Pendidikan

Jakarta, 28 Nopember - Menteri KoordinatorBidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, menjelaskan bahwa data orang miskin di Indonesia harus terus diperbaiki.

Untuk itu, Menko seperti dilansir laman Inilah.com, menjelaskan bahwa data yang ada akan terus diperbaharui. Hal ini merujuk kepada data yang ada sejak 10 tahun lalu.

"Data yang ada kami pergunakan untuk kemudian kami perbaiki. Agar supaya akurasi dan fabilitasnya itu lebih akurat dari pada yang sudah dilakukan. Karena data itu dilakukan sudah 10 tahun yang lalu. Jadi kami tahun depan mulai ada pendataan yang baru untuk mensingkronkan, nggak mungkin kemudian membuang data yang sudah ada, dengan data yang baru. Saya rasa itu tidak efisien," papar Menko, Puan Maharani saat ditemui di Hari Kesehatan Nasional (HKN), Kamis (27/11/2014), Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta.

Sejauh ini, tambah Menko, data yang ada tidak bermasalah melainkan harus tetap diperbaharui.

"Bukan bermasalah, tapi kami memperbaiki, agar akurasi dan mengevaluasi dari hal - hal yang kemarin sudah dilakukan agar lebih baik pada tahun depan," tambahnya. (Ic/Gs).

Jakarta, 27 Nopember - Deputi Menko PMK Bidang Koordinasi Pendidikan Dan Agama, Prof.Dr. Agus Sartono, MBA (keempat kanan) memimpin rapat kordinasi (Rakor) Pembahasan Pekan Olahraga Dan Seni Pondok Pesantren Tingkat Nasional (POSPENAS) 2016, Kamis (27/11) di Jakarta.

Dalam rakor tersebut, Agus Sartono menegaskan kesiapan beberapa daerah yang bersedia menjadi tuan rumah perhelatan tahunan olah raga dan seni bagi kalangan santri ini. Daerah tersebut yang bersedia antara lain, Provinsi Banten, Provinsi Kalimatan Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Jawa Tengah.

Perhelatan POSPENAS 2015 rencananya akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2016. sedangkan untuk kepastian siapa daerah yang menjadi tuan rumah diharapkan sudah dapat ditentukan pada awal Februari 2015 mendatang. Rakor ini dihadiri para pejabat dari perwakilan dari Kemeterian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dan Kebudayaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sedangkan peserta daerah berasal dari Pejabat Pemprov dan Kemenag antara lain Banten,Sulsel,Gorontolo, dan Kalsel. (yn/t3t)

Jakarta, 27 Nopember  - Menko PMK Puan Maharani mengatakan bahwa tidak ada masalah pendistribusian kartu ‘Sakti’ ke seluruh Indonesia. Seperti diketahui bahwa Pemerintahan yang dipimpin Jokowi Widodo-Jusuf Kalla meluncurkan beberapa 'Kartu Sakti' untuk program kesejahteraan rakyat. Puan mengatakan, pemerintah harus melakukan distribusi yang terukur di setiap wilayah agar semua rakyat bisa memanfaatkan kartu ini dengan baik.

"Nggak ada hambatan, hanya masalah distribusi itu kan harus terukur di setiap wilayah dan saat kemudian kartu itu diterima oleh masyarakat agar bisa dipergunakan dengan baik," kata Menko PMK Puan maharani usai menghadiri acara Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-50, Kamis (27/11/2014) pagi di TMII, Jakarta Timur.

Sementara itu, lanjut Menko PMK seperti dilansir laman Detiknews., untuk pendataan, pihaknya masih menggunakan data yang sudah ada. Namun data tersebut akan mengalami pembaharuan, sebab data yang dipakai tersebut merupakan data yang telah ada sejak 10 tahun lalu.

"Tentu saja data yang ada akan kami pergunakan dan kami perbaiki agar validasi dan akurasinya memang lebih akurat. Karena itu data kan dibuat sudah dari 10 tahun lalu, jadi kami berharap tahun depan ada pendataan baru untuk mengsinkronkan. Jadi tdak membuang data yang lama kemudian membuat data yang baru, karena itu tidak efisien," tegas Menko PMK.

Menko PMK juga menegaskan bahwa pencakupan 'Kartu Sakti' ini ke seluruh Indonesia akan dilakukan secara bertahap mulai tahun depan. Diharapkan rakyat Indonesia bisa memanfaatkan kartu ini dengan baik dan tepat guna.

"Itu mulai tahun depan. Jadi dimulai tahun depan, kemudian rakyat Indonesia secara bertahap akan bisa menikmati fasilitas yang diberikan negara dalam prefentif, kuratif dan promotif. Kita ini 250 juta, jadi siapapun, negara manapun nggak mungkin dalam satu tahun, kemudian bisa menyediakan fasilitas seperti itu. Jadi ini dimulai tahun depan," jelas Menko PMK.

'Kartu Sakti' yang dimaksud yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).  Diharapkan rakyat yang kurang mampu bisa memanfaatkan kartu ini menuju kehidupan yang sejahtera.(Dn/Gs).

Jakarta, 26 November - Deputi Menko PMk Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Prof Dr R Agus Sartono MBA., (kedua kanan) memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) implementasi UU RI No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang membagi urusan pemerintahan kongruen antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah Kabupaten/ Kota pada bidang pendidikan, Rabu (26/11/2014) di Jakarta. (PS/Gs).

Jakarta, 26 Nopember - Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Utara, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sepakat bekerja sama mendukung program transmigrasi dengan menandatangani nota kesepahaman untuk bidang ketransmigrasian antara Pemerintah DIY dan Jawa Timur dengan Kalimantan Timur di Kompleks Kantor Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (25/11/2014).

"Program ini sebenarnya sudah kita lakukan tiga tahun lalu antara Jawa Timur dan Kalimantan Timur, yakni Kabupaten Gulungan," ujar Dirjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Jamaluddien Malik.

Jamaluddien seperti dilansir laman Kompas.com, mengungkapkan, wilayah Kabupaten Gulungan mengalami perkembangan yang baik setelah adanya program transmigrasi yang dilaksanakan tiga tahun lalu. Saat ini, bahkan kawasan ini sudah menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Utara.

"Nah, tahun ini DIY menyusul. Membuat kesepakatan antara DIY dan Jawa Timur dengan Kalimantan Timur, tepatnya Kabupaten Gulungan," katanya.

Selama ini, lanjutnya, pelaksanaan transmigrasi telah terbukti mampu menerobos isolasi di berbagai daerah, mengubah lahan telantar menjadi sumber pendapatan. Selain itu, transmigrasi juga mampu mempercepat pertumbuhan daerah serta memberikan lapangan kerja dan kesempatan usaha bagi jutaan rakyat Indonesia.

"Pemerintah berkomitmen menjadikan transmigrasi sebagai turunan pembangunan nasional maupun integral dari pembangunan daerah," kata Jamaluddien.

Menurut dia, nantinya, setiap transmigran yang berangkat akan mendapatkan rumah, lahan pekarangan, serta lahan usaha. Total lahan yang disediakan untuk satu keluarga transmigran adalah dua hektar ditambah fasilitas umum lainnya.

Dia berharap, nota kesepahaman bidang transmigrasi ini dapat menciptakan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di daerah pengirim dan penerima transmigran. Selain itu, juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan transmigrasi.

"Kepindahan ini harus bisa meningkatkan kesejahteraan, sesuai amanat Undang-Undang No 29 Tahun 2009," katanya. (Kc/Gs).

Jakarta, 26 Nopember  - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MendesaPDT2) Marwan Jafar mengatakan, aspirasi masyarakat desa yang disampaikan melalui pesan pendek (SMS) mencapai ratusan pesan  setiap hari. Meski begitu menteri yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa ini mengaku tetap memerhatikan SMS yang masuk.

“Aspirasi melalui pesan seluler  tidak bisa diabaikan dan tetap harus diperhatikan sebagai Menteri Desa,” ujar Marwan, saat menggelar coffee morning bersama wartawan di Sekretariat Jenderal Transmigrasi, Kalibata, Jakarta, Selasa (25/11/2014).

Marwan seperti dilansir laman Kompas.com, melanjutkan, dari ratusan SMS yang dia terima setiap hari, kebanyakan berisi keluhan dari masyarakat desa. “Banyak  keluhan masyarakat desa, dari anaknya yang sakit, anak desa yang butuh pendidikan, kesehatan, jalan raya, dan banyak lagi. Semuanya tidak saya diamkan. Akan tercatat rapi dan aspirasi apapun bentuknya, akan ditindaklanjuti,” ujar Marwan.

Alasannya, kata Menteri Marwan, dalam sembilan agenda strategis prioritas (Nawacita) yang dimiliki Presiden Joko Widodo, semuanya berbasis kepada pengembangan masyarakat perdesaan. Marwan mengaku akan melakukan prioritas itu dan membangun Indonesia dari desa.

“Seperti membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, meningkatkan produktivitas rakyat, kemandirian ekonomi, revolusi karakter bangsa, dan memperteguh kebhinekaan dan perkuat restorasi sosial Indonesia,” kata dia.

Nawakerja

Tidak hanya Nawacita, Marwan juga memperkenalkan Nawakerja (sembilan kerja) prioritas. Nawakerja itu adalah gerakan desa mandiri, penguatan kelembagaan, pengembangan Badan Usaha Milik Desa, revitalisasi pasar, infrastruktur, penyaluran dana Rp 1,4 miliar per desa, penyaluran modal, pelayanan publik, dan save villages daerah perbatasan.

“Melakukan  pemberdayaan desa, itu merupakan kunci untuk membangun Indonesia Membangun desa dari Sabang sampai Merauke. Perlu infrastrukturnya, masyarakatnya, SDM, dan banyak lainnya," ujar mantan Ketua Fraksi PKB tersebut.  

Untuk pemberdayaan desa yang kuat, maka perlu ada dukungan dari perangkat pemerintah dan juga penganggaran. Marwan mengatakan, sistem kerja yang dijalaninya berubah secara total sehingga tidak lagi menggelontorkan anggaran yang hanya sekedar bantuan.

“Yang diinginkan adalah program nyata secara kasat mata. Segala yang dilaksanakan terlihat langsung. Seperti bansos-bansos yang kecil-kecil, itu terlalu melelahkan. Ada nilai-nilai program nyata yang dirasakan masyarakat," ujar dia. 

Terkait perangkat desa, Menteri Marwan mengatakan, semua hal yang berkaitan dengan perdesaan menjadi kewenangan kementeriannya. Karena semuanya sesuai dengan Undang Undang Desa, yakni terkait pemerintahan desa, pemberdayaan kawasan, pelaksanaan pembangunan desa, dan pembinaan masyarakat.

Adapun yang perlu diketahui, kata Marwan, desa yang sekarang merupakan desa mandiri. Camat, termasuk pemerintah daerah, sudah tidak bisa lagi  mengintervensi kewenangan desa. “Sebelum ada pemilihan langsung Presiden, desa-desa sudah lebih dulu melakukannya. Jadi banyak sistem yang sebenarnya dimulai dari desa,” ujarnya.(Kc/Gs).

Jakarta, 25 Nopember  - Penerima 3 kartu sakti Presiden Jokowi masih mengacu pada data Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011. Sadar data itu tak lagi akurat bila dijadikan patokan saat ini, maka Kemensos berinisiatif mengundang kalangan akademisi untuk duduk bersama mencari solusi.

"Harus divalidasi memang ada yang sebagian (program bantuan pemerintah pusat dan daerah) beririsan meskipun jumlahnya nggak signifikan. APBN 2014 tidak ada. Jadi kalau kita bikin tidak ada duitnya," terang Mensos Khofifah Indar Parawansa di Gedung Pertemuan Pusdiklat Kesos, Jl Margaguna Raya No 1, Radio Dalam, Jaksel, Selasa (25/11/2014).

"Maka Kemensos inisiatif undang banyak pihak dari kampus beri rekomendasi apa mau buat data PPLS baru lagi atau validasi rekomendasi data PPLS (tahun 2011 agar sesuai dengan kondisi terkini)," lanjutnya.

Data PPLS seperti dilansir laman Detiknews, memang digunakan sebagai rujukan penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Meskipun data tersebut tidak lagi menggambarkan kondisi terkini, namun pihaknya juga mengintegerasikan dengan TNP2K.

"Bahwa inclusion error dan exclusion error itu sesuatu yang nggak bisa dihindari tapi paling tidak secara metodologis PPLS 2011 itu relatif bisa dijadikan rujukan. Pelaksananya adalah BPS, basis datanya juga diintegerasikan di TNP2K," jelas mantan Menteri PPA era Gusdur itu.

Berdasarkan basis data itu, tercatat 15,5 juta rumah tangga akan mendapatkan program perlindungan sosial. Namun bagi pemegang KPS tersebut, sampai dengan Desember tahun ini baru 1.023.553 orang saja yang bisa dikonversi menjadi KKS.

"Secara bergantian mereka bisa dikonversikan dalam KKS, tetapi yang 14 juta orang itu tetap bisa mendapatkan bantuan perlindungan sosial Rp 400ribu. Kalaupun mereka belum dapat undangan itu hanya menunggu gilirannya saja yang akan diatur oleh PT Pos tanggal 18 November sampai 2 Desember. Menurut rencana itu seharusnya sudah," pungkasnya.

Besok Jelaskan Soal 3 Kartu Sakti Jokowi ke DPD

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa akan memenuhi undangan rapat dengan DPD di Senayan, Jakarta besok. Di situ Khofifah akan menerangkan program 3 kartu sakti Jokowi, yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

"Aku besok ke DPD ada undangan. Jadi kita menyampaikan seperti yang mereka minta soal KIS, KIP dan KKS," kata Mensos.

Tidak dijelaskan secara rinci pukul berapa rapat tersebut akan digelar. Namun kehadirannya untuk memaparkan program dan pendistribusian KIS, KIP dan KKS di depan anggota dewan perwakilan daerah.

Di sela-sela wawancara, Khofifah sempat ditanyai apakah ada rencana mampir ke DPR untuk silaturahmi. Lalu mantan Menteri PPA era Gusdur itu menjawab seadanya sambil melempar senyum.

"Nanti kalau mampir dibilang Mensos nggak ada kerjaan," celetuknya sembari tertawa.(Dn/Gs).

Jakarta, 25 Nopember  - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan data penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) harus segera dibenahi agar manfaat kartu tersebut lebih tepat sasaran. Ia menekankan, penerima KPS adalah orang yang benar-benar berhak.

"Penerima KPS harus segera dirapikan agar penerima adalah orang yang benar-benar berhak. Data penerima KPS juga harus segera dirapikan untuk ketepatan penyaluran bantuan program keluarga sejahtera," kata Khofifah, seperti dikutip dari Antara, Senin (24/11/2014).

Kementerian Sosial, kata Khofifah, membutuhkan data yang sahih dengan parameter yang terukur dan terarah. Ia mengatakan, tujuan dari program ini akan tercapai dengan adanya pasokan data yang terpercaya.

"Data harus kaya dan komprehensif agar berbagai kesalahan bisa diatasi. Sehingga keyakinan penerima bantuan akan sesuai dengan target yang telah ditetapkan," katanya.

Selain itu, lanjut Khofifah, para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) harus diperkuat. Alasannya, mereka adalah lini depan PKH yang harus tahu dan paham akan batasan-batasan jumlah bantuan yang akan diterima oleh para penerima manfaat program tersebut.

Khofifah menyebutkan, masih banyak kendala di sejumlah daerah terkait pendataan penerima KPS, di antaranya di Medan, Surabaya, Banyuwangi dan Jakarta. Kendala-kendala yang dihadapi, seperti banyak yang tidak memiliki kartu, hak tidak diterima secara penuh, penerima beras miskin (raskin) di bawah 15 liter serta masih ada istilah "bagito" alias bagi rata.

"Berbagai kendala di atas, harus segera mendapatkan perhatian serius dari pelaksana dan para pihak terkait di lapangan agar warga miskin segera mendapatkan hak-haknya," kata Khofifah.(Kc/Ant/Gs).

Jakarta, 24 Nopember  - Hasil penelitian sementara Ombudsman menunjukkan bahwa dana yang digunakan untuk kartu sakti Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berupa Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera bukan berasal dari dana program tanggung jawab sosial atau CSR.

Menurut Ombudsman, seperti dilansir laman Kompas.com, anggaran untuk tiga kartu sakti itu diambil dari APBN. "Memang benar penggunaan APBN yang dipakai untuk biaya-biaya kartu-kartu tersebut, bukan melalui CSR. Tapi saya belum sampai pada di mana pos anggarannya," kata Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana di Jakarta, Sabtu (22/11/2014).

Dalam dua pekan terakhir, Ombudsman telah melakukan penelitian terhadap program kartu Presiden Jokowi. Penelitian dilakukan berawal dari polemik yang muncul di masyarakat mengenai dugaan penggunaan dana CSR untuk program kartu sakti tersebut.

Lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik itu menduga ada potensi pemborosan negara akibat kartu Jokowi yang tumpang tindih dengan program serupa di sejumlah daerah. Hasil penelitian sementara Ombudsman juga menemukan adanya 40 hingga 60 daerah yang mempunyai program serupa dengan kartu sakti Jokowi.

"Jadi ada beberapa daerah dan cukup banyak, 40-60-an daerah yang sudah memiliki sistem asuransi daerah, Bali, Solo, Yogya, dan di DKI sendiri itu banyak sekali dan kalau ini dibiarkan maka negara akan terbeban dalam dua kelompok pengeluaran yang sama," tutur Danang.

Untuk itu, ia meminta Presiden Jokowi memikirkan ulang program kartu tersebut. Danang menilai program pemerintah pusat yang menerbitkan kartu sakti tidak bisa berjalan bersamaan dengan program serupa di beberapa daerah.

"Di pusat tidak harus dihentikan, tapi di daerah mesti diatur. Kebijakan nasional lebih tinggi dibandingkan kebijakan di tingkat lokal, nah di lokal ini lah yang harus diatur," ucap Danang.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan, penerbitan semua kartu itu sama sekali tidak memakan anggaran negara, tetapi memakai dana program tanggung jawab sosial (CSR) sejumlah badan usaha milik negara (BUMN).

Namun, pernyataan Pratikno ini kemudian dibantah sejumlah politikus PDI-Perjuangan, partai yang mengusung Jokowi-Kalla. Menuru politikus PDI-P, Eva Kusuma Sundari, pengadaan "kartu sakti" Jokowi menggunakan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 yang telah dibuat pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). (Kc/Gs).

Jakarta, 23 Nopember  - Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo, dianggap sebagai sebuah langkah maju dalam menuju good goverment atau pemerintahan bersih. Penggunaan kartu-kartu tersebut dinilai sebagai upaya dalam meminimalisir penyimpangan anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Jakarta, 22 Nopember -  Guru penuai wajah masa depan Indonesia, dan di ruang kelas itulah anak-anak dipersiapkan untuk menyongsong masa depan. Sebab itu, menjadi guru adalah suatu kehormatan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan, di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jumat (21/11/2014).

“Seiringan dengan rangkaian peringatan Hari Guru Nasional tahun 2014, izinkan saya memulai menyampaikan apresiasi kepada guru-guru kita di seluruh wilayah Indonesia yang telah mengabdi dengan sepenuh hati,” tutur Mendikbud.

Jakarta, 20 Nopember  - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani mengisyaratkan kedepannya, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan membuat satu 'kartu sakti' yang menggabungkan semua bantuan dibidang Kesejahteraan Rakyat.

 "Kami berharap nantinya akan ada satu kartu yang nantinya akan mengintegrasi seluruh kepentingan masyarakat di bidang Kesra," ujarnya dalam acara penghargaan e-Transparency Award, Kamis (20/11/2014) di Hotel Indonesia Kempinsky, Jakarta.

 Menurutnya, seperti dilansir laman Gatra.com., kedepan tak perlu banyak kartu untuk mengakomodir kepentingan kesejaheraan rakyat untuk transparansi dibidang pemerintahan. "Kartu tersebut juga akan terintegrasi datanya dengan kemetrian lain, jadi kementrian lain tak perlu mencari data. Sehingga data soal kemiskinan, pendidikan, ataupun tentang keluarga bisa jadi satu. Ini juga untuk tranparansi. Publik pun bisa melihat datanya," tegas Menko PMK.

 Nantinya kartu tersebut akan mewakili seluruh sistem kesejahteraan rakyat, jadi masyarakat tak perlu punya banyak kartu untuk mendapatkan bantuan atau fasilitas kesejahteraan. "Karena kita juga membutuhkan kartu yang sudah mewakili semua sistem sehingga masyarakat tidak perlu direpotkan dengan membawa banyak kartu," kata Menko PMK.

 Kemenko PMK dan Kementerian Pendidikan Dasar memperoleh penghargaan situs web kementerian yang terprogresif versi Paramadina Public Policy Institute. Hadir dalam acara penghargaan tersebut, selain Menko PMK yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, Menteri Pendidikan Dasar Anies Baswedan dan para pereakilan kementerian.(Gc/Gs).

Jakarta, 20 Nopember  - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansah mengatakan, pemerintah memperluas cakupan Bantuan Siswa Miskin (BSM) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Rencananya, KIP akan menjangkau siswa-siswa yang dikeluarkan dari sekolahnya atau drop out.

"Antara lain perluasannya anak-anak yang drop out pun dapat KIP," kata Khofifah, di Jakarta, Rabu (19/11/2014).

Menurutnya seperti dilansir laman Kompas.com., rencana pemberian KIP kepada siswa yang dikeluarkan dari sekolahnya tersebut sudah dibahas dalam rapat kabinet dan rapat-rapat bersama Wakil PresidenJusuf Kalla. Alasan pemberian KIP bagi anak-anak yang drop out dengan harapan mereka bisa kembali ke sekolah. 

Selain itu, pemerintah berencana memberikan KIP kepada anak-anak jalanan. Khofifah juga menyampaikan bahwa besaran bantuan yang diterima anak-anak pemegang KIP akan berbeda tergantung tingkat pendidikan masing-masing.

"KIP untuk SD Rp 450 ribu/tahun, SMP Rp 750 ribu/tahun, SMA Rp 1 juta/tahun, sementara KIS Rp 192 ribu/bulan itu sesuai standar PBI," ujar dia.

Khofifah menjelaskan, tidak semua penduduk miskin akan menerima KIP. KIP diprioritaskan bagi anak-anak di bawah usia 18 tahun. Sedangkan sisanya, seperti kaum lansia akan diprioritaskan untuk memperoleh Kartu Keluarga Sejahtera dan Kartu Indonesia Sehat.

"Dari 1,7 juta, dari 330.000 itu kita usulkan yang dapat KKS dan KIS, karena ini lansia, yang dibawah 18 tahun kita usulkan KIP, jadi treatmennya berbeda," sambung dia.

Terkait bantuan ini, Kementerian Sosial membawahi pengelolaan Kartu Keluarga Sejahtera. Menurut Khofifah, ada sekitar 15,5 juta rumah tangga yang menjadi sasaran KKS. Mengenai anggaran untuk program KKS, Khofifah mengatakan bahwa pihaknya telah menempatkan anggaran Rp 6,2 triliun di PT Pos Indonesia untuk diberikan kepada para pemegang KKS. Jika belum memiliki KKS, warga bisa menggunakan Kartu Penjamin Sosial (KPS) untuk mencairkan dana di Kantor Pos tersebut. Masing-masing rumah tangga sasaran memperoleh dana bantuan keluarga sejahera sebesar Rp 400.000 per dua bulan.

"Kalau sekarang Rp 400.000 per dua bulan dikali 15,5 juta setara dengan Rp 6,2 triliun itu, anggarannya sudah di PT Pos," ujar Khofifah.

Dalam kesempatan tersebut,Khofifah mendampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla meninjau pencairan dana program simpanan keluarga sejahtera (PSKS, Rabu (19/11/2014) di Kantor Pos Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta. (Kc/Gs).