Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2394 of /var/www/arsip.kemenkopmk.go.id/includes/menu.inc).

Pendidikan

Oleh humaspmk on February 09, 2015

Jakarta, 9 Februari - Menteri Koordinator Bidang Pembagunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan Diseminasi Global Nutrition Report serta Puncak Peringatan Hari Gizi Nasional Ke-55 tahun 2015 di Kantor Kemeterian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Bappenas di Jakarta, Senin (9/2). Hadir dalam acar tersebut Menteri PPN/Kepala Bappena, Andrianof Chaniago, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Robert Blake, Tokoh Nasional Indonesia K.H. Sholahuddin Wahid serta para pejabat intansi terkait.

Oleh humaspmk on February 04, 2015

Jakarta, 4 Februari 2015 - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani memberikan arahan dan masukan pada rapat kerja pimpinan Kementerian Luar Negeri dengan Kepala Perwakilan Republik Indonesia Tahun 2015, yang bertempat di Ruang Nusantara Kementerian Luar Negeri pada Rabu, 4/2/2015.(ng)

Oleh humaspmk on January 29, 2015

Bandung (28/01) -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, menyambangi berbagai lokasi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat (28/1) yaitu lembaga pendidikan, kesehatan serta ruang publik.

Oleh humaspmk on January 28, 2015

Bandung (28/01) -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani melihat hasil kerajinan siswa-siswi SMP Negeri 1 Cisarua, Parongpong. Menko PMK juga memberikan apresiasi dan dukungan pada gerakan PIK Genre (Pusat Informasi dan Konseling Generasi Berencana), yang telah berjalan di SMP N 1 Cisarua. (fik)

Oleh humaspmk on January 28, 2015

Bandung (28/01) -- Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (2 kanan) bersama Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (2 kiri) berdialog dengan siswa di Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) SD Kartika X-3 Parongpong. Salah satu tujuan kunjungan Menko PMK Puan Maharani adalah dalam upaya mendorong siswa sekolah dasar membiasakan diri hidup bersih dan sehat. (fik)

Oleh humaspmk on January 20, 2015

Jakarta, 20 Januari - Sebagai tindak lanjut digelarnya Rapat Pimpinan (Rapim) dilingkup Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) terkait Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko PMK pada hari ini (Selasa, 20/01/2015) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Paripurna Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Kantor Kemenko PMK, Jl. Medan merdeka Barat No.3, Jakarta. Rakor ini dihadiri oleh berbagai Kementerian dan Lembaga di bawah Kemenko PMK.

            Rakor yang dipimpin oleh Menko PMK Puan Maharani ini dihadiri oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi , Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, Menteri Kesehatan Nila Moeloek serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar. Rakor kali ini membahas berbagai hal terkait bidang PMK. Diantaranya tentang persiapan penyelenggaraan Asian Games 2018, keberlanjutan program Raskin, penyelenggaraan ibadah haji dan rencana pembangunan techno park dan science park.

            Dalam arahannya, Menko PMK menyebut bahwa Rakor ini termasuk Rakor Utama di Kemenko PMK. Pihaknya harus mensinergikan dan mengkoordinasikan program-program berbagai Kementerian/ Lembaga di bawahnya agar bisa berjalan dengan baik. Apalagi dengan akan berlangsungnya Asian Games pada tahun 2018. “Bapak Presiden sudah mengarahkan agar penyelenggaraan Asian Games dilakukan dengan baik. Karena itu perlu dilakukan persiapan dan langkah-langkah yang strategis untuk menuju Asian Games (AG)2018,” ujar Menko PMK. Seperti diketahui, pemerintah telah mempersiapkan Provinsi Sumsel, Jawa Barat dan DKI Jakarta dalam penyelenggaraan AG 2018. Pemerintah dengan koordinasi ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) juga tengah mempertimbangkan cabang olahraga yang akan dipertandingkan di AG 2018., Berkaitan  dengan pelatih ,gizi,dan tempat pelatihan atlit, Menko bidang PMK Puan Maharani Kepada Menpora  mengharapkan agar dapat dikontrol kualitas dan fasilitas yang menunjang prestasi olahraga  ,terutama persiapan Asean Games  dapat memilih cabang olah raga prioritas yang diunggulkan sehingga dapat maksimal meraih prestasi. Oleh karena itu kita harus menyiapkan pelatih terbaik , gizi  atlet yang baik  dan tempat pelatihan yang emmadai .  Menko PMK juga meminta kepada semua K/L terkait untuk mendukung  Asean  Games 2018 ,karena ini merupakan agenda  Nasional yang menjadi tanggung ajwab kita semua  untuk mencapai sukses dan prestasi bersama .

            Sementara itu terkait penyelenggaraan Ibadah Haji, Rakor membahas tentang kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang memotong 20 persen dari kuota haji nasional kepada setiap Negara. Atas dasar itu pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan rencana pemotongan jumlah kuota haji tersebut. Pada kesempatan ini pula sempat dibahas tentang pemondokan calon haji, serta kesehatan calon haji. Kesehatan calon haji menjadi perhatian serius pemerintah mengingat para calon haji Indonesia usianya termasuk tua.  

            Pada kesempatan ini Menko PMK mengapresiasi Check List Monitoring dan Evaluasi (Monev) Haji yang dilakukan pada tahun 2014 lalu. Dengan Check List Monev menurut Menko PMK, kegiatan rapat tidak akan bertele-tele. “Kita akan tahu kerjaan apa yang harus ditangani oleh Kementerian terkait. Kedepan, saya berharap setiap K/L bisa menampilkan Chec List semacam ini di setiap kegiatan rapat,” tegas Menko PMK.

            Rakor kali ini juga menyinggung pelaksanaan Raskin. Menurut Menko PMK, pemerintah tetap melanjutkan Raskin hingga akhir tahun ini (2015). Pemerintah juga mewacanakan pada tahun 2016 nanti, Raskin akan digantikan dengan program lain semisal e-money. Tadinya pemerintah berencana menghapuskan program Raskin pada tahun 2015, namun untuk menjaga stabilitas harga, hal itu urung dilakukan. Program pemerintah sebelumnya yang juga diperpanjang adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Berbeda dengan Raskin yang sampai akhir tahun 2015, program PNPM rencananya hanya sampai bulan April 2015. Adapun program pemberdayaan kini akan dikerjakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 

            Tentang rencana pembangunan Science Park dan Techno Park, Menko PMK meminta Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi untuk segera berkoordinasi, khususnya untuk memilih lokasi yang strategis. Dengan lokasi yang strategis, hal itu akan bermanfaat bagi masyarakat sekitar.(Humas).

 

 

 

 

 

File Pendukung: 

Oleh humaspmk on January 20, 2015

Jakarta, 20 Januari - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (tiga kiri) memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Paripurna Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Selasa (20/01/2015) pagi diKemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta.

Rakor Paripurna tersebut membahas diantaranya mengenai Pelaksanaan subsidi beras bagi Masyarakat berpendapatan rendah (raskin), Persiapan penyelenggaraan Asian Games 2018, Persiapan Penyelenggaraan Haji. (foto:olle)

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 14, 2015

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, mengatakan pendidikan daerah adalah kunci mewujudkan revolusi mental karakter manusia yang berdaulat, mandiri dan berkebudayaan.

"Perlahan tapi pasti pendidikan desa adalah kunci revolusi mental karakter berdaulat, mandiri dan berkebudayaan," kata Puan setelah rapat koordinasi di Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa sore (13/1).

Oleh humaspmk on January 14, 2015

Jakarta, 14 Januari - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, mengatakan pendidikan daerah adalah kunci mewujudkan revolusi mental karakter manusia yang berdaulat, mandiri dan berkebudayaan.

”Perlahan tapi pasti pendidikan desa adalah kunci revolusi mental karakter berdaulat, mandiri dan berkebudayaan,” tegas Menko PMk Puan Maharani usai Rapat koordinasi (Rakor), Selasa (13/1/2015) sore di Kemenko Bidang perekonomian, Jakarta..

Menko PMK seperti dilansir harian Suara Merdeka, mengatakan untuk menjalankan program revolusi mental, pemerintah harus hadir bersama masyarakat hingga tingkat desa dalam memperbaiki masalah pendidikan.

Hal tersebut, harus dimulai dari keinginan pemerintah dan masyarakat mewujudkan masyarakat unggul hasil pendidikan berkualitas yang dapat dijangkau masyarakat desa.

Menurut Menko PMK, masyarakat desa seharusnya juga dapat menikmati pendidikan dari sejak usia dini, seperti PAUD, hingga ke jenjang yang tinggi.

Menko PMK menilai kualitas pendidikan yang baik harus merata di setiap daerah di Indonesia untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa.

Dana Pendidikan Daerah Rp 254 Triliun

Pemerintah menganggarkan dana pendidikan daerah sebanyak Rp 254 triliun dari total anggaran pendidikan sebesar Rp 409 triliun pada 2015.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan, mengatakan alokasi dana pendidikan daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di daerah, terutama dari kualitas guru karena alokasi dana untuk guru mengambil porsi terbesar.

Ia menambahkan dengan meningkatnya dana tersebut seharusnya disertai peningkatan kualitas guru karena kualitas guru merupakan hal penting untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Mendikbud menambahkan pemerintah akan memperketat kontrol implementasi dana pendidikan daerah agar dana tersebut dialokasikan sesuai sasaran.

”Untuk skema dana pendidikan daerah tetap sama, yang berbeda kami lebih jauh mengontrol implementasi agar sesuai sasaran,” kata Mendikbud usai rakor di Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (13/1) sore.

Mendikbud mengatakan pemerintah akan memastikan kesiapan semua elemen dalam alokasi dana pendidikan daerah, memonitornya serta mengatur dana jika terdapat sisa setelah dialokasikan.

Dana pendidikan daerah yang besar, ujar dia, harus benar-benar membawa perbaikan kualitas pendidikan daerah agar ketimpangan kualitas pendidikan dapat berkurang.

Sementara itu, Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan pemerintah terus mengevaluasi dan mengefisienkan dana yang ditransfer ke daerah supaya dana tersebut memberikan manfaat pembangunan pendidikan sesuai prioritas pemerintah saat ini.

”Kami terus mengevaluasi dan mengefisienkan dana yang ditransfer ke daerah supaya dana itu memberikan manfaat seperti yang diinginkan,” kata dia.

Ia mengatakan kebijakan pengalokasian dana pendidikan daerah banyak mendapatkan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan. Menurut dia, hingga kini kementerian terkait telah berkoordinasi dengan baik dan saling mendukung demi menyukseskan program tersebut.(Sm/Gs).

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 13, 2015

Jakarta, 13 Januari - Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (tengah) berbincang bersama Menteri Perekonomian Sofyan Djalil (kiri) dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan (kanan), usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Pemanfaatan Dana Fungsi Pendidikan di Daerah,Selasa (13/1/2015) yang diadakan di  Kemenko Perekonomian, Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat. (fik)

Pada konferensi pers usai rakor, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan, peningkatan kualitas guru dan pendidikan dalam negeri menjadi salah satu tujuan pemerintah ke depan. Karena hal tersebut sesuai dengan program nawacita dalam penerapan revolusi mental masyarakat. “Cara berfikir atau revolusi mental itu akarnya dari pendidikan dan kebudayaan,” ujar Menko Puan.

Pemerintah menganggarkan dana pendidikan daerah sebanyak Rp 254 triliun dari total anggaran pendidikan sebesar Rp 409 triliun pada 2015.

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 13, 2015

Jakarta, 13 Januari  - Kementerian Agama, melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, mengambil langkah strategis terkait Implementasi Kurikulum 2013 (K-13) Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Sekolah.

Langkah tersebut berupa penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor: SE/DJ.I/PP.00/143/2015 tentang Implementasi Kurikulum 2013 PAI pada Sekolah yang intinya melanjutkan pemberlakukan K-13 PAI pada Sekolah.

Demikian disampaikan oleh Direktur Pendidikan Agama Islam, Amin Haedari, seperti dilansirlaman Antara News, saat dikonfirmasi tentang pelaksanaan kurikulum PAI pasca diberlakukannya Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013, Jakarta, Minggu (11/1/2015).

”Dalam Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014 Kurikulum 2013 tidak dinyatakan diberhentikan secara substansial, tetapi ditangguhkan pemberlakuannya karena dianggap belum siap dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 tersebut,” jalas Amin.

Di samping itu, tegas Amin, setidaknya terdapat 3 pertimbangan penting K-13 PAI dilanjutkan. Pertama, Berdasarkan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan disebutkan bahwa Pengelolaan Pendidikan Agama dilaksanakan oleh Menteri Agama.

Kedua, Kementerian Agama, baik melalui Pusat maupun Daerah (Kanwil Kemenag/Kantor Kemenag) telah melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kurikulum 2013 PAI bagi sebagian besar Guru PAI. Bahkan, untuk Guru PAI SMA dan SMK sudah tuntas semua, tinggal tahap penguatan saja.

Ketiga, PAI tidak termasuk kelompok mata pelajaran (mapel) ujian nasional, tetapi kelompok ujian sekolah, sehingga penyelenggaraan dan penilaian mapel PAI tergantung pada kebijakan satuan pendidikan masing-masing.

Atas dasar beberapa pertimbangan tersebut, Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam tentang implementasi K-13 PAI diterbitkan. Doktor bidang pendidikan lulusan Unversitas Negeri Jakarta ini menambahkan bahwa implementasi K-13 PAI akan terus dilanjutkan pada Sekolah-sekolah yang Guru PAI-nya sudah mengikuti Bimtek Kurikulum 2013 PAI. Sementara terkait sistem penilaian dan penyusunan rapor peserta didik akan disederhanakan dan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing satuan pendidikan.

Pada tahun 2015 ini, Kementerian Agama, baik Pusat maupun Daerah, akan melanjutkan Bimtek Kurikulum 2013 PAI bagi Guru PAI yang belum mengikutinya. Sedangkan bagi yang sudah mengikuti Bimtek Kurikulum 2013 PAI akan diberikan pendampingan kurikulum bagi Guru PAI dalam implementasi kurikulum, tutur Amin.

Kepada Para Kabid dan Kasi PAI/PAKIS/Pendis di Kemenag Provinsi dan Kabupaten/Kota, Amin meminta agar berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, terkait dua hal, yaitu: surat edaran dan implementasi K-13 PAI pada Sekolah.

Secara teknis, Para Kabid dan Kasi PAI/PAKIS/Pendis, sesuai tingkatannya, agar berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat terkait implementasi K-13 PAI pada sekolah-sekolah yang bukan sasaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Info selengkapnya tentang Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor: SE/DJ.I/PP.00/143/2015 tentang Implementasi Kurikulum 2013 PAI pada Sekolah, sila lihat http://www.pendis.kemenag.go.id/pai/file/dokumen/suratedaran.jpeg.jpeg. (Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 13, 2015

Jakarta, 13 Januari  - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun akan berlaku mulai Juni 2015.

"Rencananya Juni 2015 ini mulai diberlakukan," kata Menko PMK Puan Maharani usai usai melakukan kunjungan kerja di Bandung, Jawa Barat, Senin (12/1/2015).

Menko PMK seperti dilansir laman Antara News, menjelaskan, pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun sesuai janji kabinet kerja.

Dengan adanya program wajib belajar 12 tahun maka semua anak Indonesia wajib bersekolah dan pemerintah wajib membiayai serta menyediakan segala fasilitasnya.

Menko PMK mengatakan, hingga saat ini pemerintah terus melakukan berbagai persiapan terkait pelaksanaan program tersebut.

"Pemerintah ingin semua anak Indonesia berpendidikan, minimal hingga tingkat sekolah menengah atas," katanya.

Sementara itu, dalam kunjungan kerjanya ke Bandung, Jawa Barat, Puan Maharani melaksanakan sejumlah agenda.

Yang pertama menghadiri acara Munas XV HIPMI, dilanjutkan dengan kunjungan ke pabrik tekstil dan yang terakhir ke RS Hasan Sadikin Bandung.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 12, 2015

Jakarta, 12 Januari  - Sejumlah sekolah di Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, terpaksa liburkan siswanya menyusul banjir yang melanda daerah setempat akibat meluapnya air sungai, Senin (12/1/2015).

Banjir yang melanda beberapa desa, seperti Desa Ngembalrejo (Kecamatan Bae), Desa Kirig dan Mejobo (Kecamatan Mejobo) memang tidak sampai mengakibatkan rumah warga terendam banjir, namun akses jalan desa tergenang hingga 30-an sentimeter.

Salah seorang guru Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Ngembalrejo, Agus Marjuki di Kudus, Senin (12/1/2015), seperti dilansir laman Antaranews, mengakui, terpaksa memulangkan siswanya karena khawatir genangannya tambah tinggi.

Pengalaman sebelumnya, kata dia, banjir bisa mencapai 1 meter lebih sehingga air juga menggenangi semua ruangan kelas untuk kegiatan belajar mengajar.

Ia memperkirakan, banjir mulai terjadi sekitar pukul 05.00 WIB dan hingga sekarang genangannya masih terjadi sehingga siswa dipulangkan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ketika genangan banjir semakin bertambah.

Adapun jumlah siswa MI Darul Ulum 01, kata dia, sebanyak 154 siswa.

Sekolah lainnya yang ikut memulangkan siswanya, yakni MI Darul Ulum 02, Madrasah Aliyah Darul Ulum serta SD 05 Ngembalrejo.

Noor Ahmad, salah seorang siswa MA Darul Ulum mengakui, pihak sekolah memang memulangkan siswanya karena khawatir genangan banjir semakin bertambah seperti pengalaman sebelumnya.

Untuk itu, kata dia, siswa dipulangkan sambil menunggu kondisi genangan pada keesokan harinya.

"Proses belajar mengajar memang belum sempat dilakukan karena setelah masuk kelas siswa diminta pulang demi menjaga keselamatan para siswa," ujarnya.

Dimas, salah seorang siswa SD 05 Ngembalrejo mengakui, di sekolahnya memang tidak ada kegiatan belajar mengajar karena sedang banjir.

Saat ini, kata dia, genangan banjir mulai surut, namun siswa sudah dipulangkan terlebih dahulu karena banjir terjadi sejak pukul 05.00 WIB.

Berdasarkan informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus, banjir yang terjadi hari ini (12/1) disebabkan karena meluapnya air Sungai Piji yang ada di Desa Kesambi, Kecamatan Mejobo, Kudus.

"Informasi di lapangan, belum ada rumah warga yang tergenang banjir. Sedangkan jalan desa memang banyak yang tergenang dengan ketinggian hingga 30-an cm," ujar staf BPBD Kudus Agus Widayat.

Ratusan rumah di Langkat terendam banjir

Sementara itu, ratusan rumah di Tanjungpura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, terendam banjir setinggi 50 centimeter hingga satu meter akibat meluap Sungai Batang Serangan dan air laut pasang yang datang ke kawasan itu.

"Benar, ada beberapa desa di Kecamatan Tanjungpura yang terkena banjir karena meluapnya sungai dan pasang laut," kata Camat Tanjungpura Surianto di Tanjungpura, Senin (12/1/2015).

Air mulai masuk ke pemukiman warga sejak Minggu malam dan terus meninggi karena air Sungai Batang Serangan terus naik, sedangkan air laut pasang menahannya sehingga air tidak bisa keluar menuju laut.

"Benteng yang ada juga melimpah terutama di Desa Pematang Cengal Barat sehingga masuk ke pemukiman warga," katanya.

Di Desa Pematang Cengal Barat ada 100 rumah yang terkena banjir, sedangkan di Pekan Tanjungpura, Pekubuan, Paya Perupuk, dan beberapa lainnya ada juga ratusan rumah yang terkena banjir.

Selain itu, katanya, lahan persawahan seluas 200 hektare juga terendam banjir setinggi satu meter, padahal petani di Desa Pematang Cengal Barat sedang melakukan penyemaian.

"Lahan yang terkena banjir 200 hektare yang sedang dipersiapkan untuk ditanami, karena penyemaian sudah dilakukan oleh petani, tinggal turun ke sawah untuk segera bertanam padi," katanya.

Seorang tokoh masyarakat Kota Tanjungpura Azhari menjelaskan banjir di kawasan itu karena hujan yang turun secara terus-menerus.

"Terparah banjir kali ini di Desa Pematang Cengal Barat, karena merendam rumah penduduk maupun lahan persawahan," katanya.

Banjir juga merendam permukiman warga, seperti di bantaran Sungai Batang Serangan, namun sebagian warga masih bertahan di kediaman mereka.

Sebagian warga lainnya, mengungsi ke rumah kerabatnya yang relatif aman dari banjir.

Azhari berharap hujan segera reda agar warga bisa membersihkan rumah masing-masing dari dampak banjir dan melakukan aktivitas seperti biasanya.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 12, 2015

Jakarta, 12 Januari  - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa berjanji pihaknya siap membantu masyarakat untuk mengakses ribuan beasiswa S2 dan S3 yang ada pada sejumlah kementerian.

"Ada 5.000 beasiswa S3 di Kemenag, dan ada ribuan beasiswa S2 dan S3 senilai Rp18 triliun di luar Kemenag, saya siap jadi pelayan masyarakat untuk mengakses beasiswa itu," katanya di Surabaya, Minggu (11/1/2015) malam.

Di hadapan ribuan peserta Haul I Indar Parawansa (suami Mensos) di kediamannya, Jemursari, Surabaya, seperti dirilis laman Antara News, menteri yang juga Ketua Umum PP Muslimat NU itu menyatakan sudah saatnya warga NU menjadi "writing society" dan bukan lagi "reading society".

"Ada 106 juta dari 250 juta penduduk Indonesia adalah warga NU, karena itu menarik warga NU menjadi writing society akan sama halnya dengan memajukan peradaban Indonesia, apalagi NU mengembangkan Islam yang santun dan ramah," katanya.

Menurut dia, peran NU memang tidak tercatat dalam sejarah, karena keikhlasan para tokoh NU, sehingga Pusat Sejarah TNI hanya mencatat 12 nama tokoh Hizbul Wathon yang berperan dalam Pertempuran 10 November 1945, padahal mestinya lebih dari itu.

"Untungnya ada film Sang Kiai, sehingga peran NU mulai terlihat, namun hal itu menunjukkan pentingnya warga NU menjadi writing society agar jangan sampai seperti dalam Buku Sejarah kelas 3 SD yang mencatat peran sejumlah elemen masyarakat tapi di sana tidak ada elemen NU," katanya.

Dalam kesempatan itu, Rais Syuriah PBNU KHA Hasyim Muzadi yang menyampaikan Tausiyah Haul menegaskan bahwa warga NU sebenarnya bukan orang yang tidak pintar bila diberi kesempatan, karena itu peluang beasiswa S2 dan S3 harus dimanfaatkan.

"Warga NU itu secara akademik tidak terlalu bodoh, buktinya lebih dari 50 persen tenaga akademik di UI itu sebenarnya warga NU, tapi mayoritas warga NU memang masih menjadi Masyarakat Dengar, karena itu harus dijadikan Masyarakat Baca," katanya.

Menurut dia, ilmu di tangan orang yang tidak benar akan menjadi mubadzir atau bahkan disalahgunakan. "Misalnya, sarjana hukum yang mengakali hukum, atau ilmu agama yang disalahgunakan untuk kekerasan, padahal Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan paksaan dalam beragama," katanya.

Acara "haul" (peringatan tahunan terkait wafat seseorang) di rumah Mensos itu dihadiri sejumlah ulama, di antaranya KH Dzulhilmi (Surabaya), KH Muhyiddin Abdusshomad (Jember), KH Muchit Murtadlo (Surabaya), dan sebagainya.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 09, 2015

Jakarta, 9 Januari  - Penyalahgunaan narkotik di kalangan pelajar dan mahasiswa kian memprihatinkan. Apalagi tercatat bahwa dari seluruh daerah, DKI Jakarta masih menduduki peringkat pertama dalam kasus penyalahgunaan narkoba.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi DKI, Ali Johardi seperti dilansir laman Tribun News, mengungkapkan dalam setahun terakhir ini angka prevalensi penyalahgunaan narkotika di lingkungan pendidikan mulai tingkat SLTP, SMU hingga perguruan tinggi sebesar 4,7 persen.

"Terindikasi bahwa jumlah tersangka kejahatan pada usia pelajar dan mahasiswa usia 12 hingga 24 tahun sebanyak 40.690 orang, dan 21,5 persennya tersangka narkoba," kata Brigjen Ali Johardi kepada wartawan, Kamis (8/1/2015).

Guna menyadarkan para pelajar dari bahaya narkotika, BNN Provinsi DKI menggelar Pemberdayaan Karya Seni Sekolah Bersih Narkoba (PKSSBN) 2014. Acara yang mengangkat tema "Raih Prestasi setinggi-tingginya tanpa NARKOBA” yang diikuti 36 sekolah menengah atas di Jakarta.

"Kegiatan Pemberdayaan Karya Seni Sekolah Bersih Narkoba merupakan upaya memberdayakan lingkungan sekolah untuk menciptakan sekolah bebas narkoba," kata Ali.

Berdasarkan hasil penilaian, terang dia, SMA Negeri 68 Jakarta dinobatkan sebagai juara I Sekolah Bersih Narkoba 2014. Sedangkan juara kedua diraih SMA Negeri 99 Jakarta dan juara ketiga ditempati SMA Negeri 34 Jakarta.

Sementara itu, SMA Negeri 2 Jakarta meraih juara harapan I, disusul SMA Negeri 13 Jakarta dan SMA Perguruan Rakyat 2 sebagai juara harapan dua dan tiga.

Sedangkan, juara favorit satu hingga tiga diraih SMA Negeri 14 Jakarta, SMK Negeri 33 Jakarta, dan SMA Negeri 13 Jakarta.

Menurut Ali, bentuk kegiatan dalam Pemberdayaan Karya Seni Sekolah Bersih Narkoba itu meliputi, kreativitas karya seni dan budaya sekolah, kreativitas branding antinarkoba di lingkungan sekolah, kreativitas yel-yel antinarkoba, kreativitas puisi antinarkoba, kreativitas karya tulis antinarkoba, dan peer group speaking antinarkoba.(Tn/Gs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 09, 2015

Jakarta, 9 januari - Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri dan juga pimpinan lembaga di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (9/1/2015). Agenda tunggal rapat kali ini adalah persiapan pelaksanaan Konferensi Asia Afrika pada bulan April mendatang. 

Di dalam pembukaan rapat, Jokowi meminta agar semua pihak bisa melaksanakan KAA yang sudah ke-60 kalinya itu dengan lancar.

"Kita tahu ini adalah sebuah momentum yang sangat baik bagi negara kita untuk kembali mengingatkan kepada dunia bahwa kita mempunyai peran yang sangat besar pada saat itu dan kita ingin memori dan ingatan itu kita ingin angkat kembali," kata Jokowi.

Hadir dalam rapat tersebut, yakni Menteri Luar Negeri Rento LP Marsudi, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno serta Kapolri Jenderal Sutarman.

Jokowi menyoroti persiapan mulai dari akomodasi, logistik, pengamanan, hingga protokol. Semuanya harus disiapkan sebaik mungkin.

"Praktis waktunya tinggal 3 bulan lagi," kata dia.

109 Kepala Negara Diundang Hadiri Konferensi Asia Afrika di Jakarta dan Bandung

Pemerintah Indonesia tengah disibukkan dengan persiapan Konferensi Asia Afrika yang akan digelar di Jakarta dan Bandung pada 19-24 April 2015. Sebanyak 109 kepala negara diundang dalam konferensi yang sudah dilakukan ke-60 kalinya itu.

"Undangan akan kami sebarkan ke 109 kepala negara dan 25 organisasi internasional," ujar Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/1/2015). 

Pada tahun ini, Retno seperti dilansir laman Kompas.com, mengatakan bahwa pemerintah Indonesia mengangkat tema soal penguatan hingga kerja sama negara-negara di selatan. Kerja sama itu dilakukan untuk mempromosikan perdamaian dan kesejahteraan dunia.

Dia menjelaskan, pelaksanaan rangkaian acara Konferensi Asia Afrika dilakukan 19-23 April di Jakarta dan pada 24 April dilakukan di Bandung. Acara akan diisi pertemuan senior official meeting (SOM), pertemuan tingkat menteri, dan akan diakhiri pada pertemuan tingkat kepala negara atau kepala pemerintahan. 

Konferensi Tingkat Tinggi Asia–Afrika diprakarsai oleh Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, India, dan Pakistan. Konferensi pertama kali diadakan pada 18-24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia.

Jadikan Hari Libur

Sementara itu, acara puncak peringatan KTT Asia Afrika akan digelar di Bandung pada 24 April mendatang. Rencananya, Pemkot Bandung akan menjadikan hari puncak peringatan yang jatuh pada hari Jumat tersebut sebagai hari libur. 

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil seperti dilansir laman republika Online, mengatakan, hal itu dilakukan untuk memperlancar mobilisasi para kepala negara dan pejabat pemerintahan lain yang akan datang dari Jakarta ke Bandung. 

"Saya sebagai tuan rumah juga sedang gelisah karena acaranya besar. Ada wacana kita bikin libur, Kota Bandung diliburkan di hari Jumat," ujar Ridwan Kamil usai rapat terbatas persiapan KTT Asia Afrika di Kantor Presiden, Jumat (9/1/2015). 

Peringatan 60 tahun KTT Asia Afrika dan 10 tahun New Asian African Strategic Partnership akan digelar di Jakarta dan Bandung pada April mendatang. Sebanyak 109 kepala negara bakal hadir dalam forum internasional tersebut.(Kc/Rol/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 09, 2015

Jakarta, 9 Januari  - Ijasah asli tapi palsu (Aspal), pendidikan jarak jauh dan melebihkn kuota mahasiswa jadi masalah perguruan tinggi di Indonesia.

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI seperti dilansir laman Tribun News, memastikan akan melakukan penindakan bagi perguruan tinggi yang melakukan pelanggaran-pelanggaran ini.

"Baik perguruan tinggi negeri maupun swasta akan diberikan sanksi yang sama jika melanggar. Ini kami lakukan untuk melindungi masyarakat," kata Menristek Dikti, M Nasir saat hadir dalam  forum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI)  "Higher Education Stakeholder Dialogue di Jakarta, Kamis (8/1/2015)

Dikatakannya, perguruan tinggi yang  bermasalah, Kemenristek dan Dikti juga akan melakukan  pembinaan khusus baik PTS maupun  PTN tujuannya perbaikan.

Kemenristek dan Dikti juga memberikan perhatian terhadap kualitas dosennya. Pemerintah mendorong, para Dosen untuk melanjutkan studinya.

"Jumlah dosen yang studi lanjut juga jadi perhatian. Jadi jika ada  dosen berkualitas bagus, segera  daftarkan untuk memperoleh beasiswa kita biayai  penuh," katanya.

Penggabungan Ristek dan Dikti Menumbuhkan Riset Perguruan Tinggi

Sementara itu penggabungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dinilai  Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Edy Suandi Hamid  memberikan angin segar untuk pengembangan riset di perguruan tinggi.

Pasalnya, dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia bahkan negara Nepal, anggaran riset jauh lebih kecil.

"Terintegrasinya  Menristek dan Dikti akan membuat riset menjadi perhatian dan fokus. Perbedaan yang ada di pendidikan  tinggi dan  sekolah adalah riset," kata Edi saat forum APTISI  "Higher Education Stakeholder Dialogue di Jakarta, Kamis (8/1/2015).

Seiring meningkatnya anggaran dan pengelolaan anggaran riset yang terkelola dengan baik, maka akan bisa berkotribusi positif bagi bangsa.

"Makin besar dana untuk riset memungkinkan untuk untuk mengembangkan berbagai riset yang akan menjadi  pemecahan masalah riil yang dihadapi bangsa ini," katanya.

Ia berharap adanya pengurangan subsidi, penghematan pemerintah, sebagian dananya bisa dikucurkan untuk pembiayaan  riset yang dilakukan perguruan tinggi. Saat ini berkisar antara  0,02 persen dari GDP.

Menteri  Riset Teknologi dan Dikti, M Nasir berkomitmen untuk mengucurkan dana riset yang bermanfaat langsung kepada masyarakat. Ini sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo, riset difokuskan untuk menemukan teknologi yang lebih hemat, ramah lingkungan.

"Kita juga akan melakukan lebih banyak riset teknologi pangan untuk mencapai berbagai swasembada yang telah ditargetkan pemerintah," kata Nasir.

Berbagai langkah riset yang dilakukan ini, sebut mantan Rektor Universitas Diponegoro ini, berbasis inovasi based of market.

"Artinya  riset yang dilakukan berbasis pada pasar. Jadi yang diriset hanya apa yang dibutuhkan masyarakat sehingga tidak sia-sia,"  katanya.

Ia menyebut jika risetnya terlalu maju justru masyarakat dalam negeri tidak siap menggunakan dan kurang bermanfaat bagi masyarakat.

Hilangkan Dikotomi PTN dan PTS

Dalam kesempatan tersebut, Menristekdikti, M Nasir akan menghapuskan dikotomi antara perguruan tinggi negeri dan swasta.

Menurutnya, perguruan tinggi negeri (PTN) ataupun PTS hanyalah  masalah pengelolaan.

"Kemenristek dan Dikti juga akan melakukan analisis SWOT baik PTN dan PTS serta    berkomunikasi yang bertujuan membangun kualitas pendidikan," kata saat hadir dalam  forum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI)  "Higher Education Stakeholder Dialogue di Jakarta, Kamis (8/1/2015)

Seiring penghilangan dikotomi, maka Kopertis akan dihapuskan serta akan  diganti lembaga layanan perguruan tinggi.

"Tidak akan membedakan dalam pelayanan.
Artinya bagi kita  cara pandang sama. PTN juga akan  dimandirikan supaya bisa  berkompetisi dengan baik," katanya.

Mantan Rektor Universitas Diponegoro ini menargetkan tahun 2016 mendatang sudah tidak ada lagi dikotomi PTS dan PTN.

"Direalisasikan mungkin 2015 atau 2016 karena berdampak ke kementerian yang lainnya," katanya.

Nasir meyakini tidak adanya dikotomi antara negeri dan swasta akan mampu menghasilkan sarjana yang kualitas yg baik dibandingkan negara tetangga.

"Setidaknya langkah ini menjadi salah satu cara  menghadapi persaingan yg cepat hadapi MEA," katanya. (Tn/Gs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 08, 2015

Jakarta, 8 Januari  - Anggota Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan, Budi Santoso, mengatakan pihaknya mendapatkan informasi dan laporan dari sejumlah guru atau kepala sekolah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di beberapa daerah terkait upaya 'pemaksaan' terhadap penerapan Kurikulum 2013 (K13).

"'Paksaan' tersebut dilakukan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) setempat agar sekolah-sekolah di bawah otoritasnya tetap menerapkan K13 meskipun Kadisdik mengetahui bahwa tidak semua sekolah siap atau layak menerapkan kurikulum tersebut," kata Budi dalam keterangan persnya, Rabu (7/1/2015).

Budi seperti dilansir laman Tribun News, menjelaskan, modus yang sering digunakan adalah dengan mengumpulkan para kepala sekolah yang rata-rata pada akhir Desember 2014, dikemas dalam bentuk semacam 'pengarahan' akan pentingnya penerapan K13. Dengan begitu, pada akhirnya, para kepala sekolah di wilayah tersebut merasa takut untuk tidak mengajukan penerapan K13.

"Praktik semacam itu cenderung sebagai upaya pemaksaan dari Kadisdik untuk menerapkan K13 di lingkungannya," ujarnya.

Langkah tersebut dinilai tidak fair dan tidak sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Anies Baswedan No: 179342/MPK/KR/2014 tertanggal 5 Desember 2014 yang pada butir pertama tercetak jelas bahwa bagi sekolah-sekolah yang baru menerapkan K13 selama satu semester, yaitu sejak Tahun Pelajaran 2014/2015, maka sekolah-sekolah tersebut supaya kembali menggunakan Kurikulum 2006," tuturnya.

Menteri Anies Baswedan juga pernah menegaskan bahwa pengecualian tetap dimungkinkan bagi sekolah-sekolah tertentu untuk menerapkan K13 hanya setelah diverifikasi oleh kementerian untuk dinilai kelayakan dan kemampuannya, baik dari sisi kesiapan guru, buku cetak atau sarana dan prasana lainnya.

"Jadi, penerapan K13 berbasis pada kapasitas dan kelayakan masing-masing sekolah," tandasnya.(Tn/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 07, 2015

Jakarta, 7 Januari - Komite Olimpiade Indonesia (KOI) berencana menunda acara launching Asian Games Ke-18 2018 yang diagendakan berlangsung di Lapangan Monas, Jakarta, pada 7 Januari ini. Penundaan dilakukan karena Indonesia masih dalam suasana berkabung oleh musibah pesawat AirAsia QZ8501.

‘'Acara launching Asian Games terpaksa ditunda karena musibah AirAsia yang menimpa saudara-saudara kita. Selain itu, juga karena Presiden OCA (Dewan Olimpiade Asia, Sheik Fahad al Sabah) tidak mempunyai banyak waktu di Indonesia,'' ujar Ketua KOI Rita Subowo kepada HARIAN NASIONAL setelah bertemu Menpora Imam Nahrawi di Kantor Kemenpora, Senin (5/1/2015).

Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen KOI Hifni Hasan menjelaskan, pengunduran acara launching Asian Games 2018 itu atas permintaan Presiden Joko Widodo. Presiden menilai tidak etis menggelar pesta di tengah kesedihan akibat musibah pesawat Air Asia QZ8501 pada Minggu (28/12/2014) lalu.

‘'Itu (penundaan) atas permintaan Presiden (Jokowi) karena lauching Asian Games ini kan bersifat perayaan sebagai penanda bahwa Indonesia siap menjadi tuan rumah Asian Games. Jadi, kami tidak ingin menyelenggarakannya dalam kondisi seperti ini," kata Hifni menguraikan.

Launching Asian Games 2018 diperkirakan baru bisa digelar pada Februari mendatang, tepatnya usai Rapat Anggota Tahunan KOI yang direncanakan berlangsung akhir bulan ini. ‘'Setelah Rapat Tahunan (KOI), baru kita akan membicarakan secara detail terkait launching Asian Games ini sekaligus akan memperkenalkan maskot Asian Games," ujar Hifni.

Presiden OCA Sheik Fahad al Sabah dijadwalkan mendarat di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (6/1/2015) pagi ini. Selain rombongan OCA, beberapa presiden federasi dan organisasi olahraga internasional juga diagendakan hadir di Indonesia, seperti Presiden Federasi Bulu Tangkis Internasional (BWF) Poul Erik Hoyer Larsen serta Senior Vice President Federasi Sepak Bola Asia (AFC ) Zhang Jilong.

Rombongan bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, Menpora Imam Nahrawi, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, serta Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan pada gala dinner di Hotel Mulia, Senayan, pada Selasa (6/1/2015) malam. Rabu (7//20151), rombongan diagendakan bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta. (Hn/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 05, 2015

Jakarta, 5 Januari - Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Malang memastikan untuk tetap menggunakan Kurikulum 2013 pada semester depan, meskipun ketetapan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum ada.

Kepala Dindik Kota Malang, Zubaidah seperti dilansir laman Tribun News, memaparkan seluruh sekolah di Kota Malang penggunaan kurikulum 2013 mulai berlaku lagi sejak Senin (05/01/2014).

"Surat permintaan kami sudah di kirim, dan isinya kami akan tetap menggunakan kurikulum 2013 karena semuanya sudah siap," kata Zubaidah saat ditemui Surya(Tribunnews.com Network), Minggu (04/01/2015) siang.

Disinggung mengenai surat dari Dindik terkait Kurikulum 2013 yang sampai kini belum dijawab Kemendikbud, Zubaidah lalu bergeming.

Ia mengatakan masih akan menunggu balasan tersebut. Namun, untuk sementara waktu ini, Dindik memutuskan untuk melanjutkan Kurikulum 2013.

"Sebabnya, kami sudah siap melanjutkan Kurikulum 2013," tegasnya.

Sekedar diketahui, Kemendikbud meminta sebagian sekolah yang dinilai belum siap melaksanakan kurikulum 2013 untuk menunda pelaksanaan terlebih dulu.

Sekolah itu diutamakan sekolah yang tidak ditunjuk sebagai pelaksana pembelajaran Kurikulum 2013.

Di Kota Malang ini, sekolah yang masuk kriteria itu juga ada. Jumlahnya tidak banyak, dan hanya terdapat pada jenjang sekolah dasar.

Diperkirakan 20 persen dari 263 sekolah dasar saja yang tidak ditunjuk sebagai pelaksana kurikulum 2013.

Meski demikian, Dindik Kota Malang tetap bersikukuh melanjutkan penggunaan kurikulum 2013. Mereka bahkan membuat surat khusus yang ditujukan pada Kemendikbud.

Surat itu dikirimkan Dindik Kota Malang, melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jatim bersama dinas pendidikan di kota lain. Sampai kini, surat itu belum ditindak lanjuti oleh Kemendikbud. (Tn/Gs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 05, 2015

Jakarta, 5 Januari  - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), bersinergi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait masalah kesehatan berbasis perdesaan.

Tahap awal kerja sama pada tahun 2015, seperti dilansir laman Kompas.com, akan memprioritaskan wilayah-wilayah perbatasan yang bertumpu pada pembangunan Puskesmas, bidan desa, dan juga ketersediaan air bersih.

"Proyeksi kerja sama tahap awalnya difokuskan ke daerah-daerah perbatasan. Setelah itu baru wilayah lainnya. Kebijakan pembangunan ini dalam kerangka keterjangkauan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan percepatan keberdayaan masyarakat desa dalam budaya sehat," ujar Menteri Desa, Marwan Jafar dalam rilis yang diterima Kompas.com.

Menteri Marwan Jafar telah melakukan pertemuan dengan Menteri Kesehatan, Nila Djuwita F Moeloek, di kantor Kemendes PDTT, Jumat (2/1/2015) lalu.

Marwan menyatakan, pembangunan perdesaan sehat akan berdampak pada daya dan budaya sehat bagi masyarakat desa. Hal ini, menurut Marwan, penting dilakukan dalam rangka mempercepat terwujudnya "Desa Mandiri" sesuai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana amanat UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

"Sinergitas dua kementerian ini sangat penting. Karena keduanya juga punya skala prioritas bagi masyarakat di perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Kerja sama yang bisa dilakukan, seperti keterjangkauan air bersih dan sanitas bagi setiap rumah tangga, serta Gizi Seimbang bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Bayi dan Balita," paparnya.

Mengacu pada hasil pendataan Potensi Desa (Podes) 2011, Menteri Marwan menegaskan bahwa sebaran tenaga dan sarana kesehatan di desa-desa terutama pada wilayah kepulauan masih sangat kecil sekali.

Marwan menyebutkan, dari 5.427 desa dengan jumlah 7.647.788 penduduk di wilayah kepulauan, hanya terdapat 874 Pos Kesehatan Desa (Poskesdes). Sementara, bidan desa berjumlah 5.179. "Dari data ini menunjukkan kekurangan sebanyak 4.533 Poskesdes, dan 248 bidan," ujarnya.

Jumlah ini, lanjut Marwan, tentu jauh dari kebutuhan dalam menjamin kesehatan bagi masyarakat desa. "Idealnya, satu desa terdapat satu sarana kesehatan meliputi satu Pokesdes, satu bidan dan satu perawat. Ke depan, kita target program ini bisa mulai teralisasi, sehingga budaya sehat masyarakat desa terjamin," katanya.

Sementara itu, Menkes Nila menambahkan, kerja sama ini akan lebih dimatangkan lagi di tahun-tahun mendatang.

"Banyak hal yang bisa disinergikan dari dua kementerian ini. Untuk program di Kementerian Kesehatan, seperti melakukan Melakukan upaya perubahan perilaku higienis dan saniter melalui pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) oleh sanitarian puskesmas pada seluruh desa di Indonesia (menggunakan dana BOK dan dana lainnya)," ujar Menkes Nila.

Bupati Tasik Nilai Program Desa Sehat Mendes Sejalan dengan Jargon Gerbang Desa

Sementara itu, Bupati Tasikmalaya, Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, menilai program Desa Sehat Menteri Desa, Marwan Jafar, telah sejalan dengan prioritas program pembangunan di wilayahnya selama ini melalui jargon Gerbang Desa. Ia pun menyambut baik fokus program baru yang bekerjasama dengan menteri kesehatan tersebut.

"Alhamdulillah ada fokus Desa Sehat oleh Mendes dengan Menkes. Program itu tentunya akan sejalan dengan jargon kami selama ini melalui Gerbang Desa. Mudah-mudahan pembangunan desa di Tasik akan lebih terdukung pemerintah pusat," jelas Uu kepada Kompas.com, Minggu (4/1/2014) malam.

Meski terdapat prioritas wilayah desa di perbatasan oleh mendes dengan program ini, Uu merasa upayanya selama ini membangun desa akan semakin terdukung oleh Kementerian baru era Presiden Joko Widodo tersebut.

"Ya, memang baru prioritas di perbatasan dulu. Tapi saya secara tidak langsung merasa terdukung sekali," kata Uu.

Menurut Uu, sejak masa kepemimpinnya dari tahun 2011 sampai sekarang, ia telah mulai menjalankan program prioritas pembangunan desa melalui Gerbang Desa. Ada pun program fokus desanya itu diantaranya pembangunan pendidikan dan kesehatan masyarakat pedesaan, memudahkan komunikasi dan informasi ke desa, serta memperluas lapangan pekerjaan terlebih melalui sektor pertanian.

"Kesehatan desa masuk salah satu program Gerbang Desa kami. Jadi kami merasa terdukung sekali," tambah dia.

Wilayah Kabupaten Tasikmalaya sendiri, tambah Uu, memiliki sebanyak 251 desa dari 39 kecamatan. Adapun sebagian desa berada di daerah terpencil dan dulunya terhambat oleh insfrastruktur jalan yang sulit dilalui kendaraan.

"Dulu jalan-jalan di desa-desa terpencil di Tasik sangat rusak dan malah susah dilalui. Tapi sekarang secara bertahap akses jalan ke desa-desa mulai mulus dengan hotmix," tandas Uu.

Uu berharap Mendes akan terus berupaya mengeluarkan berbagai program untuk pembangunan pedesaan. Karena menurutnya jika masyarakat pedesaan telah maju tentunya bisa membawa perubahan terhadap citra bangsa ini di dunia Internasional.

"Ya, jangan pikir perkotaan terus. Justru tidak ada kota kalau sebelumnya tidak datang hasil berbagai sektoral dari desa. Saya yakin semua masyarakat di kota awalnya dari pedesaan," ujar Uu sembari terdengar tertawa melalui sambungan telepon.

Sebelumnya, Mendes bekerjasama dengan Menkes akan melakukan fokus program Desa Sehat. Pemerintah Pusat ini akan berupaya menggenjot peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat pedesaan dengan target awal wilayah desa di berbagai perbatasan.(Kc/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 04, 2015

Jakarta, 4 Januari - Kasus dugaan pungli bermodus mutasi sekolah di SMAN 15 Surabaya bukan satu-satunya di Surabaya.

Beberapa sekolah seperti dilansir laman Tribun News, diduga melakukan modus serupa. Hal ini disampaikan anggota komisi D DPRD Surabaya.

Pasca terkuaknya kasus dugaan pungli di SMAN 15 politisi  ini dilapori sejumlah wali murid yang mengalami hal serupa. Salah satunya tokoh publik di Surabaya.

"Tokoh ini juga dikenai biaya cukup besar saat memutasi siswanya di salah satu SMAN kompleks," terang Baktiono.

Oleh humaspmk on January 04, 2015

Jakarta, 4 Januari – Lulusan lembaga pendidikan Pondok Pesantren (Ponpes) kini bisa melanjutkan ke pendidikan formal, seperti perguruan tinggi tanpa ada ujian penyetaraan.

Hal ini dimungkinkan setelah terbit Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan PMA No. 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren.

Oleh humaspmk on January 04, 2015

Jakarta, 4 Januari  - Dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Monumen Nasional, Sabtu (3/1/2015), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan umat Muslim untuk menghormati penganut agama lain. Ia pun mengingatkan umat Muslim untuk memperbaiki akhlak dengan mencontoh Nabi Muhammad.

Oleh humaspmk on January 03, 2015

Jakarta, 3 Januari  – Nabi Muhammad SAW datang ke dunia mmebawa perubahan bagi dunia dan seluruh alam semesta kata Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin. Hal itu dilakukan salah satunya dengan membangun ahlak yang kokoh diantara umat Islam pada masa awal.

Pages

Subscribe to RSS - Pendidikan