Bencana dan Kerawanan Sosial

Jakarta (6/8) – Sebagai tindaklanjut hasil rapat di Sekretariat Negara tentang surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait Penyampaian Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana, Kemenko PMK, Jumat pagi menggelar rapat lanjutan di ruang rapat lantai III Kemenko PMK.

Jakarta (05/08)--- Plt. Asisten Deputi Tanggap Cepat Bencana, Kemenko PMK, Nelwan Harahap membuka Rapat Koordinasi mengenai Penguatan Manajemen Siaga Darurat Bencana di Meulaboh Kab. Aceh Barat pada Kamis (01/08) lalu. Hadir dalam rapat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Meulaboh, Mukhtarudin; Kapolres Aceh Barat, Raden Bobby; Kasiter Korem 012/TU, Adhe; serta unsur BPBD, Bappeda,dan dinas-dinas terkait Pemkab Aceh Barat, NAD.

Pekanbaru (2/8) - Kawal pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Propinsi Riau, Deputi bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK, Dody Usodo mendampingi Kepala BNPB, Doni Munardo melaksanakan rapat evaluasi penanganan karhutla di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Jum'at (2/8).  

Hadir dalam rapat Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Fuad, Gubernur Riau Syamsuar, Danrem 03/WB, Kepala Pelaksana BPBD Riau, dan unsur dari TNI-Polri yang tergabung di dalam Satuan Tugas (Satgas) Karhutla Riau. 

Medan (22/07) — Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK, Dody Usodo HGS, membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Penanganan Akta Perdamaian (Van Dading) dan Penanganan Pasca Bencana Erupsi Gunung Sinabung Tahap III di Provinsi Sumatera Utara pada Senin (22/07). Rakor dilaksanakan di Hotel Prime Plaza, Deli Serdang.

Lombok (22/7) - Masa transisi darurat menuju pemulihan pasca bencana gempa yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), akan berakhir pada 25 Agustus mendatang. Pemerintah Pusat dan Daerah dinilai perlu mengambil langkah-langkah kebijakan strategis untuk percepatan pembangunan dan rehabilitasi hunian tetap (huntap).

Jakarta (10/07) - Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK, Dody Husodo mempin Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) terkait Antisipasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) memasuki musim kemarau. Rapat dilaksanakan di Hotel Ibis Gajahmada, Jakarta Rabu pagi.

Jakarta (9/7) -- Pencegahan radikalisme yang mengarah kepada kekerasan dan terorisme perlu dilakukan segera mungkin. Pasalnya radikalisme tengah berkembang di masyarakat. Demikian diungkapkan Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK Doddy Usodo.

(Bandung, 17/6) - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menggelar Workshop Gerakan Pengurangan Resiko Bencana yang di ikuti kurang lebih seratus peserta dan di laksanakan di Hotel Lingga, Bandung, Jawa Barat dari tanggal 17 - 21 Juni 2019.

Jakarta (28/05)--- Setelah memberikan arahan dan paparan dalam rapat koordinasi penguatan manajemen penanggulangan bencana, Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK, Sonny Harry B Harmadi, melakukan kunjungan ke Pos Pengamatan Gunung Agung di Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali pada Jumat siang hingga sore (24/05).

Jenewa (16/5) – Indonesia siap memberikan dukungan pada negara lain dalam meningkatkan strategi pengurangan risiko bencana, dengan berbagi pengalaman dan praktek baik. Hal itu disampaikan Menko PMK Puan Maharani dalam acara Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2019 di Jenewa, Swiss.

Jakarta (10/05) - Dalam rangka percepatan pembangunan rumah pasca gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Plt. Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Sonny Harry B. Harmadi, menggelar rakor untuk membahas revisi Inpres nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi Pasca Bencana Gempa Bumi di NTB, bertempat di Kantor Kemenko PMK.

Rumah yang harus diselesaikan berjumlah sekitar 222.000, dan hingga saat ini, rumah yang sudah selesai dibangun berjumlah 96.000. "Kita hanya punya waktu hingga Agustus 2019 untuk menyelesaikannya", ujar Sonny. 

Jakarta (23/4) – Kemenko PMK menggelar rapat koordinasi untuk mempercepat pemulihan pasca bencana banjir bandang Sentani, Papua. Rakor yang dipimpin langsung Plt. Deputi Bidang Kordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana selaku Ketua Satgas Penanggulangan Bencana Kemenko PMK, Sonny Harry B Harmadi tersebut salah satunya memberi arahan agar Pemda segera menetapkan lahan relokasi. Selain itu, Pemda dengan supervisi BNPB diminta menyelesaikan rencana aksi rehabilitasi rekonstruksi pemulihan pasca bencana banjir bandang di Sentani-Jayapura sebelum pertengahan Juni 2019.

Mataram (25/3) -- Pada tanggal 22 Maret 2019 lalu, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar pembangunan rumah dan segala kebutuhan penunjangnya bagi korban terdampak bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) agar segera diselesaikan. Demikian disampaikan Wakil Ketua Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kemenko PMK, Dody Usodo Agro mengawali arahannya pada rapat koordinasi Perkembangan Percepatan Penanganan Pasca Bencana Gempa di NTB yang dilaksanakan di Mataram, NTB, Senin (25/3).