Perempuan dan Anak

Jakarta (5/12): Bupati Kutai Kertanegara, Edy Darmansyah, menegaskan komitmennya untuk melaksanakan pembangunan di Kabupaten Kutai Kertanegara yang responsif gender. Hal yang sama ditegaskan oleh Wakil Walikota Samarinda, Muhammad Barkati, dalam pertemuan dengan Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan, Roos Diana Iskandar, di Samarinda, 3-4 Desember 2019. Komitmen ini ditandai dengan penandatanganan Komitmen Bersama, yang sebelumnya telah ditandatangani oleh para Kepala Daerah lainnya se-Provinsi Kalimantan Timur.

Tangerang Selatan (16/12) – Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Ghafur Dharmaputra menyampaikan pidato kunci pada Peringatan Hari Ibu Ke-91 Kota Tangerang Selatan.

Dalam pidatonya, Ghafur mengajak seluruh elemen di Kota Tangerang Selatan untuk saling berkolaborasi wujudkan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak. Menurut Ghafur, pemenuhan delapan fungsi keluarga merupakan upaya mewujudkan hal itu. 

Jakarta (12/12) – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) diwakili Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ghafur Dharmaputra hadir sekaligus memberikan keynote speech dalam acara Summit on Girls 2019 yang diselenggarakan Plan Indonesia di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (10/12).
 

Jakarta (10/12) – Rencana pemerintah melakukan revitalisasi program bimbingan pranikah salah satunya adalah untuk mencegah lahirnya keluarga miskin baru. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah keluarga di Indonesia per-Maret 2019 sebanyak 47.116.000 dengan jumlah keluarga berstatus sangat miskin dan miskin mencapai 9,4% atau sekitar 9.600.000, pun jika ditambah dengan keluarga hampir miskin menjadi 16,82% atau sekitar 14 juta keluarga.
 

Jakarta (29/11) – Menindaklanjuti rakor pembahasan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN PPTPPO) yang diselenggarakan pada 4 November 2019, Kemenko PMK, Jumat pagi, menggelar rakor lanjutannya.

Jakarta (15/11) -- Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama kementerian/lembaga terkait mengadakan rapat lanjutan membahas tentang Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) di Kantor Kemenko PMK, Jakarta.

Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK Ghafur Dharmaputra mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya memastikan agar isi RUU PKS benar-benar dapat memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual.

Kerinci (25/11)--- Asisten Deputi Pemberdayaan Perempuan, Kemenko PMK, Wagiran, Senin pagi  menghadiri Rapat Teknis Persiapan Pembangunan LTSA di Kab. Kerinci. LTSA (Layanan Terpadu Satu Atap) sebelumnya diketahui merupakan amanat pasal 38 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Dalam kesempatan ini, Wagiran mengatakan, "Pembangunan LTSA di Kab. Kerinci harus diupayakan dapat berjalan, agar calon PMI dapat bekerja secara legal dan mempunyai kompetensi, serta terhindar dari permasalahan.

Jakarta (22/11) -- Keluarga merupakan pondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM). Keluarga yang kokoh, tangguh, dan berketahanan akan berdampak terhadap ketahanan nasional.

Deputi Bidang Koordinasi Perempuan dan Anak Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Ghafur Dharmaputra mengatakan salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah dengan melakukan bimbingan pranikah bagi calon pengantin (catin).

Jakarta (19/11) – Terkait rencana peningkatan kualitas bimbingan pranikah, Menko PMK Muhadjir Effendy, selasa siang menerima tim penyusun modul bimbingan perkawinan untuk calon pengantin Kementerian Agama. Tim yang dipimpin Alissa Wahid ini sangat mendukung wacana Menko PMK untuk memberikan bimbingan pranikah kepada calon pengantin. 

Jakarta (18/11)--- Pembahasan Rancangan Undang-undang Keseteraan Gender (RUU KG) disepakati akan terus berlanjut termasuk regulasi turunannya. Jika masih terkendala dengan penetapan Panitia Antar Kelembagaan (PAK), disarankan untuk segera disusun timeline-nya agar dapat diukur lama penyelesaiannya. Pembahasan RUU KG ini juga disimpulkan butuh komitmen bersama agar menjadi produk regulasi baru yang semangatnya tentu saja terciptanya rasa berkeadilan dalam kehidupan antara laki-laki dan perempuan.
 

Jakarta (15/11) -- Pembangunan keluarga berkualitas yang berketahanan dan berkesejahteraan dapat diintervensi sejak dini melalui pembekalan tentang ilmu dan pengetahuan berkeluarga. Pemerintah telah memulai pembekalan ini sejak lama melalui Program Kursus Calon Pengantin, kemudian berubah nama menjadi Bimbingan Pra Nikah, dan sekarang menjadi Bimbingan Perkawinan.

Jakarta (13/11)—- Keberadaan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) bagi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) semakin mendesak diperlukan. Hal itu untuk menjamin hak-hak tenaga kerja Indonesia (TKI), mencegah TKI ilegal, dan perdagangan manusia (human trafficking). Dukungan dari semua pihak sangat diperlukan untuk mewujudkan LTSA. Meskipun jumlahnya semakin banyak, seiring komitmen kuat para pemerintah daerah, LTSA yang sudah berdiri masih memerlukan evaluasi.

Palembang (10/11) -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengajak kaum perempuan untuk sedini mungkin mempersiapkan generasi unggul masa depan bangsa. Hal itu dapat dimulai dari mencegah lahirnya bayi stunting sejak masih dalam kandungan.

Salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam mencegah bayi lahir stunting adalah dengan menjaga agar asupan gizi ibu hamil terpenuhi secara baik. Pasalnya, 1.000 hari pertama kehidupan merupakan masa-masa paling menentukan kualitas tumbuh kembang anak.