Pendidikan

Jakarta, 9 Desember  – Keputusan Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013 (K13), membuat upaya yang dilakukan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota seolaholah sia-sia.

Padahal untuk itu, anggaran triliunan rupiah sudah digelontorkan.

Di jatim saja, lebih dari Rp 43 miliar dikeluarkanuntuk mendukung pelaksanaanK13.

Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan pelatihan guru mulai jenjang SD, SMP dan SMA/SMK sekaligus bantuan sosial (Bansos) untuk pendampingan K-13 di sekolah imbas.

Kabid TK, SD dan Pendidikan Khusus Dindik Jatim Nuryanto seperti dilansir laman Tribun News, menerangkan, mulai tahun 2013 pihaknya sudah melakukan pelatihan persiapan K-13 secara serentak dengan sasaran 3.800 guru.

Selanjutnya pada tahun anggaran 2014, sasaran pelatihan bertambah menjadi 4.200 guru.

“Total kita sudah melakukan pelatihan untuk 8.000 guru di Jatim dengan anggaran sekitar Rp 8 miliar,” katanya.

Selain pelatihan, anggaran juga dikucurkan untuk pendampingan K-13 di tiap gugus di Jatim dalam bentuk bansos.

Terdapat 3.060 gugus di Jatim yang mendapat bansos ini masing-masing menerima Rp6 juta, atau total sebesar Rp18 miliar.

Tidak hanya di jenjang SD, Kabid Pendidikan Menengah Pertama dan Menengah Atas (PMP-PMA) Dindik Jatim Bambang Sudarto juga mengungkapkan hal serupa.

Selama ini, pihaknya telah menggelar berbagai pelatihan untuk meningkatkan mutu guru dalam menghadapi K-13. Namun itu sudah tidak berlaku setelah K-13 dihentikan.

Padahal, lanjut Bambang, tahun ini saja untuk jenjang SMP pelatihan sudah dilakukan untuk 400 guru dengan anggaran sebesar Rp1,65 miliar.

Guru-guru tersebut dilatih menggunakan konsep Training of Trainer (ToT) agar dapat mengimbaskan ke sekolah-sekolah dalam satu cluster.

Masing-masing cluster bisa terdiri dari tiga sampai lima sekolah tergantung jarak antar sekolah.

Pendampingan ini juga ada anggarannya. Di Jatim, dia mengaku ada 856 cluster induk yang masing-masing menerima anggaran sebesar Rp 22 juta.

Sehingga totalnya mencapai Rp18,8 miliar.

“Sekolah yang menjadi cluster induk ini bertanggung jawab untuk mengimbaskan K-13 ke sekolah lain dalam satu cluster,” tutur dia.

Surabaya Bebaskan Sekolah Swasta Memilih Kurikulum

Sementara itu, Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Surabaya membebaskan sekolah swasta untuk memilih Kurikulum 2013 atau Kurikulum 2006 (KTSP), namun kepastian pilihan itu ditunggu hingga Kamis (11/12/2014) untuk pemenuhan buku dan lainnya.

"Sekolah kami beri keleluasaan untuk memilih. Tetap memberlakukan Kurikulum 2013, atau kembali ke kurikulum sebelumnya (KTSP). Kita petakan sekolah mana yang melanjutkan (K-13) dan tidak," kata Kepala Dindik Surabaya M Ikhsan di SMKN 6 Surabaya, Senin (8/12/2014).

Di sela pertemuan para kepala sekolah (kasek) SD, SMP dan SMA swasta se-Surabaya di aula SMKN 6 Surabaya, ia menjelaskan jika melanjutkan K-13, maka kesiapannya seperti apa dan apa kendalanya. "Kalau tidak melanjutkan, apa alasannya?," katanya.

Untuk itu, mantan Kepala Bapemas dan KB Kota Surabaya, seperti dilansir laman Antaranews, memberi waktu pada setiap sekolah untuk menyerahkan pilihannya secara tertulis pada Kamis (11/12/2014). Jeda sengaja diberikan tidak lama, supaya tidak sampai berganti minggu.

"Sekolah memiliki kesempatan dua hari efektif membahas dengan yayasan dan orang tua atau wali murid yang tergabung dalam komite sekolah. Apakah sekolahan meneruskan K-13 atau tidak," katanya.

Menurut dia, sikap sekolahan yang dituangkan secara tertulis dan rangkap empat itu wajib diserahkan ke Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dindik di masing-masing kecamatan untuk tingkat SD, sedangkan SMP dan SMA/SMK langsung setor ke Kantor Dindik di Jalan Jagir Wonokromo, Surabaya.

"Jika sekolah tetap melanjutkan K-13, maka Dindik akan secepatnya mengirimkan buku ke sekolah. Sebenarnya, Kota Surabaya sudah lancar memberlakukan K-13, bahkan menjadi pilot project hingga banyak guru dari sekolah lain di luar Jatim studi banding ke Surabaya mengenai pemberlakuan K-13," katanya.

Ia menambahkan guru di Surabaya sudah mengikuti pelatihan K-13, termasuk pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), bahkan guru yang telah mengikuti pelatihan dan masih belum paham dipersilakan mendatangi klinik kurikulum di kantor Dindik. "Ada program pendampingan di klinik tersebut," katanya.

Menanggapi kebijakan Dindik Surabaya itu, Kepala SD Karitas 1 Surabaya, Sulistyowati, mengaku pihaknya akan ikut saja kebijakan Kemdikbud.

"Yang pasti K-13 menjadi beban bagi anak, orang tua bingung, dan guru mesti ikut pelatihan. Belum lagi guru dibingungkan mengisi rapor online," katanya.

Lain halnya dengan Plt Kepala Sekolah SD Bahrul Ulum Menanggal Surabaya Imam Hanafi. "Kami ini sekolah yang masih akreditasi B. Kami baru satu semester menjalankan Kurikulum 2013. Kalau kami mengikuti KTSP 2006, apa sekolah kami ini tidak tambah terbelakang? Kami bisa sejajar dengan sekolah lainnya," ujarnya.

Senada dengan itu, Kepala Sekolah SD Khadijah Pandegiling Surabaya, Mohammad Iqbal, mengungkapkan sebaiknya K13 tidak dihentikan, karena dengan menghentikan K13 ini akan ada banyak sekali kerugian yang harus ditanggung sekolah.

"Bagaimana kami mau mengatakan ini kepada wali murid. Ini beban mental, padahal sebenarnya guru-guru sudah mulai enjoy menikmati K13. Sebenarnya tidak ada masalah yang berlebihan," katanya.

Tidak hanya Iqbal, Andrea Yurvian dari SMK Dharma Bahari Tandes Surabaya juga mengakui tidak ada masalah berarti dengan K-13, kecuali pengisian rapor online cukup menyulitkan para guru yang sudah berusia lanjut.

"Biasanya guru yang tidak bisa akan meminta bantuan pihak lain yang kadang tidak mengerti masalah rapor online. Ini kendalanya. Sampai saat ini kami masih belum menemukan solusi untuk mengatasi rapor online ini. Untuk masalah lainnya tidak ada. Ke depan kami akan tetap menerapkan K13," katanya. (Tn/Ant/Gs).

Jakarta, 8 Desember  - Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Anies Baswedan menghentikan kurikulum 2013. Dia memutuskan kembali ke kurikulum 2006 mulai semester genap tahun ajaran 2014-2015.

"Mulai kembali ke kurikulum 2006 di semester genap," tegas Anies di kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (8/12/2014).

Menurut Anies, seperti yang dilansir laman Tribun News, yang menjadi masalah dari kurilulum 2013 adalah ketika proses pengembangan belum tuntas, lalu dilaksanakan di seluruh sekolah memunculkan masalah.

"Jadi persoalannya bukan kurikulumnya boleh diganti atau tidak. Memang harus selalu berkembang. Tapi ketika implementasi terlalu terburu-buru di situ masalah. Bahkan, saya garis bawahi, substansinya pun itu masih harus dievaluasi," jelasnya.

Apalagi, katanya, sepekan menjelang pelantikan Presiden baru pada 14 Oktober lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan peraturan nomor 159 yang meminta agar dievaluasi kesesuaian antara ide dengan desain. Pun antara desain dengan dokumen. Begitu pula antara dokumen dengan impelementasinya.

"Jadi di sisi konsepnya pun belum dievaluasi tapi sudah dilaksanakan di 208 ribu sekolah. Jadi ini masalahnya bukan perubahan kurikulum itu boleh atau tidak. Ini masalahnya perubahan belum tuntas tapi sudah dilaksanakan," tegasnya.

Jadi menurut Anies, masalahnya banyak sekali. Khususnya, kurikulum itu bagaimana pelaksanaan di lapangan. "Karena ujungnya yang melaksanakan itu guru. Kalau guru belum siap, sekolah belum siap, lalu dipaksakan muncul masalah seperti sekarang," tuturnya.

Dia juga menyadari mengembalikan kurikulum 2006 bakal membawa dampak. Tapi, karena penerapan kurikulum 2013 masih belum bertahun tahun, dampaknya sangat minimal.

"Karena kurikulum dilaksanakan terburu-buru jadi masalah. Dan jika dilanjutkan terus lebih masalah. Kalau dihentikan tentu ada masalah, tapi minimal ini cut cost. kalau diteruskan ongkosnya akan lebih mahal untuk anak-anak kita," tandasnya.

"Dan ini yang kembali baru melaksanakan 4 bulan ya. Jangan dibayangkan ini sudah jalan 4 tahun dan kembali," tambah Anies.

Untuk itu pula, Anies akan menerbitkan keputusan menteri Kebudayaan dan Pendidikan dasar dan menegah sebagai Dasar hukum dikembalikannya Kurikulum ke 2006. "Ada peraturan menteri. Hari ini insya Allah diundangkan," tandasnya.(Tn/Gs).

Jakarta, 7 Desember – Keputusan Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang menghentikan pelaksanaan kurikulum 2013 di sekolah yang baru menerapkan satu semester, langsung direspon Dinas Pendidikan Jatim.

Kepala Dinas Pendidikan Jatim Harun seperti yang dilansir laman Tribun News, akan mengumpulkan seluruh Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Rabu (10/12/2014) untuk membahas hal ini.

Jakarta, 6 Desember - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan mengatakan persoalan pendidikan bukan hanya masalah program semata tapi sebuah gerakan.

"Kalau program itu kepemilikan masalah ada di pengelola tetapi pendidikan sebagai gerakan, kepemilikian masalah ada pada semua," kata Anies di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Sabtu (6/12/2014).

Jakarta, 6 Desember  - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Rasyid Baswedan memutuskan untuk menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013 di seluruh Indonesia untuk disempurnakan.

"Proses penyempurnaan Kurikulum 2013 tidak berhenti, akan diperbaiki dan dikembangkan, serta dilaksanakan di sekolah-sekolah percontohan yang selama ini telah menggunakan Kurikulum 2013 selama tiga semester terakhir," kata Mendikbud Anies Baswedan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Jakarta, Jumat (5/12/2014).

Jakarta, 5 Desember  - Kementerian Sosial telah menggelar dua kali Focus Group Disscusion (FGD) yang melibatkan berbagai pakar terkait penetapan parameter kemiskinan, cara pendataan serta penggunakan alat ujinya.

Jakarta, 3 Desember  - Pembagian kartu keluarga sejahtera (KKS) masih terkendala beberapa hal. Antara lain belum berjalannya sistem satu pintu dan masih terjadi pengurangan dana KKS di beberapa wilayah.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani seperti dilansir laman  Tribun News, mengaku, akan mengevaluasi persoalan itu dengan mengidentifikasi permasalahan di lapangan.

Jakarta, 2 Desember - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mengganti Kurikulum 2013 dan hanya akan melakukan perbaikan agar lebih sempurna.

"Saya tegaskan Kemdikbud tidak akan gonta-ganti kurikulum, kita ingin menyempurnakan yang sudah ada agar dapat dijalankan dengan baik di semua sekolah oleh semua guru," katanya di Jakarta, Senin (1/12/2014).

Ia menyampaikan hal itu saat bersilaturahim dengan sekitar 650 kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten dan kota se-Indonesia di Aula Ki Hajar Dewantara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Menurut Mendikbud seperti dilansir laman Antaranews, , saat ini tim sedang bekerja untuk mengevaluasi Kurikulum 2013 dan sedang mencari cara agar produk yang sudah baik ini dapat dijalankan dengan cara yang baik pula.

"Artinya akan dilakukan evaluasi apakah akan dilaksanakan semua, atau sebagian dan dicek kesiapan guru dalam melaksanakannya sehingga tidak terkesan hanya sekadar memaksakan keinginan pemerintah pusat di Jakarta saja," katanya.

Ia menegaskan bahwa hal yang lebih penting dalam penerapan suatu kurikulum adalah memastikan kesiapan guru di seluruh Indonesia benar-benar bisa melaksanakannya dengan baik.

Selama ini yang terjadi di Jakarta sering dibuat berbagai aturan dan kebijakan, sementara yang melaksanakan dinas pendidikan dan guru di daerah.

"Seharusnya dilihat dulu kenyataan di lapangan seperti apa baru dibuat aturan yang sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan," katanya. 

Perbaiki Mutu Pendidikan Tidak Bisa Instan

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan ikhtiar memperbaiki mutu pendidikan di Tanah Air tidak dapat dilakukan secara instan.

"Semua pihak harus bersabar karena butuh waktu panjang untuk memperbaiki mutu pendidikan, jangan mengharapkan hasil akhir saja," katanya
Menurut Mendikbud, banyak pihak menyebut sistem pendidikan di Finlandia mempesona dan hebat, namun hal yang perlu diperhatikan adalah mereka menyiapkan semua itu sejak 1980-2000 atau butuh waktu 20 tahun.

"Sementara kita cenderung melihat hasil akhir saja dan tidak mempelajari seperti apa proses panjang yang dilewati," kata dia.

Ia memberi contoh untuk mengubah pendidikan ibarat mengubah arah sebuah kapal tanker dengan panjang satu kilometer yang membutuhkan ratusan kali memutar kemudi agar arahnya bisa berubah.

"Mungkin pada saat kilometer keenam ada penumpang bertanya kepada nakhoda tentang kapan mau berbelok dan nakhoda harus menjawab harap bersabar karena semuanya sudah di jalur yang benar dan pada kilometer ke-10 baru dari titik putar terlihat jelas perubahan arah kapal," katanya.

"Demikian juga dengan pendidikan tidak bisa instan dan harus terus bersabar karena perubahan itu baru akan dirasakan 10-20 tahun ke depan," katanya.

"Tentu saja penerapan Kurikulum 2013 banyak masalah guru yang tumbang, karena ingin serba cepat, padahal yang lebih penting adalah mengubah guru," katanya.(Ant/Gs).

Jakarta, 1 Desember - Penyaluran dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak menuai beragam masalah. Data penerima tidak lagi akurat, terjadi pemotongan bantuan, dan sejumlah warga diketahui menggadaikan kartu perlindungan sosial.

Laporan dari beberapa daerah yang dikumpulkan Kompas sejak pekan lalu dan dikutip laman baranews, hingga Minggu (30/11) menyebutkan, beragam masalah itu menunggu penyelesaian dari pemerintah.

Di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, penyaluran dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) belum merata. Data yang digunakan sudah tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga menimbulkan kecemburuan di antara warga.

Belasan janda miskin di Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, misalnya, tak tersentuh program tersebut.

Raswi (51), seorang janda di Kampung Sri Rahayu, Kelurahan Karangklesem, mengatakan, saat suaminya masih hidup, dirinya mendapatkan bantuan. ”Namun, setelah suami saya meninggal, sampai sekarang belum pernah dapat bantuan lagi,” kata Raswi.

Sumarti (57) yang hidup tak jauh dari kamar Raswi juga menyatakan tidak mendapat dana PSKS. ”Sejak dulu saya tidak mendapat bantuan,” ujarnya.

Ketua RT 004 RW 010 Rasmin Suherman mengatakan, dari 126 keluarga di wilayahnya, hanya 10 keluarga yang mendapat dana PSKS. Selebihnya ada sekitar 80 keluarga masuk kategori tidak mampu yang tidak mendapatkan dana tersebut. Ia menyatakan sudah mengajukan perubahan data itu kepada pemerintah, tetapi belum mendapat tanggapan.

Ketua RT 005 RW 007 Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Hanan Wiyoko menyatakan, dari tiga penerima di wilayahnya, satu nama sudah meninggal, sedangkan yang lain tercatat dobel.

Di Kabupaten Malang, Jawa Timur, pencairan dana PSKS masih diwarnai adanya data ganda. Sekretaris Desa Urek-urek, Kecamatan Gondanglegi, Riyanto mengatakan, ada lebih dari 30 data ganda di desanya.

Riyono, perangkat Desa Ketawang di Kecamatan Gondanglegi, mengatakan, ada 36 nama yang ganda. Selain data ganda, Riyono juga menyatakan masih ada warga tidak mampu saat ini yang tidak mendapatkan dana PSKS.

Di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, pencairan dana PSKS berlangsung lancar walaupun masih banyak warga tidak mampu yang belum terakomodasi.

Tini Indarwati (47), warga RT 011 RW 003 Kelurahan Krajan, Kecamatan Mejayan, mengatakan, ia tidak mendapat surat panggilan dari kelurahan walau tetangganya banyak yang dapat. Buruh cuci bersuami pengayuh becak ini mengatakan, saat kenaikan harga BBM sebelumnya, dia mendapat bantuan, tetapi itu pun hanya satu kali pencairan dan setelahnya tidak diundang, sementara bantuan diberikan selama setahun. Sebaliknya, di kelurahan tersebut, ada ketua RT yang mampu dan memiliki rumah permanen berlantai dua menerima dana PSKS.

Bupati Madiun Muhtarom berharap pemerintah dapat memastikan terlebih dulu data penerima.

Pemotongan

Di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, pencairan dana kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi diwarnai pemotongan, dengan alasan untuk pemerataan dan tidak menimbulkan polemik bagi warga yang menilai pemberian kompensasi tidak tepat sasaran.

Pemotongan itu terjadi di wilayah Kecamatan Mantup. Di Desa Jotosanur, setiap penerima dana kompensasi dipotong sebesar Rp 40.000 untuk jatah dua bulan sebesar Rp 400.000. Menurut seorang warga, Ningsih (58), dananya dipotong pihak perangkat desa sehingga dia hanya menerima Rp 360.000.

”Katanya, akan diberikan kepada warga yang layak menerima, tetapi tidak dapat bantuan,” ujarnya.

Kepala Desa Jotosanur Dian Frajin menyatakan, pihak desa tak pernah meminta pemotongan dana, tetapi itu kebijakan lingkungan masing-masing. Dana yang terhimpun dari pemotongan tersebut dialihkan kepada warga miskin yang tak memiliki Kartu Perlindungan Sosial.

Kartu digadaikan

Lebih dari 100 warga di Kelurahan Babat dan Desa Plaosan, Kecamatan Babat, Lamongan, merasa waswas dan terancam tidak bisa mencairkan dana kompensasi kenaikan harga BBM. Pasalnya, Kartu Perlindungan Sosial—kartu lama yang biasa digunakan untuk menerima kompensasi—yang dimiliki digadaikan senilai Rp 100.000-Rp 125.000 per kartu.

Warga harus menebus kartu tersebut dengan nilai tiga kali lipat apabila ingin mendapatkan kembali kartu itu. Mereka menggadaikan kartu tersebut kepada perorangan yang menawarkan jasa gadai.

Kepala Desa Plaosan Suyoto menyatakan, hal itu terungkap saat ketiga warganya, yakni Wiji Narti (50), Samiran (51), dan Samkoyo (45), melaporkan telah menggadaikan Kartu Perlindungan Sosial.

Menanggapi masalah-masalah itu, Kepala Departemen Komunikasi dan Informasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ruddy Gobel menyatakan, kecil kemungkinan ada data ganda. Data telah digunakan sejak 2013 sehingga jika ada data ganda, semestinya terdeteksi sejak tahun lalu.

Soal penggadaian kartu, Ruddy mengatakan, hal itu tak ada gunanya. Alasannya, hanya yang bersangkutan yang bisa mencairkan dana. Pada saat mencairkan, petugas kantor pos akan melihat kartu tanda penduduk. (Kce/Bn/Gs)

Jakarta, 30 Nopember - Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla telah meluncurkan tiga kartu sakti, yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Ketiga kartu tersebut memiliki fungsi berbeda, tetapi tujuannya sama: demi kesejahteraan rakyat.

KKS memberikan bantuan sosial langsung dan berlaku selama lima tahun.

Jakarta, 29 Nopember - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengirimkan pesan ke Dirut PT Kantor Pos Pusat terkait pembayaran dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS). Dalam pesan itu, Mensos menginstruksikan percepatan pembayaran PSKS.

Hal itu diungkap Kepala Kantor Pos Ungaran, Nurcahya Budi Hartana, Jumat (28/11/2014) siang. Menurut Budi, PT Kantor Pos Ungaran yang membawahi beberapa cabang sekabupaten Semarang akan menambah jumlah petugas termasuk armada.

Jakarta, 28 Nopember  - Kementerian Agama (Kemenag) yang dipimpin Lukman Hakim Saifuddin, menegaskan bahwa madrasah akan digalakkan sebagai salah satu sarana pendidikan untuk revolusi mental sejak dini seperti tekad yang selalu diutarakan oleh Presiden RI Joko Widodo.

Direktur Direktorat Pendidikan Madrasah Kemenag Prof Dr HM Nur Kholis Setiawan seperti dilansir laman Antaranews, dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa tantangan terbesar pengembangan madrasah adalah mengubah persepsi masyarakat tentang madrasah.

"Di sebagian kalangan masyarakat masih beranggapan bahwa madrasah bukanlah pilihan utama bagi pendidikan anak-anaknya. Madrasah masih dipandang sebagai sekolah alternatif jika anaknya tidak diterima di sekolah negeri atau sekolah swasta," kata Nur Kholis.

Ketika disinggung mengenai strateginya selaku Direktur Direktorat Pendidikan Madrasah, Pria kelahiran Kebumen (Jateng) itu menyatakan pihaknya tidak bisa memaksa masyarakat untuk memasukkan anaknya ke madrasah. "Kami menunjukan kepada masyarakat bahwa madrasah lebih unggul," ujarnya.

Meskipun secara fakta bahwa saat ini madrasah sudah lebih baik, namun bagaimana mengubah persepsi masyarakat agar tidak memandang madrasah hanya sebagai lembaga keagamaan tapi juga menjadi sebuah pilihan untuk pendidikan anak-anaknya. "Itulah yang menjadi tugas dan tanggungjawab Direktrorat Pendidikan Madrasah," kata Nur Kholis.

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Madrasah disebutkan bahwa madrasah adalah sekolah yang memiliki ciri khas. Ciri khas itu antara lain adalah adanya lima mata pelajaran yang tidak diajarkan di sekolah umum, seperti mata pelajaran Alqur’an Hadist, Fiqih, Aqidah akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam dan Bahasa Arab.

Lebih lanjut di UU itu disebutkan bahwa tingkatan Madrasah antara lain Madrasah Ibtidaiyah (MI) setingkat dengan Sekolah Dasar (SD). Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pendidikan Menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK).

"Dengan ciri khas yang dimilikinya madrasah akan mampu melahirkan anak didik yang tidak hanya pintar tetapi juga benar. Saya dorong melalui berbagai program pembinaan maupun bantuan adalah menjadikan ciri khas yang dimiliki oleh madrasah itu tidak hanya sebagai ciri khas semata, tetapi harus mampu menjadi ruh untuk proses internalisasi lembaga pendidikan yang berkarakter," kata Nur Kholis.

Dia menambahkan, dengan menjadikan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang berkarakter maka kualitas yang dihasilkan tentu adalah anak didik yang juga berkarakter.

"Jika pemerintahan Presiden Jokowi ini terkenal dengan jargonnya yaitu revolusi mental ternyata madrasah merupakan sarana pembentukan revolusi mental itu sendiri dengan pembentukan karakter anak didiknya," demikian Nur Kholis Setiawan.(Ant/Gs).

Jakarta, 28 Nopember - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2014. Surat edaran itu dikeluarkan agar semua instansi pemerintahan menyediakan makanan lokal dari hasil tani, semisal singkong.

"Surat edaran itu untuk seluruh kementerian dan departemen. Kita ingin meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemerintahan, jadi mengutamakan makanan dalam negeri," kata Yuddy, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/11/2014).

Yuddy seperti dirilis laman Kompas.com, mengungkapkan keyakinannya bahwa kebijakan ini akan membawa banyak manfaat. Manfaat yang paling konkret akan terlihat adalah akan dirasakan oleh petani, merangsang orang bercocok-tanam, dan pejabat juga akan lebih nyaman memakan singkong karena tak berpotensi besar menimbulkan penyakit.

Ia melanjutkan, makanan lokal berbahan dasar singkong dapat diolah sedemikian rupa sehingga pantas untuk disajikan di acara-acara resmi kenegaraan. Yuddy yakin kebijakannya ini akan dijalankan oleh semua instansi pemerintahan mulai 1 Desember 2014.

"Sekarang kan banyak orang sakit kolesterol akibat asupan makanan dengan kadar gula dan lemak tinggi, jadi kalau ada instansi pemerintahan yang imbau menyajikan makanan lokal untuk sajian kenegaraan ya bagus," ujarnya.

Yuddy menegaskan, ia juga mengatur sanksi untuk pejabat atau pegawai pemerintahan yang menolak menjalankan kebijakan menyajikan makanan lokal tersebut. Sanksinya cukup bervariasi, mulai dari sanksi administrasi sampai pada penundaan pembayaran tunjangan.

"Bisa juga diturunkan jabatannya dari jabatan pimpinan dan jabatan staf. Kan ini eranya reformasi birokrasi dan revolusi mental," tuturnya.(Kc/Gs).