pramuka Wanabakti bisa jadi pioneer terdepan dalam mendukung program kelestarian lingkungan. Selain itu kegiatan yang dilakukan Pramuka juga harus benar-benar berdampak positif bagi masyarakat sekitar.

"Saya berharap dukungan dan komitmen seluruh Kementerian dan Lembaga serta seluruh pihak terkait terhadap Gerakan Pramuka. Agar Gerakan Pramuka dapat terus menjaga konsistensinya dengan memberikan pendidikan karakter yang lebih berkualitas lagi dan menyentuh generasi muda bangsa yang lebih luas lagi,” tutupnya.(Dn/Gs).

Jakarta, 16 Desember  - Menko PMK Puan maharani secara resmi membuka Perkemahan Bakti Saka Pramuka Wanabakri (Pertiwana) Nasional IV Tahun 2014, Senin (15/12/2014) di Bumi Perkemahan Pramuka, Cibubur, Jakarta Timur. Menko PMK dalam sambutannya mengharapkan Satuan Karya (Saka) Pramuka Wanabakti mempunyai tanggung jawab yang lebih sebagai benteng pertahanan kelestarian hutan di Indonesia. Tidak sekedar menjadi penikmat hutan dengan berkemah di tengah hutan tanpa mendapat nilai apapun tentang hutan.

Pertiwana Nasional IV Tahun 2014 merupakan perkemahan tingkat nasional Saka Pramuka Wanabakti yang diikuti oleh kurang lebih 8.000 orang Pramuka Penegak dan Pandega, usia 16-25 tahun (tingkat SMA dan Perguruan Tinggi) dari seluruh Indonesia dan perwakilan Negara-negara di kawasan Asia Pasifik, yang paham memiliki ketertarikan berbagai hal tentang hutan.

Sesuai dengan tema kegiatan Pertiwana Nasional IV tahun 2014 ini “One Scout One Tree” para Anggota Satuan Karya Pramuka Wanabakti harus menjadi pionir terdepan dalam mendukung program kelestarian lingkungan agar hutan dan lingkungannya dapat bermanfaat bagi peradaban manusia.

“Saat ini kita dihadapkan pada persoalan kehutanan, mulai dari perambahan hutan dengan beralihnya fungsi hutan hingga penebangan ilegal. Dengan perkemahan ini kita harapkan dapat membangkitkan kembali keresahan kita semua terhadap persoalan hutan ditengah-tengah dilema lajunya pembangunan,” tegas Menko PMK.

Pemerintah diminta bantu Jamnas Pramuka 2016

Sementara itu Kwarnas Gerakan Pramuka juga akan menyelenggarakan Jambore Nasional tahun 2016 dan diharapkan Pemerintah membantu penyelenggaraan Jambore Nasional (Jamnas) 2016 tersebut, khususnya mengenai anggaran.

Ketua Kwarnas Pramuka, Adhyaksa Dault seperti dilansir laman Antaranews, mengatakan hal itu kepada pers di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, Senin (15/12/2014), terkait persiapan Jamnas tahun 2016.

Hadir dalam acara persiapan itu, Ketua Komisi X Teuku Riefky Harsya yang kebetulan dalam rangka kunjungan kerja masa reses.

Adhyaksa Dault mengatakan bahwa Pramuka akan "all out" untuk mempersiapkan Jamnas secara matang, agar pelaksanaanya Jamnas 2016 nanti bisa berjalan dengan baik.

"Kwarnas membutuhkan dukungan Komisi X dalam rangka membantu persiapan pramuka dari sisi anggaran," katanya.

Adhiyaksa juga menyebutkan Pramuka akan melakukan "re-branding", khusus untuk itu dan dalam rangka mempersiapkan Jamnas 2016, sehinga membutuhkan dukungan anggaran. "Ini dibutuhkan untuk memperbaiki berbagai fasilitas yang ada di Buperta, Cibubur," paparnya.

Ketika menanggpai hal tersebut, Ketua Ketua Komisi X DPR RI, Teuku Riefky Harsya mengatakan Gerakan Pramuka harus terus didukung dan didorong untuk dikembangkan dan Komisi X sebagai mitra dari Kwarnas Gerakan Pramuka akan memberikan dukungan penuh sesuai dengan harapan Kwarnas.

"Kami akan suport Pramuka dalam rangka persiapan Jamnas termasuk dari sisi anggaran, karena harapan Pramuka sebagai salah satu tempat pembinaan kaum muda agar lebih berkarakter dan cinta tanah air bisa di wujudkan," katanya.(Tn/Ant/Gs).

Jakarta, 15 Desember – Menko PMK Puan Maharani mengatakan bahwa Gerakan Pramuka merupakan ujung tombak pendidikan karakter bangsa yang dapat diandalkan.

“Gerakan Pramuka merupakan ujung tombak pendidikan karakter bangsa yang dapat diandalkan karena konsistensinya”, kata Menko Pembangunan Manusia dan kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani dalam sambutan pada Upacara Pembukaan Perkemahan Bakti Saka Pramuka Wanabakti Nasional IV Tahun 2014, Senin (15/12/2014) siang di Bumi Perkemahan, Cibubur, Jakarta Timur.

Lebih lanjut Menko PMK selaku Ketua Harian Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka mengatakan, “Pendidikan karakter merupakan pendidikan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai luhur budaya bangsa serta perilaku manusia yang berhubungan dengan Sang Pencipta, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama. Pembangunan Manusia Indonesia yang berkarakter akan memperkuat bangunan Bhineka Tunggal Ika”.

Menko PMK menegaskan, “Oleh karena itu Gerakan Pramuka harus menjadi yang terdepan melaksanakan revolusi mental, revolusi menjadi bangsa memiliki karakter yang baik, jujur, disiplin, beretos kerja, tangguh, dan bertanggung jawab dengan bersandar pada nilai – nilai budayanya yang baik. Revolusi Mental yang dimaksud adalah perubahan cara berpikir dan bertindak untuk ikut memiliki tanggung jawab dalam melakukan pembangunan bangsa dan Negara”.

Dalam mengawali sambutan tersebut, Menko PMK mengajak seluruh hadirin, Bapak, Ibu, Kakak, dan adik- adik peserta Pertiwana, untuk memanjatkan Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya, pembukaan Pertiwana Nasional IV Tahun 2014 ini dapat dilaksanakan.

Kepada seluruh Peserta, Pendamping, dan Panitia saya ucapkan selamat datang dan selamat berpartisipasi dalam Pertiwana Nasional IV 2014. Secara khusus Menko PMK juga mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas peran serta dalam Periwana Nasional IV tahun 2014 kepada Pimpinan dan Anggota Pramuka dari Negara sahabat Kerajaan Malaysia dan Kerajaan Brunai Darusalam.

Dihadapkan Persoalan Kehutanan

Menko PMK lebih lanjut mengatakan bahwa Pertiwana Nasional IV Tahun 2014 merupakan perkemahan tingkat nasional Saka Pramuka Wanabakti yang tentunya diikuti oleh para peserta yang paham atau paling tidak memiliki ketertarikan berbagai hal tentang hutan. Kita ketahui bersama juga bahwa saat ini kita dihadapkan pada persoalan kehutanan, mulai dari perambahan hutan dengan beralihnya fungsi hutan hingga penebangan ilegal. Dengan perkemahan ini kita harapkan dapat membangkitkan kembali keresahan kita semua terhadap persoalan hutan ditengah – tengah dilema lajunya pembangunan.

Walaupun Fokus Pembangunan kita adalah diperuntukan bagi kepentigan manusia, tetaplah perlu dan penting menjaga keseimbangan dan daya dukung alam serta lingkungan hidup. Hutan hujan Indonesia merupakan salah satu paru – paru dunia, yang didalamnya mengandung kekayaan ragam kehidupan yang tentunya harus dilestarikan demi kelanjutan hidup umat manusia di masa mendatang. Dan budaya kita dengan berbagai kearifan lokalnya telah menunjukan hubungan yang harmonis antara manusia dan hutan, oleh karena itulah pembangunan manusia yang dilakukan harus tetap bersandar pada nilai – nilai budaya yang ada yang telah dijadikan panduan hidup sejak jaman dahulu.

Jadi Benteng pertahanan Kelestarian Hutan

Menko PMK menegaskan bahwa Kakak – Kakak dan Adik Saka Pramuka Wanabakti mempunyai tanggung jawab yang lebih sebagai benteng pertahanan kelestarian hutan kita. Jangan hanya menjadi penikmat hutan dengan berkemah ditengah hutan tanpa mendapat nilai apapun tentang hutan. Sesuai dengan tema kegiatan Pertiwana Nasional IV tahun 2014 ini “One Scout One Tree” para Anggota Satuan Karya Pramuka Wanabakti harus menjadi pioneer terdepan dalam mendukung program kelestarian lingkungan agar hutan dan lingkungannya dapat bermanfaat bagi peradaban manusia.

Kepada Kakak – Kakak Pembina dan seluruh pihak terkait, Saka Pramuka Wanabakti harus diberikan peran yang lebih, tidak hanya dalam memahami persoalan kehutanan di tanah air, tetapi juga perannya di masyarakat mengampanyekan kelestarian hutan secara berkelanjutan.

Dapat Dijadikan Event Besar

Menko PMK mengharapkan Pertiwana kedepan dapat dijadikan event yang lebih besar lagi, kegiatan yang mampu melibatkan sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, kegiatan yang benar-benar mampu menjalin kebersamaan yang kuat antara Pramuka, masyarakat dan hutan. Bila perlu Pertiwana selanjutnya dilakukan di sekitar hutan yang memiliki masalah lingkungan dan sosial, sehingga para peserta benar – benar merasakan persoalan yang dihadapi dilapangan dan bersama – sama mencari solusinya.

Jaga Konsistensi

Komitmen dan dukungan Kementerian dan Lembaga terkait sangat dibutuhkan bagi konsistensi Pramuka Saka Wanabakti dan Saka – Saka lainnya dalam Gerakan Pramuka. Untuk itu, Menko PMK berharap dukungan dan komitmen seluruh Kementerian dan Lembaga serta seluruh pihak terkait terhadap Gerakan Pramuka. Agar Gerakan Pramuka dapat terus menjaga konsistensinya dengan memberikan pendidikan karakter yang lebih berkualitas lagi dan menyentuh generasi muda bangsa yang lebih luas lagi.

“Akhirnya, dengan atas nama kita semua, dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohiim, Perkemahan Bakti Saka Pramuka Wanabakti Nasional IV Tahun 2014 secara resmi saya buka. Selamat berkemah, semoga kesuksesan menyertai langkah-langkah Kakak-Kakak dan Adik-Adik semua di masa yang mendatang”, kata Menko PMk mengakhirnya sambutannya.

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrowi, Menteri LH dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, jajaran Pengurus Gerakan Kwartir nasional Gerakan Pramuka, dan para pimpinan Kwartir Gerakan Pramuka Daerah.(Gs).

Jakarta, 15 Desember  - Persoalan pelajar dan sekolah marak belakangan ini, Menteri Pendidikan Dasar Menengah dan Kebudayaan Anies Baswedan pun meminta kepala sekolah langsung turun tangan apabila melihat ada yang tidak beres dalam proses kegiatan belajar mengajar, terutama dari para siswa.

"Jika melihat potensi masalah kepala sekolah harus turun tangan," ujar Mendikbud di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu(14/12/2014). Mendikbud  seperti dilansir lamanTribun News, juga menyadari kasus tawuran antarpelajar terjadi peningkatan menjelang akhir tahun. Meskipun dia tak menyebutkan berapa angka yang signifikan terjadi.

Menurut penggagas gerakan Indonesia Mengajar ini, energi para siswa yang tak tersalurkan dengan baik menjadi penyebab utama. Faktorl lainnya pembinaan siswa yang tak berjalan dengan baik kesadaran yang rendah akan masalah ini. Meski begitu, dia berjanji akan berusaha menangani persoalan tersebut.

"Di tiga bulan terakhir ini ada peningkatan yang tinggi, insya allah kami akan melakukan tindakan penurunan," kata Mendikbud.

Kegiatan Eskul Perlu Diganti

Dalam kesempatan tersebut, Mendikbud, menilai kegiatan ekstra kurikuler (Ekskul) yang ada di sekolah sudah ketinggalan zaman, sehingga dianggap menjadi pemicu maraknya tawuran antarpelajar.

Mantan rektor Universitas Paramadina ini perlu membuat ekskul yang menarik supaya energi anak-anak lebih tersalurkan

"Ekskul yang ada ini sudah ketinggalan zaman. Sekarang banyak anak-anak yang sudah kurang tertarik dengan ekskul yang ada. Maka kita harus buat ekskul yang menarik, jadi energi lebih anak-anak tersalurkan," katanya.

Penggagas gerakan "Indonesia Mengajar" ini mengatakan, selain kegiatan ekskul yang harus diubah, Bimbingan Konseling (BK) juga harus diperkuat dan responsif terhadap masalah siswa. Hal tersebut agar para guru tidak mendiamkan dan membiarkan bibit tawuran di sekolah.

"Guru harus cepat merespons, kepala sekolah mempunyai otoritas, guru punya otoritas dan jadikan sekolah tempat subur perdamaian bukan tempat subur kekerasan," ujarnya.

Selain juga, Mendikbud  menegaskan kepala sekolah harus lebih bijak menangani permasalahan yang ada di sekolah. Pimpinan sekolah juga harus menunjukkan kepemimpinannya. "Jika melihat potensi masalah kepala sekolah harus turun tangan," ucapnya.(Tn/Gs).

Jakarta, 11 Desember  - Dinas Pendidikan (Dindik) se-Jatim sepakat melanjutkan pelaksanaan kurikulum 2013 (K13).

Kesepakatan itu diambil dalam rapat evaluasi implementasi K13 yang dipimpin Kepala Dindik Jatim, Harun, di Surabaya, Rabu (10/12/2014).

Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga (Dindik Raga) Kota Batu, Mistin yang mengikuti evaluasi tersebut seperti dilansir laman Tribun News, mengungkapkan, untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut, Kadindik Jatim akan menyampaikan langsung kepada Menteri Kebudayaan Pendidikan Dasar dan Menengah, Anis Rasyid Baswedan.

“Kalau dilanjutkan apa buku-bukunya (tahun ajaran baru) diberikan melalui BOS atau DAK, bagaimana ujiannya nanti. Untuk buku semester genap kami sudah teken kontrak. Kalau dibatalkan kan bagaimana kami dengan penerbit,” papar Mistin, Rabu (10/12/2014).

Jika kembali ke Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006, bukunya belum ada kejelasan.

“Apakah nanti disiapkan (kementerian)?” ujarnya.

Dalam rapat di Surabaya, sambung mantan kepala dinas pariwisata dan kebudayaan Kota Batu ini, masing-masing kepala dindik sudah mengumpulkan kepala sekolah untuk ditanyai, ternyata, para kepala sekolah sepakat meneruskan K13.

“Semua sudah mengatakan, kalau kembali kita harus menyiapkan buku untuk siswa, padahal untuk K13 sudah disiapkan dan habis pakai. Tapi itu kewenangan ada di Pak Menteri,” terangnya. (Tn/Gs).

Jakarta, 10 Desember  -  Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman RI menyarankan pembenahan di dunia pendidikan Indonesia. Berdasarkan temuan Ombudsman, ada tujuh agenda pendidikan di Indonesia yang perlu dibenahi.

"Berdasarkan laporan yang masuk ke kami dari masyarakat sejak 2011 sampai 2014 ada tujuh agenda pendidikan yang perlu dibenahi," kata Budi Santoso, Anggota Ombudsman RI bidang Penyelesaian Laporan/Pengaduan di kantornya, Rabu (10/12/2014).

Budi seperti dilansir laman Tribun News, menuturkan, dari ketujuh agenda itu, salah satunya penerimaan peserta didik baru (PPDB). Temuan pihaknya antara lain pungutan tidak resmi atau pungutan liar. "Dalam PPDB juga terjadi penyalahgunaan wewenang seperti siswa titipan," tuturnya.

Selanjutnya, agenda pendidikan yang harus dapat pembenahan adalah Ujian Nasional. Menurutnya, dalam UN, terjadi kecurangan massal atau berjamaah dan penyimpangan prosedur dalam pelaksanaan UN.

"Di UN juga kerap terjadi pungli untuk try out (uji coba)," katanya.

Kata Budi, substansi laporan pendidikan yang perlu dibenahi adalah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan atau penggunaan dana BOS. Menurutnya, dalam pengelolaan BOS kerap terjadi penyimpangan dan ketidakwajaran penggunaan dana BOS.

"Komite Sekolah juga harus dibenahi. Komite Sekolah di banyak daerah atau sekolah justru banyak yang menjadi perantara praktek pungli pada pelaksanaan PPDB," ucapnya.

Agenda pembenahan pendidikan di Indonesia yang disarankan Ombudsman adalah kekerasan di lingkungan sekolah.

Menurut temuan Ombudsman, saat ini kurang adanya koordinasi antara orang tua/wali peserta didik dengan pihak sekolah dalam rangka pencegahan terjadinya kekerasan di sekolah atau lembaga pendidikan.

"Sertifikasi guru juga jadi problematika. Dalam sertifikasi guru juga ditemukan penyimpangan dalam pendaftaran sertifikasi," tuturnya.

Agenda pendidikan yang perlu mendapat pembenahan adalah implementasi Kurikulum 2013. Menurut Budi, permasalahan pada kurikulum 2013 adalah distribusi buku atau paket pelajaran yang belum merata sehingga banyak daerah yang mengalami keterlambatan.

"Minimnya training atau pelatihan bagi guru untuk mengimplementasikan kurikulum 2013 sehingga tidak semua guru mendapat pelatihan terkait kurikulum baru tersebut," tandasnya.(Tn/Gs).

Jakarta, 10 Desember  - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengatakan, agar olahraga di tingkat remaja berkelanjutan, maka Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) akan kembali diwajibkan di sekolah. Saat membuka PON Remaja I di DBL Arena Surabaya, Menpora bahkan sudah bertemu dengan Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan untuk mewujudkan ide tersebut.

"Dulu pernah ada SKJ di sekolah. Nah, sekarang saya akan mewajibkan sekolah untuk mengadakan SKJ lagi," ujarnya, Selasa (9/12/2014).

Tak hanya itu saja, agar proses belajar mengajar bidang olahraga terus berkesinambungan, seperti dilansir kompas.com, Menpora juga berencana akan menghidupkan lagi Sekolah Guru Olahraga (SGO). "Ini akan kami hidupkan lagi," kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Sebelumnya, Imam juga pernah mengatakan pelaksanaan SKJ bisa dimanfaatkan untuk memperkuat relasi sosial, terutama di sekolah. Hubungan antarsiswa ataupun pegawai bisa terjalin dengan baik melalui sarana SKJ bersama.

"Nanti kami akan menyusun SKJ yang tepat untuk tingkat SD, SMP, SMA, bahkan untuk perusahaan. Pelaksanaannya sebelum sekolah dimulai atau sebelum kerja. Sekitar 5 sama 10 menit," kata Imam. (baca: Menpora Ingin Hidupkan "SKJ", Senam Hanya 5 Menit)

Sebagai informasi, SKJ merupakan senam massal yang pernah diwajibkan di era pemerintahan orde baru. Biasanya senam ini diiringi oleh musik yang memiliki irama dengan aransemen yang biasanya diulang dalam kurun waktu dua hingga empat tahun. Wikipedia mencatat, SKJ diperkenalkan pada awal 1984 berdasarkan Surat Perintah Menpora.  (Kc/Gs).
 

Jakarta, 9 Desember – Menko PMK mengatakan bahwa dengan peningkatan kualitas SDM, Indonesia dan India ke depan akan menjelma menjadi kekuatan besar di dunia.

“ Dengan peningkatan kualitas SDM melalui berbagai program ini serta melalui kerjasama dan kerja keras kita bersama, saya yakin Indonesia dan India ke depan akan menjelma menjadi kekuatan besar di dunia yang mampu membawa perdamaian dunia dan mensejahterakan kehidupan rakyatnya”, kata Menko PMk Puan Maharani dalam Sambutan pada peringatan 50 tahun kerjasama Selatan-Selatan, Senin (8/12/2014) malam yang berlangsung di Jakarta.

Lebih lanjut Menko PMK mengatakan “Pada kesempatan yang baik ini kami juga menawarkan kepada putra putri terbaik India untuk belajar berbagai disiplin ilmu di kampus-kampus ternama kami, serta di Balai-balai  pelatihan kerja yang ada di Negara kami”.

Dalam mengawali sambutan tersebut, Menko PMK, pertama tama mengajak kita selalu memanjatkan puji dan syukur kita kehadlirat Allah SWT, Tuhan YME karena sampai saat ini kita masih dikaruniai kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat hadir bersama-sama dalam acara yang penting ini.

Lebih lanjut Menko PMK mengatakan “Saya sungguh merasa terhormat untuk dapat hadir disini pada acara publikasi khusus yang dikeluarkan oleh Kedutaan besar India di Jakarta yang berjudul ‘’ India – Indonesia : Meningkatkan Kerjasama Pembangunan ‘’. Tema khusus ini diangkat oleh Kedutaan India untuk memperingati 50 tahun Perayaan Program Peningkatan Kapasitas, Program kerjasama Ekonomi dan Tehnis India, atau yang biasa disebut ITEC Program”.

Bersahabat dan memiliki Banyak Kesamaan

Indonesia dan India adalah dua Negara yang bersahabat sejak dahulu dan memiliki banyak persamaan. Kami memiliki sejarah hubungan kebudayaan yang erat. Konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan di Bandung pada tahun 1955, yang diprakarsai oleh Presiden pertama Indonesia Ir.Sukarno dan Yang Mulia Perdana Menteri India, Jawaharal Nehru, merupakan bukti betapa eratnya hubungan antara Negara India dan Indonesia sejak jaman dahulu. Kami berdua sama-sama Negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Selain itu juga memiliki populasi gererasi muda yang besar yang dapat bermanfaat untuk mencapai keuntungan dalam segi demografi di masa depan.

Kita berdua ingin mengubah masyarakat kita untuk mencapai kemajuan perkembangan pembangunan yang pesat serta untuk menjaga orang-orang kami di jantung strategi pembangunan kita. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita perlu memiliki program pertukaran berbagai pengalaman dan keberhasilan yang telah kita alami. Hal ini merupakan suatu petunjuk, bahwa program pelatihan ITEC Pemerintah India dapat memainkan peran penting dalam membina perkembangan kerja sama yang erat antar kedua Negara. 

Hal lain yang juga sangat membesarkan hati menko PMK, adalah saat mengetahui bahwa saat ini lebih dari 1.500 warga Negara Indonesia telah mengikuti program yang ditawarkan program ini. Program yang tersebar dalam 47 institusi training di seluruh India, yang diselenggarakan oleh lebih dari 280  kursus setiap tahunnya. Program ini dikemas dalam berbagai mata kuliah, yang sangat bermanfaat bagi putra putri Indonesia. Program studi ini antara terdiri dari : studi parlemen, keuangan pemerintah, audit, penanganan kejahatan, standarisasi, computer, komputasi maju, teknologi dan manajemen telekomunikasi, manajemen, masalah buruh, pembangunan kewiraswastaan, pembangunan usaha mikro, kecil dan menengah, pembangunan kota pinggiran, profesieinsi bahasa inggris, komunikasi massa, statistik, manajemen bank, pelatihan dan penelitian pengajar teknis, perencanaan manajemen pendidikan, elektrifikasi kota pinggiran, desain alat, instrument ilmiah, manajemen produksi, pengindraan kendali, penelitian dan pendidikan farmasi, pemberian sinyal kereta api, penelitian tekstil, dan sumber energi terbarukan.

Mendapat Manfaat dan Memahami Beragama Budaya

Saat ini sudah banyak Pegawai Negeri / Penerima Beasiswa dari Indonesia yang telah mengikuti training ini. Mereka ditugaskan dari Kementerian dan Lembaga  baik pemerintah dan non pemerintahan, Institusi Pendidikan / Perguruan Tinggi serta berbagai Lembaga Kemasyarakatan yang lain. Kebanyakan mereka memilih kursus tentang Informasi Teknologi, Kelas Bahasa Inggris, Audit Keuangan, Energi Pembaharuan, Latihan Kepemimpinan, dan yang lainnya. Para peserta yang telah menjalani pelatihan di India melalui program ITEC tidak hanya mendapat manfaat dalam hal ketrampilan khusus dan pengetahuan tentang berbagai ilmu, tetapi juga dalam hal memahami beragam budaya  dari India.

Menko PMK berharap bahwa dari edisi ini akan sangat membantu kami, dan akan menginspirasi serta memotivasi banyak orang Indonesia untuk  memiliki pemahaman yang lebih baik, yang diperoleh dari variasi kursus yang ditawarkan dalam program ITEC. Menko PMK yakin variasi program ini  akan sangat membantu untuk membangun kapasitas dan mengembangkan sumber  daya manusia di Negara kami untuk menjadi SDM yang berkualitas di masa-masa yang akan datang.(Gs).

Jakarta, 9 Desember 2014 - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (kiri) menerima buka 50 tahun Program ITEC dari Duta Besar India H.E. Mr. Gurjit Singh  (kanan) usai memberikan sambutan pada peringatan 50 tahun hari ITEC Yobel Emas India Selatan - Kerjasama Selatan di hotel Four Seasons, Senin 8/12/2014. (foto; humaskemenkopmk/ng) 

Jakarta, 9 Desember - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani (kiri)dan Duta Besar Gurjit Singh (kanan) meluncurkan buku berjudul "Meningkatkan Kerjasama Pembangunan" (Kerjasama Meningkatkan Pembangunan ) yang diterbitkan oleh Kedutaan Besar India untuk menandai Perayaan 50 Tahun ITEC di Jakarta, Senin (8/12/2014). Buku ini dalam Bahasa Indonesia memberikan informasi yang berguna dan bimbingan kepada masyarakat Indonesia pada program pelatihan ITEC.(Kedutaan Besar India/Gs).